Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
PENYELESAIAN KLAIM PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI BADAN MEDIASI ASURANSI INDONESIA (BMAI) Ade Hari Siswanto, Nanik Sri Handayani Fakultas Hukum Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
[email protected] ABSTRACT Insurance or about responsibility is indentured among two parties or more by which underwriter party fasten self to the insureds by accept insurance premiums to give substitutions to been taken on because loss, damage or expected gain loss, or takes on jawah law to third party who may will suffer evoked the insured of a scene that not absolutely, or to give a payment that didasarka on dies or its life someone which be underwritten (section 1 sentence (1 ) UU No. No. Years 1992). In motor vehicle insurance agreement not close its happening possible dispute, that dispute usually in term claim which because of the insured party and also the insurer. One of the ways penyelesian that dispute is through Warm Up Mediasi Indonesia Insurance (BMAI). Mediasi's body Indonesia Insurance (BMAI) constitute an independent body that have mediator mediator what does commisioned independent to perform insurance claim dispute working out among reassured with underwriter. Insurance claim dispute is dispute among the insured with the insurer that reverential one of the parties not carry on deal already being made with every consideration or even because available party that wanprestasi, so disadvantages one of the parties. Dispute working out procedure motor vehicle insurance claim via 2 phases which is phase mediasi and ajudikasi's phases. If dispute gets most solve at mediasi's phase therefore finish dispute, on the contrary if dispute can't be solved at mediasi's phase therefore its working out is drawned out to ajudikasi's phase. Are not all claim dispute can thru solve Mediasi's Body Indonesia Insurance (BMAI) since exists requisite who shall be accomplished by the insured. Although that requisite were accomplished, are not close possible dispute working out process insurance claim via Warms Up Mediasi Indonesia Insurance (BMAI) will be constrained.
Keywords: Claim, Insurance, Motor vehicle dicapai karena manusia selalu menghadapi berbagai
Pendahuluan Dalam rangka pelaksanaan pembangunan
resiko dalam upayanya yang tidak diperkirakan se-
nasional dewasa ini sasaran utama adalah ter-
belumnya.(Sonja, 1997). Resiko adalah suatu kewa-
ciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia
jiban menanggung atau memikul kerugian sebagai
untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya
akibat dari suatu keadaan yang tidak pasti yang
sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur
merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari
berdasarkan Pancasila. Maka sudah seharusnya se-
kehidupan manusia dalam segala kegiatannya
luruh usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat
sehari- hari. Selain itu resiko juga dapat diartikan
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan
beban kerugian yang diakibatkan karena suatu pe-
dan peningkatn kesejahteraan rakyat, demikian pula
ristiwa di luar kesalahannya. (Purwosutjipto 1986)
setiap warga negara hendaknya selalu berusaha un-
Ada berbagai macam resiko yang me-
tuk mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun
ngancam hidupnya baik dari segi jiwanya maupun
rohani, walaupun usaha itu tidaklah mudah untuk
harta benda yang di milikinya. Resiko tersebut
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
134
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
sebagai suatu kemungkinan dapat terjadinya ke-
dapat ditemui dalam klausula asuransi yang pada da-
rugian. Keterbatasan akan tenaga-tenaga ahli dalam
sarnya menyatakan ketentuan- ketentuan yang dise-
bidang pengelolaan risiko serta terbatasnya dana
tujui oleh penanggung untuk dilakukan dan kondisi
untuk menghadapi dampak finansial akibat ter-
umum dimana tertanggung setuju melaksanakan ke-
jadinya kerugian karena timbulnya suatu risiko teru-
giatan tersebut.
tama dalam kegiatan-kegiatan dimana nilai objek
Perjanjian asuransi jika dilihat dari sifatnya
yang terkena risiko cukup besar serta pertimbangan
adalah merupakan perjanjian konsesual yaitu suatu
ekonomis maka alternatif pemindahan risiko kepada
perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata
pihak lain terutama kepada perusahaan asuransi
sepakat. Sifat konsesual dari perjanjian asuransi ini
merupakan alternatif yang terbaik.
terdapat pada pasal 257 KUHD yang menentukan
Sekarang ini manusia mulai merasakan ma-
bahwa:
kin banyaknya resiko yang dihadapi dalam hidup-
“Perjanjian pertanggungan diterbitkan seke-
nya sehingga perlu adanya suatu sistem yang dapat
tika setelah ia ditutup; hak- hak dan kewajiban- ke-
mengalihkan resiko tersebut. Pengalihan resiko
wajiban bertimbal- balik dari si penanggung dan si
tersebut dilakukan melalui suatu perjanjian khusus
tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan
yaitu perjanjian pertanggungan atau perjanjian asu-
sebelum polisnya ditandatangani.”
ransi. Peralihan resiko berarti resiko yang akan di-
Jadi sejak ditutupnya perjanjian tersebut,
hadapi atau yang menjadi tanggung jawabnya itu
maka perjanjian asuransi itu sudah terbentuk, bah-
diusahakan untuk dialihkan kepada pihak lain yang
kan sebelum polis tersebut ditandatangani oleh ke-
bersedia menerimanya. Jadi dalam perjanjian perali-
dua belah pihak. Pada pasal 257 KUHD tersebut
han resiko terdapat pihak-pihak atau subyek yang
merupakan sebuah penerobosan terhadap pasal 255
terlibat. Subyek dalam perjanjian asuransi adalah
KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asu-
orang atau badan- badan usaha yang terlibat pada
ransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan
perjanjian asuransi sebagai tertanggung sedangkan
polis. Akan tetapi dengan adanya polis yang dija-
perusahaan asuransi sebagai penanggung. Peralihan
dikan sebagai syarat mutlak dalam perjanjian asu-
resiko tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewa-
ransi tidak berarti asuransi merupakan perjanjian
jiban dari para pihak untuk memperjanjikan hal
formal. Hal ini dikarenakan berdasarkan pasal 257
tersebut terlebih dahulu. Pihak lain yang menerima
KUHD yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi
peralihan resiko tersebut dapat menerima sebagian
itu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Ter-
atau seluruhnya. Apabila terjadi pengalihan resiko
lebih lagi apabila disimpulkan dari ketentuan pasal
itu sebagian, maka yang terjadi adalah pembagian
258 KUHDagang bahwa alat bukti lain diperkenan-
resiko. Sedangkan apabila yang terjadi adalah pera-
kan juga asal ada permulaan pembuktian dengan su-
lihan resiko seluruhnya, maka yang terjadi adalah
rat. Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat
peralihan resiko. (Emmy, 1982). Pada umumnya da-
bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 1866
lam perjanjian asuransi itu memuat pokok- pokok
KUHPerdata yang terdiri dari tulisan, saksi, per-
yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut 135
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
sangkaan, pengakuan, dan sumpah. (Purwosutjipto,
jiwa maupun harta benda yang dimilikinya, ter-
1986)
lebih terhadap orang yang tinggal didaerah perPerjanjian asuransi pada umumnya dimulai
kotaan, dimana resiko yang dihadapi semakin
dengan menyebutkan nama dari perusahaan asuransi
besar. Resiko telah menjadi bagian dari kehi-
yang kemudian disebut sebagai pihak penanggung yang setuju untuk memberikan jaminan atas resikoresiko tertentu dengan menerima sejumlah premi dari pihak tertanggung.(Sonni, 1996). Premi merupakan kewajiban yang harus dilakukan atau dipe-
dupan itu sendiri dan sulit untuk dipisahkan. Untuk menghindari resiko yang dihadapi itu semakin besar, maka resiko tersebut dapat diantisipasi dengan cara mengalihkan resiko terse-
nuhi oleh pihak tertanggung dan menjadi hak dari
but kepada pihak lain, yakni yang saat ini lebih
pihak penanggung, selain itu premi merupakan
dikenal dengan perusahaan pertanggungan atau
syarat mutlak bagi penanggung sebagai perusahaan
perusahaan asuransi. Dilihat dari karakteristik-
pertanggungan untuk dapat memenuhi kewa-
nya, maka resiko dapat dibagi dalm 2 kate-
jibannya dalam mengganti kerugian yang diderita
gori,yaitu: (Sonni, 1996)
oleh tertanggung. Sebagai suatu imbalan dari ada-
1. Resiko Murni (Pure Risk)
nya perjanjian asuransi, maka pembayaran premi
Yaitu setiap resiko yang apabila terjadi akan
merupakan suatu keharusan dari pihak tertanggung
selalu menimbulkan kerugian.
untuk dilakukan.
