Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional Mariana Kristiyanti Fakultas Ekonomi Universitas AKI Abstract
Small and medium enterprise (SME/UKM) has strategic role in national economic development, because of their role in the economic growth and employee recruitment as well as their role in developmental product distribution. During the economic crisis happened in this state a few years ago that affected to the collapse of many big scale firms, Small and Medium Enterprise (SME/UKM) proved tougher in facing the crisis. Based on the experience faced by Indonesia during the crisis, the private sector development should be focused more on UKM, especially these sectors are often abandoned just because their products are in a small scale and are not able to compete with other business unit.
Key words : Small and Medium Enterprise, strategic role, national economic development
Usaha
Pendahuluan Krisis moneter dan ekonomi yang
Kecil
Menengah
(UKM)
mempunyai peran yang strategis dalam
melanda Indonesia membawa akibat yang
pembangunan
cukup parah bagi perekonomian nasional.
karena selain berperan dalam pertumbuhan
Hal ini terlihat dari bangkrutnya perusahaan
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga
-
ini
berperan dalam pendistribusian hasil-hasil
menguasai asset dan perekonomian nasional.
pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang
Sektor usaha kecil menengah ternyata
terjadi di negara kita sejak beberapa waktu
mempunyai daya tahan yang tinggi sehingga
yang lalu, dimana banyak usaha berskala
mampu bertahan dari badai krisis ekonomi
besar yang mengalami stagnasi bahkan
dan moneter.
berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan
perusahaan
besar
yang
selama
ekonomi
nasional,
oleh
Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh 63
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
dalam
menghadapi
krisis
tersebut.
juga memanfatkan berbagai Sumber Daya
Mengingat pengalaman yang telah dihadapi
Alam yang berpotensial di suatu daerah
oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak
yang belum diolah secara komersial. UKM
berlebihan apabila pengembangan sektor
dapat membantu mengolah Sumber Daya
swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi
Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini
unit usaha ini seringkali terabaikan hanya
berkontribusi besar terhadap pendapatan
karena hasil produksinya dalam skala kecil
daerah
dan belum mampu bersaing dengan unit
Indonesia.
maupun
pendapatan
negara
usaha lainnya. UKM (Usaha Kecil Menengah selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja
Definisi Usaha Kecil Menengah (UKM)
baru, UKM juga berperan dalam mendorong
Usaha Kecil didefinisikan sebagai
laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
nmoneter di saat perusahaan-perusahaan
perseorangan atau rumah tangga maupun
besar
dalam
suatu badan bertujuan untuk memproduksi
mengembangkan usahanya. Saat ini, UKM
barang atau jasa untuk diperniagakan secara
telah berkontribusi besar pada pendapatan
komersial dan mempunyai omzet penjualan
daerah
sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang.
mengalami
maupun
kesulitan
pendapatan
Negara
Sementara Usaha Menengah didefinisikan
Indonesia. UKM
merupakan
suatu
bentuk
usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungka pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan
dalam
mengurangi
tingkat
pengangguran yang ada di Indonesia UKM dapat
menyerap
banyak
tenaga
kerja
Indonesia yang masih mengganggur. UKM
sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
perseorangan
maupun
suatu
memproduksi diperniagakan
atau
badan barang secara
rumah
tangga
bertujuan
untuk
atau
jasa
komersial
untuk dan
mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar. Ciri-ciri menengah di
perusahaan
kecil
dan
Indonesia, secara umum
adalah: 64
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
1. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara
pemilik
dengan
pengelola
Peran serta dalam Sulit mendapat melakukan tindakan karyawan yang /usaha cakap
perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.
Beberapa lembaga atau instansi bahkan
2. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.
UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah
(UKM),
diantaranya
adalah
Kementrian Negara Koperasi dan Usaha 3. Daearah operasinya umumnya lokal,
Kecil Menengah (Menegkop dan UKM),
walaupun terdapat juga UKM yang
Badan Pusat Statistik (BPS), dan UU No. 20
memiliki orientasi luar negeri, berupa
Tahun 2008. Menurut Kementrian Menteri
ekspor
Negara
ke
negara-negara
mitra
perdagangan.
Koperasi
dan
Usaha
Kecil
Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa
4. Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana
yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp
prasarana yang kecil.
200.000.000, tidak termasuk tanah dan Usaha Kecil Menengah tidak saja
bangunan tempat usaha, dan memiliki
memiliki kekuatan dalam ekonomi, namun
penjualan
juga kelemahan, berikut ini diringkas dalam
1.000.000.000.
bentuk table :
Menengah (UM) merupakan entitas usaha
Tabel 1 Kekuatan dan Kelemahan UKM Kekuatan Kebebasan bertindak
Kelemahan
untuk Relatif
lemah
dalam spesialisasi
tahunan
paling
Sementara
banyak itu,
Rp
Usaha
milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. merupakan entitias usaha.
Menyesuaikan Modal dalam kepada kebutuhan pengembangan setempat terbatas
Pada tanggal
4 Juli 2008 telah
ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan
65
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
oleh Undang-undang ini juga berbeda
Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan
dengan definisi di atas. Menurut UU No 20
Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994
Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha
tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun
Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria
2008. Definisi UKM yang disampaikan
sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih
berbeda-beda antara satu dengan yang
dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
lainnya.
rupiah)
memberikan definisi UKM berdasarkan
sampai
dengan
paling banyak
Badan
Pusat
kunatitas
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
merupakan entitas usaha yang memiliki
usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan
jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang,
tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga
sedangkan usaha menengah merupakan
ratus juta rupiah) sampai dengan paling
entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar
s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputuasan
lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang
Menteri
disebut dengan Usaha Menengah adalah
316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994,
entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai
usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan
berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp
atau badan usaha yang telah melakukan
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
kegiatan/usaha
sampai
penjualan/omset
paling
banyak
Rp
kerja.
