KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA MELALUI KPPN DISAMPAIKAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DALAM SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017 DAN KNOWLEDGE SHARING KEBERHASILAN KEPALA DAERAH
Yogyakarta, 20 Februari 2017 1
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM RANGKA MENJAGA KREDIBILITAS FISKAL
2
Ruang lingkup Pengelolaan Perbendaharaan Pengelolaan perbendaharaan merupakan bagian dari siklus pengelolaan Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara Perumusan kebijakan fiskal dan penyusunan APBN
Pengumpulan penerimaan pajak, bea cukai, PNBP
Pengelolaan perbendaharaan pada Ditjen Perbendaharaan Pelaksanaan Anggaran
Penyusunan regulasi dan standarisasi pelaksanaan APBN
Pengelolaan Kas Negara
Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dari Kas Negara dan pengaturan rekening pemerintah
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Perumusan standar akuntansi pemerintahan dan penyusunan LKPP
Sistem Manajemen Investasi
Penyusunan APBN
Perumusan dan standarisasi kebijakan investasi Pemerintah
Pengelolaan Penerimaan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
Perumusan dan standarisasi kebijakan pembinaan dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Pelaporan dan PertanggungJawaban APBN Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
Sistem Perbendaharaan
Pengelolaan Perbendaharaan Pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pengelolaan utang, pengelolaan aset
Perumusan dan standarisasi kebijakan dan regulasi pengelolaan perbendaharaan
Sistem dan TI Perbendaharaan
Pengembangan system dan tekonologi informasi perbendaharaan
1 SETDITJEN 7 DIREKTORAT
33 KANWIL
181 KPPN
3
Peran Pengelolaan Perbendaharaan dalam menjaga kredibilitas fiskal APBN (triliun Rupiah) A. PENDAPATAN NEGARA I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN a. PPh Migas b. Pajak Non Migas - PPh non migas - PPN - Lainnya c. Bea dan Cukai 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2016
Realisasi Sementara
2017 APBN
Pertumbuhan terhadap realisasi (%)
1.551,8 1.546,0 1.283,6 35,9 1.069,0 630,9 410,5 27,6 178,7 262,4
1.750,3 1.748,9 1.498,9 35,9 1.271,7 751,7 493,9 26,1 191,2 250,0
12,8 13,1 16,8 0,1 19,0 19,1 20,3 (5,5) 7,0 (4,7)
5,8
1,4
(76,5)
1.859,5 1.148,6
2.080,5 1.315,5
11,9 14,5
1. Belanja K/L
677,6
763,6
12,7
2. Belanja Non K/L
471,0
552,0
17,2
710,9
764,9
7,6
664,2
704,9
6,1
46,7
60,0
28,5
(124,9) (307,7) (2,46)
(109,0) (330,2) (2,41)
(12,8) 7,3
330,3 398,5 (89,1) 2,1 (0,7) 19,6 22,7
330,2 384,7 (47,5) (6,4) (0,9) 0,3 0,0
(0,0) (3,5) (46,7) (412,3) 41,8 (98,5)
II. PENERIMAAN HIBAH B. BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1. Transfer ke Daerah 2. Dana Desa C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) % Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V) I. PEMBIAYAAN UTANG II. PEMBIAYAAN INVESTASI III. PEMBERIAN PINJAMAN IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN V. PEMBIAYAAN LAINNYA KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN
APBN terdiri dari penerimaan negara yang masih bersifat proyeksi karena masih harus dihimpun, dan belanja negara yang bersifat pasti karena telah menjadi komitmen pada DIPA. Dalam rangka menjaga APBN dapat dilaksanakan (kredibel), maka peran pengelolaan perbendaharaan adalah: Menjaga kecukupan Kas Negara untuk menjamin Belanja Negara disalurkan tepat waktu Menjamin kelancaran pencairan dana APBN untuk mendukung program kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan negara Menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban anggaran negara 4
PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA MELALUI KPPN
5
Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN JAMBI 5 KPPN
KALTIM KALSEL 5 KPPN 5 KPPN
RIAU 3 KPPN
SULBAR 2 KPPN SULSEL 9 KPPN
KALTENG 4 KPPN
SUMBAR 6 KPPN SUMUT 11 KPPN
SULTENG 4 KPPN
KALBAR 6 KPPN
ACEH 7 KPPN
MALUKU UTARA 2 KPPN MALUKU 4 KPPN
SULTRA 4 KPPN GORONTALO 2 KPPN
KEPRI 2 KPPN
PAPUA BARAT 3 KPPN
Pemerintah telah berkomitmen secara bertahap meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Saat ini alokasi anggaran TKDD di APBN 2017 telah melampaui alokasi anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai konsekuensinya diperlukan pelayanan, koordinasi dan monitoring evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah.