2. Resiko Spekulatif (Speculative Risk)
Dalam perjanjian asuransi, pihak penang-
Yaitu resiko- resiko yang apabila terjadi dapat
gung berdasarkan kondisi tertentu berjanji akan
menimbulkan kerugian, tetapi juga dapat mem-
membayar atau mengganti rugi apabila tertanggung
berikan keuntungan.
menderita kerugian yang diakibatkan karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Dilain pihak, ter-
Sedangkan dalam asuransi terdapat 2 macam resiko,
tanggung berkewajiban untuk membayar sejumlah
yaitu:
premi kepada penanggung. Dengan adanya pem-
1. Resiko yang dapat diasuransikan (Insurable
bayaran premi ini diharapkan akan berkembangnya
Risk)
perusahaan pertanggungan atau perusahaan asuransi
Yaitu pada dasarnya resiko murni yang tidak
dan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini yang
dapat dipastikan terjadinya, datangnya dari luar,
menentukan besarnya premi yang harus dibayar
dan tidak disengaja.
adalah pihak penanggung berdasarkan perhitungan
2. Resiko
yang
tidak
dapat
diasuransikan
kemungkinan dan statistik. Dengan demikian peru-
(Uninsurable Risk)
sahaan pertanggungan atau perusahaan asuransi ti-
Yaitu yang pada dasarnya adalah resiko- resiko
dak akan mengalami kerugian.
yang bersifat spekulatif.
Dalam perkembangan yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang semakin sadar akan
Jadi, dengan kata lain tujuan dari perjanjian
pentingnya jaminan atau perlindungan terhadap
asuransi adalah untuk mengalihkan resiko yang
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
136
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
diderita oleh si tertanggung kepada si penanggung,
memberlakukan asuransi tanggung gugat pihak
dimana penanggung berkewajiban untuk mengganti
ketiga yang bersifat wajib.
kerugian kepada tertanggung apabila terjadi ke-
Jika kita mengingat masa lalu bahwa
rugian yang benar- benar diderita oleh tertanggung,
Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda, maka
dengan konsekuensinya pihak tertanggung harus
asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan All
membayar premi kepada pihak penanggung.
Risk ini dibawa dan dipasarkan di Indonesia semasa
Saat ini dengan adanya pertumbuhan eko-
penjajahan oleh perusahaan- perusahaan asuransi
nomi yang cukup tinggi, mengantarkan sebagian
Belanda dan terus berlanjut setelah Indonesia mer-
masyarakat pada tingkat pendapatan yang semakin
deka hingga saat ini.
meningkat. Salah satu indikatornya adalah kenaikan
Kendaraan bermotor merupakan salah satu
jumlah kendaraan bermotor baik milik pribadi mau-
harta yang berharga dan mempunyai fungsi yang
pun kendaraan umum dari tahun ke tahun terutama
vital yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana
di DKI Jakarta.
trnsportasi dalam kegiatan sehari- hari. Namun se-
Perkembangan dunia asuransi kendaraan
makin berkembangnya dunia transportasi sekarang
bermotor sebenarnya secara tidak langsung meru-
ini, maka semakin banyak pula resiko atau ancaman
pakan efek dari revolusi industri pada ditemukannya
yang menghadangnya. Adapun penyebab pertum-
mesin uap oleh James Watt. Kendaraan bermotor
buhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta adalah
pertama kali digerakkan oleh mesintiba di London
sebagai berikut: (Rusyadi, 2001)
pada tahun 1894 dan dengan diberlakukannya
1. Pertumbuhan Kendaraan Pribadi yang sangat
Locomotive on Highway Act 1896 semakin mendo-
pesat
rong perkembangan kendaraan bermotor pada masa
Pertumbuhan kendaraan pribadi ini disamping
itu. Namun demikian, kendaraan yang digunakan di
disebabkan oleh daya beli masyarakat Jakarta
jalan- jalan kota London belum memiliki sistem
yang cukup tinggi juga disebabkan oleh ketidak-
yang baik sehingga banyak menimbulkan cidera
mampuan kendaraan umum dalam memberikan
atau kerugian bagi orang lain, baik pejalan kaki, pa-
fasilitas pelayanan yang memadai bagi masya-
gar, atau dinding bangunan ataupun terhadap kenda-
rakat. Kendaraan umum yang beroperasi dalam
raan itu sendiri. Melihat kondisi demikianmaka
kota Jakarta hampir seluruhnya dalam kondisi
pada tahun 1898 Law Accident Insurance Society
yang jelek, misalnya : kotor, tidak aman, panas
menciptakan asuransi kendaraan bermotor. Semakin
dan berdesak-desakan. Kondisi demikian akan
meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang
menyebabkan masyarakat tidak merasa nyaman
menderita kerugian akibat kecelakaan kendaraan
apabila menggunakan kendaraan umum. Oleh
bermotor tidak diimbangi dengan pemberian san-
karena itu
tunan dari pemilik kendaraan. Hal ini mendasari
kendaraan pribadi. Dengan menggunakan ken-
pemerintah setempat memberlakukan Road Traffic
daraan pribadi dapat dipastikan jalan-jalan di
Act 1930, yang disempurnakan terus menerus hing-
Jakarta akan penuh oleh kendaraan pribadi. Lo-
ga dikeluarkannya Road Traffic Act 1974, yang
gikanya dalam satu kendaraan pribadi hanya
137
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
mereka lebih suka menggunakan
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
digunakan oleh satu atau dua orang penumpang,
bahkan menghilangkan beban resiko tersebut, maka
sedangkan dalam suatu kendaraan bus umum
tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak
akan digunakan oleh sekian banyak penumpang.
yang lain yang bersedia mengambil alih beban
2. Banyak Kendaraan Tua yang masih digunakan
resiko ancaman bahaya terhadap kendaraan bermo-
di DKI Jakarta
tornya dengan syarat pihak tertanggung bersedia
Di DKI Jakarta tidak ada pembatasan umur
membayar premi. Premi merupakan sumber peng-
kendaraan yang layak jalan di jalan raya. Ber-
hasilan utama dan sumber keuntungan bagi penang-
beda halnya dengan beberapa kota-kota besar di
gung apabila dalam jangka tertentu tidak ada klaim
negara-negara maju yang mempunyai pem-
yang masuk. Disisi lain, premi merupakan kerugian
batasan kendaraan yang dapat digunakan di ja-
bagi penanggung apabila terjadi banyak klaim yang
lan raya, karena kendaraan baru terus dipro-
tidak diimbangi oleh jumlah premi yang masuk.
duksi dan dioperasionalkan sedangkan kenda-
Oleh karena itu, untuk menghindari per-
raan lama masih tetap digunakan. Jika ada pem-
masalahan ini maka penanggung menetapkan kebi-
batasan kendaraan yang layak jalan di Jalan
jakan peraturan perundang- undangan antara lain:
raya di kota Jakarta niscaya angka pertumbuhan
1. Menetapkan tarif premi yang perhitungannya
kendaraan dapat ditekan.
disesuaikan dengan :
Jenis kendaraan
Dengan bertambah banyaknya jumlah ken-
Nilai pertanggungan
daraan bermotor, maka kondisi kepadatan lalu lintas
Kondisi pertanggungan yang dikehendaki
di Jakarta semakin naik sehingga menimbulkan
Penggunaan kendaraan
beberapa dampak negatif diantaranya, yaitu terja-
Usia kendaraan
dinya kemacetan lalu lintas, polusi udara yang
2. Menetapkan jumlah uang pertanggungan, mes-
membahayakan kesehatan serta naiknya tingkat
kipun pada umumnya tertanggung bebas dalam
kecelakaan lalu lintas. Kondisi demikian diman-
menetapkan jumlah uang pertanggungan, namun
faatkan oleh para pelaku bisnis industri asuransi
tidak terlepas dari harga obyek pertanggungan
untuk memberikan jasa perlindungan bagi para pe-
yang sebenarnya.
milik kendaraan baik pribadi maupun perusahaan
3. Menetapkan resiko yang dikecualikan.
dari segala kemungkinan kerugian materil yang
4. Mengadakan pembatasan jangka waktu pertang-
tidak diinginkan.
gungan.
Dengan banyaknya resiko atau ancaman yang menghadangnya, maka sudah menjadi hal
5. Menetapkan prosedur klaim. 6. Menetapkan besarnya penggantian kerugian.
yang biasa jika pemilik kendaraan bermotor menderita kerugian yang tidak sedikit jika suatu saat
Kebijakan-kebijakan ini sudah masuk ke
musibah datang menimpa kendaraannya. Tertang-
dalam polis asuransi kendaraan bermotor yang me-
gung menyadari bahwa adanya ancaman bahaya ter-
rupakan standar kontrak tertulis yang disusun oleh
hadap kendaraan miliknya. Untuk mengurangi atau
penanggung. Khusus untuk kendaraan umum, ke-
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
138
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
wajiban untuk mengasuransikan dipertegas dalam
keseluruhan melainkan menbatasi materi penulisan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
yang akan dibahas yaitu mengenai :
Lalu Lintas Angkutan Jalan dimana pemerintah me-
1. Bagaimana lingkup asuransi kendaraan ber-
nganggap perlu memberikan perlindungan kepada
motor dalam polis standar asuransi kendaraan
masyarakat dengan mewajibkan mengasuransikan
bermotor Indonesia ( PSKBI)?
kendaraan yang dioperasikan di jalan, Pasal 32 (1) UU tersebut menegaskan bahwa setiap kendaraan
2. Bagaimana penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor?
umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu
3. Bagaimana penyelesaian sengketa klaim asu-
sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita
ransi kendaraan bermotor melalui Badan Me-
oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasiannya
diasi Asuransi Indonesia (BMAI)?
dan juga mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan terhadap risiko terjadinya kecelakaan.