(BPS)
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dengan
tenaga
Statistik
Usaha
Keuangan
yang per
kecil
Nomor
mempunyai tahun
setinggi-
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar
usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan
tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri
tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua
dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan
koperasi)
paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima
(pengrajin/industri rumah tangga, petani,
puluh milyar rupiah).
peternak,
dan
nelayan,
(2)
perorangan
perambah
hutan,
penambang, pedagang barang dan jasa) Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah
(UKM),
diantaranya
adalah
Definisi UKM menurut Lembaga dan Negara Asing. didasarkan pada aspek-aspek 66
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
sebagai berikut : (1) jumlah tenaga kerja, (2)
c) Jumlah aset tidak melebihi $ 100
pendapatan dan (3) jumlah aset. Paparan berikut adalah kriteria-kriteria UKM di negara-negara atau lembaga asing.
3 jenis, yaitu :
Jumlah karyawan maksimal 300 orang
UKM
30% pemegang saham lokal serta aset
di bawah SG $ 15 juta. 3. Malaysia, menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time
setahun
hingga
sejumlah $ 15 juta c)
mendefinisikan
produktif tetap (fixed productive asset)
• Medium Enterprise, dengan kriteria :
b) Pendapatan
2. Singapura
sebagai usaha yang memiliki minimal
1. World Bank, membagi UKM ke dalam
a)
ribu
worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari
Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta
M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu :
• Micro Enterprise, dengan kriteria :
• Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau
a) Jumlah karyawan kurang dari 30
jumlah
orang
modal
saham
sampai
sejumlah M $ 500 ribu b) Pendapatan
setahun
tidak
melebihi $ 3 juta
• Medium
dengan
orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $
a) Jumlah karyawan kurang dari 10
2,5 juta.
orang setahun
melebihi $ 100 ribu
67
(MI),
kriteria jumlah karyawan 50 – 75
• Small Enterprise, dengan kriteria :
b) Pendapatan
Industry
tidak
4. Jepang, membagi UKM sebagai berikut :
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
• Mining and manufacturing, dengan
perannya dalam memberdayakan UKM
kriteria jumah karyawan maksimal
disamping mengembangkan kemitraan usaha
300 orang atau jumlah modal saham
yang
sampai sejumlah US$2,5 juta.
pengusaha besar dengan pengusaha kecil,
• Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu • Retail,
menguntungkan
antara
dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Pembinaan dan perlindungan usaha kecil menengah, terutama pada kondisi
dengan
kriteria
jumlah
karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu • Service,
saling
ekonomi saat ini sangat strategis karena diperkirakan akan dapat menghasilkan nilai tambah (value added) yang memadai karena jumlah unit usahanya cukup banyak. Dengan usaha kecil menengah, akan terserap banyak
dengan
kriteria
jumlah
tenaga kerja melalui usaha padat karya
karyawan maksimal 100 orang atau
(labour intensive), dan dapat memperluas
jumlah modal saham sampai US$
kesempatan
berusaha
420 ribu
pemerataan
pendapatan
dan
memperoleh
nasional
yang
selama ini didominasi oleh perusahaan – perusahaan besar dan padat modal (capital Perkembangan Usaha Kecil Menengah
intensive).
(UKM) Data statistik tahun 2002 menunjukkan Pengembangan
perlu
bahwa dari 2.6 juta perusahaan industri,
mendapatkan perhatian yang besar baik dari
99,27 % tergolong usaha kecil dan 0,73 %
pemerintah maupun masyarakat agar dapat
tergolong usaha menengah dan besar.
berkembang
bersama
Sedangkan
jumlah
Kebijakan
menengah
Indonesia
pelaku
lebih
ekonomi
UKM
kompetitif lainnya.
pengusaha
kecil
33,44
yang
juta
pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih
tersebar di berbagai sektor usaha. Namun,
kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya
ternyata
UKM.
perekonomian
Pemerintah
perlu
meningkatkan
usaha
besar
lebih
Indonesia.
menguasai
Usaha
kecil 68
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
menengah hanya menyumbang 14% dari
c.
Small
Dynamic
Enterprise,
Produk Domestik Bruto (PDB) dan usaha
merupakan UKM yang telah memiliki
menengah dan besar menyumbang 86 % dari
jiwa
PDB dari sektor industri.
menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
Pada era globalisasi ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi pengusaha
kewirausahaan dan mampu
d.
Fast Moving Enterprise, merupakam
Indonesia termasuk usaha kecil, karena pada
UKM
era ini daya saing produk sangat tinggi, live
kewirausahaan dan akan melakukan
cycle product relative pendek mengikut
transformasi
trend pasar, dan kemampuan inovasi produk
Besar(UB).
relatif
cepat.
Usaha
Kecil
Menengah
merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia.
yang
telah
memiliki
menjadi
jiwa
Usaha
Pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan koperasi dilakukan Pemerintah dengan menetapkan
beberapa
peraturan
yang
memberikan fasilitas atau kegiatan mulai
Dalam perspektif perkembangannya,
dari
pengkreditan
dengan
UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4
memecahkan
(empat) kelompok yaitu :
Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang
a.
Livelihood Activities, merupakan UKM
yang
kesempatan
digunakan
sebagai
kerja untuk mencari
nafkah, yang lebih umum dikenal
b.
masalah
sampai pemasaran
yaitu
Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. UKM memiliki peranan penting bagi
sebagai sektor informal. Contohnya
masyarakat
adalah pedagang kaki lima.
Dengan memupuk UKM diyakini akan dapat
Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
di
tengah
krisis
ekonomi.
dicapai pemulihan ekonomi. Hal serupa juga berlaku pada sektor informal dan tradisional, karena itu lebih mudah dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru. Pendapat mengenai peran UKM atau sektor informal
69
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
ada
benarnya
bila
dikaitkan
dengan
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak,
perannya dalam meminimalkan dampak
sekaligus
sosial
ekonomi.
dan
persoalan
krisis
ekonomi
pengangguran
khususnya
dan
hilangnya
penghasilan masyarakat.
mempersempit
kesenjangan
Pentingnya Usaha Kecil Mengengah (UKM)
di Indonesia,
telah ditunjukkan
UKM dapat dikatakan merupakan
oleh bertanhannya UKM di tengah krisis
salah satu solusi masyarakat untuk tetap
ekonomi global yang malanda beberapa
bertahan dalam menghadapi krisis yakni
waktu
dengan melibatkan diri dalam aktivitas
permasalahan dan kendala yang dihadapi
usaha kecil terutama yang berkarakteristik
oleh usaha kecil ini kurang mampu bersaing
informal. Dengan demikian maka persoalan
dengan produsen besar dan kendala modal.
pengangguran sedikit banyak dapat tertolong
Usaha Kecil Menengah adalah usaha yang
dan implikasinya adalah juga dalam hal
memiliki jumlah karyawan kurang dari 50
pendapatan.
orang dengan kekayaan bersih tidak lebih
UKM
berperan dalam ekonomi
Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. UKM termasuk kelompok
usaha
yang
penting
dalam
perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan usaha
kecil,
menengah
dan
koperasi
lalu.
