PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Agus Budiarto Universitas Lampung

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG

Agus Budiarto, Nurmayani, S.H., M.H., Syamsir Syamsu, S.H., M.H. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 e-mail : [email protected]

Abstrak Kebutuhan BBM dapat terpenuhi apabila distribusi tepat sasaran, namun apabila terjadi distorsi maka BBM Bersubsidi akan mengalami kelangkaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, serta Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor : G/505/B.IV/HK/2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Distribusi BBM Bersubsidi di Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dan Apa faktor penghambatnya?. Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data skunder. Hasil penelitian menunjukan 1) bahwa pengawasan BBM Bersubsidi dilakukan oleh tim gabungan, dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung terhadap badan usaha yang memiliki izin niaga penjualan BBM, pembinaan dan pengawalan proses pendistribusian di setiap daerah. 2)Penghambat dalam pengawasan pendistribusian BBM Bersubsidi yaitu ; keterbatasan kewenangan dalam pengawasan dan penindakan oleh Dinas Pertambangan, luasnya jangkauan wilayah dan keterbatasan SDM, kurang terbukanya informasi data yang diberikan oleh perusahaan transportir . Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung diharapkan mampu menindak tegas perusahaan transportir yang tidak bersedia memberikan data hasil penjualan dan pendistribusian BBM bersubsidi, peningkatan koordinasi PT. Pertamina dalam hal transparansi hasil pendistribusian, serta optimalisasi kerjasama antara dinas-dinas terkait dalam hal pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi. Kata Kunci : Pengawasan, Pendistribusian, BBM Bersubsidi.

1


Abstract Fuel needs can be met if the right target distribution , but if there is distortion of the subsidized fuel will be scarce . Therefore, it is necessary to control continuously Governor of Lampung Regulation No. 34 Year 2010 About Details Duties, Functions and Procedures of the Regional Bureaus In Provincial Government of Lampung , Lampung Province and Governor Decree Number : G/505/B.IV / HK/2013 About team Building Security Coordination , Monitoring and Control of Subsidized Fuel Distribution in Lampung Province . The problem in this study is : How Subsidized Fuel Distribution Monitoring by the Department of Mines and Energy Lampung Province and What inhibiting factors? The research method used is to use an empirical approach juridical problems with the data derived from primary data and secondary data . The results showed 1 ) that the subsidized fuel monitoring conducted by a joint team , with oversight and checks directly to business entities that have a commercial license fuel sales , development and distribution processes escorts in every area . 2 ) inhibitors in the distribution of subsidized fuel control , namely: limited authority in oversight and enforcement by the Department of Mines , extent of coverage area and limited human resources , lack of open information data provided by the company transportir . Department of Mines and Energy Lampung Province is expected to crack down on companies transportir are not willing to share data and the distribution of proceeds from the sale of subsidized fuel , increased coordination of PT . Pertamina distribution results in terms of transparency , as well as the optimization of cooperation between relevant agencies in supervising the distribution of subsidized fuels . Keywords : Control , Distribution , Subsidized Fuel

berjalan secara sistematis sesuai dengan

I. PENDAHULUAN Pengawasan pada umumnya adalah

tahap-tahap yang telah ditentukan1.

segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui

Bahan

Bakar

Minyak

(BBM)

dan menilai kenyataan yang sebenarnya

merupakan salah satu bentuk energi yang

mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan,

cukup mendasar bagi manusia pada saat ini.

apakah sesuai dengan yang semestinya atau

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan

tidak.

teknologi,

Pengertian

pengawasan

tersebut

menekankan pada suatu proses pengawasan

BBM

berkembang

menjadi

kebutuhan primer yang sangat diperlukan 1

Sujamto. 2001. Aspek-aspek Pengawasan Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika.Hlm 19

di

2


manusia dalam menunjang berbagai aktivitas

dari 4 ton solar disalah satu rumah pengelola

kehidupannya.

SPBN2.

