PENYUSUNAN KURIKULUM IMPLEMENTATIF PADA SEKOLAH MENENGAH

Download JURNAL PENDIDIKAN PROFESIONAL, VOLUME 5, NO. 3, DESEMBER 2016. PENYUSUNAN KURIKULUM IMPLEMENTATIF PADA SEKOLAH. MENENGAH KEJURUAN DI SMKN...

0 downloads 562 Views 313KB Size
14

JURNAL PENDIDIKAN PROFESIONAL, VOLUME 5, NO. 3, DESEMBER 2016

PENYUSUNAN KURIKULUM IMPLEMENTATIF PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI SMKN 2 KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Oleh: Andi Ahmad Syahroni, Yoto, dan Solichin Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Malang Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) persiapan sekolah dan industri, (2) pelaksanaan, (3) faktor pendukung dan penghambat, dan (4) evaluasi penyusunan kurikulum implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah: (1) persiapan penyusunan kurikulum yaitu pelaksanaan perjanjian kesepakatan dan menyiapkan kurikulum oleh sekolah dan industri; (2) pelaksanaan penyusunan kurikulum implementatif melibatkan penetapan Dasar Kompetensi Kejuruan, rasio praktik, dan peralatan diarahkan pada industri; (3) faktor pendukung meliputi stakeholder aktif, standarisasi peralatan, dan kemampuan awal siswa. Faktor penghambat meliputi sarana dan prasarana belum tercukupi, buku pendukung belum beragam, kemampuan siswa heterogen, dan sertifikasi siswa belum terpenuhi. Solusi permasalahan yaitu melengkapi sarana dan prasarana, pelatihan kompetensi guru, pembentukan Tempat Uji Kompetensi, dan bimbingan siswa; dan (4) evaluasi kurikulum dilaksanakan setahun sekali dan melibatkan pihak sekolah dan industri serta hasilnya dijadikan perbaikan tahun selanjutnya. Kata kunci: kurikulum implementatif, sekolah menengah kejuruan, pihak industri.

Kurikulum merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Departemen Pendidikan Nasional (2006:8) mendeskripsikan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Kwartolo (2002:107) mengungkapkan bahwa diperlukan landasan dan dasar yang kuat dalam melakukan penyusunan kurikulum yaitu: (1) landasan filsafat, (2) landasan sosiologis, dan (3) landasan psikologis. Kurikulum implementatif merupakan kurikulum yang disusun oleh sekolah dan

industri guna menerapkan sistem pendidikan ganda dalam pendidikan kejuruan. Iriani dan Soeharto (2015:288) mengungkapkan bahwa “kurikulum implementatif sebagai kurikulum sinkronisasi yang disusun oleh pihak DU/DI (Dunia Usaha/Dunia Industri) dan pihak sekolah benar-benar telah sesuai dan diterapkan pada kegiatan prakerin siswa sehingga pelaksanaan prakerin berjalan lancar, efisien dan efektif”. Pendidikan kejuruan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja menengah dan berkualitas. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Andi Ahmad Syahroni, Yoto, dan Solichin, Penyusunan Kurikulum Implementatif...

Pasal 25 ayat 4 memaparkan bahwa secara implisit, lulusan SMK diharapkan dapat memenuhi standar kompetensi lulusan yang diharapkan serta mencerminkan kemampuan lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun, Subijanto (2012:164) mengungkapkan bahwa “fakta empirik menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan SMK belum sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan para pemangku kepentingan (stakeholders)”. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas dari lulusan SMK belum sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pembenahan dan sinkronisasi kurikulum SMK dengan industri melalui penyusunan kurikulum implementatif. Tujuannya agar lulusasn yang dihasilkan oleh SMK sejalan dengan kebutuhan industri. Diharapkan nantinya SMK dapat mencapai dan memenuhi perannya sebagai penghasil tenaga kerja menengah dan berkualitas. Serta meningkatkan daya serap lulusan SMK di industri. SMK Negeri 2 Kraksaan merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang telah menerapkan sinkronisasi kurikulum dengan pihak industri. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya program kelas kerja sama antara sekolah dan industri yakni pada program keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) Honda yang bekerja sama dengan pihak PT. AHM dan telah berlangsung pada tahun 2015. Selain itu, SMK Negeri 2 Kraksaan juga telah melaksanakan kerja sama dalam program keahlian Teknik Instrumentasi Pembangkitan PJB dan baru diresmikan tahun 2016. Program kerja sama antara SMK Negeri 2 Kraksaan dengan pihak PT.AHM meliputi penyelarasan Kuri-