Namun,
masih
banyak
dari Rp. 200 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan, milik WNI dan maksimal penjualan 1 miliar rupiah, berdiri sendiri dan berbentuk badan usaha, usaha perorangan atau koperasi. Jenis usaha kecil menengah tersebar dari berbabagi unit usaha seperti pertanian,
merupakan sektor usaha yang memiliki
perdagangan,
jumlah terbesar dengan daya serap angkatan
komunikasi dan pengangkutan, bangunan,
kerja
karena
keuangan dan listrik dan gas serta air bersih.
kesenjangan pendapatan yang cukup besar
Artikel usaha kecil menengah akan meng-in-
masih terjadi antara pengusaha besar dengan
input data bahwa jumlah usaha kecil sangan
usaha
koperasi,
banyak, tapi omzet yang digabungkan dari
pengembangan daya saing UKM secara
keseluruhan jumlah tidak sebanding dengan
langsung merupakan upaya dalam rangka
satu omzet perusahaan skala nasional.
yang
kecil,
signifikan.
menengah
Oleh
dan
industri
pengolahan,
70
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
Jenis usaha kecil ini memang sangat
ini tidak semata-mata merupakan langkah
kuat dan tahan banting terhadap krisis
yang harus diambil oleh Pemerintah dan
ekonomi sekalipun. Karena itu, kita perlu
hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah.
megembangakannya,
yang
Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang
terhadap
dikembangkan, dapat mengayunkan langkah
pengembangan usaha kecil menengah di
bersama-sama dengan Pemerintah. Selain
Indonesia
besar
Pemerintah dan UKM, peran dari sektor
terhadap perkembangan UKM. Salah satu
Perbankan juga sangat penting terkait
diantaranya pemerintah perlu menciptakan
dengan segala hal mengenai pendanaan,
kondisi iklim usaha yang kondusif berupa
terutama dari sisi pemberian pinjaman atau
keringanan pajak, kemudahan perijinan dan
penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh
lain-lain.
pengembangan
lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau
kemitraan dan pelatihan para wiraswastawan
modal, peran dari para investor baik itu dari
perlu dilakukan.
dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula
paling
pemerintah
bertanggungjawab
memiliki
Selain
peran
itu,
yang
Pengembangan terhadap sektor swasta
kita kesampingkan.
merupakan suatu hal yang tidak diragukan
Pemerintah pada intinya memiliki
lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki
kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal
peran penting dalam pengembangan usaha di
masalah klasik yang kerap kali menerpa
Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal
UKM, yakni akses pasar, modal, dan
dari tumbuhnya usaha besar. “Hampir semua
teknologi yang selama ini kerap menjadi
usaha besar berawal dari UKM. Usaha Kecil
pembicaraan di seminar atau konferensi.
Menengah (UKM) harus terus ditingkatkan
Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal
(up grade) dan aktif agar dapat maju dan
yang harus diperhatikan dalam melakukan
bersaing dengan perusahaan besar. Jika
pengembangan terhadap unit usaha UKM,
tidak, UKM di Indonesia yang merupakan
antara lain kondisi kerja, promosi usaha
jantung perekonomian Indonesia tidak akan
baru, akses informasi, akses pembiayaan,
bisa
akses pasar, peningkatan kualitas produk
Satu
maju hal
yang
dan perlu
berkembang. diingat
dalam
pengembangan UKM adalah bahwa langkah 71
dan
SDM,
ketersediaan
layanan
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
pengembangan
usaha,
pengembangan
cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.
lingkungan
yang
kompleks
dan
dinamis. Jadi, upaya mengembangkan UKM tidak
banyak
berarti
mempertimbangkan
bila
tidak
pembangunan
(khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep pembangunan
yang
dilaksanakan
akan
membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha (termasuk
UKM)
sehingga
upaya
pengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional
dan
berkesinambungan.
dilaksanakan Kebijakan
secara ekonomi
(terutama pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan UKM.
Usaha Kecil Menengah berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru tahun 2020. Tahun 2020 adalah masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akan terwujud apa yang dimimpikan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu ekonomi
ASEAN,
barang
dan
terwujud. Kondisi ini membawa sisi positif sekaligus negatif bagi UKM. Menjadi positif apabila produk dan jasa UKM mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara ASEAN lainnya, namun akan menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk itu,
kiranya
penting
bila
pemerintah
mendesain program yang jelas dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 20 juta UKM sebagai program nasional. Permasalahan yang Dihadapi UKM Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi : (1). Faktor Internal 1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan
Saat ini, Kementerian Koperasi dan
komunitas
produk-produk
jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan
Perlu disadari, UKM berada dalam suatu
peredaran
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas,
yang 72
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
sedangkan modal pinjaman dari bank atau
keluarga yang turun temurun. Keterbatasan
lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh
kualitas SDM usaha kecil baik dari segi
karena persyaratan secara administratif dan
pendidikan formal maupun pengetahuan dan
teknis yang diminta oleh bank tidak dapat
keterampilannya
dipenuhi.
terhadap manajemen pengelolaan usahanya,
Persyaratan
yang
menjadi
sangat
hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya
sehingga
ketentuan mengenai agunan karena tidak
berkembang dengan optimal. Disamping itu
semua UKM memiliki harta yang memadai
dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit
dan cukup untuk dijadikan agunan.
usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi
Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai
kesulitan
dalam
hal
akses
terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah
usaha
perkembangan
tersebut
berpengaruh
teknologi
sulit
untuk
baru
untuk
meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Hal ini disebabkan oleh : 1. Lemahnya
Jaringan
Usaha
dan
mekanisme pembiayaan yang disediakan
Kemampuan
oleh bank dimana disyaratkan adanya
Usaha
agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya
merupakan
seperti investasi, sebagian besar dari mereka
mempunyai jaringan usaha yang sangat
belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi
terbatas dan kemampuan penetrasi pasar
investasi sendiri, masih terdapat beberapa
yang rendah, ditambah lagi produk yang
hal yang perlu diperhatikan apabila memang
dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan
gerbang investasi hendak dibuka untuk
mempunyai
UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu,
kompetitif. Berbeda dengan usaha besar
pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah,
yang telah mempunyai jaringan yang
infrastruktur, dan iklim usaha.
sudah solid serta didukung dengan
kecil
teknologi
Penetrasi yang unit
pada
umumnya
usaha
keluarga,
kualitas
yang
Pasar
dapat
yang
kurang
menjangkau
internasional dan promosi yang baik. 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Mentalitas
Pengusaha
UKM,
Hal
Sebagian besar usaha kecil tumbuh
penting yang seringkali pula terlupakan
secara tradisional dan merupakan usaha
dalam setiap pembahasan mengenai
73
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
UKM, yaitu semangat entrepreneurship
Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan
para pengusaha UKM itu sendiri.[17]
Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu
Semangat yang dimaksud disini, antara
dimonitor dan dievaluasi perkembangannya
lain kesediaan terus berinovasi, ulet
dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan
tanpa menyerah, mau berkorban serta
produk domestik brutto (PDB), penyerapan
semangat ingin mengambil risiko.[18]
tenaga kerja, ekspor dan perkembangan
Suasana pedesaan yang menjadi latar
pelaku usahanya serta keberadaan investasi
belakang dari UKM seringkali memiliki
usaha
andil juga dalam membentuk kinerja.
pembentukan
Sebagai contoh, ritme kerja UKM di
(investasi).[19]
daerah berjalan dengan santai dan
ekonomi makro tersebut selalu dijadikan
kurang aktif sehingga seringkali menjadi
acuan
penyebab
pemberdayaan UKM serta menjadi indikator
hilangnya
kesempatan-
kesempatan yang ada. 3. Kurangnya transparansi
dalam
dan
menengah
modal
melalui
tetap
brutto
Keseluruhan
penyusunan
indikator
kebijakan
keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang
Transparansi, antara
kecil
Kurangnya
generasi
telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
awal
Kebijaksanaan
Pemerintah
untuk
pembangun UKM tersebut terhadap
menumbuhkembangkan UKM, meskipun
generasi selanjutnya. Banyak informasi
dari tahun ke tahun terus disempurnakan,
dan jaringan yang disembunyikan dan
namun
tidak diberitahukan kepada pihak yang
kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih
selanjutnya menjalankan usaha tersebut
terjadinya persaingan yang kurang sehat
sehingga hal ini menimbulkan kesulitan
antara
bagi
menengah
generasi
penerus
dalam
mengembangkan usahanya.
dirasakan
belum
pengusaha-pengusaha dengan
sepenuhnya
kecil
dan
pengusaha-pengusaha
besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah
(2) Faktor Eksternal 1.
Iklim
Usaha
Kondusif
mendapatkan
perijinan
untuk
menjalankan usaha mereka. Keluhan yang Belum
Sepenuhnya
seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya 74
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
yang tidak murah, ditambah lagi dengan
dapat
jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit
misalnya setiap minggu atau setiap bulan.
banyak
terkait
dengan
kebijakan
perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak
4.
berulang
kali
secara
periodik,
Implikasi Otonomi Daerah
memihak pihak kecil seperti UKM tetapi
Dengan berlakunya Undang-undang
lebih mengakomodir kepentingan dari para
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
pengusaha besar.
Daerah yang kemudian diubah dengan UU
2.
Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan
Kurangnya berhubungan
No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah
informasi
dengan
kemajuan
yang
sistem
ini
akan
mempunyai
ilmu
terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah
pengetahuan dan teknologi, menyebabkan
berupa
sarana dan prasarana yang mereka miliki
dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak
juga tidak cepat berkembang dan kurang
segera dibenahi maka akan menurunkan
mendukung
daya saing UKM. Disamping itu, semangat
kemajuan
usahanya
pungutan-pungutan
implikasi
kedaerahan
tak
menciptakan kondisi yang kurang menarik
UKM
kesulitan
dalam
memperoleh tempat untuk menjalankan
bagi
usahanya yang disebabkan karena mahalnya
mengembangkan
harga sewa atau tempat yang ada kurang
tersebut.
strategis. 3.
Pungutan Liar
5.
berlebihan,
yang
sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, jarang
yang
baru
pengusaha
luar
daerah
usahanya
di
kadang
untuk daerah
Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA
Praktek pungutan tidak resmi atau
yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC
lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi
Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap
salah satu kendala juga bagi UKM karena
usaha kecil dan menengah untuk bersaing
menambah pengeluaran yang tidak sedikit.
dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini,
Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun
mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan
75
proses
produksi
dengan
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
produktif
dapat
Selain akses pembiayaan, UKM juga
menghasilkan produk yang sesuai dengan
menemui kesulitan dalam hal akses terhadap
frekuensi pasar global dengan standar
informasi.
kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu
diketahui
lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi
memberikan pengaruh terhadap kompetisi
Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan.
dari produk ataupun jasa dari unit usaha
Isu ini sering digunakan secara tidak fair
UKM dengan produk lain dalam hal
oleh negara maju sebagai hambatan (Non
kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak
Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM
mampunya produk dan jasa sebagai hasil
perlu mempersiapkan diri agar mampu
dari UKM untuk menembus pasar ekspor.
bersaing baik secara keunggulan komparatif
Namun, di sisi lain, terdapat pula produk
maupun keunggulan kompetitif.