Pelimpahan

Sebagian

Urusan

Berdasarkan

latar

belakang

Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber

permaslahan di atas, menjadi dasar penulis

Daya Mineral yang menjadi kewenangan

tertarik untuk meneliti tetang bagaimana

Menteri Kepada Gubernur Sebagai Wakil

pengawasan dan apa saja faktor penghambat

Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Dekosentrasi

Lampung dalam pengawasan pendistribusian

Gubernur

Tahun

selaku

Anggaran

penerima

2013,

pelimpahan

BBM

bersubsidi

Provinsi

melakukan

beberapa kebijakan dan himbauan terhadap

dan

pengawasan

kegiatan Dekosentrasi yang dilaksanakan

sudah

Pemerintah

sebagai urusan pemerintahan dari pemerintah pembinaan

Lampung

mengingat

mengeluarkan

pendistribusian BBM bersubsidi.

oleh SKPD Provinsi (Peraturan Mentri ESDM RI Nomor 04 Tahun 2013). Dinas

Pertambangan

dan

II. Energi

memiliki tugas pengawasan pendistribusian BBM di wilayah Provinsi serta melakukan pengawasan jumlah armada pengangkutan BBM di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengakutan BBM (Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 tahun 2010). Dibutuhkan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yg dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris dengan data yang bersumber dari data sekunder.

primer dan data

Mengumpulkan

data

dengan

mengadakn penelitian langsung pada tempat atau

objek

penelitian

dan

melakukan

wawancara. Pengawasan

BBM

bersubsidi secara terus menerus, karena faktanya penimbunan dan pelanggaran masih

III.

PEMBAHASAN

saja terjadi walaupun harga BBM sudah

4.1.3Alokasi Kuota BBM Bersubsidi di

mengalami kenaikan, seperti kasus pada 15

Provinsi Lampung

Juli

2013

Polsek

Tulangbawang

Udik

Berdasarkan Surat Keputusan Badan

mengamankan 5 kiloliter solar subsidi yang

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI

akan dijual ke pabrik, kemudian pada 13 Juli

Nomor 02/PSO/BPH MIGAS/KOM/2013

2013 Polda Lampung mengamankan lebih

tentang Kouta Volume BBM Jenis Tertentu Per 2

Kabupaten/Kota

Tahun

www.radarlampung.co.id, diakses pada 9 September 2013 pukul 12.50 WIB

2013.

3


Berdasarkan surat edaran ini jumlah kouta

kendaraan luar daerah (Non Plat Lampung)

nasional BBM Jenis Tertentu tahun 2013

yang melintasi Provinsi Lampung.

telah di tetapkan sebesar 46.010.000 KL, jumlah ini di sebar di seluruh indonesia

Tabel 5. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Sampai Bulan Juni

berdasarkan jumlah yang sudah ditetapkan. Tabel

4.

Kuota

Kabupaten/Kota

Se

Tahun 2013 Provinsi Lampung.

BBM

Bersubsidi

Provinsi

Lampung

Waktu

Tahun 2013. Jenis

Kuota Per

Kuota Per

BBM

Tahun

Hari

Premium

809.243 KL

2.100 KL

Solar

559.018 KL

1.274 KL

s/d Juni 2013

Mobil

15.490

Alat Berat

18

Sepeda Motor

80.837

Jumlah Seluruh

96.345

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Juni Tahun 2013

Sumber : Data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung 2013.

Perkiraan jumlah kendaraan non pajak dan kendaraan luar daerah yang melintas di daerah Provinsi Lampung Tahun 2013

4.1.4 Hasil Proyeksi Jumlah Kendaraan Pengguna

BBM

Bersubsidi

di

Provinsi Lampung

Pengelolaan

Pertambangan

dan

kendaraan bermotor yang beroprasi dan mengkonsumsi

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi

adalah 96.345 X 30 % = 28.903. Jadi Jumlah

Migas Energi

Dinas

berdasarkan

tersebut

adalah

4.1.5 Distributor Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

mengkonsumsi BBM bersubsidi di hitung dari jumlah kendaraan yang aktif membayar pajak kendaraan, data ini di dapat dari Dinas yang

Lampung

sebagai berikut.96.345 + 28.903 = 125.253.