Metode Penelitian Metode penelitian dalam skripsi ini adalah
Dalam praktik perasuransian di Indonesia,
eksplanatoris analistis, dengan pendekatan normatif.
tidak sedikit ditemukan sengketa- sengketa yang
Metodologi merupakan suatu rangkaian kegiatan
timbul dari aktivitas berkontrak tersebut, baik yang
mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan,
penyelesaiannya dapat dicapai tanpa harus meli-
analisa, dan konstruksi data. (Heru Susetyo, Henry
batkan pengadilan, ataupun harus melalui putusan
Arianto, 2002). Penelitian dapat diartikan sebagai
pengadilan. Walaupun konsekuensi dari aktivitas
salah satu bentuk usaha dalam menemukan, me-
berkontrak merupakan aktivitas yang berada dalam
ngembangkan atau bahkan menguji kebenaran akan
wilayah hukum perdata, akan tetapi dalam prak-
suatu permasalahan. Untuk memperoleh dan me-
tiknya banyak juga sengketa- sengketa yang timbul
ngumpulkan serta menguji kebenaran suatu per-
dari hubungan hukum asuransi masuk kewilayah
masalahan, maka metode penelitian yang akan digu-
hukum pidana.
nakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara :
Dari uraian diatas, maka penulis tertarik
1. Tipe Penelitian
melakukan penelitian mengenai penyelesaian seng-
Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah
keta klaim pada asuransi kendaraan bermotor me-
tipe penelitian Normatif, yaitu bentuk penelitian
lalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).
dengan melihat studi kepustakaan, dengan cara
Mengingat asuransi saat ini berkembang pesat dan
menelusuri atau menelaah serta menganalisis
dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia yang
bahan pustaka.
telah menyadari akan manfaat dari asuransi tersebut
2. Sifat Penelitian
khususnya asuransi kendaraan bermotor.
Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat
Berdasarkan uraian latar belakang diatas,
penelitian Eksplanatoris Analistis, yaitu peneli-
serta mengingat ruang lingkup dan masalah asuransi
tian yang dilakukan terhadap masalah yang su-
ini sangat luas serta kompleks, maka dalam pene-
dah cukup untuk melakukan uji hipotesa. Ini
litian ini penulis tidak akan membahasnya secara
dimaksudkan untuk memberikan data yang
139
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
seteliti mungkin yang dapat membantu mem-
8. Peraturan Tambahan-1 Surat Keputusan
perkuat teori-teori Hukum Perjanjian dalam
Nomor
polis Asuransi.
Prosedur Ajudikasi dan Perjanjian Ajudikasi
3. Sumber data
001/SK-BMAI/09.2006
Tentang
BMAI.
Sumber data yang digunakan penulis dalam
Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan
penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu
hukum yang memberikan penjelasan ter-
data primer dan data sekunder.
hadap bahan hukum primer yang terdiri dari
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung
buku- buku yang membahas tentang asuran-
dari narasumber, penelitian ini dilakukan de-
si, makalah, dan skripsi yang berkaitan
ngan cara wawancara yaitu denan melakukan
dengan permasalahan yang diteliti.
tanya jawab langsung kepada pihak yang ber-
4. Analisis Data
kompeten dibidangnya guna untuk memperoleh
Analisis data yang dilakukan dengan kualitatif
data yang dibutuhkan.
untuk menemukan jawaban yang dapat diper-
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari
tanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan
bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari
melakukan analisis terhadap asas- asas hukum
bahan hukum primer dan bahan hukum se-
yang berlaku serta peraturan perundang- unda-
kunder.
ngan yang mengatur tentang Hukum Perjanjian
Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang
dan Hukum Asuransi.
mengikat yang terdiri dari:
5. Teknik Pengumpulan Data
1. Kitab Undang- undang Hukum Perdata.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tek-
2. Kitab Undang- undang Hukum Dagang.
nik pengumpulan data yang ditempuh sebagai
3. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1992 ten-
berikut: Studi Pustaka (Library Research), dan
tang Usaha Perasuransian.
Studi Lapangan.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 5. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).
Pembahasan Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Kewajiban pokok penanggung selama masa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
berlakunya perjanjian asuransi adalah bertanggung
1992 tentang Penyelengaraan Usaha Per-
jawab terhadap klaim – klaim yang diajukan pe-
asuransian.
megang polis (tertanggung) dan memberikan ganti
7. Surat
Keputusan
Nomor
001/SK-
BMAI/09.2006 Tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi.
rugi berdasarkan syarat – syarat dan ketentuan yang berlaku dlam kondisi polis. Klaim merupakan tuntutan ganti rugi yang diajukan tertanggung kepada penanggung apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan yang
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
140
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
disebabkan oleh risiko yang diasuransikan. Ada dua
rangan dari serendah – rendahnya pos polisi
sifat kerugian yaitu kerugian total dalam hal objek
(Pospol) setempat.
pertanggungan mengalami kerugian sebesar 75%
Khusus
atau lebih dan kerugian sebagian jika nilainya ku-
pencurian, tertanggung wajib melaporkan-
rang dari 75%.
nya kapada dan mendapatkan surat ketera-
Dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) prosedur penyelesaian klaim
untuk
kerugian
total
akibat
ngan dari polisi daerah (Polda) setempat. 2. Langkah – langkah yang harus dilakukan oleh
asuransi yang harus dipenuhi baik oleh tertanggung
penanggung, yaitu:
maupun penanggung, dapat diuraikan sebagai be-
a. Menerima laporan terjadinya kerugian dari
rikut:
tertanggung.
1. Langkah – langkah yang harus dilakukan tertang-
b. Melakukan survey klaim ke lokasi objek
gung, yaitu:
yang mengalami kerugian.
a. Melaporkan terjadinya peristiwa kerugian
c. Meminta dokumen dan informasi yang di-
pada penanggung selambat – lambatnya 3 hari sejak terjadinya peristiwa kerugian ter-
butuhkan kepada tertanggung. d. Meneliti keabsahan polis dan klaim serta
sebut. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti de-
menghitung nilai kerugian. e. Memberikan keputusan klaim apakah dite-
ngan laporan tertulis kepada penanggung. b. Mengambil tindakan yang dapat mencegah meluasnya kerugian.
rima atau ditolak f.
Membayar ganti rugi kepada tertanggung dalam waktu paling lambat 30 hari sejak
c. Mengamankan objek yang mengalami kerugian.
adanya kesepakatan jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
d. Meneliti polis asuransi, meliputi jangka waktu, objek asuransi, pelunasan premi,
Hal-Hal yang dapat Memberikan Timbulnya
pemenuhan persyaratan polis.
Sengketa Klaim Asuransi
e. Mengajukan tuntutan ganti rugi yang diser-
Walaupun sengketa- sengketa dalam kon-
tai dokumen dan informasi lengkap pada
trak asuransi banyak terjadi akibat dari kesalahan
penanggung. Dalam hal pencurian atau
ataupun ketidakjujuran dari tertanggung, akan tetapi
kerusakan kendaraan bermotor yang diper-
tidak sedikit pula sengketa kontrak asuransi timbul
tanggungkan yang dilakukan oleh pihak ke-
akibat dari kesalahan ataupun ketidakjujuran dari
tiga yang dapat dijadikan dasar untuk pe-
pelaku- pelaku asuransi itu sendiri.
nuntutan penggantian dari kerugian atau
Salah satu contoh dari sikap pelaku usaha
adanya tuntutan dari pihak ketiga yang
asuransi yang cenderung memunculkan produk- pro-
harus dipikul penanggung wajib melapor-
duk asuransi yang berpotensi sengketa ditangan
kannya kepada dan mendapat surat kete-
konsumen adalah karena minimnya pemahaman antara lain terhadap prinsip the utmost good faith
141
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
(prinsip iktikad baik). Banyak perusahaan- peru-
Melakukan perbuatan yang melanggar hukum
sahaan asuransi yang memahami ataupun mener-
yang mempunyai akibat pidana.
jemahkan bahwa prinsip the utmost good faith me-
Memberikan data- data ataupun dokumen
rupakan prinsip yang hanya perlu untuk dipatuhi
yang sengaja dipalsukan kepada pihak perusa-
oleh tertanggung, bukan prinsip yang juga harus di-
haan asuransi.
patuhi oleh perusahaan asuransi. Pemahaman yang
Melakukan ancaman- ancaman terhadap peru-
salah ini membuat banyak perusahaan asuransi yang
sahaan asuransi.
