Download Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan. Peraturan. Pemerintah tentang. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencap...
Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha ... dalam proses
Download 10 Nov 2017 ... Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pe
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah
Download 27 Des 2016 ... ditujukan untuk perubahan perilaku dalam memelihara dan meningkatkan higiene dan sanitasi masyarakat, dengan .... Persyaratan Kesehatan air untuk keperluan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
27 Des 2016 ... bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ..... Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Download TENTANG. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG. NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG. NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG.
Download Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sungai. ..... dalam Pasal 29 dilakukan melalui pemanfaatan sungai. (2). Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan
Download PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA. DENGAN RAHMAT TUHAN ... Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan ... sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk membiayai
Download PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tent
Download Pasal 11. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pasal 12. (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : a. pengumpulan dan pengolaha
Download ... hanya berlaku satu peraturan tentang pemberian tunjangan ikatan dinas kepada ... universitas/sekolah tinggi di dalam dan di luar negeri, dan pelajar- pelajar ...
Download Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ( .... diri dan program asuransi kesehatan harus menjaga perimbangan yang sehat.
Download NOMOR 21 TAHUN 2016. TENTANG. PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA. OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA. MILIK PEMERINTAH DAERAH. DENGAN RAHMAT TUHAN
Download NOMOR 21 TAHUN 2016. TENTANG. PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA. OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA. MILIK PEMERINTAH DAERAH. DENGAN RAHMAT TUHAN
Download Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sungai. ..... dalam Pasal 29 dilakukan melalui pemanfaatan sungai. (2). Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan
Download berpakaian seragam dari sesuatu organisasi memberi hormat menurut cara yang ..... kebiasaan di beberapa daerah dalam membuat rumah dipasang Bendera ...
Download TENTANG. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG. NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG. NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG.
Download PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA. DENGAN RAHMAT TUHAN ... Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan ... sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk membiayai
Download PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA. DENGAN RAHMAT TUHAN ... Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan ... sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk membiayai
Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang. Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 4. Standar Pro
Download Menimbang : perlu diadakan peraturan tentang pendaftaran tanah sebagai yang ... Dengan mencabut semua peraturan pendaftaran tanah yang masih berlaku:.
Download Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di
Download NOMOR 80 TAHUN 2012 ... Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdaya guna dan berhasil guna, optimal, serta ..... Pasal 19. (1). Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar pola Operasi Ke
Organisasi Kemasyarakatan, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan. Pemerintah yang mengatur ... Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi. Kemasyarakatan. 2. ..... organisasi-organisasi yang bergabung, seperti antara la
SALINAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf c Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan
Peraturan
Pemerintah
tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional; Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL.
BAB I . . .
-2BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai
Aparatur
Sipil
Negara
yang
selanjutnya
disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat
oleh
pejabat
pembina
kepegawaian
dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai
pembina
ASN
secara
tetap
oleh
pejabat
kepegawaian
untuk
menduduki
jabatan
pemerintahan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang
berdasarkan
pada
keahlian
dan
keterampilan tertentu. 5. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB II . . .
-3BAB II PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Pasal 2 (1) Pegawai
Negeri
Sipil
yang
menduduki
jabatan
fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. 58
(lima
puluh
delapan)
tahun
bagi
Pejabat
fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1) Jabatan Madya;
Fungsional
Ahli
Utama
dan
Ahli
2) Jabatan Fungsional Apoteker; 3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 5) Jabatan Fungsional Muda dan Pertama;
Dokter Pendidik
Klinis
6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner; 7) Jabatan Fungsional Penilik; 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 9) Jabatan . . .
-49) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau 10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1) Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; 2) Jabatan Fungsional Utama dan Madya;
Dokter
Pendidik Klinis
3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama; 4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama; 5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama; 6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama; 7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau 8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 3 (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya yaitu 60 (enam puluh) tahun.
(2) Pegawai . . .
-5(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini batas usia pensiunnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. Pasal 4 Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional lain yang ditentukan Undang-Undang, dinyatakan tetap berlaku.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional. Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014. Agar . . .
-6Agar
setiap
orang
pengundangan penempatannya
mengetahuinya,
Peraturan dalam
memerintahkan
Pemerintah
Lembaran
ini
Negara
dengan Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 58