15

kulum TSM Honda, dukungan fasilitas pengajaran/praktik, dukungan pelatihan guru dan siswa, penyerapan tenaga kerja, kunjungan industri, dan praktik kerja industri. Oleh karena itu, SMK Negeri 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo dipilih sebagai tempat penelitian guna mengetahui proses penyusunan kurikulum implementatif dan sinkronisasi kurikulum khususnya pada program keahlian Teknik Sepeda Motor Honda. Kerja sama yang dilakukan oleh SMK Negeri 2 Kraksaan dengan PT. AHM yakni melalui perantara PT. MPM (Mitra Pinasthika Mulia) distributor honda untuk wilayah Jawa Timur. Dikutip dari laman MPM distributor, menjelaskan bahwa MPM distributor atau disebut dengan nama PT. Mitra Pinasthika Mulia merupakan distributor tunggal dan terpercaya, penyedia pelayanan purna jual dan suku cadang sepeda motor honda untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Pengajuan kerja sama yang diterima oleh MPM distributor honda di Jawa Timur kemudian dilanjutkan kepada pihak PT. AHM pusat yang ada di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan hal-hal berikut: (1) Persiapan sekolah dan industri dalam penyusunan kurikulum implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo, (2) Pelaksanaan penyusunan kurikulum implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo, (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan kurikulum implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dan (4) Evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

16

JURNAL PENDIDIKAN PROFESIONAL, VOLUME 5, NO. 3, DESEMBER 2016

METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dasar pemilihan pendekatan kualitatif yaitu karena penelitian ini mengungkapkan fenomena secara alamiah yaitu penggalian data dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan metode yang ada. Teknik dan pengumpulan data merupakan gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama. Moleong (2014:5) juga berpendapat bahwa definisi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka guna menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Kehadiran peneliti di lokasi target penelitian menjadi hal yang wajib. Hal itu dikarenakan peneliti dapat ikut berperan serta dalam aktivitas objek penelitian yang ingin diteliti (Moleong, 2014:164). Peran serta peneliti juga dapat membantu peneliti menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan subjek penelitian. Obyek penelitian adalah SMK Negeri 2 Kraksaan. Pemilihan tempat ini berdasarkan pelaksanaan kelas kerja sama program TSM Honda dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kraksaan bekerja sama dengan PT. AHM. Informan untuk memperoleh sumber data dalam penelitian ini adalah manusia sebagai subjek, dan dibantu dengan adanya dokumen-dokumen tambahan yang melengkapi seperti video, foto, catatan rapat, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan fokus penelitian. “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Lofland dalam Rohmatika, 2015:31). Sumber data dalam penelitian ini adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, ketua program keahlian TSM Honda, dan unit produksi dan jasa (UPJ) TSM Honda. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Persiapan Sekolah dan Industri dalam Penyusunan Kurikulum Implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Persiapan penyusunan kurikulum implementatif diawali dengan perjanjian kesepakatan/MoU (Memorandum of Understanding) antara pihak sekolah dan industri mengenai beberapa kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya dipilih kurikulum oleh sekolah yang akan digunakan pada proses sinkronisasi kurikulum program keahlian TSM Honda yakni Kurikulum 2006/KTSP. Kurikulum hasil sinkronisasi dinamakan KTSM (Kurikulum Teknik Sepeda Motor) SMKN 2 Kraksaan. Persiapan penyusunan kurikulum implementatif oleh industri yaitu telah dilakukan kesepakatan bersama antara sekolah dan pihak industri melalui MoU (Memorandum of Understanding). Selanjutnya pihak industri akan menyiapkan kurikulum yang akan diterapkan nantinya. Kurikulum dari industri yang telah disediakan adalah Kurikulum Berbasis Honda/ Kurikulum Honda.

Andi Ahmad Syahroni, Yoto, dan Solichin, Penyusunan Kurikulum Implementatif...

Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Pihak-pihak yang berperan dalam melakukan penyusunan kurikulum implemetatif yaitu: (1) kepala sekolah, (2) komite, (3) wakil kepala sekolah bidang kurikulum, (4) kepala program studi/ketua program keahlian, dan (5) PT. MPM (PT. Mitra Pinasthika Mulia) Honda sebagai main dealer dari pihak industri. Waktu dalam proses penyusunan kurikulum implementatif telah dijadwalkan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan diserentakkan dengan jurusan-jurusan yang lain di sekolah. Sistem penyusunan kurikulum implementatif diawali dengan menetapkan DKK (Dasar Kompetensi Kejuruan) ataupun Kompetensi Kejuruan (KK) sejumlah 18 DKK ataupun KK yang ditempuh oleh siswa, mulai dari kelas X, kelas XI, dan kelas XII. Setiap DKK ataupun KK yang telah dipilih, akan ditetapkan penggunaan KTSP, campuran/semi (KTSP dan Kurikulum Honda), atau murni Kurikulum Honda. Rasio perangkat praktik yakni 1:3 (1 kelas menjadi 3 kelompok). Setiap kelompok berisi 10 orang dan mendapat 1 pit, dimana setiap pit dilengkapi dengan 1 unit sepeda motor. Terkhusus seperti peralatan, lebih terarah pada Honda serta prasarat wajib dari pihak Honda akan diajarkan pula. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyusunan Kurikulum Implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Faktor pendukung dalam penyusunan kurikulum implementatif yaitu: (1) stakeholder (komite sekolah dan pihak

17

DU/DI) yang berperan aktif, (2) mesin/peralatan (sumber belajar) yang telah terstandarisasi industri (Honda), dan (3) input siswa yang telah memiliki kompetensi dan kemampuan awal. Faktor penghambat dalam penyusunan kurikulum implementatif yaitu: (1) sarana dan prasarana yang belum tercukupi, (2) buku pendukung dalam pembelajaran yang belum beragam, (3) kemampuan dari siswa yang heterogen mempersulit dalam menentukan komponen kurikulum, dan (4) pengakuan keahlian peserta didik (sertifikat tingkat nasional) yang belum terpenuhi. Cara mengatasi faktor penghambat dalam penyusunan kurikulum implementatif yaitu: (1) melengkapi sarana dan prasarana, (2) pemberian pelatihan kompetensi guru, (3) pembentukan TUK (Tempat Uji Kompetensi), dan (4) pemberian bombingan kepada murid serta melibatkan orang tua. Evaluasi dalam Penyusunan Kurikulum Implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Penentuan waktu pelaksanaan evaluasi kurikulum implementatif dicanangkan dan ditetapkan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Waktu pelaksanaan evaluasi kurikulum implementatif yaitu setiap tahun sekali dan telah diagendakan pada program kerja tahunan sekolah. Pelaksanaan evaluasi kurikulum implementatif yang telah dicanangkan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dibahas beberapa poin-poin yakni: (1) sarana dan prasarana, (2) guru (pendidik), (3) buku pendukung, dan (4) siswa (peserta didik). Teknik evaluasi yang dilakukan dengan mengundang komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kuri-

18

JURNAL PENDIDIKAN PROFESIONAL, VOLUME 5, NO. 3, DESEMBER 2016

kulum, ketua program keahlian, dan pihak industri. Hasil dari evaluasi kurikulum, akan direkam dan direkap oleh tim penjamin mutu. Hasil evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum akan dijadikan dasar perbaikan di tahun berikutnya. Persiapan Sekolah dan Industri dalam Penyusunan Kurikulum Implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Proses persiapan diawali dengan melaksanakan perjanjian kesepakatan/ MoU (Memorandum of Understanding) antara pihak sekolah dan DU/DI. Proses berikutnya dalam persiapan penyusunan kurikulum implementatif yang dilakukan sekolah dan industri yakni menyiapkan kurikulum yang akan menjadi bahan sinkronisasi kurikulum. SMKN 2 Kraksaan memilih KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) sebagai kurikulum yang nantinya akan melalui proses sinkronisasi kurikulum. Sedangkan pihak DU/DI dalam hal ini adalah pihak PT. AHM sudah mempersiapkan kurikulum industri yakni Kurikulum Honda. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pasal 2 menyebutkan bahwa kurikulum ditingkat satuan pendidikan dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional dan kurikulum 2013. Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Persiapan penyusunan kurikulum implementatif yang terdiri dari mempersiapkan kurikulum sekolah dan kurikulum industri