Perhitungan terhadap jumlah kendaraan yang

Daerah

pehitungan

di

Provinsi

Lampung, Haryono Budi Santosa. S.T,

Pendapatan

BBM

memiliki

rekapitulasi jumlah kendaraan yang telah

Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)3. Berikut ini

membayar pajak sampai bulan Juni 2013, Proyeksi perhitungan ini ditambah dengan 3

perkiraan 30% dari kendaraan yang tidak membayar

pajak

(Non

Pajak)

serta

LihatBab I Ketentuan Umum Pasal 1Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M_DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Pengadaaan dan Penyaluran.

4


beberapa

perusahaan

pemegang

penjualan

BBM

Lampung

berdasarkan

(WAPU)

di

Surat

izin

Provinsi Gubernur

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi

Pengelolaan

Migas

Lampung Nomor : 541/1786/III.17/2013

Pertambangan

Tahun 2013.

Lampung, Haryono Budi Santosa. S.T

Tabel

7.

Perusahaan

Penjualan

Pemegang

BBM

dan

Dinas

Energi

Provinsi

Izin

penulis mendapatkan skema kewenangan

Di

dan kerja Dinas Pertambangan dan Energi

(WAPU)

Provinsi Lampung Tahun 2013

Provinsi Lampung sebagai berikut: UU Nomor 22 Tahun 2001

Nama No 1 2

Perusahaan PT. Pertamina (Persero) PT. Patra Niaga

Agen Penjualan

PPNS BPH Migas

BPH Migas

PT. Pertamina PT. Patra Niaga

PT. Pertamina

Polisi

PEMDA

PT. Aneka Kimia 3 4

5 6

7

Raya (AKR)

PT. AKR

PT. Roulina

PT. Citra Andalas

Energi

Utama

PT. Tripatra

PT. Tripatra

Nusantara

Nusantara

PT. Intim

PT. Alden Pratama

Perkasa

Putra

PT. Dinar Putra

PT. Roro Brahka

Pengawasan

Mandiri

Wijaya

Tahun 2013

Pengawasan & Pengendalian POM dan Perusahaan

BBM Subsidi dan Non Subsidi 5

Gambar 2 : Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Sumber

Sumber : Data Dinas perdagangan Provinsi Lampung 2013

Oleh

Dinas

Bersubsidi

: Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi Lampung 2013 Keterangan :

4.2 Pelaksanaan Pendistribusian

BBM

Pengawasan BBM

Bersubsidi

Pertambangan

dan

Energi Provinsi Lampung

: Garis Perintah

: Garis Koordinasi

Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Lampung

melakukan

pengawasn

dan

pengendalian di bawah Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai

4.2.1 Kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

pengawas

tingkat

Nasional,

kedudukan

Dinas Pertambangan dan Energi sebagai

5


wakil dali Badan Pengawas Hilir Minyak

diantaranya

adalah

sektor

Industri,

dan Gas Bumi di daerah hanya sebatas

Perkebunan dan Konstruksi.

sebagai monitoring yang nantinya hasil dari

Tabel 8. Laporan Penjualan BBM PT. Citra

pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi

Andalas Utama Bulan Juni 2013

harus di laporkan kembali kepada BPH

Sektor Kontruksi.

