PENGANTAR KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

PENGANTAR KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR Direktorat Teknis Kepabeanan

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

FUNGSI IMPLEMENTASI DJBC Revenue Collector

1

Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai

2 3 SERVICES & FACILITIES

Trade Facilitator Memberi fasilitas perdagangan, shg dapat menekan ekonomi biaya tinggi dan dapat menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.

Industrial Assistance Memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.

CONTROL

4

Community Protection Melindungi masyarakat dari masuknya barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.

DASAR HUKUM KEPABEANAN

1. UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006. 2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.04/2007 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI. 3. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN P-08/BC/2009.

PENGERTIAN “KEPABEANAN” Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan: • pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean; serta • pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.

PENGERTIAN “IMPOR”

IMPOR

Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean

Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk

Penjelasan Ketentuan ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

PENGERTIAN “DAERAH PABEAN” Daerah Pabean - wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta - tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan Batas Wilayah

Tempat tertentu

RIG

RIG

ZEE

PENGERTIAN “KAWASAN PABEAN” Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BANDAR UDARA TEMPAT LAIN

PELABUHAN LAUT

PENGERTIAN “TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA”

TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (TPS) : bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN Pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang di Luar Daerah Pabean

Daerah Pabean Kawasan Pabean di pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang

TPS

BC 1.1 Diekspor kembali

BC 1.1 Diangkut lanjut /terus

TPS

Kawasan Pabean di tempat selain pelabuhan tujuan akhir

TPS

Tempat Penimbunan Berikat

KB

GB

ETP

TBB

TPS

BC 1.2 Diangkut Ke TPS di Kawasan Pabean lainnya

BC 2.3 Ditimbun di TPB

Kawasan Pabean

TPS BC 1.1

TPS

BC 2.0 •Impor Untuk Dipakai •Impor Sementara

*) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai

KETENTUAN LARANGAN ATAU PEMBATASAN (LARTAS)  Implementasi ketentuan LARTAS oleh DJBC didasarkan pada pasal 53 ayat (1) UU Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan yang intinya bahwa “Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan”.  Dengan menyampaikan peraturan LARTAS kepada Menteri Keuangan, dalam hal barang yang diimpor termasuk dalam daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi, DJBC akan mempersyaratkan izin/persetujuan impor dari instansi yang berwenang sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pabean.  Sebaliknya apabila terdapat ketentuan pengaturan terkait impor yang tidak disampaikan kepada Menkeu, maka DJBC tidak boleh mempersyaratkannya.  Contoh : Persetujuan Impor, NPIK, Surat Pendaftaran Barang, Laporan Surveyor.

IMPLEMENTASI KETENTUAN LARTAS

• Saat ini penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui Indonesia National Single Windows (INSW). • Portal INSW menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan ekspor dan impor yang berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. (Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2013)

GAMBARAN PROSES IMPOR SECARA ELEKTRONIK Kantor Pabean

PIB

Portal INSW EDI Pabean

IMPORTIR/ PPJK

Sistem Komputer Pelayanan

PIB

Status Check

Mandatory Check

Selectivity Processing

Debit Advice (Payment Receipt) Prioritas Payment Of Duty

Content Check

Non-Prioritas

Hijau

Analyzing Point

Kuning

Merah

Credit Advice Scan X-Ray Examination

Pemeriksaan Fisik

Bank Penelitian Dokumen

SPPF* SPPB *)

= Pemeriksaan Fisik di Gudang Importir

TERIMA KASIH

Jakarta, April 2014