menyalahgunakan Pasal 251 KUHD sebagai tameng
Bekerja sama dengan agen ataupun orang da-
untuk membebaskan diri dari tanggung jawab jika
lam bentuk membobol perusahaan asuransi.
klaim asuransi terjadi dengan alasan bahwa tertanggung tidak melaporkan hal- hal yang penting
Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi
yang harus diketahui oleh perusahaan asuransi sebelum kontrak disetujui.(Ricardo, 2000) Sengketa hukum dalam kontrak asuransi dapat terjadi karena kesalahan perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung, dimana kesalahan yang diperbuat oleh masing- masing pihak adalah : a. Perusahaan Asuransi Perusahaan asuransi tidak melakukan kewajibannya membayar klaim.
kan langkah- langkah yang harus ditempuh untuk mengajukan klaim. Walaupun polis telah menjelaskan secara terperinci mengenai proses penanganan klaim. Dalam praktiknya, banyak sekali sengketa yang terjadi antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan konsumen asuransi (tertanggung) yang disebabkan oleh hal yang berkaitan dengan penanganan klaim. Banyak pihak tertanggung yang
Terjadi perbedaan intepretasi terhadap pelak-
merasa kecewa dengan asuransi. Mereka merasa
sanaan kewajiban yang telah disepakati para
pihak penanggung selalu mempersulit proses pe-
pihak.
nanganan klaim. Sehingga tertanggung sering ber-
Melakukan penjualan produk yang belum mendapat izin pihak otoritas.
anggapan bahwa pihak penanggung hanya senang dengan premi yang mereka terima dan menghindari
Melakukan penanggungan melebihi dari kewenangannya tanpa melakukan reasuransi. Perusahaan dalam status Penghentian Kegiatan Usaha ( PKU ).
b.
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelas-
kewajiban mengganti kerugian. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung, antara lain :
Melakukan pembujukan calon nasabah asu-
1. Perundingan
ransi melalui data- data yang tidak benar atau-
Penyelesaian
pun palsu.
dilakukan adalah dengan cara perundingan atau
Pihak Tertanggung
yang
paling
awal
musyawarah. Setiap sengketa yang terjadi bia-
Tertanggung tidak melakukan kewajiban membayar premi.
sengketa
sanya para pihak yang bersengketa menempuh cara penyelesaian melalui perundingan terlebih dahulu untuk memperolah jalan keluar yang
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
142
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
terbaik bagi kedua belah pihak. Bila cara seperti
sa dan memutuskan perkara tersebut di penga-
ini tidak dapat menyelesaikan sengketa, barulah
dilan Indonesia. Putusan arbitrase tersebut akan
para pihak menempuh cara lain guna menye-
bersifat final dan mengikat, serta harus segera
lesaikan sengketa tersebut. Cara penyelesaian
dilaksanakan oleh para pihak. Walaupun penye-
sengketa melalui perundingan merupakan cara
lesaian perkara melalui arbitrase masih lebih
yang paling sederhana dan mudah untuk dila-
baik bila dibandingkan dengan penyelesaian
kukan, karena tidak memerlukan tempat tertentu
melalui pengadilan, akan tetapi harus perlu
serta biaya yang sangat murah. Tapi cara penye-
diingat bahwa pilihan penyelesaian melalui arbi-
lesaian sengketa melalui perundingan diperlu-
trase harus terjadi akibat dari kesepakatan kedua
kan sikap yang bijaksana serta tidak keras
belah pihak. Dalam hal kontrak asuransi yang
kepala diantara kedua belah pihak agar tidak
draft ataupun polisnya dalam prakteknya disiap-
terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu
kan oleh perusahaan asuransi secara tercetak,
timbulnya masalah baru.
sehingga harus sangat ditekankan bahwa pilihan
2. Arbitrase
penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu seng-
benar- benar dipahami dan diinginkan oleh ter-
keta perdata di luar peradilan umum yang di-
tanggung juga. Adapun keuntungan menyelesai-
dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
kan
secara tertulis oleh para pihak yang ber-
(Meddenia, 2007)
sengketa. UU Nomor 30 tahun 1999)
Proses penyelesaian sengketa lebih cepat di-
melalui
arbitrase
adalah:
Penyelesaian sengketa asuransi melalui arbi-
bandingkan penyelesaian sengketa melalui
trase, merupakan penyelesaian suatu sengketa
pengadilan.
bisnis (perdata) yang berada diluar mekanisme
Sengketa dapat diperiksa dan diputus oleh
pengadilan. Hal ini diperbolehkan dan telah
mereka yang ahli dalam soal yang sedang di-
diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun
persengketakan.
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyele-
Pemeriksaan maupun pemutusan sengketa
saian Sengketa (ADR). Akan tetapi, mengingat
oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan
hukum umum yang berlaku dalam penyelesaian
tertutup, sehingga rahasia para pihak yang
sengketa perdata adalah melalui pengadilan,
bersengketa akan tersimpan baik- baik tidak
maka pernyataan penyelesaian sengketa sebagai
akan diketahui oleh umum
alternatif penyelesaian haruslah dengan tegas
143
sengketa
3. Mediasi
dan tertulis dinyatakan oleh para pihak dalam
Mediasi adalah suatu proses para pihak yang
kontrak yang disepakatinya. Jika ternyata para
bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral
pihak telah menyepakati bahwa penyelesaian
untuk membantu mereka dalam mendiskusikan
sengketa asuransi yang dialami hanya akan
penyelesaian dan mencoba menggugah para
diselesaikan melalui arbitrase, maka pengadilan
pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian
Indonesia tidak lagi berwenang untuk memerik-
sengketa itu.
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi
Proses mediasi dapat dilaksanakan dengan ce-
dalam menyelesaiakan suatu persengketaan.
pat.
Mediasi merupakan suatu proses yang bersifat
b. Inexpensive
pribadi, rahasia, dan kooperatif. Cara menye-
Mediasi biayanya murah dan ada kepastian
lesaikan sengketa melalui mediasi sangat prak-
biaya yang akan dibayar para pihak yang ber-
tis, relatif tidak formal, dan yang jelas biaya
sengketa.
yang dibutuhakn lebih murah daripada melalui
c. More Simple Procedures
proses pengadilan. Dalam proses mediasi,
Prosedur mediasi lebih sederhana dibandingkan
mediator tidak memaksakan penyelesaian atau
dengan proses di pengadilan.
mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi
d. Private and Confidential
lebih memberdayakan para pihak untuk menen-
Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan
tukan solusi apa yang mereka inginkan. Media-
bersifat rahasia, sehingga publisitas di media ce-
tor mendorong dan memfasilitasi dialog, mem-
tak atau elektronik dapat dihindar. Biasanya pe-
bantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan
ngusaha menghindari pemberitaan bahwa peru-
keinginan- keinginan mereka, menyiapkan pan-
sahaannya sedang ada sengketa.
duan, membantu para pihak dalam meluruskan
e.
perbedaan- perbedaan. Adapun unsur- unsur
Win- win Solution Kesepakatan penyelesaian sengketa bersifat
mediasi adalah :
win- win solution bukan win- loose. Artinya
a. Sebuah proses penyelesaian sengketa ber-
penyelesaian yang disepakati dapat diterima
dasarkan perundingan.
sebagai solusi atas penyelesaian sengketa yang
b. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral
dihadapi karena penyelesaian tersebut diambil
yang disebut sebagai mediator (penengah).
atas peran para pihak yang bersengketa, jadi
c. Mediator bertugas membantupara pihak
bukan seperti hukuman dalam proses penga-
yang bersengketa untuk mencari penye-
dilan, ada pihak yang menang dan ada pihak
lesaian.
yang kalah.
d. Mediator tidak mempunyai kewenangan
f.
untuk mengambil keputusan selama perun-
Maintain Business Relationship Proses mediasi dapat menjaga dan melestarikan
dingan berlangsung.
atau bahkan meningkatkan hubungan di ke-
e. Tujuan mediasia adalah mencapai atau
mudian hari dari para pihak yang bersengketa,
menghasilkan kesepakatan yang dapat di-
karena tidak ada yang merasa bersalah dan
terima pihak- pihak yang bersengketa.
dipermalukan. g.
Integrity
Terdapat beberapa manfaat penyelesaian
Mediator dipilih para pihak yang bersengketa,
sengketa klaim asuransi dengan cara mediasi, man-
oleh karena itu para pihak yang bersengketa ten-
faat yang didapat antara lain : (Nira, 2008)
tu akan memilih mediator yang mereka percaya
a. More Expeditious
dan menurut mereka mempunyai integritas yang Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
144
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
baik (tidak cacat nama). Khusus untuk dunia
jika putusan dari pengadilan pada masing- ma-
asuransi, mediator yang diangkat adalah orang-
sing tersebut tidak dirasakan memberikan kea-
orang yang sudah berpengalaman dalam bisnis
dilan
asuransi dan mempunyai integritas yang tidak diragukan.
