PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2
LATAR BELAKANG Wilayah pantai Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam dan jasajasa lingkungan yang sangat penting untuk dikembangkan (ekosistem pantai ) Diperkirakan 60% atau 150 juta dari penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Diperkirakan 80% lokasi industri di Indonesia terletak di wilayah pesisir, karena akses transportasinya lebih mudah ke pusat perdagangan. Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir telah menimbulkan ancaman kelestarian ekosistem yang sangat kritis. Sebaliknya, ada beberapa wilayah, potensi sumberdaya belum dimanfaatkan secara optimal. Laju kerusakan sumberdaya pantai telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan
( DENR, 2001)
AKTIVITAS PESISIR
Keanekaragaman konservasi Hayati Laut ●
● ● ●
●
Dikaruniai berbagai macam ekosistem pesisir dan laut (pantai berpasir, goa, laguna, estuaria, hutan mangrove, padang lamun, rumput laut, dan terumbu karang) yang paling indah dan relatif masih ’perawan’ (pristine, unspoiled) (Mann, 1992). Luas ekosistem terumbu karang mencapai 85.707 km2 (18% dari total luas terumbu karang didunia),. Dihuni oleh ratusan jenis ikan hias (263 jenis). Komunitas mangrove terluas di dunia = 4,25 juta ha (27% luas hutan mangrove dunia = 15,9 juta ha). 10 ekosistem terumbu karang terindah dan terbaik di dunia, 6 berada di tanah air : Raja Ampat, Wakatobi, Taka Bone Rate, Bunaken, Karimun Jawa, dan Pulau Weh (WTO, 2000).
4
MORFOLOGI PANTAI INDONESIA
Rocky Beach
Dune/gumuk pasir
Pantai tebing dan pantai berpasir
Panta i berbatu dan berpasir
Tombolo
Lidah Pasir
PERMASALAHAN DI WP-3-K DEGRADASI EKOSISTEM DAN SDA - 42% terumbu karang rusak berat, 29% rusak, 23% baik dan hanya 6% sangat baik - Kerusakan 40% hutan mangrove - Berkurangnya stok sumberdaya ikan KERAWANAN BENCANA ALAM - Abrasi. erosi, tsunami, perubahan iklim, dll. PENCEMARAN LAUT DAN PESISIR - Akibat aktivitas di daratan maupun di laut
6
PENGELOLAAN KONSERVASI LAUT BELUM OPTIMAL Punahnya sejumlah spesies SDI Eksploitasi sumber daya kurang sesuai daya dukung lingkungan KETIDAKPASTIAN DAN KEKOSONGAN HUKUM - Konflik antar beberapa produk hukum KONFLIK PEMANFAATAN RUANG KEBIJAKAN MASIH BERSIFAT SEKTORAL KURANG KETERPADUAN RENDAHNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
LEMAH PERANAN MASYARAKAT ADAT 7
Degradasi pantai akibat pembuangan sampah
Padatnya pemukiman di wilayah pesisir
Kemiskinan
ANCAMAN BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BENTUK ANCAMAN BENCANA (AKIBAT ALAM DAN MANUSIA) : • GEMPA BUMI DAN TSUNAMI • SEA LEVEL RISE (KENAIKAN PARAS MUKA AIR LAUT) • ABRASI PANTAI • BANJIR • BADAI/ANGIN TOPAN TROPIS
Seluruh 33 propinsi di Indonesia memiliki kawasan pantai dan Kota Pesisir. Peta ini menunjukkan bahwa setiap kota pesisir memiliki potensi kegempaan yang tidak sama. Demikian juga dengan peluang Tsunami, air laut pasang, maupun kenaikan air laut akibat pemanasan global
Ancaman Bencana
KENAIKAN PARAS MUKA AIR LAUT (SEA LEVEL RISE / SLR)
EROSI DAN ABRASI Pengaruh alam • Pengaruh pengikisan pantai oleh ombak • Perpindahan sedimen/material pantai
Pengaruh manusia • Penebangan hutan mangove • Pengaruh adanya bangunan pantai yang menjorok ke laut (jetty, breakwater, groin, reklamasi) • Penambangan material pantai • Pengaruh pembuatan pemecah gelombang lepas pantai • Pengaruh pembuatan seawall
BANJIR.....
BADAI / ANGIN TOPAN TROPIS, AMBON 2006
Kerusakan akibat Gelombang Pasang di Parang Tritis, Yogyakarta, 2007
Kerusakan akibat Gelombang Pasang di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, 2007 Tempat Pengolah Ikan di Pelabuhan Ratu
Warung di Cisolok
PAMEKASAN - MADURA, JANUARI 2010 Sekitar 40 rumah di pesisir utara Pamekasan, Madura, rusak akibat diterjang ombak besar dan angin kencang . Selain merusak puluhan rumah, ombak besar dan angin kencang ini juga menjebol tanggul (dibangun 2004)
Pengelolaan WP3K
UU 26 / 2007 tentang Penataan Ruang
UU 27 / 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
• Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Pasal 5, UU27/2007): – Perencanaan – Pemanfaatan – Pengawasan – Pengendalian • Perencanaan Pengelolaan WP3K (Pasal 7, Ayat 1, UU27/2007): Rencana Strategis, Rencana zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan • Pasal 7 ayat 3, UU27/2007: Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud sesuai dengan kewenangan masingmasing.