yang akan dilakukan sinkronisasi kurikulum nantinya, dilanjutkan dengan pelaksanaan penyusunan kurikulum implementatif. Waktu dalam proses penyusunan kurikulum implementatif telah dijadwalkan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan diserentakkan serta disamakan dengan jurusan yang lain. Hal ini juga mempermudah dalam hal sinkronisasi kurikulum. Pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan kurikulum implementatif yaitu perwakilan dari sekolah dan DU/DI. Pihakpihak yang berperan dalam penyusunan kurikulum implementatif pada program keahlian TSM (Teknik Sepeda Motor) Honda yaitu kepala sekolah, komite, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala program studi/ketua program keahlian, dan PT. MPM Honda sebagai main dealer dari pihak industri. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Reksoatmodjo (dalam Suherman & Sulasminten, 2016:4) menyatakan bahwa pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses perencanaan kurikulum meliputi: (1) personil spesialis; (2) kelompok representatif yang terdiri dari personil spesialis dan guru-guru; (3) keseluruhan kelompok profesional; dan (4) semua pakar dan masayarakat yang peduli pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Republik Indonesia pasal 8 menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kurikulum implementatif yaitu melibatkan masyarakat industri/pihak industri. Sistem dalam pelaksanaan kurikulum implementatif di SMKN 2 Kraksaan sesuai dengan standar proses dalam Permendikbud

Andi Ahmad Syahroni, Yoto, dan Solichin, Penyusunan Kurikulum Implementatif...

Nomor 65 Tahun 2013 bahwa penggunaan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Sistem penyusunan kurikulum implementatif yang dilakukan telah sejalan dengan prinsip-prinsip pengembangan KTSP oleh BNSP (2006:5) yaitu: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (2) beragam dan terpadu; (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) menyeluruh dan berkesinambungan; (6) belajar sepanjang hayat; dan (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Hal tersebut juga didukung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menyebutkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyusunan Kurikulum Implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Faktor pendukung dalam pelaksanaan kurikulum implementatif di SMKN 2 Kraksaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, stakeholder yang mencakup komite sekolah dan pihak DU/DI yang berperan aktif. Kedua pihak tersebut merupakan pihak yang terlibat dalam proses penyusunan implementatif. Komite merupakan salah satu perwakilan dari sekolah dan pihak

19

DU/DI adalah pihak yang bekerja sama dengan sekolah dalam penyelenggaraan kurikulum implementatif. Kedua, mesin/ peralatan (sumber belajar) yang telah terstandarisasi dari industri (Honda). Sumber belajar yang sudah standar, akan memudahkan dalam proses penyusunan kurikulum implementatif, khususnya pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, siswa (peserta didik) yang telah memiliki kemampuan dan keterampilan awal sebelumnya. Siswa yang memiliki kemampuan awal sebelumnya akan memudahkan dalam proses penyusunan, khususnya penyampaian materi pembelajaran. Kendala dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum implementatif di SMKN 2 Kraksaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Hal yang sangat mendukung dan menjadi faktor utama penghambat proses pembelajaran, utamanya ketersediaan jumlah pit yang jumlahnya belum sesuai standar TUK (Tempat Uji Kompetensi). Dimana dalam hal ini membuat 1 pit yang seharusnya dipakai oleh 5 orang menjadi 10 orang. Permasalahan tersebut berhubungan dengan masih belum adanya kelas XII dalam program keahlian. Mengingat program keahlian TSM Honda masih tersedia sampai kelas XI. Oleh karena itu, sistem TUK (Tempat Uji Kompetensi) masih dalam proses pembentukan dan berusaha dipenuhi. Kedua, buku pendukung dalam pembelajaran yang belum beragam. Belum ada yang buku-buku yang mempermudah dalam proses pembelajaran, seperti modul, dan sebagainya. Ketiga, kemampuan dari siswa selama proses pembelajaran yang heterogen. Kemampuan pemahaman dan menerima materi pembelajaran berpengaruh pada pemilihan metode pembelajaran. Rabiman (dalam Suherman & Sulasminten, 2016:4) mengungkapkan bah-