Badan Media Asuransi Indonesia
4. Pengadilan
145
Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
Menurut teori telah jelas diatur bahwa kontrak
adalah lembaga independen dan imparsial yang
atau perjanjian asuransi adalah timbul dari kese-
memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa
pakatan antara pihak- pihak perdata, sehingga
klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) asuransi
dalam hal terjadinya sengketa sehubungan de-
antara perusahaan asuransi dengan tertanggung atau
ngan hal yang diperjanjikan dalam kontrak asu-
pemegang polis.
ransi tersebut adalah sengketa perdata bukan
Perselesihan klaim asuransi antara peru-
pidana. Akan tetapi, walaupun pada dasarnya
sahaan asuransi dan pemegang polis makin sering
kontrak asuransi merupakan hubungan hukum
terjadi, terutama nasabah kecil, tapi umumnya na-
wilayah perdata, tidak tetutup juga kemung-
sabah kecil ini tidak mampu berperkara ke penga-
kinan terjadinya peristiwa pelanggaran hukum
dilan atau arbitrase. Untuk itulah Badan Mediasi
yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam
Asuransi Indonesia (BMAI) hadir dengan mem-
kontak asuransi tersebut, dimana tindakan pe-
berikan mediasi secara gratis. Adapun beberapa ala-
langgaran hukum tersebut telah masuk pada
san didirikannya Badan Mediasi Asuransi Indonesia
wilayah hukum pidana. Sudah jelas jika pelang-
(BMAI) antara lain : (Nira, 2007)
garan hukum yang bersifat pidana ini harus
1. Penyelesaian sengketa klaim/ tuntutan ganti rugi
diselesaikan ataupun diputuskan dipengadilan.
atau santunan asuransi oleh penanggung selalu
Proses penyelidikan dan penyidikannya akan
tidak dapat memuaskan tertanggung sebagai
dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan pa-
konsumen asuransi. Ketidakpuasan tersebut
da pengaduan ataupun laporan dari pihak- pihak
menimbulkan sengketa sengketa klaim asuransi
yang dirugikan. Hasil penyidikan tersebut akan
yang sekarang ini pada umumnya diselesaikan
menjadi bahan jaksa penuntut umum yang demi
melalui pengadilan atau arbitrase.
kepentingan negara sebagai penjaga terlaksa-
2. Penyelesaian sengketa klaim asuransi untuk
nanya hukum publik akan melakukan penun-
jumlah finansial yang relatif kecil tidak efisien
tutan terhadap pihak yang didakwa melakukan
bila melalui pengadilan atau arbitrase karena
tindakan pidana tersebut di depan pengadilan
biaya perkara bisa lebih besar daripada jumlah
negeri. Keadaan ini juga memberikan hak bagi
finansial
pihak yang didakwa melakukan tindak pidana
yang lama (khususnya penyelesaian melalui pe-
tersebut untuk membela diri dan masing- ma-
ngadilan).
yang dipersengketakan dan waktu
sing pihak berhak melakukan upaya hukum,
3. Penyelesaian sengketa klaim asuransi khususnya
banding, kasasi, dan bahkan peninjauan kembali
bagi pemegang polis individual perlu diupa-
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
yakan secara sederhana, biaya murah dan proses
Indonesia (BMAI). Adapun syarat- syarat yang
penyelesaian yang cepat dan fair melalui Badan
harus dipenuhi oleh perusahan asuransi tersebut agar
Mediasi Asuransi.
terdaftar sebagai anggota Badan Mediasi Asuransi
4. Penyelesaian sengketa klaim asuaransi yang
Indonesia (BMAI) adalah :
cepat, murah, fair, dan adil akan membangun
1. mengajukan permohonan kepada Badan Mediasi
reputasi dan nama baik industri asuransi na-
Asuransi Indonesia (BMAI) dengan melam-
sional.
pirkan :
5. Adanya keyakinan bahwa penyelesaian sengketa melalui suatu badan hukum khusus yang
a. akte pendirian perusahaan asuransi b. izin operasional
independent akan lebih baik dan efektif dari-
2. membayar iuran, dimana dari iuran tersebut
pada penyelesaian melaui badan- badan lainnya.
digunakan untuk biaya operasional Badan Me-
6. Sebagai realisasi atau perwujudan dari ko-
diasi Asuransi Indonesia (BMAI).
mitmen industri asuransi dan Departemen Keuangan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan
Tujuan dari kehadiran Badan Mediasi Asu-
(sekarang menjadi Bapepam- LK) dalam me-
ransi Indonesia (BMAI) ini adalah untuk mem-
respon terhadap Undang- Undang Kepailitan
berikan fasilitas terbaik bagi konsumen asuransi
No. 37 Tahun 2004 yang telah memberi perlin-
yang memenuhi kriteria dalam mempertahankan
dungan bagi perusahaan asuransi dari permo-
hak- hak dan memahami kewajibannya sehubungan
honan dan ancaman pailit semena- mena.
dengan sengketa yang terjadi dalam perusahaan asuransi dimana dari yang menjadi nasabahanya
Pendirian
Asuransi
(tertanggung). Atau dengan kata lain tujuan dari
Indonesia (BMAI) digagas oleh industri asuransi
didirikannya Badan Mediasi Asuransi Indonesia
dan semua Asosiasi Perusahaan Perasuransian
(BMAI) adalah untuk memberikan pelayanan yang
Indonesia (FAPI) yaitu Asosiasi Asuransi Umum
lebih profesional dan transparan yang berbasis pada
Indonesia
kepuasan dan perlindungan serta penegakkan hak-
(AAUI),
Badan
Mediasi
Asosiasi
Asuransi
Jiwa
Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Sosial
hak tertanggung atau pemegang polis.
Indonesia (AAJSI) serta didukung oleh Pemerintah.
Pilihan untuk melakukan penyelesaian seng-
Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) secara
keta melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia
resmi didirikan pada tanggal 12 Mei 2005 dan mulai
(BMAI) merupakan fasilitas yang diberikan kepada
beroperasi tanggal 25 September 2005. Pembiayaan
konsumen (tertanggung). Akan tetapi kewenangan
pendirian dan operasional ditanggung dan dibiayai
tersebut akan mulai berlaku jika telah ada penolakan
oleh semua perusahaan asuransi dan reasuransi me-
yang final dari perusahaan asuransi terhadap klaim
lalui pembayaran iuran keanggotaan setiap tahun.
yang diajukannya. Dalam hal konsumen asuransi
Dalam hal ini setiap perusahaan yang
(tertanggung) tidak puas dengan penolakan klaim
mempunyai izin usaha asuransi sudah secara oto-
yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, konsumen
matis menjadi anggota Badan Mediasi Asuransi
(tertanggung) tersebut dapat mengambil langkah
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
146
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
hukum melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia
Syarat-Syarat Penyelesaian Sengketa Klaim
(BMAI). Akan tetapi, jika konsumen (tertanggung)
Asuransi Melalui Badan dan Mediasi Asu-
tidak hendak mengambil jalan penyelesaian seng-
ransi Indonesia
keta melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia
Banyak sekali sengketa yang muncul dari a-
(BMAI), maka dia bebas melakukannya melalui
danya perjanjian pertangungan yang buat oleh pihak
pengadilan.
tertanggung dan pihak penanggung. Biasanya seng-
Tidak semua sengketa dapat diselesaikan
keta yang banyak terjadi itu disebabkan oleh
melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
terbatasnya pengetahuan dari pihak tertanggung
karena terdapat pembatasan terhadap kasus yang da-
akan isi dari polis, luas jaminan yang diper-
pat ditangani. Ada beberapa sengketa yang tidak
tanggungkan, ataupun ketidakjujuran dari pihak ter-
dapat ditangani oleh Badan Mediasi Asuransi
tanggung. Tidak sedikit pula sengketa yang terjadi
Indonesia (BMAI) yang diantaranya adalah :
itu diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase, atau-
a. Sengketa yang terkait dengan penetapan harga
pun Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).
premi.
Adapun cara dalam menyelesaikan sengketa tersebut
b. Kebijakan yang berhubungan dengan pertimbangan komersil (interest rate).
tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang mengalami sengketa, dalam hal ini adalah
c. Standar akturia.
pihak tertanggung dan pihak penanggung.
d. Kasus yang berhubungan dengan kriminal.
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
e. Keluhan yang diajukan lebih dari enam bulan
ataupun arbitrase tidak terdapat syarat- syarat khu-
setelah putusan penolakan dari perusahaan.
sus yang harus dipenuhinya. Sedangkan penye-
Kasus yang diselesaikan secara damai.
lesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi
f.
g. Kasus yang pernah dibawa ke pengadilan/ arbitrase.