Migas dan timbal balik dari laporan itu PPNS BPH Migas melakukan pengecekan

No

Jenis

kelapangan dan pemberian sanksi bersama dengan Kepolisian sebagai aparat penegak

Liter

HSD/

1

10.000

Kontruksi

Solar

Selain itu hasil dari laporan dan penanganan Pertambangan

kasus

di

dan

lapangan

Energi

HSD/

2

memberikan

pengurangan SPBU

stok yang

volume telah

135.000

HSD/

3

Industri

Solar

155.000 300.000

Jumlah

penyedia BBM, kewenangan PT. Pertamina dalam hal ini melakukan pembatasan stok

Kebun

Solar

Dinas

laporan kepada PT. Pertamina sebagai

terhadap

Jumlah

Barang

hukum.

atau

Sektor

Sumber : Data PT. Citra Andalas Utama

BBM terbukti

4.2.4

Pembentukan

melakukan pelanggaran, pengurangan stok

Pengaman,

ini maksimal sebanyak 20 KL.

Pengendalian

Tim

Koordinasi

Pengawasan Distribusi

dan BBM

Bersubsidi di Provinsi Lampung

Dinas Pertambangan dan Energi dalam hal ini hanya bisa memberi sanksi dalam hal pencabutan izin atau denda terhadap izin

4.2.4.1 Tugas

penanganan

kasus

pidana diserakan kepada Kepolisian.

Tim

Tim Koordinasi Pengaman, Pengawasan

melakukan kecurangan atau pelanggaran Selebihnya

Wewenang

Pengawas

usaha yang di miliki oleh SPBU yang telah

tersebut.

dan

dan

Pengendalian

Distribusi

BBM

Bersubsidi yang terdiri dari berbagai instansi gabungan diantaranya Pemda, Kepolisian

4.2.2 Pengawasan Jumlah Armada dan

dan Instansi terkait lainya sebagai mana

Kapasistas Pengangkutan BBM di

diatur dalam Keputusan Gubernur Lampung

Provinsi Lampung

Nomor : G/505/B.IV/HK/2013 Tahun 2013

Dari hasil penelitian di dapat data

tetang

peyaluran BBM dalam beberapa sektor,

Pembentukan

Tim

Koordinasi

Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Distribusi BBM Bersubsidi di Provinsi

6


Lampung yaitu dengan tugas dan wewenang 4

4.2.4.2 Hasil Operasi Pengawasan BBM

:

Bersubsidi

a. Melakukan pengamanan, pemantauan terhadap

pendistribusian

BBM

Bersubsidi,

Oprasi ini di lakukan dalam kurun waktu dua minggu yaitu pada tanggal 10 – 24 Juni 2013, dari 60 target operasi hanya terungkap

b. Pengawasan

dan

pengendalian

12 kasus dengan 12 tersangka. Barang bukti yang sudah di dapatkan yaitu berupa 5 :

pedistribusian BBM, c. Melakukan koordinasi dan lintas sektor

1. Solar sebanyak 14.092 Liter

terkait,

2. Premium sebanyak 5375 Liter

d. Memberikan

saran/alternatif

3. Kendaraan roda empat sebanyak 10

pemecahan berbagai masalah yang

unit

timbul,

4. Kendaraan roda dua sebanyak 2 unit

e. Melakukan monitoring dan evaluasi,

Dari hasil operasi ini terlihat masih

dan melakukan penindakan berbagai

banyak praktik Ilegal yang belum terungkap

penyimpangan

karena masih banyaknya masyarakat yang

melalui

penegah

hukum,

ingin meraup keuntungan dari beberapa

f. Melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan kepada Gubernur,

kondisi yang melanda Indonesia menganai kenaikan harga BBM.

g. Melakukan kalrifikasi terhadap adanya indikasi

penyimpangan

ketentuan

4.3 Faktor-faktor

Penghambat

Dalam

pengadaan dan pendistribusian BBM

Pengawasan BBM Bersubsidi

Bersubsidi,

Dari hasil wawancara dengan Kepala

h. Dalam hal adanya bukti yang kuat kearah

pelanggaran

yang

dapat

Seksi

Pengelolaan

Pertambangan

Migas

dan

Energi

Dinas Provinsi

dikenakan sanksi tindak pidana masuk

Lampung, Haryono Budi Santosa. S.T

kedalam permasalahan yang harus

peneliti

dipecahkan oleh Tim Pengawas.

