PETA KEMISKINAN INDONESIA Kondisi, Kinerja dan Prospek Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota
Yusuf Wibisono - Direktur IDEAS Jakarta, 19 Januari 2017
Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi .... --- Al-Qur’ân, 7: 96
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Terkini • … strategi penanggulangan kemiskinan de facto hanya merupakan strategi parsialsektoral …
Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Kebijakan • … upaya untuk penanggulangan kemiskinan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang simultan.
Peta Kemiskinan Nasional • Dalam lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan kemiskinan nasional mengalami pasang surut. Secara menarik, terdapat tendensi bahwa kebijakan ekonomi era Presiden Widodo, lebih ramah terhadap penduduk miskin perkotaan dibandingkan dengan penduduk miskin pedesaan. • Seluruh ukuran kemiskinan menegaskan bahwa kemiskinan di daerah pedesaan harus mendapat perhatian dan prioritas lebih tinggi dari kemiskinan di daerah perkotaan. Hal ini menjadi signifikan dan krusial di era pemerintahan Presiden Widodo yang kebijakan ekonomi-nya cenderung bias ke sektor formal-modern, sehingga lebih banyak memberi manfaat ke penduduk miskin perkotaan. • Karakteristik menonjol dari rumah tangga miskin (RTM) adalah tingkat pendidikan kepala RTM yang rendah. Baik RTM di pedesaan maupun di perkotaan, sama-sama bergantung pada sektor informal, sehingga tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kesenjangan Kesejahteraan Antar Kabupaten-Kota, 2015
Agenda Spasial 1: Kantong Kemiskinan di Jawa • Kantong-kantong kemiskinan yang sangat terkonsentrasi di Jawa, meski memiliki kelengkapan infrastruktur sosial-ekonomi …
Agenda Spasial 2: Insiden Kemiskinan di Luar Jawa • Insiden kemiskinan yang sangat tinggi di luar Jawa, dengan bentang alam yang sangat luas dan mengalami ketertinggalan infrastruktur sosialekonomi serta jumlah penduduk yang sedikit.
Menggagas Indikator Baru: Kepadatan Penduduk Miskin • Kota-kota di Indonesia, di Jawa khususnya, memiliki wajah ganda: tingkat kemiskinan terendah namun juga kepadatan penduduk miskin tertinggi.
Tingkat Biaya Hidup Minimal • Daerah dengan tingkat biaya hidup minimal tertinggi didominasi daerah di Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2010-2014
Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 2010-2014 • Sekitar 73% daerah (361 dari 497) memiliki kinerja penanggulangan kemiskinan 2010-2014 yang cenderung rendah (indeks dibawah 60).
Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 2010-2014 • … sebagian besar daerah belum memiliki kinerja yang memuaskan dalam penanggulangan kemiskinan • … hanya sekitar 1% daerah (6 dari 497 daerah), yang memiliki kinerja memuaskan dalam penanggulangan kemiskinan pada periode 2010-2014.
Indeks Upaya Menanggulangi Kemiskinan Daerah, 2010-2014 • … hanya ada 2 daerah saja dari 497 daerah (0,4%), yang menunjukkan upaya signifikan dalam menanggulangi kemiskinan pada periode 2010-2014.
Indeks Pengelolaan Lingkungan Makroekonomi Daerah, 2010-2014 • … sebagian besar daerah telah memiliki lingkungan makroekonomi yang cukup kondusif untuk menanggulangi kemiskinan. Namun … penanggulangan kemiskinan semata berbasis kebijakan makro adalah tidak efektif.
Indeks Keberpihakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 2010-2014
• … sekitar 98% daerah (486 dari 497 daerah) memiliki keberpihakan penanggulangan kemiskinan yang cenderung rendah (indeks dibawah 60).
Prospek Penanggulangan Kemiskinan Daerah ke Depan
Reformasi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa • Meski alokasi DAU terkini telah menunjukkan pola progresif dimana daerah dengan penduduk miskin yang tinggi menerima DAU lebih banyak, namun pola ini akan selalu membuat alokasi DAU bias ke daerah padat penduduk di Jawa dan daerah perkotaan. • Sedangkan DAK terlihat lebih banyak disalurkan ke daerah tertinggal di luar Jawa, yang pada umumnya memiliki insiden kemiskinan tinggi. • Sementara itu alokasi Dana Desa lebih ditentukan oleh faktor jumlah desa yang dimiliki daerah, dimana setiap desa cenderung mendapat alokasi lumpsum. • Laporan ini menggagas agar skema transfer pusat - daerah tidak hanya memperhitungkan tingkat kemiskinan yang dihadapi daerah namun juga memperhitungkan kinerja daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
Reformasi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Daerah Prioritas 1: Kantong Kemiskinan, 2015
Daerah Prioritas 2: Kantong Kemiskinan dengan Insiden Kemiskinan Tinggi, 2015
Kantong Kemiskinan di Kawasan Metropolitan Utama, 2015 • Pembangunan perkotaan di Indonesia gagal menghasilkan pertumbuhan inklusif, dengan Jakarta sebagai kota inti termaju justru memproduksi dan merelokasi penduduk miskin paling masif.
Kantong Kemiskinan di Kawasan Metropolitan Baru, 2015 • Pola relokasi kemiskinan dari kota inti ke daerah satelit di sekitarnya ini, telah terlihat pula di daerah perkotaan dan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.
Kebijakan Prioritas untuk Daerah Prioritas: Kantong Kemiskinan
• Kebijakan prioritas penanggulangan kemiskinan di kantong kemiskinan nasional berfokus pada penciptaan pertumbuhan inklusif.
Daerah Prioritas 3: Padat Kemiskinan, 2015
Daerah Prioritas 4: Padat Kemiskinan dengan Biaya Hidup Tinggi, 2015
Kebijakan Prioritas untuk Daerah Prioritas: Padat Kemiskinan
• Kebijakan prioritas penanggulangan kemiskinan di daerah padat kemiskinan berfokus pada penghormatan atas hak-hak ekonomi warga, terutama hak atas tempat tinggal dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
Daerah Prioritas 5: Insiden, Kedalaman, dan Keparahan Kemiskinan Tertinggi, 2015
Daerah Prioritas 6: Rawan Kemiskinan dengan Biaya Hidup Tinggi, 2015
Kebijakan Prioritas untuk Daerah Prioritas: Rawan Kemiskinan
• Kebijakan prioritas untuk penanggulangan kemiskinan di daerah rawan kemiskinan berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara dan peningkatan kapabilitas penduduk miskin.
# Tim Peneliti Supported by:
Yusuf Wibisono
Iqbal Fadli M.
Nuri Ikawati
Agung Nugroho
Lalu Fahrizal
# Terima Kasih