Indonesia (BMAI) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sengketa tersebut dapat disele-
h. Kasus yang dalam proses investigasi pihak berwajib.
saikan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), atau dengan kata lain tidak semua sengkata dapat diselasaikan melalui Badan Mediasi Asuransi
Dalam
tersebut
Indonesia (BMAI) dan hanya sengketa yang dikhu-
Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) mem-
suskanlah yang dapat diselesaikan melalui Badan
bentuk suatu struktur organisasi agar tidak terjadi
Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Seperti yang
kesalahpahaman
tugasnya.
telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa ter-
Dalam menjalankan tugasnya Badan Mediasi Asu-
dapat beberapa sengketa yang tidak dapat dise-
ransi Indonesia (BMAI) diawasi oleh Biro Per-
lesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia
asuransian Bapepam- LK (d/h Direktorat Asuransi,
(BMAI), maka semakin jelas bahwa terdapat
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan) Depar-
beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sengketa
temen Keuangan Republik Indonesia atau otoritas
tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi
pembina dan pengawas industri asuransi nasional.
Asuransi Indonesia (BMAI).
147
menjalankan
dalam
tugasnya
menjalankan
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
Adapun syarat yang harus dipenuhi agar sengketa
Prosedur
tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi
Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Ba-
Asuransi Indonesia (BMAI) adalah :
dan Mediasi Asuransi Indonesia
1. Nilai maksimum klaim
Penyelesaian
Sengketa
Klaim
Setiap sengketa yang timbul sudah pasti ada
Dalam penyelesaian sengketa melalui Badan
jalan keluarnya, dimana jalan keluar yang dipilih
Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang pada
terdapat proses ataupun prosedur yang harus dilalui
saat ini hanya diperuntukan pada sengketa-
agar sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan
sengketa klaim asuransi yang berjumlah kecil,
baik, baik sengketa yang diselesaikan melalui pe-
yaitu :
ngadilan, arbitrase, maupun Badan Mediasi Asu-
Nilai
maksimum
untuk
sengketa
klaim
asuransi umum sebesar Rp. 500.000.000,00. Nilai
maksimum
asuransi
jiwa
untuk
dan
sengketa
sosial
sebesar
ransi Indonesia (BMAI). Jika para pihak asuransi yang bersengketa telah bersepakat untuk me-
klaim
nyelesaikannya melalui Badan Mediasi Asuransi
Rp.
Indonesia (BMAI), maka harus melalui prosedur
300.000.000,00.
yang berlaku agar sengketa tersebut dapat ter-
2. Jangka waktu
selesaiakan dengan baik. Adapun prosedur yang ha-
Sengketa yang dapat diselesaikan atau diproses
rus dilakukan atau dilalui adalah sebagai berikut :
melaui Badan Mediasi Asuransi Indonesia
A. Tahap I : Mediasi
(BMAI) adalah sengketa yang tidak lebih dari 6 (enam)
bulan
sejak
perusahaan
1. Pemohon harus mengisi dan menyampaikan
asuransi
formulir permohonan penyelesaian perse-
menyampaikan penolakannya kepada pemegang
lisihan (FP-3) yang telah disediakan oleh
polis, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi
Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
penumpukan kasus lama di Badan Mediasi
sebagai dasar Badan Mediasi Asuransi
Asuransi Indonesia (BMAI).
Indonesia (BMAI) melakukan investigasi
3. Sengketa tidak dikecualikan
yang kemudian diserahkan kepada Badan
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui
Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Dalam
Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
formulir permohonan penyelesaian perse-
adalah sengketa yang tidak dikecualikan dalam
lisihan harus memuat antara lain :
SK. No. 001/ SK- BMAI/ 09. 2006 yang
Data dari pemohon
mengatur tentang Proses Penanganan Sengketa
Keluhan
melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi. Adapun
Keluhan terhadap perusahaan asuransi pe-
sengketa yang dikecualikan atau yang tidak dapat diproses oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) diatur dalam pasal 4 SK. No. 001/ SK- BMAI/ 09. 2006.
nanggung dari termohon terhadap polis asuransi kendaraan bermotor Keluhan terhadap perusahaan asuransi bukan penanggung dari pemohon terhadap asuransi kendaraan bermotor
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
148
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
Rincian ringkas keluhan
penggantian ganti rugi terhadap kendaraan ber-
2. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
motor yang diasuransikan.
akan memberikan jawaban kepada pemohon
5. Setelah mediator memperoleh informasi atau
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak FP-3
data yang lengkap maka mediator akan melan-
diterima.
jutkan ke tahap mediasi.
3. Setelah FP-3 diterima maka mediator akan
6. Dalam tahap
mediasi
ini
mediator
akan
melakukan penelitian terhadap sengketa ter-
berupaya menyelesaikan sengketa tersebut se-
sebut apakah sudah sesuai dengan syarat atau
cara damai, dimana dimulai dengan pendekatan
kewenangan Badan Mediasi Asuransi Indonesia
kepada perusahaan asuransi guna melakukan
(BMAI) atau belum. Dalam hal ini mediator
diskusi untuk menghasilkan suatu kesepakatan,
akan meneliti hal- hal berikut :
setelah itu mediator melakukan pendekatan ke-
Apakah sengketa telah memenuhi syarat
pada pemohon dengan menjelaskan alasan pe-
sebagai sengketa yang sah sesuai dengan
nolakan yang dilakukan pihak perusahaan asu-
ketentuan pasal 3 SK. No. 001/ SK- BMAI/
ransi dengan sebaik- baiknya serta menjelaskan
09. 2006.
mengenai tawaran yang dapat diberikan peru-
Apakah sengketa merupakan sengketa yang
sahaan asuransi (jika ada).
dikecualikan sesuai ketentuan pasal 3 SK.
No. 001/ SK- BMAI/ 09. 2006.
mediasi, maka mediator harus mencatat secara
Apakah pemohon memenuhi syarat sebagai
tertulis semua persyaratan penyelesaian yang
pemohon sesuai ketentuan pasal 5 SK. No.
dicapai oleh kedua belah pihak.
001/ SK- BMAI/ 09. 2006, dan
7. Apabila sengketa dapat diselesaikan melalui
8. Jika sengketa tidak dapat diselesaiakan melalui
Apakah permohonana untuk melakukan
mediasi, mediator akan meminta persetujuan
investigasi disampaikan dalam jangka wak-
Ketua Badan Mediasi Asuransi Indonesia
tu sesuai ketentuan pasal 8 SK. No. 001/
(BMAI) untuk melanjutkan sengketa ke tingkat
SK- BMAI/ 09. 2006.
ajudikasi.
4. Jika sengketa tersebut tidak sesuai maka maka
B. Tahap II : Ajudikasi
mediator dapat menolak untuk menindak lanjuti
1. Sebelum proses ajudikasi dimulai, para
sengketa tersebut dan jika sengketa tersebut
pihak akan menandatangani perjanjian aju-
teleh sesuai maka mediator akan melanjutkan ke
dikasi yang telah disediakan oleh Badan
tahap investigasi dimana Badan Mediasi Asu-
Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang
ransi Indonesia (BMAI) meminta bukti- bukti
berisikan syarat- syarat dan ketentuan dari
yang kemudian melakukan wawancara dengan
prosedur ajudikasi. Bilamana anggota tidak
tertanggung dan perusahaan asuransi sehubu-
bersedia menandatangani perjanjian ajudi-
ngan dengan objek yang diasuransikan yang se-
kasi, proses ajudikasi dapat tetap berjalan.
karang sedang dipersengketakan dalam hal
2. Setelah para pihak menandatangani perjanjian ajudikasi, Badan Mediasi Asuransi
149
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
Indonesia (BMAI) akan menunjuk ajudikator yang akan menjadi anggota majelis
Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
ajudikator. Majelis ajudikator terdiri dari 3 (tiga) orang ajudikator, kemudian Badan
Fotocopy polis, sertifikat, lampiran/ endosemen.
Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) mem-
Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM)
beritahukan kepada para pihak yang ber-
pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda
sengketa selambat- lambatnya 21 (dua pu-
Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda
luh satu) hari sejak dilakukan penunjukan
Penduduk (KTP) tertanggung.
majelis ajudikator. Apabila salah satu dari pihak yang bersengketa keberatan atas
b.
Dalam hal kerugian total
penunjukan anggota majelis ajudikator tertentu dengan alasan yang dapat diterima,
Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
Dokumen asli :
Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
Polis, sertifikat, lampiran/endosemen.
akan menunjuk penggantinya.
Surat
Tanda
Nomor
Kendaraan
3. Para pihak harus menyampaikan semua
(STNK), Buku Pemilik Kendaraan Ber-
dokumen yang ingin diserahkannya kepada
motor (BPKB), faktur pembelian, blan-
majelis ajudikator selambat- lambatnya 7
ko kwitansi dan surat penyerahan hak
(tujuh) hari sebelum tanggal persidangan.
milik yang sudah ditandatangani ter-
Dalam hal ini perusahaan asuransi harus
tanggung.
menyampaikan beberapa dokumen diantara-
Dokumen yang diperlukan sesuai ke-
nya :
tentuan yang berlaku untuk kendaraan
Fotocopy lengkap dari isi polis
bermotor diplomatik atau internasional.