beberapa

mendapatkan faktor

informasi

tentang

penghambat

Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, yaitu : 1. Keterbatasan kewenangan di dalam 4

Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/505/B.IV/HK/2013 Tahun 2013 tetang Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Distribusi BBM Bersubsidi di Provinsi Lampung.

pengawasan 5

dan

penindakan

Data Operasi Dian Polisi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013

7


pendistribusian BBM kewenangan

pengendalian

BPH,

Bakar Minyak, melakukan koordinasi

2. Kurang pengusaha

Bahan

koorporatornya

para

dan lintas sektor terkait, memberikan

pengguna

baik

saran/alternatif

BBM

subsidi maupun on subsidi, 3. Luasnya

pedistribusian

jangkauan

wilayah

masalah dan

pemecahan

yang

berbagai

timbul,

melakukan

monitoring dan evaluasi, dan melakukan

keterbatasan SDM,

penindakan

4. Kurangnya disegani aparat pemda

berbagai

penyimpangan

melalui penegak hukum. Selain itu

oleh para pengguna BBM,

dilakukan pengawasan secara tersendiri

5. Kurang terbukanya informasi dan

oleh Dinas Pertambangan dan Energi

data informasi yang diberikan oleh

Provinsi

para pengguna BBM, seperti PT atau

kebijakan sesuai dengan kewajibannya

industri,

sebagai Pemerintah Daerah. 2.

IV. PENUTUP

Lampung

Faktor

melaui

berbagai

penghambat

dalam

pendistribusian Bahan Bakar Minyak

Dari hasil penelitian dan pembahasan

Bersubsidi,

yaitu

:

Keterbatasan

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik

kewenangan di dalam pengawasan dan

kesimpulan sebagai berikut :

penindakan pendistribusian Bahan Bakar

1.

Pelaksanaan pengawasan Bahan Bakar

Minyak

Minyak Bersubsidi dilakukan oleh Tim

Kurang koorporatornya para pengusaha

Koordinasi Pengaman, Pengawasan dan

pengguna Bahan Bakar Minyak baik

Pengendalian Distribusi Bahan Bakar

subsidi maupun non subsidi, Luasnya

Minyak Bersubsidi yang terdiri dari

jangkauan wilayah dan keterbatasan

berbagai instansi gabungan diantaranya

Sumber

Pemda, Kepolisian dan Instansi terkait

diseganinya aparat Pemerintah Daerah

lainya

oleh

sebagaimana

diatur

dalam

kewenangan

Daya

para

BPH

Manusia,

pengguna

Migas,

Kurangnya

Bahan

Bakar

Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

Minyak, Kurang terbukanya informasi

G/505/B.IV/HK/2013

tetang

dan data informasi yang diberikan oleh

Koordinasi

para pengguna Bahan Bakar Minyak,

Pembentukan

Tim

Pengamanan,

Pengawasan

dan

seperti

Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Provinsi Lampung yaitu

dengan

pengamanan,

tugas

melakukan

pengawasan

dan

PT

atau

industri

serta

Keterbatasan anggaran. 3.

Hasil

penelitian

Pertambangan

dan

pada

Dinas

Energi

Provinsi

8


Lampung

menunjukan

pengawasan Minyak

terhadap

Bahan

Bersubsidi

belum

bahwa

Claude Guillot. 1990. The sultanate of Banten.

Bakar

Gramedia Book Publishing Division.

optimal,

2011.

Aspek

Hukum

mengingat masih banyaknya kendala

Pertambangan Minyak Dan Gas

yang harus diatasi dan juga dari berbagai

Bumi

target

Lampung, Bandar Lampung.

operasi

Tim

Pengawas

Lepas

Pantai.

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

Malayu,Hasibuan.2001.