atau jasa yang berpotensial untuk bertarung
6.
dan
efisien,
serta
Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek Sebagian besar produk industri kecil
memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk
dan
kerajinan-kerajian
dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan
Minimnya oleh
informasi
UKM,
sedikit
yang banyak
di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik. Langkah yang Sudah Ditempuh Sesungguhnya banyak
tahan lama.
pemberdayaan UKM, terutama lewat kredit bersubsidi
Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya
bantuan
teknis.
untuk
Kredit
program untuk pengembangan UKM bahkan akan
dilakukan sejak 1974. Kredit program
menyebabkan produk yang dihasilkan tidak
pertama UKM, Kredit Investasi Kecil (KIK)
dapat dipasarkan secara kompetitif baik di
dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP),
pasar nasional maupun internasional.
yang menyediakan kredit investasi dan
8.
akses
dan
kebijakan
telah
UKM Indonesia mudah rusak dan tidak
7.
mengeluarkan
pemerintah
pasar
Terbatasnya Akses Informasi
modal
kerja
permanen,
dengan
masa
pelunasan hingga 10 tahun, dan suku bunga bersubsidi. Setelah deregulasi perbankan 76
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
pada 1988, kredit UKM dengan bunga
langsung
bersubsidi
secara berangsur dihentikan,
menggunakan metode enabling environment
diganti dengan kredit bank komersial. Selain
dengan fokus pada Business Climate Survey
itu, donor internasional juga menyusun
(BCS) dan Regulatory Impact Assessment
kredit program investasi bagi UKM dalam
(RIA)
mata uang rupiah. Antara 1990 dan 2000,
Assisstance (TA). Tim TA ini dimotori oleh
Bank Indonesia mendanai berbagai kredit
Center for Micro and Small Enterprise
program dengan Kredit Likuiditas Bank
Dynamics (CEMSED) Universitas Satya
Indonesia
dapat
Wacana. Tim ini telah melakukan survey,
dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu
pelatihan, workshop terhadap UKM di
Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan
daerah-daerah, menciptakan jaringan dengan
Rumah
seluruh
(KLBI),
yang
Sederhana/Sangat
Sederhana
ke
daerah-daerah
yang
dilakukan
pihak
terkait
oleh
UKM
dengan
Technical
termasuk
(KPRS/SS), dan Kredit Usaha Kecil dan
Pemerintah Daerah, serta membuat daftar
Mikro yang disalurkan melalui koperasi dan
Peraturan
bank perkreditan rakyat. Selain itu, NPWP
diperbaiki.
sebagai
prasyarat
pengajuan
kredit
di
Perbankan juga telah dihapuskan, dimana
Daerah
yang
perlu
untuk
Langkah yang Dapat Ditempuh
hal ini memberikan peluang dan kesempatan
Dengan mencermati permasalahan yang
yang lebih besar bagi kita untuk mengakses
dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah
modal dari sisi perbankan.
yang selama ini telah ditempuh, maka
Selain peran dari Pemerintah, dunia akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan
lembaga
melakukan
penelitian,
beberapa
juga
telah
kegiatan
yang
bertujuan untuk mengembangkan UKM. Salah satu diantaranya adalah program GTZRED
yang
diadakan
atas
dukungan
GOPA/Swisscontact yang telah berjalan sejak tahun 2003. Program ini bergerak 77
kedepannya,
perlu
diupayakan
hal-hal
sebagai berikut : 1.
Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah
perlu
mengupayakan
terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
2. Bantuan Permodalan
baik itu melalui undang-undang maupun
Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi
UKM, untuk
peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution). 4. Pengembangan Kemitraan
membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor
jasa
penjaminan,
finansial leasing
informal, dan
dana
skema modal
ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan mempunyai
kekuatan
dalam
bersaing
dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari Sampai saat ini, BRI memiliki
sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah
dalam maupun luar negeri. 5. Pelatihan Pemerintah
tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani
perlu
meningkatkan
mendorong
pelatihan bagi UKM baik dalam aspek
pengembangan LKM agar dapat berjalan
kewiraswastaan, manajemen, administrasi
dengan baik, karena selama ini LKM non
dan pengetahuan serta keterampilannya
koperasi memilki kesulitan dalam legitimasi
dalam pengembangan usahanya. Selain itu,
operasionalnya.
juga
UKM.
3.
Untuk
itu
perlu
Perlindungan Usaha Jenis-jenis usaha tertentu, terutama
jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus
perlu
diberi
kesempatan
untuk
menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk
mempraktekkan
teori
melalui
pengembangan kemitraan rintisan. 6. Membentuk Lembaga Khusus
mendapatkan perlindungan dari pemerintah, 78
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus
bertanggung
jawab
dalam
Perlu
adanya
kerjasama
atau
koordinasi yang serasi antara pemerintah
mengkoordinasikan semua kegiatan yang
dengan
berkaitan
menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir
dengan
penumbuhkembangan
upaya
UKM
dan
juga
dunia
usaha
(UKM)
untuk
yang terkait dengan perkembangan usaha.
berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi
permasalahan
baik
internal
maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.
10. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang
7. Memantapkan Asosiasi Asosiasi
yang
strategis sehingga dapat menambah potensi
telah
ada
perlu
berkembang bagi UKM tersebut.
diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk
pengembangan
usaha
bagi
anggotanya.