Formulir klaim
Buku Kir untuk jenis kendaraan yang
Laporan- laporan pihak lain (polisi)
wajib Kir.
Bukti-bukti berkaitan dengan jumlah gan-
Surat Keterangan Kepolisian Daerah
ti rugi yang diajukan
(dalam hal kehilangan keseluruhan).
Fotocopy semua korespondensi dengan
Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor
tertanggung berkaitan dengan proses
Kendaraan (STNK) (dalam hal kehila-
penyelesaian klaim termasuk catatan
ngan keseluruhan).
rapat antara penanggung dengan tertanggung (bila ada)
Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggung.
Dalam hal ini pihak tertanggung harus menyam-
4. Proses persidangan ajudikasi dilaksanakan da-
paikan beberapa dokuman diantaranya :
lam tata cara yang ditetapkan oleh majelis dan
a. Dalam hal kerugian sebagian
menggunakan Bahasa Indonesia, tetapi bila majelis tidak menetapkan tata cara tersebut maka Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
150
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
yang berlaku adalah tata cara yang bersifat stan-
j. Majelis Ajudikator, bila dianggap perlu,
dar, yaitu :
dapat menunda persidangan untuk mem-
a. Ketua membuka sidang dengan memper-
bahas sengketa tersebut dan membuat/
kenalkan para pihak dan para ajudikator.
memberitahukan keputusannya kemudian.
b. Ketua melaksanakan tata cara persidangan
5. Apabila majelis ajudikator telah mencapai suatu
kepada para pihak dan menanyakan apakah
keputusan, dasar- dasar dalam membuat kepu-
ada hal- hal yang ingin dipertanyakan.
tusan tersebut akan dibuat secara tertulis dan
c. Pemohon diminta untuk membacakan atau
ditanda-tangani oleh semua anggota majelis.
menyampaikan tuntutannya, mengajukan
Selanjutnya akan dilakukan sidang untuk mem-
para saksi dan menyerahkan semua doku-
bacakan dasar- dasar yang dipakai untuk mem-
men pendukungnya.
buat keputusan tersebut dan diakhiri dengan
d. Anggota Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) juga membacakan alasan penolakannya, mengajukan saksi serta menyerahkan dokumen pendukungnya. e. Pemohon diberikan kesempatan untuk me-
f.
mengumumkan ketetapan atau keputusan majelis ajudikator. 6. Pemohon dapat menerima atau menolak keputusan majelis ajudikator, sedangkan keputusan majelis ajudikator akan mengikat bagi anggota
ngajukan pertanyaan kepada anggota Badan
Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).
Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) serta
7. Apabila pemohon menerima keputusan majelis
para saksinya.
ajudikator maka anggota akan terikat dan kedua
Anggota Badan Mediasi Asuransi Indonesia
belah
(BMAI) juga diberikan kesempatan untuk
perjanjian penyelesaian sesuai dengan kepu-
mengajukan pertanyaan kepada pemohon
tusan tersebut. Sedangkan apabila pemohon me-
serta para saksinya.
nolak keputusan majelis ajudikator maka penye-
pihak
menandatangani
suatu
g. Kedua belah pihak diminta untuk membuat
lesaian sengketa tidak dapat dicapai dan kedua
dan menyampaikan kesimpulan masing-
belah pihak bebas untuk menempuh jalur penye-
masing.
lesaian lainnya (melalui pengadilan atau arbitra-
h. Kedua belah pihak diberikan kesempatan
se).
oleh Majelis untuk mempertimbangkan
8. Sidang ajudikasi bertujuan untuk melakukan uji
kembali sengketa tersebut dan merubah atau
materi atas pendapat yang dibuat oleh Mediator
melakukan negosiasi ulang penawarannya
atas suatu kasus sebelum pendapat atau kepu-
i. Apabila sengketa tersebut dapat dise-
tusan tersebut disampaikan kepada pihak terkait.
lesaikan oleh para pihak maka Majelis Aju-
Setiap keputusan akhir Badan Mediasi Asuransi
dikator akan melanjutkan proses ajudikasi
Indonesia
yaitu membuat keputusan atas kasus ter-
menolak harus dibuat atas dasar ketidak-
sebut.
berpihakan dan diambil melalui sidang ajudi-
(BMAI)
kasi. 151
harus
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
baik
mendukung
atau
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
Untuk dapat lebih memahami prosedur penyelesaian
nyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur lain,
sengketa klaim melalui Badan Mediasi Asuransi
baik melalui pengadilan ataupun alternatif penye-
Indonesia (BMAI), dpat dilihat pada bagan 1.
lesaian sengketa lainnya. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa menyelesaikan sengketa melalui jalur
Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa
lain juga terdapat beberapa hambatan yang harus
Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Mela-
dihadapi. Misalnya hambatan dalam menyelesaikan
lui Badan Mediasi Asuransi Indonesia
sengketa melalui pengadilan yakni ketidakpatuhan
Dalam setiap perjanjian yang kita buat dengan pihak lain tidak menutup kemungkinan akan
para pihak dalam memenuhi persyaratan peradilan ataupun ketidakpatuhan dalam proses persidangan.
terjadinya suatu perselisihan atau sengketa. Setiap
Disamping itu proses penyelesaian sengketa
perselisihan atau sengketa yang terjadi harus segera
melalui alternatif penyelesaian sengketa khususnya
diselesaikan agar tidak berlarut- larut dan menjadi
melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
lebih rumit yang dapat merugikan kedua belah
juga terdapat beberapa hambatan dalam menye-
pihak yang bersengketa. Dalam hal penyelesaian
lesaikan sengketa. Hambatan yang timbul dari
sengketa itu dapat dilakukan atau dimulai dari tahap
proses penyelesaian sengketa melalui Badan Me-
yang paling mudah dan sederhana yaitu perun-
diasi Asuransi Indonesia (BMAI) itu disebabkan
dingan atau musyawarah antara kedua belah pihak.
dari berbagai pihak yang saling berkaitan yaitu :
Namun, tidak jarang ada pihak yang langsung me-
1. Pemohon (tertanggung)
milih jalur pengadilan atau jalur alternatif penye-
Dalam hal ini terhambatnya proses penyelesaian
lesaian sengketa lainnya sebagai cara untuk menye-
sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi
lesaiakan perselisihan atau sengketa yang terjadi.
Indonesia
Dalam setiap proses penyelesaian sengketa yang
pemohon :
dilakukan, tidak menutup kemungkinan timbulnya
a. Tidak memberikan bukti atas penolakan
hambatan- hambatan yang akan
dihadapi dalam
(BMAI)
itu
disebabkan
karena
klaim asuransi kendaraan bermotor
proses penyelesaian sengketa, sekalipun proses
Dengan tidak memberikan bukti atas peno-
penyelesaian sengketa yang paling mudah dan
lakan klaim tersebut sudah pasti proses pe-
sederhana yaitu perundingan atau musyawarah.
nyelesaiannya akan terhambat dan menjadi
Misalnya hambatan dalam melakukan perundingan
lebih lama karena bukti atas penolakan
atau musyawarah adalah keegoisan masing- masing
klaim marupakan barang bukti yang kuat
pihak dimana para pihak tetap pada pendiriannya
untuk mengetahui kebenaran yang sesung-
masing- masing dan tidak ada yang ingin mengalah,
guhnya, atau dengan kata lain bukti atas pe-
keadaan seperti ini tidak akan menyelesaikan
nolakan klaim merupakan data yang paling
masalah antara para pihak yang bersengketa.
pokok atau utama yang digunakan untuk
Jika penyelesaian sengketa melalui perundingan atau musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka biasanya para pihak bersepakat untuk me-
menyelesaikan sengketa tersebut. b. Persepsi pemohon terhadap isi polis asuransi kendaraan bermotor
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
152
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
Persepsi pemohon atas isi polis tersebut
Keadaan seperi ini sudah sangat jelas dapat
tidaklah selalu sama dengan persepsi peru-
menghambat proses penyelesaian sengketa
sahaan asuransi, hal inilah yang sering
karena anggota
dijadikan pemicu terjadinya sengketa antara
Indonesia (BMAI) yang dalam hal ini ada-
penanggung dan tertanggung. Selain sering
lah
dijadikan pemicu terjadinya sengketa antara
menunjuk wakilnya dalam menyelesaikan
penanggung dan tertanggung, hal tersebut
sengketa tersebut melalui Badan Mediasi
juga dapat menghambat dalm penyelesaian
Asuransi Indonesia (BMAI). Seharusnya
sengketa karena tidak adanya kesamaan
pihak yang telah ditunjuk oleh perusahaan
persepsi antara kedua belah pihak.