SULUT 4 KPPN
BABEL 2 KPPN
PAPUA 7 KPPN
SUMSEL 5 KPPN BENGKULU 4 KPPN LAMPUNG 4 KPPN BANTEN 3 KPPN
NTT 6 KPPN
DKI JKT 10 KPPN
NTB 4 KPPN
JABAR 12 KPPN DIY 3 KPPN JATENG 15 KPPN JATIM 15 KPPN BALI 3 KPPN
Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN diseluruh Indonesia
Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah 6
Mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN DJPB SELAKU BUN
DJPK SELAKU PPA
DIPA INDUK
KPPN SELAKU K-BUN
KPPN SELAKU KPA
DIPA PETIKAN
SP2D
SPM
SPP
KAS DAERAH
DESA
SKPD
LAPORAN REALISASI
Rencana Pelaksanaan April 2017
PMK TRANSFER
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN dilakukan dengan penerbitan DIPA yang memuat alokasi tiap kabupaten/kota pada setiap KPPN, dan pencairan dana dari KPPN langsung ke Kas Daerah. Pencairan dana tetap bersifat transfer (bukan belanja), dan dalam pencairan dana, tugas KPPN adalah verifikasi laporan dan dokumen yang dipersyaratkan (tidak melakukan pengujian material). 1
DJPK selaku Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA-BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, menerbitkan DIPA Induk alokasi DAK Fisik dan Dana Desa
2
DIPA Induk selanjutnya dirinci ke dalam DIPA Petikan DAK Fisik dan Dana Desa per KPPN, yang memuat alokasi per Kabupaten/Kota
3
DJPK selaku PPA menunjuk KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BA-BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada setiap DIPA Petikan
4
Berdasarkan PMK Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, KPPN selaku KPA menerbitkan SPP dan SPM penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa Tahap I
5
KPPN selaku Kuasa BUN menerbitkan SP2D penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ke Rekening Kas Daerah Kab/Kota
6
Pemerintah Daerah Kab/Kota melaksanakan anggaran DAK Fisik dan penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan dan menyampaikan laporan realisasi ke KPPN untuk persyaratan penyaluran tahap berikutnya
7
Mekanisme pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN DJPB SELAKU BUN
KANWIL DJPB PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
KPPN SELAKU K-BUN Sistem Akuntansi K-BUN
e-rekon LK
DJPK SELAKU PPA
LK-BUN TKDD
DIT. PA DJPB SELAKU KOORDINATOR
LK-BUN DAK Fisik dan Dana Desa Konsolidasian
KPPN SELAKU KPA Sistem Akuntansi K-PA
PEMDA KAB/KOTA
DESA
SKPD
LAPORAN REALISASI
LK-BUN DAK Fisik dan Dana Desa
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN diharapkan laporan dari Pemerintah Daerah lebih tepat waktu dan tetap menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain laporan keuangan, akan dihasilkan laporan manajerial yang memuat pencapaian kinerja out put per bidang DAK Fisik. 1
Berdasarkan dokumen sumber (laporan realisasi, SPM dan SP2D), KPPN selaku Unit Akuntansi Tingkat KPA menyusun Laporan Keuangan Tingkat KPA
2
KPPN selaku Unit Akuntansi Tingkat KPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN selaku Unit Akuntansi Tingkat Kuasa BUN melalui erekon
3
Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan penyaluran dan pelaporan keuangan oleh KPPN
4
Laporan Keuangan DAK Fisik dan Dana Desa dikonsolidasikan oleh Direktorat PA-DJPB untuk selanjutnya disampaikan kepada DJPK selaku Unit Akuntansi Tk PPA
5
DJPK selaku Unit Akuntansi Tk PPA mengkonsolidasikan LK DAK Fisik dan Dana Desa ke dalam LK BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
6
LK BUN TKDD selanjutnya dikonsolidasikan oleh Dit. APK DJPB sebagai bagian dari LK BA-BUN Pusat
8
Kesiapan KPPN dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa KPPN di seluruh Indonesia siap melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan mengutamakan integritas, pelayanan prima, professional, akuntabel dan berbasiskan teknologi informasi yang modern. Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada setiap Provinsi akan melakukan koordinasi, pembinaan dan supervisi.
Pelayanan Prima
Pernah meraih Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden
Standar Kantor Percontohan
Seluruh KPPN telah menerapkan standar Kantor Pecontohan dari Kemenkeu
Bersih dan Anti Korupsi
Seluruh KPPN telah mencanangkan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Sertifikasi ISO 2001:1998
KPPN telah menerapkan standar Quality Management berdasarkan ISO 9001:2008
Penerapan SPAN
Proses bisnis di KPPN telah melakukan modernisasi dengan sistem yang terintegrasi
Penerapan SAKTI
Proses bisnis penyaluran dan pencairan DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan berbasiskan aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan SPAN
9
TERIMA KASIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan
10