Kondisi UKM di Indonesia Sektor ekonomi UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar berdasarkan statistik UKM tahun 2004-2005 adalah sektor (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan
8. Mengembangkan Promosi Guna
lebih
mempercepat
proses
kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan dihasilkan.
produk-produk
Disamping
itu,
perlu
yang juga
diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.
dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; serta (5) Jasa ? Jasa.[3] Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor (1) Pertambangan
dan
Penggalian;
(2)
Bangunan; (3) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta (4) Listrik, Gas dan
9. Mengembangkan Kerjasama yang Setara 79
Air Bersih. Secara kuantitas, UKM memang
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
unggul, hal ini didasarkan pada fakta bahwa
daerah perkotaan dan perdesaan, serta
sebagian besar usaha di Indonesia (lebih dari
masalah urbanisasi. Perkembangan UKM
99 %) berbentuk usaha skala kecil dan
diharapkan dapat memberikan kontribusi
menengah (UKM). Namun secara jumlah
positif yang signifikan terhadap upaya-
omset dan aset, apabila keseluruhan omset
upaya
dan aset UKM di Indonesia digabungkan,
tersebut di atas.
belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional. Data-data tersebut menunjukkan bahwa UKM berada di sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta, khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk menjaga kestabilan tenaga
perekonomian, kerja,
mengembangkan
peningkatan
meningkatkan dunia
usaha,
PDB, dan
penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.
penanggulangan
Karakteristik
UKM
masalah-masalah
di
Indonesia,
berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan the Center for Economic and Social Studies (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.
Kinerja UKM di Indonesia
UKM di Indonesia dapat bertahan di
UKM di negara berkembang, seperti di
masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4
Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-
(empat) hal, yaitu :
masalah ekonomi dan sosial dalam negeri
1. Sebagian
seperti besarnya
tingginya
tingkat
jumlah
UKM
menghasilkan
kemiskinan,
barang-barang konsumsi (consumer
pengangguran,
goods), khususnya yang tidak tahan
ketimpangan distribusi pendapatan, proses
lama,
pembangunan yang tidak merata antara 80
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
2. Mayoritas UKM lebih mengandalkan
kontribusi 53,3 persen dari total PDB
pada non-banking financing dalam
Indonesia. Bilai dirinci menurut skala usaha,
aspek pendanaan usaha,
pada tahun 2006 kontribusi Usaha Kecil
3. Pada umumnya UKM melakukan
sebesar 37,7 persen, Usaha Menengah
spesialisasi produk yang ketat, dalam
sebesar 15,6 persen, dan Usaha Besar
arti hanya memproduksi barang atau
sebesar 46,7 persen.
jasa tertentu saja, dan 4. Terbentuknya UKM baru sebagai
2.
Unit Usaha dan Tenaga Kerja
akibat dari banyaknya pemutusan
Pada tahun 2006 jumlah populasi UKM
hubungan kerja di sektor formal.
mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98 persen
UKM
di
Indonesia
mempunyai
peranan yang penting sebagai penopang perekonomian.
Penggerak
terhadap
Indonesia. kerjanya
total
Sementara mencapai
unit
usaha
jumlah
85,4
juta
di
tenaga orang.
utama
perekonomian di Indonesia selama ini pada
3. Ekspor UKM
dasarnya
UKM.
Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar
Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau
negeri mengalami peningkatan dari Rp
dari beberapa aspek, yaitu :
110,3 triliun pada tahun 2005 menjadi 122,2
adalah
sektor
triliun pada tahun 2006. Namun demikian 1.
Nilai Tambah
Kinerja
peranannya terhadap total ekspor non migas
perekonomian
Indonesia
yang
nasional sedikit menurun dari 20,3 persen
diciptakan oleh UKM tahun 2006 bila
pada tahun 2005 menjadi 20,1 persen pada
dibandingkan
tahun 2006.
tahun
sebelumnya
digambarkan dalam angka Produk Domestik Bruto
(PDB)
UKM
pertumbuhannya
Kemitraan Usaha dan Masalahnya
mencapai 5,4 persen. Nilai PDB UKM atas
Dalam menghadapi persaingan di
dasar harga berlaku mencapai Rp 1.778,7
abad ke-21, UKM dituntut untuk melakukan
triliun meningkat sebesar Rp 287,7 triliun
restrukturisasi
dari tahun 2005 yang nilainya sebesar
tujuan
1.491,2
konsumen yang makin spesifik, berubah
81
triliun.
UKM
memberikan
untuk
dan
reorganisasi
memenuhi
dengan
permintaan
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
dengan cepat, produk berkualitas tinggi, dan
membesarkan. Kemitraan merupakan suatu
harga yang murah . Salah satu upaya yang
rangkaian proses yang dimulai dengan
dapat dilakukan UKM adalah melalui
mengenal calon mitranya, mengetahui posisi
hubungan kerjasama dengan Usaha Besar
keunggulan
(UB). Kesadaran akan kerjasama ini telah
memulai
melahirkan
melaksanakan,
konsep
supply
chain
management (SCM) pada tahun 1990-an.
dan
kelemahan
usahanya,
membangun
strategi,
memonitor,
dan
mengevaluasi sampai target tercapai.
Supply chain pada dasarnya merupakan
Pola kemitraan antara UKM dan UB
jaringan perusahaan-perusahaan yang secara
di Indonesia yang telah dibakukan, menurut
bersama-sama bekerja untuk menciptakan
UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
dan menghantarkan suatu produk ke tangan
dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang
pemakai akhir. Pentingnya persahabatan,
kemitraan, terdiri atas 5 (lima) pola, yaitu :
kesetiaan, dan rasa saling percaya antara
(1).Inti Plasma, (2).Subkontrak, (3).Dagang
industri yang satu dengan lainnya untuk
Umum, (4).Keagenan, dan (5).Waralaba.
menciptakan ruang pasar tanpa pesaing, yang kemudian memunculkan konsep blue
Pola pertama, yaitu inti plasma merupakan
ocean strategy.
hubungan kemitraan antara UKM dan UB
Kerjasama
di
sebagai inti membina dan mengembangkan
Indonesia, dalam hal ini antara UKM dan
UKM yang menjadi plasmanya dalam
UB,
menyediakan
dikenal
antara
dengan
perusahaan
istilah
kemitraan
lahan,
penyediaan
sarana
bimbingan
teknis
(Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997
produksi,
tentang Kemitraan). Kemitraan tersebut
manajemen usaha dan produksi, perolehan,
harus disertai pembinaan UB terhadap UKM
penguasaan dan peningkatan teknologi yang
yang
saling
diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan
memerlukan, saling memperkuat, dan saling
produktivitas usaha. Dalam hal ini, UB
menguntungkan.
mempunyai
memperhatikan
prinsip
Kemitraan
merupakan
pemberian
tanggung social
jawab
sosial
suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua
(corporate
pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu
membina
untuk meraih keuntungan bersama dengan
sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.