20

JURNAL PENDIDIKAN PROFESIONAL, VOLUME 5, NO. 3, DESEMBER 2016

wa beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah menengah kejuruan antara lain adalah ceramah, hafalan, tanya jawab, demonstrasi, pembelajaran langsung, diskusi, pembelajaran kooperatif, problem solving, dan problem based learning. Keempat, pengakuan keahlian peserta didik (sertifikat tingkat nasional) yang belum terpenuhi. Hal itu dikarenakan belum dihasilkan lulusan dari program keahlian TSM Honda mengingat saat ini masih memasuki tahun kedua yakni masih kelas XI. Beberapa kendala tersebut, sejalan dengan yang diungkapkan oleh Suherman (2001:3) yaitu beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan diantaranya ialah terbatasnya kemampuan guru dan sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Solusi untuk mengatasi kendala di SMKN 2 Kraksaan yakni melengkapi sarana dan prasarana, khususnya penerapan TUK. Peneliti berasumsi bahwa jika nantinya telah ada kelas XII, maka sistem TUK TUK akan diterapkan mengingat dibutuhkannya oleh siswa tahun terakhir. Melalui penerapan TUK, sarana dan prasarana akan dilengkapi sesuai standar. Sehingga, permasalahan sarana dan prasarana dapat diminimalisir. Solusi selanjutnya yakni pemberian pelatihan kompetensi guru, untuk guru yang belum memiliki kompetensi sesuai dengan proses pembelajaran yang diinginkan. Pembentukan TUK juga merupakan bagian dari pemenuhan sarana dan prasarana. Sedangkan solusi berikutnya yakni pemberian bimbingan kepada murid serta melibatkan orang tua. Bimbingan kepada murid berkaitan dengan ketercapaian hasil peserta didik yang diharapkan sebagai output dalam proses pembe-

lajaran. Hal tersebut dilakukan guna menghasilkan luaran dalam program keahlian TSM (Teknik Sepeda Motor) Honda sesuai yang diharapkan. Evaluasi dalam Penyusunan Kurikulum Implementatif di SMKN 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Pelaksanaan evaluasi kurikulum dilaksanakan setiap tahun sekali dalam program kerja tahunan sekolah dengan melibatkan komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, ketua program keahlian, dan pihak industri. Bahan evaluasi kurikulum meliputi sebagai berikut. Pertama, sarana dan prasarana. Hal yang penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran, khususnya dalam penyusunan kurikulum. Peneliti beragumen hendaknya sarana dan prasarana dilakukan penambahan dan perbaikan setiap tahunnya. Kedua, guru (pendidik). Evaluasi mengenai efektifitas pendidik selama proses pembelajaran. Pendidik juga mendapatkan penambahan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi profesi guna meningkatkan kualitas pendidik. Ketiga, buku pendukung. Memenuhi buku pendukung dan beberapa alternatif buku pendukung. Peneliti menemukan buku pendukung yang ada masih sebatas buku pedoman saja. Keempat, peserta didik. Hasil pelaksanaan kurikulum implementatif khususnya dalam proses pembelajaran yang tujuannya pada peserta didik dievaluasi tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. Hasil dari evaluasi kurikulum akan direkam dan direkap oleh tim penjamin mutu dan akan dijadikan dasar perbaikan di tahun berikutnya.

Andi Ahmad Syahroni, Yoto, dan Solichin, Penyusunan Kurikulum Implementatif...