asuransi dalam mewakili perusahaannya itu
2. Anggota
Badan Mediasi Asuransi Indonesia
perusahaan
asuransi
sudah
salah
telah mengerti akan keputusan yang harus
(BMAI) (perusahaan asuransi)
diambilanya dan memahami akan arti dari
Dalam hal ini terhambatnya proses penyelesaian
isi surat kuasa yang diberikannya. Dengan
sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi
kata lain pihak yang ditunjuk oleh peru-
Indonesia (BMAI) itu disebabkan karena pe-
sahaan asuransi harusnya orang yang benar-
rusahaan asuransi :
benar mengerti dan berkompeten dalam
a. Lamanya proses pemberian bukti atas pe-
bidangnya.
nolakan klaim asuransi kendaraan bermotor
3. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
Hal ini sering terjadi pada perusahaan
Dalam hal ini terhambatnya proses penyelesaian
asuransi yang memepunyai konsumen sa-
sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor
ngat banyak, baiasanya perusahaan asuransi
melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia
yang mempunyai konsumen yang banyak
(BMAI) itu disebabkan karena Badan Mediasi
adalah perusahaan yang memberikan ke-
Asuransi Indonesia (BMAI)
mudahan dalam menjadi konsumennya,
mempertemukan kedua belah pihak karena
misalnya dengan memberikan tarif premi
kesibukannya masing- masing pihak. Dengan
yang cukup murah atau rendah. Dengan
demilian sudah pasti penyelesaian sengketanya
keadaan yang demikian, sudah pasti proses
akan terhambat. Keadaan yang seperti ini selalu
dalam memberikan bukti atas penolakan
menimbulkan penilaian yang kurang baik
klaim cenderung lebih lama karena pihak
kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia
asuransi harus mencari data- data yang
(BMAI) yakni badan hukum tersebut terlihat
berkaitan dan hal itu tidaklah mudah karena
kurang cepat dalam menyelesaikan sengketa
banyaknya data yang dimilikinya.
serta terkesan berbelit- belit atau waktu dalam
b. Pihak yang mewakili anggota tidak berani
kesulitan dalam
menyelesaikan sengketanya diperlama.
memberikan keputusan atau tidak memahami arti dari surat kuasa khusus
153
Badan Mediasi Asuransi
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi BAGAN 1 ROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI BMAI Tertanggung menyampaikan keluhan Ke BMAI
Case Manager (Asuransi Umum, Jiwa dan Sosial) memeriksa kasus yang diterima. Apakah kasus itu berada dalam yuridikasi BMAI YA
Mengupayakan Mediasi
TIDAK
BMAI tidak dapat / bisa menangani kasus lebih lanjut
Hasil Mediasi
YA
Tidak
Perselisihan Selesai
Kasus dilanjutkan ke Ajudikasi
File Ditutup
Ajudikasi memutuskan berdasarkan fakta dan merit kedua belah pihak
yang diberikan oleh perusahaan asuransi (pe-
Kesimpulan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
nanggung) yang kemudian ditempuh melalui pe-
adalah suatu badan yang independen yang memiliki
ngadilan, hal ini berdampak buruk bagi dunia per-
peranan menjembatani antara tertanggung dan
asuransian berupa citra buruk di masyarakat bahkan
penanggung dalam penyelesaian sengketa klaim
sampai pemailitan perusahaan asuransi. Banyak
asuransi yang masih dalam wewenang Badan
sekali sengketa klaim yang timbul akibat dari
Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Pendirian
ketidakpuasan
Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) di-
perusahaan asuransi (penanggung). Tetapi sengketa
latarbelakangi banyaknya pengaduan klaim asuransi
dalam asuransi itu timbul bukan hanya disebabkan
akibat ketidakpuasan tertanggung akan pelayanan
oleh pihak penanggung melainkan juga dapat
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
tertanggung
terhadap
pelayanan
154
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
disebabkan oleh tertanggung. Banyak pilihan pe-
yang ditunjuk oleh Badan Mediasi Asuransi
nyelesaian sengketa yang dapat ditempuh guna
Indonesia (BMAI). Sidang ajudikasi bertujuan untuk
untuk menyelesaikan sengketanya, diantaranya pe-
melakukan uji materi atas pendapat yang dibuat oleh
nyelesaian melalui perundingan, arbitrase, mediasi,
mediator atas suatu kasus sebelum keputusan
dan pengadilan. Dalam hal ini semua jenis sengketa
tersebut disampaikan kepada pihak terkait. Setiap
asuransi dapat diselesaikan dengan cara-cara ter-
keputusan akhir Badan Mediasi Asuransi Indonesia
sebut, namun dalam hal ini tidak semua sengketa
(BMAI) baik mendukung atau menolak harus dibuat
dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi
atas dasar ketidakberpihakan dan diambil melalui
Indonesia (BMAI) karena terdapat pembatasan ter-
sidang ajudikasi. Keputusan tersebut mengikat bagi
hadap sengketa yang dapat ditangani yaitu pem-
pihak perusahaan asuransi tetapi tidak mengikat
batasan terhadap jumlah/nilai maksimum klaim
bagi tertanggung, hal tersebut mencerminkan inde-
(untuk asuransi umum nilai maksimum klaimnya
pendensi dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia
sebesar Rp.500.000.000,00 dan untuk asuransi jiwa
(BMAI) apabila tertanggung tidak puas dengan
dan sosial nilai maksimum klaimnya sebesar
keputusan yang diambil melalui tingkat ajudikasi
Rp.300.000.000,00), pembatasan terhadap jangka
maka tertanggung dapat melanjutkan ke jalur lain
waktu yakni tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak
yaitu Arbitrase dan Pengadilan. Meskipun telah
perusahaan asuransi menyampaikan penolakannya
tertulis dengan jelas mengenai tahap yang harus di-
kepada pemegang polis, serta pembatasan terhadap
lalui, hal tersebut tidak menutup kemungkinan pe-
jenis sengketa yang dalam hal ini sengketa tersebut
nyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asu-
tidak dikecualikan menurut SK. No. 001/ SK-
ransi Indonesia (BMAI) akan terhambat, hambatan
BMAI/ 09. 2006.
yang timbul tersebut dapat berasal dari tertanggung,
Adapun tahap dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
penanggung, maupun dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) itu sendiri.
terdiri dari 2 (dua) cara yaitu Mediasi dan Ajudikasi. Mediasi merupakan solusi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana bentuk penyelesaian sengketanya adalah para pihak membuat kesepakatan secara sukarela dan menentukan jalannya mediasi dimana kesepakatan penyelasaian sengketa yang diharapkan adalah winwin solution artinya penyelesaian yang disepakati dapat diterima sebagai solusi atas penyelesaian sengketa yang dihadapi. sedangkan ajudikasi merupakan tingkat lanjutan apabila para pihak tidak
Daftar Pustaka BMAI, “Tangani Sengketa Asuaransi”, http://www. media-asuransi.com/index.php, tanggal akses 23 Januari 2009. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, “Hukum Pertanggungan”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982. Heru Susetyo, Henry Arianto, “Pedoman Praktis Menulis Skripsi”, Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 2006.
dapat menerima keputusan dari mediasi dimana dalam tahap ini akan diputuskan oleh oleh mediator 155
Indonesia, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR),
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi
UU Nomor 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 ayat (1).
Purwosutjipto, “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6: Hukum Pertanggungan”, Djambatan, Jakarta, 1986.
Indonesia, “Surat Keputusan Tentang Proses Penanganan Sengketa Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi”, Surat Keputusan Nomor 001/SK-BMAI/09.2006,
Ranti Rusli, “BMAI, Upaya Lindungi Pemegang Polis”, http//www.bisnis.com/servlet/page. Diakses tanggal 23 Januari 2009.
Meddenia Ayu Wulandari, “Arbitrase”, (Diktat Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 2007. Mediasi, “Solusi Alternatif Sengketa di Luar Pengadilan”, http://www.cybertokoh.com/ mod.php diakses tanggal 23 Januari 2009. Nira Aprilia,“Analisa Tingkat Keberhasilan Badan Mediasi Asuransi Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Antara Tertanggung dan Penanggung”, (Skripsi Sarjana Asuransi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta, 2008. Peraturan Tambahan-1 Surat Keputusan Nomor 001/SK-BMAI/09.2006 Tentang Prosedur Ajudikasi dan Perjanjian Ajudikasi BMAI Pasal 5 ayat (3).
Ricardo Simanjuntak, “Berbagai Sengketa Hukum Yang Dapat Muncul Dari Kontrak Asuransi Serta Penyelesaiannya,” Jurnal Hukum Asuransi, 2009. Sonja
Roesmana, “Aspek Hukum Asuransi Kesehatan Di Indonesia”, Makalah Continuing Legal Education (CLE) BPHN, tahun 1997.
Sonni Dwiharsono, “Prinsip- Prinsip Dan Praktek Asuransi”, Jakarta Insurance Institute, Jakarta, 1996. Rusyadi, “Proses Penyelesaian Klaim Terhadap Penjualan Produk Asuransi Kendaraan Bermotor,” Skripsi Sarjana Asuransi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta, 2001. Unsur-Unsur Mediasi, http://www.iict.or.id/ina/ mediasi.php, tanggal akses 23 Januari 2009.
Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009
156