dan
responsibility)
untuk
mengembangkan
UKM
prinsip saling membutuhkan dan saling 82
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
Pola kedua, yaitu subkontrak merupakan
untuk memasarkan barang dan jasa UB
hubungan kemitraan UKM dan UB, yang
sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan
didalamnya UKM memproduksi komponen
hubungan
kemitraan,
yang diperlukan oleh UB sebagai bagian
prinsipal
memproduksi
dari produksinya. Subkontrak sebagai suatu
sesuatu,
sistem yang menggambarkan hubungan
bertindak sebagai pihak yang menjalankan
antara UB dan UKM, di mana UB sebagai
bisnis tersebut dan menghubungkan produk
perusahaan induk (parent firma) meminta
yang bersangkutan langsung dengan pihak
kepada UKM selaku subkontraktor untuk
ketiga.
mengerjakan
seluruh
atau
sedangkan
di
mana atau
pihak
pihak
memiliki
lain
(agen)
sebagian
pekerjaan (komponen) dengan tanggung
Pola kelima, yaitu waralaba merupakan
jawab penuh pada perusahaan induk. Selain
hubungan kemitraan, yang di dalamnya
itu, dalam pola ini UB memberikan bantuan
pemberi
berupa kesempatan perolehan bahan baku,
penggunaan lisensi, merek dagang, dan
bimbingan dan kemampuan teknis produksi,
saluran distribusi perusahaannya kepada
penguasaan teknologi, dan pembiayaan.
penerima waralaba dengan disertai bantuan
waralaba
memberikan
hak
bimbingan manajemen. Dalam pola ini UB Pola ketiga, yaitu dagang umum merupakan
yang bertindak sebagai pemberi waralaba
hubungan kemitraan UKM dan UB, yang di
menyediakan penjaminan yang diajukan
dalamnya UB memasarkan hasil produksi
oleh UKM sebagai penerima waralaba
UKM atau UKM memasok kebutuhan yang
kepada pihak ketiga.
diperlukan oleh UB sebagai mitranya.
Kemitraan dengan UB begitu penting
Dalam pola ini UB memasarkan produk atau
buat
menerima
untuk
keberhasilan UKM dalam persaingan baik di
memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh
pasar domestik maupun pasar global adalah
UB.
membangun kemitraan dengan perusahaan-
pasokan
dari
UKM
pengembangan
perusahaan
yang
UKM.
besar.
Kunci
Pengembangan
Pola keempat, yaitu keagenan merupakan
UKM memang dianggap sulit dilakukan
hubungan kemitraan antara UKM dan UB,
tanpa melibatkan partisipasi usaha-usaha
yang di dalamnya UKM diberi hak khusus
besar.
83
Dengan
kemitraan
UKM
dapat
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
melakukan ekspor melalui perusahaan besar
memerlukan,
dan
yang sudah menjadi eksportir, baru setelah
Keberhasilan
kemitraan
merasa kuat dapat melakukan ekspor sendiri.
ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara
Disamping itu, kemitraan merupakan salah
yang bermitra dalam menjalankan etika
satu solusi untuk mengatasi kesenjangan
bisnisnya.
antara UKM dan UB. Dengan demikian
langsung dalam kemitraan harus memiliki
dapat
tumbuh
dasar-dasar etikan bisnis yang dipahami dan
Indonesia tidak
dianut bersama sebagai titik tolak dalam
disimpulkan
bahwa
kembangnya UKM di
terlepas dari fungsinya sebagai mitra dari
Pelaku-pelaku
usaha
yang
sangat
terlibat
menjalankan kemitraan.
UB yang terikat dalam suatu pola kemitraan usaha.
menguntungkan.
Menurut Keraf (1995) etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai
Manfaat yang dapat diperoleh bagi
nilai dan norma moral yang menentukan dan
UKM dan UB yang melakukan kemitraan
terwujud dalam sikap dan pola perilaku
diantaranya adalah Pertama, dari sudut
hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun
pandang
sebagai
ekonomi,
menuntut
kemitraan
efisiensi,
usaha
kelompok.
Dengan
demikian,
produktivitas,
keberhasilan kemitraan usaha tergantung
peningkatan kualitas produk, menekan biaya
pada adanya kesamaan nilai, norma, sikap,
produksi,
mencegah
fluktuasi
suplai,
dan
menekan
biaya
penelitian
dan
perilaku
dari
para
pelaku
yang
menjalankan kemitraan tersebut.
pengembangan, dan meningkatkan daya saing. Kedua, dari sudut moral, kemitraan usaha menunjukkan upaya kebersamaan dam kesetaraan. Ketiga, dari sudut pandang soial-politik,
kemitraan
usaha
dapat
mencegah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan gejolah sosial-politik. Kemanfaatan sepanjang
ini
kemitraan
dapat yang
Undang-Undang dan Peraturan Tentang UKM Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM : 1.
UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
dicapai dilakukan
2.
PP
No.
44
Tahun
1997
tentang
Kemitraan
didasarkan pada prinsip saling memperkuat, 84
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
3.
PP
No.
32
Tahun
1998
tentang
2.
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 4.
5.
Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang
mulai dipisahkan dengan keuangan
Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan
keluarga, sudah membuat neraca usaha; 4.
Sudah
memiliki
izin
usaha
dan
Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha
persyaratan legalitas lainnya termasuk
Menengah atau Besar Dengan Syarat
NPWP; 5.
Sumberdaya
manusia
(pengusaha)
Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang
memiliki pengalaman dalam berwira
Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan
usaha; 6.
Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 Program
Kemitraan
Badan
Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
7.
Sebagian besar belum dapat membuat
Usaha Milik Negara dengan Usaha
manajemen usaha dengan baik seperti
Kecil dan Program Bina Lingkungan
business planning.
Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 Program
Kemitraan
Badan
Usaha Milik Negara
Contoh usaha kecil 1.
Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang
Usaha
Mikro,
Kecil,
dan
Usaha
tani
sebagai
pemilik
tanah
perorangan yang memiliki tenaga kerja; 2.
