PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Download di daerah terpencil. Kesehatandan KB, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan masyarakat, ...

0 downloads 530 Views 2MB Size
KUALITAS & AKSESIBILITAS PDDKN BLM MERATA

ANGKA PENGANGGURAN MASIH TINGGI

KESEHATAN

PENDIDIKAN

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Budaya

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KETAHANAN PANGAN, IKLIM INVESTASI

Kerangka Pikir Pendukung

Utama

Kesehatan Budaya

Peningkatan Kualitas SDM Pengurangan Kemiskinan

Pendidikan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Tujuan

Ketahanan Pangan & Iklim Investasi

Pengurangan Pengangguran Sandang, Pangan dan Papan

DIMENSI DAN INDIKATOR KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

DIMENSI

Umur panjang dan sehat

Pengetahuan

INDIKATOR

Angka Angka melek Rata-rata lama Pengeluaran harapan hidup huruf sekolah per kapita pd saat lahir riil

INDEK DIMENSI

Indek Harapan Hidup

Indek Pendidikan

Kehidupan yang layak

Indek Pendapatan

INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Penguatan kapasitas meliputi : individu, sistem dan kelembagaan. Menjadi aspek penting untuk mewujudkan keberhasilan organisasi, sehingga dalam prioritas pembangunan diletakkan sebagai dasar yang mewarnai pembangunan. Membangun budaya mengandung makna membangun tatanilai kehidupan masyarakat yang didasarkan atas nilai filosofis DIY : Hamemayu Hayuning Bawana Pendapatan masyarakat dalam dimensi sektoral dikenal dengan istilah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat berhasil apabila terjadi interdependensi antara : pertanian (luas), industri dan jasa. Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan pendidikan masyarakat, diutamakan bagi penduduk miskin dan yang berada di daerah terpencil Kesehatandan KB, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan masyarakat, diutamakan bagi penduduk miskin dan yang berada di daerah terpencil

1. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Peningkatan akses dan pelayanan kesejahteraan sosial Pengendalian kuantitas penduduk Pemberdayaan masyarakat dan desa Pengembangan kewirausahaan Perluasan kesempatan kerja/pengurangan pengangguran Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya luhur Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya Pengembangan perpustakaan dan budaya baca Penyelamatan dan pemeliharaan dokumen/arsip daerah Peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga

Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Bidang Kesehatan 1. Mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; 2. Meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; 3. Meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; 4. Mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular 5. Peningkatan penanganan penyakit tidak menular 6. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kesehatan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Infrastruktur dan Perhubungan Lingkungan Hidup Kebudayaan Iklim Investasi dan Usaha Ketahanan Pangan Pertanian

PROGRAM PRIORITAS

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

KESEHATAN

PENDIDIKAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN

Mencapai pendidikan dasar untuk semua

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Menurunkan angka kematian anak

LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatkan kesehatan ibu KEBUDAYAAN

Memerangi HIV/AIDS, malaria & penyakit lainnya IKLIM INVESTASI DAN USAHA

KETAHANAN PANGAN

PERTANIAN

Memastikan kelestarian hidup

Membangun kemitraan global untuk pembangunan

KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS DENGAN MDGs

Dokumen penganggaran yang memuat gambaran secara umum tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disertai dengan pagu indikatif dan SKPD pelaksana, kerangka ekonomi dan implikasinya terhadap sumber pendanaan, kebijakan dibidang pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

RPJPD

RPJMD

Perencanaan

RKPD

KUAPPAS

Integrasi

RKA SKPD

APBD

Penganggaran

12

Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas SDM melalui Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar, Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja

1. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringanya 2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 3. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan. 4. Program Pelayanan Kesehatan 5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 6. Program Kesehatan Keluarga 7. Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin. 8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9. Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan 10. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan 11. Program Sistem Informasi Kesehatan 12. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Definisi Kesehatan Reproduksi Keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan (UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Ratifikasi CEDAW) UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, terutama pasal 136 dan 137 yang berfokus pada Kesehatan Remaja PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Peraturan Daerah DIY No. 6 tahun 2013 tentang RPJMD

 TUJUAN UMUM Meningkatnya kualitas hidup manusia melalui upaya peningkatan kespro dan pemenuhan hak-hak reproduksi secara terpadu, dgn memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.  TUJUAN KHUSUS a)

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan upaya kespro melalui peningkatan fungsi, peran dan mekanisme kerja di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota b) Meningkatnya komitmen para penentu dan pengambil kebijakan dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah c) Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan upaya kespro bagi seluruh sektor terkait, di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota yang mengacu pada kebijakan dan strategi nasional kesehatan

1. Kesehatan Ibu dan Anak 2. Keluarga Berencana 3. Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), IMS-HIV/AIDS 4. Pencegahan dan Penanggulangan Komplikasi Aborsi 5. Kesehatan Reproduksi Remaja 6. Pencegahan dan Penanganan Infertilitas 7. Kanker pada Usia Lanjut dan Osteoporosis

Hak reproduksi secara praktis dijabarkan antara lain (UU No. 36 tahun 2009) : 1. Setiap orang berhak memperoleh standar yankes reproduksi yang terbaik 2. Perempuan & laki-laki berhak memperoleh informasi 3. Memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau dapat diterima, sesuai dengan pilihan 4. Perempuan berhak memperoleh yankes yang dibutuhkan 5. Hubungan suami-istri saling menghargai 6. Remaja (laki-laki dan Perempuan) berhak memperoleh informasi tentang reproduksi remaja 7. Perempuan & Laki-laki berhak memperoleh informasi tentang PMS termasuk HIV/AIDS

 Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kesehatannya, yang disebabkan karena : a) Kemiskinan b) Kurangnya informasi tentang hidup sehat c) Informasi yang tidak benar, tidak tepat, kurang lengkap atau bahkan menjerumuskan

 Kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap kesehatan reproduksi  Pelayanan kesehatan reproduksi yang belum optimal

BAPPEDA

DINAS KESEHATAN

KESEHATAN Stability REPRODUKSI

dll.

DINAS PENDIDIKAN

1. Permasalahan

kesehatan reproduksi pada kelompok sasaran yang terkait dengan komitmen global maupun komitmen nasional , seperti: HIV AIDS, Kesehatan ibu dan anak, KB, beberapa penyakit menular. 2. Permasalahan kesehatan reproduksi pada kelompok sasaran yang bersifat lokal spesifik : a. Terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial,

ekonomi, dan budaya b. Terkait dengan perilaku yang tidak bersih dan tidak sehat c. Kesehatan masyarakat miskin d. Kesehatan kelompok masyarakat tertentu.