Gambar 1. Model Penyusunan Kurikulum Implementatif pada SMKN 2 Kraksaan

21

22

JURNAL PENDIDIKAN PROFESIONAL, VOLUME 5, NO. 3, DESEMBER 2016

PENUTUP Kesimpulan Persiapan penyusunan kurikulum implementatif diawali dengan pelaksanaan perjanjian kesepakatan bersama antara sekolah dan industri kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan kurikulum oleh sekolah yaitu KTSP dan kurikulum dari industri yaitu Kurikulum Honda yang nantinya akan dikolaborasikan. Pelaksanaan penyusunan kurikulum implementatif dijadwalkan oleh bidang kurikulum dan melibatkan kepala sekolah, komite, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala program studi/ketua program keahlian, dan PT. MPM Honda. Beberapa topik penyusunan melibatkan penetapan DKK (Dasar Kompetensi Kejuruan), penentuan setiap DKK menggunakan murni KTSP, campuran, dan murni Kurikulum Honda, rasio perangkat praktik 1:3 (1 kelas terbagi 3 kelompok), dan peralatan diarahkan pada Honda serta materi dari industri akan diajarkan pula. Faktor pendukung penyusunan kurikulum implementatif meliputi stakeholder (komite sekolah dan pihak DU/DI) berperan aktif, mesin/ peralatan (sumber belajar) yang telah terstandarisasi dari industri (Honda), serta siswa yang telah memiliki kemampuan dan keterampilan awal sebelumnya. Faktor penghambat penyusunan kurikulum implementatif yaitu sarana dan prasarana belum tercukupi, buku pendukung dalam pembelajaran belum beragam, kemampuan dari siswa (selama proses pembelajaran) yang heterogen, dan pengakuan keahlian peserta didik (sertifikat tingkat nasional) belum terpenuhi. Solusi yang dilakukan yakni melengkapi sarana dan prasarana, pemberian

pelatihan kompetensi guru, pembentukan TUK (Tempat Uji Kompetensi), dan pemberian bimbingan kepada murid serta melibatkan orang tua. Pelaksanaan evaluasi kurikulum dilaksanakan setiap tahun sekali dalam program kerja tahunan sekolah dengan melibatkan komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, ketua program keahlian, dan pihak industri. Bahan evaluasi kurikulum meliputi sarana dan prasarana, guru (pendidik), buku pendukung, dan siswa (peserta didik). Hasil dari evaluasi kurikulum akan direkam dan direkap oleh tim penjamin mutu dan akan dijadikan dasar perbaikan di tahun berikutnya. Saran Berdasarkan simpulan di atas, berikut saran yang dapat penulis sampaikan. Peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini rujukan untuk penelitian sejenis serta melakukan pengkajian penelitian yang sejenis di tempat lain. Kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten hendaknya dapat menggalakkan dan menerapkan sistem kelas kerja sama untuk sekolah menengah kejuruan guna memaksimalkan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri. Serta memberikan dukungan dan menyetujui penerapan dan pelaksanaan kurikulum implementatif. Kepada kepala sekolah agar dapat meningkatkan intensitas kunjungan industri dan menjaga etika baik dengan industri serta menjalin kerja sama dalam hal pengembangan dan penyesuaian kurikulum disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Tidak lupa melakukan dan menjalin hubungan baik dengan pihak industri dalam hal kemajuan dan perbaikan kurikulum. Kepada

Andi Ahmad Syahroni, Yoto, dan Solichin, Penyusunan Kurikulum Implementatif...

pihak industri dapat membantu sekolah terutama dalam melakukan pengembangan kurikulum. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk membantu pembinaan dan pelatihan kepada peserta didik di SMK. Turut serta dalam melakukan penyusunan kurikulum implementatif

23

bersama pihak sekolah. Berperan aktif dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum implementatif. Serta mengikuti perkembangan teknologi yang nantinya akan menjadi masukan untuk pengembangan kurikulum implementatif.

DAFTAR RUJUKAN Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Iriani, D. S. & Soeharto, S. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa Kompetensi Keahlian Jasa Boga SMK N 3 Purworejo. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 22 (3): 274-290. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Permendikbud No 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Permendikbud No 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kwartolo, Yuli. 2002. Catatan Kritis Tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jurnal Pendidikan Penabur, 1 (1): 106-116.

Moleong, Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Online), (http:// sdm.data.kemdikbud.go.id), diakses 28 November 2016. Rohmatika, A. N. 2015. Penyelenggaraan Pembelajaran Keterampilan Otomotif di MAN 2 Kota Kediri (Studi Tentang Muatan Lokal Keterampilan Otomotif). Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Negeri Malang. Subijanto. 2012. Analisis Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 18 (2): 163-173. Suherman & Sulasminten. 2016. Perencanaan Kurikulum Pendidikan Kejuruan Jurusan Teknik Kendaraan Ringan dalam Rangka Menyiapkan Calon Tenaga Kerja Siap Pakai (Studi Kasus di SMK Negeri 5 Surabaya). Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan, 2(2): 1-6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (Online), (http://sindikker.dikti.go.id), diakses 29 November 2016.