Menengah
Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
3.
Ciri-ciri usaha kecil
Pengrajin
industri
makanan
dan
minuman, industri meubelair, kayu dan
Jenis barang/komoditi yang diusahakan
rotan, industri alat-alat rumah tangga,
umumnya sudah tetap tidak gampang
industri
berubah;
kerajinan tangan; 4.
85
melakukan
sederhana, keuangan perusahaan sudah
tentang
1.
sudah
Pemberdayaan Usaha Menengah
tentang
9.
umumnya
administrasi keuangan walau masih
Menengah
8.
Pada
Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang
Kemitraan
7.
menetap tidak berpindah-pindah; 3.
Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis
6.
Lokasi/tempat usaha umumnya sudah
pakaian
jadi
dan
industri
Peternakan ayam, itik dan perikanan;
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
5.
Koperasi berskala kecil.
seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:
Ciri-ciri usaha menengah 1.
Pada
umumnya
1.
telah
memiliki
manajemen dan organisasi yang lebih
2.
pertanian,
perternakan,
perkebunan, kehutanan skala menengah; 2.
baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas
Usaha
Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor;
3.
Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan
antara lain, bagian keuangan, bagian
Kapal
pemasaran dan bagian produksi;
transportasi taxi dan bus antar proponsi;
Telah melakukan manajemen keuangan
4.
dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan
Laut),
garment
dan
jasa
Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
5.
untuk auditing dan penilaian atau
Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
pemeriksaan termasuk oleh perbankan; 3.
Telah
melakukan
atau
Pemerintah pada intinya memiliki
pengelolaan dan organisasi perburuhan,
kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal
telah
masalah klasik yang kerap kali menerpa
ada
aturan
Jamsostek,
pemeliharaan
kesehatan dll; 4.
5.
6.
Sudah
memiliki
UKM, yakni akses pasar, modal, dan segala
persyaratan
teknologi yang selama ini kerap menjadi
legalitas antara lain izin tetangga, izin
pembicaraan di seminar atau konferensi.
usaha, izin tempat, NPWP, upaya
Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal
pengelolaan lingkungan dll;
yang harus diperhatikan dalam melakukan
Sudah akses kepada sumber-sumber
pengembangan terhadap unit usaha UKM,
pendanaan perbankan;
antara lain kondisi kerja, promosi usaha
Pada umumnya telah memiliki sumber
baru, akses informasi, akses pembiayaan,
daya manusia yang terlatih dan terdidik.
akses pasar, peningkatan kualitas produk dan
Contoh usaha menengah Jenis atau macam usaha menengah
SDM,
pengembangan
ketersediaan usaha,
layanan
pengembangan
cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.
hampir menggarap komoditi dari hampir 86
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
Perlu disadari, UKM berada dalam suatu
lingkungan
dan
sekaligus negatif bagi UKM. Menjadi positif
dinamis. Jadi, upaya mengembangkan UKM
apabila produk dan jasa UKM mampu
tidak
tidak
bersaing dengan produk dan jasa dari
pembangunan
negara-negara ASEAN lainnya, namun akan
(khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep
menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk
pembangunan
itu,
banyak
yang
kompleks
terwujud. Kondisi ini membawa sisi positif
berarti
mempertimbangkan
yang
bila
dilaksanakan
akan
kiranya
penting
bila
pemerintah
membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha
mendesain program yang jelas dan tepat
(termasuk
sasaran serta mencanangkan penciptaan 20
UKM)
sehingga
upaya
pengembangan UKM tidak hanya bisa
juta UKM sebagai program nasional.
dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional
dan
berkesinambungan.
dilaksanakan Kebijakan
secara ekonomi
(terutama pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan UKM.
Kesimpulan Usaha
Kecil
Menengah
(UKM)
mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan
ekonomi
nasional,
oleh
karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga
Saat ini, Kementerian Koperasi dan
berperan dalam pendistribusian hasil-hasil
Usaha Kecil Menengah berencana untuk
pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang
menciptakan 20 juta usaha kecil menengah
terjadi di negara kita sejak beberapa waktu
baru tahun 2020. Tahun 2020 adalah masa
yang lalu, dimana banyak usaha berskala
yang menjanjikan begitu banyak peluang
besar yang mengalami stagnasi bahkan
karena di tahun tersebut akan terwujud apa
berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil
yang dimimpikan para pemimpin ASEAN
Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh
yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu
dalam
komunitas
yang
Mengingat pengalaman yang telah dihadapi
dan
oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak
jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan
berlebihan apabila pengembangan sektor
peredaran
87
ekonomi
ASEAN,
produk-produk
barang
menghadapi
krisis
tersebut.
Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012
swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi
di
unit usaha ini seringkali terabaikan hanya
perekonomian Indonesia tidak akan bisa
karena hasil produksinya dalam skala kecil
maju dan berkembang. Satu hal yang perlu
dan belum mampu bersaing dengan unit
diingat dalam pengembangan UKM adalah
usaha lainnya.
bahwa
Pengembangan
UKM
perlu
mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang pelaku
lebih
ekonomi
kompetitif lainnya.
bersama Kebijakan
pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM.
Pemerintah
perlu
meningkatkan
perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang
saling
menguntungkan
antara
pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak
Indonesia
yang merupakan jantung
langkah
ini
tidak
semata-mata
merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan
langkah
bersama-sama
dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian
pinjaman
atau
penetapan
kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan.
diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki
peran
penting
dalam
pengembangan usaha di Indonesia. UKM
Daftar Pustaka
juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya
Sintya Eka Putri, Usaha Kecil Menengah
usaha besar. “Hampir semua usaha besar
(Usaha Mebel) 3 Januari 2012
berawal dari UKM. Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing
.........., Usaha Kecil Menengah sebagai Potret UKM Indonesia, http://bisnis dan Investasi.com
dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM 88
Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)
.........., Usaha
kecil
Menengah,
http://diskop,padang.go.id http://infoukm.wordpress.com/2008/08/ ..........,
Pembiayaan
Melalui
Perusahaan-Modal
Pinjaman Ventura,
http://www.danabergulir.com
89