TUJUAN UU PWP-3-K • melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;. • menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; • memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan. • meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
PENGATURAN PWP-3-K PENYUSUNAN RENCANA ZONASI - Membagi wilayah pesisir ke dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang bersifat saling mendukung (compatible) serta memisahkannya dari kegiatan yang bersifat bertentangan (incompatible); - Sbg arahan pemanfaatan ruang di WP3K yg terintegrasi dng RTR daratan; - Mewujudkan keterpaduan, ketrkaitan dan keseimbangan dlm pembangunan wilayah kab/kota; - Sbg alat koordinasi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah kab/kota; - Implementasi dari kesepakatan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan khususnya pemanfaatan SDA WP-3-K. - Sbg pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
PENGATURAN KONSERVASI Tujuan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil : • untuk menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; • melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; • melindungi habitat biota laut; • melindungi situs budaya tradisional. Untuk kepentingan konservasi sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
PENGATURAN BIDANG USAHA DI PPK BOLEH 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
Konservasi Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Budidaya laut Pariwisata Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan Pertanian organik Peternakan
DILARANG 1. Pengambilan /penambangan terumbu karang 2. Exploitasi hutan bakau 3. Penambangan pasir laut/darat 4. Penangkapan jenis ikan langka dan dilindungi 5. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan 6. Explorasi peninggalan sejarah/purbakala
REHABILITASI Rehabilitasi dilakukan dengan cara: a. pengayaan sumber daya hayati; b. perbaikan habitat; c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; d. ramah lingkungan Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus
CONTOH PENGATURAN KEGIATAN DI WILAYAH PESISIR DAN PPK Konservasi
Resort Wisata
Mendukung Konflik
Pelabuhan
Normal Perikanan Budidaya
Industri Berat
Konservasi
Resort Wisata
Pelabuhan
Perikanan Budidaya
Industri berat
PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI Pasal 31 ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik,hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.
Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan: a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; e. pengaturan akses publik; serta f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
DASAR PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI Dalam UU No. 27/2007 tentang PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, pasal 31 ayat 1 – 3. 1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta ketentuan lain 2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan : • perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami • perlindungan pantai dari erosi dan abrasi • perlindungan sumberdaya buatan di pesisir, dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya • Perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria dan delta • pengaturan akses publik; serta • pengaturan untuk saluran air dan limbah 3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden
PENGERTIAN SEMPADAN PANTAI Dalam UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, disebutkan bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
WILAYAH PESISIR Zona Belakang Pantai
offshore Zona Depan Pantai beach
SEMPADAN PANTAI
Kawasan lindung Perlindungan pantai dari ancaman bencana Tsunami, badai tropis, dll Perlindungan terhadap aktivitas manusia di daratan
Terhadap tipe dan ekosistem pantai yang khas/unik
FUNGSI KAWASAN SEMPADAN PANTAI Kawasan Sempadan Pantai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: ruang terbuka hijau; pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir; kegiatan rekreasi, wisata bahari dan eko-wisata; penelitian dan pendidikan; dan kepentingan adat dan kearifan lokal. pertahanan dan keamanan; perhubungan; atau komunikasi. Catatan : 1. Kegiatan rekreasi tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel. 2. Kepentingan adat dan kearifan lokal meliputi: a.upacara adat; b.upacara keagamaan; c.hak dan kewajiban masyarakat adat d.tradisi dan kebiasaan
Kota Ambon
PEMANFAATAN SEMPADAN PANTAI
Portugal
RENCANA PENGELOLAAN TELUK AMBON DALAM
Latar belakang • Menindaklanjuti implementasi Ambon Waterfront City, dimana Teluk Ambon Dalam (TAD) merupakan salah satu lokasi prioritas untuk dikembangkan • Mewujudkan salah satu amanat UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, yaitu untuk menyusun Rencana Zonasi, termasuk Rencana Zonasi Rinci • Secara mikro, Teluk Ambon Dalam (TAD) merupakan wilayah pesisir yang rentan akan degradasi lingkungan dan merupakan wilayah dengan ‘tekanan’ yang tinggi akibat lokasinya yang tertutup, sehingga dibutuhkan penataan ruang yang selaras antara aspek konservasi dan ekonomi • Menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang di kawasan Teluk Ambon Dalam (TAD) dan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang terdapat di Teluk Ambon Dalam (TAD)
Wilayah perencanaan
Permasalahan Lingkungan
•
• • • •
Sedimentasi akibat aktivitas pembukaan lahan, serta curah hujan yang tinggi , rata – rata penumpukkan sedimen 24 mm/th Sampah dan limbah rumah tangga Degradasi mangrove, terumbu karang dan lamun akibat proses sedimentasi dan pembukaan lahan oleh masyarakat Intrusi air laut di beberapa titik, seperti di Paso dan Lateri Terdapat beberapa spot limbah minyak dari kapal – kapal yang masuk ke Teluk Ambon Dalam
Zona I
Zona II
Ambon wfc
Rencana Sodetan
Zona III
Zona IV
…mari bersama menyelamatkan hari depan Maluku sebagai Propinsi Kepulauan dengan RTR yang telah disusun
Sekian Selamat berdiskusi