Bersubsidi yang jumlahnya mencapai 60

Perbankan.Bumi Aksara. Jakarta.

kasus dalam kurun waktu dua minggu hanya terungkap oleh Tim Pengawas sebanyak 12 kasus. 4.

Heryandi.

Perlu

adanya

Universitas

Dasar-dasar

Malayu,Hasibuan.1986. Pengertian dan Masalah Manajemen,

PT.Haji

Mas

Agung.

Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan

tindakan

terhadap

beberapa

transportir

yang

memberikan

rekapitulasi

yang

tegas

Perusahaan

tidak

bersedia hasil

dari

penjualan dan pendistribusian mereka. Kekompakan dan diskusi lebih lanjut antara Pemda dan PT. Pertamina dalam hal transparansi hasil pendistribusian harus ditingkatkan, mengingat selama ini masih belum terjadi transparansi. Koordinasi lebih padu antara dinas-dinas yang berkaitan dengan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti,Bandung. Nurmayani.

2009.

Daerah.

Hukum

Administrasi

Universitas

Lampung,

Bandar Lampung. Siagian, Sondang P. 2007. Fungsi-fungsi Manajerial. Bumi Aksara, Jakarta. Soekarno

K.

1965.

Dasar-Dasar

Management. Firma Tekad. SoewarnoHandayadiningrat.

1981.

Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta :Bumi Aksara. Sujamto. 2001. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. Sujamto,1986.

DAFTAR PUSTAKA

Bidang

A. Buku-Buku

Beberapa

Pengertian

Pengawasan.

di

Ghalia

Indonesia. Jakarta.

Basu Swastha dan Irawan.2005.Manajemen Pemasaran Modern . Jakarta : PT.

B. Internet

Gramedia Pustaka. Bohari.

1992.

Pengawasan

Negara. RajawaliPers, Jakarta.

APBN2013, Keuangan

www.anggaran.depkeu.go.id,

diakses 23 Mei 2013, Jam 21.47 WIB

9


Harga

Minyak

Dunia

April

2013,

www.esdm.go.id, diakses 23 Mei, Jam

Konsumen Pengguna Jenis bahan Bakar Minyak Tertentu.

22.11 WIB. Sadli, M., 2005.

Krisis PenyaluranBBM.

6. Peraturan Presiden No. 45 Tahun

Kolom Pakar Pinter, Selasa , 24

2009

Maret

Pendistribusian Jenis Bahan Bakar

2013.

http://kolom.pacific.net.id/ind.

tentang

Penyediaan

dan

Minyak Tertentu.

Website Pertamina www.pertamina.go.id 7. Peraturan Menteri No.1 tahun 2009 Tentang Harga Jual Eceran dan

C. Peraturan Perundang-undangan

Konsumen Pengguna Jenis Bahan 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001

Bakar Minyak Tertentu

Tentang Minyak Dan Gas Bumi. 8. Peraturan 2. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002

Tentang

Penyediaan

Badan

dan

Pengatur

Pendistribusian

Bahan bakar Minyak dan Kegiatan Usaha

Pengangkutan

Gas

Bumi

Melalui Pipa.

Menteri

Energi

dan

Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2013

Tentang

Pengendalian

Penggunaan bahan Bakar Minyak. 9. Peraturan

Menteri

Energi

dan

Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata

3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir

Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan

Pengatur

Penyediaan

dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

Minyak dan Gas Bumi.

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan 4. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun

Gas Bumi Melalui Pipa.

2007 Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan

Menteri

Energi

dan

Sumber Daya Mineral No. 04 tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan

Pemerintahan

Dibidang

5. Peraturan Presiden No. 15 Tahun

Energi dan Sumber Daya Mineral

2012 Tentang Harga Jual Eceran dan

Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

Dalam

Rangka

10


Penyelenggaraan Dekosentrasi Tahun Anggaran 2013.

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.

13

tahun

2009

Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi daerah Lampung.

Dinas

Daerah

Pada

Provinsi Lampung.

Pemerintah

11

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Recommend Documents