Jurnal PERANAN HUKUM TUA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KALASEY II KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA Oleh : Jane Tempoh Abstrak Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, namun pemberdayaan masyarakat desa erat hubungannya dengan peran dari kepala desa itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Hukum Tua Desa Kalasey II cukup baik dalam melakukan pembinaan kepada warga masyarakat terutama pembinaan kepada pemuda-pemudi yang ada, agar selalu mengikuti aturan-aturan, dan memotivasi agar tetap menjaga kualitas keimanannya, dengan mendorong agar mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan.Faktor Pendukung:Kewibawaan dalam memimpin,kekuasaan, sedangkan Faktor Penghambat terdiri atas: kondisi penduduk yang beraneka ragam dan sulitnya menerima perubahan-perubahan serta peralihan kepemimpinan menjadi kendala Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat, partisipasi penduduk merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Hukum Tua. Karena penduduk cenderung tidak tertarik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lebih banyak bekerja,fasilitas atau peralatan adalah kendala yang dihadapi oleh Hukum Tua dalam melaksanakan peranannya. Key words: Hukum Tua, Pemberdayaan, Masyarakat Desa Pendahuluan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara.Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi
1
daerah yang efektif dan kokoh.Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Pemberdayaan
masyarakat
desa
merupakan
salah
satu
upaya
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan
yang
dapat
meningkatkan
kemampuan
masyarakat
dalam
meningkatkan pendapatan. Upaya-upaya
pemberdayaan
masyarakat
seharusnya
mampu
berperan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materil hingga non materil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Kalasey II karena berdasarkan kenyataan
2
yang ada masih30% masyarakat Desa Kalasey II berada dalam garis kemiskinan dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah. Sedangkan desa ini telah berhasil meraih piagam penghargaan sebagai desa pembayar pajak bumi dan bangunan terbaik. Sangat timpang rasanya jika Desa Kalasey II sebagai desa swadaya dengan masyarakat yang selalu tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan berhasil meraih piagam penghargaan selama tiga tahun berturut-turut oleh Pemerintah Daerah masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan penduduk yang taraf pendidikannya masih rendah, serta banyaknya pengangguran yang ada di desa. Disisi lain Desa Kalasey II secara geografis terletak dipingiran Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, yang menjadi pusat aktivitas bisnis, pemerintahan, dan perekonomian, sehingga sangat ironis apabila kemudian masyarakat yang ada di Desa Kalasey II inibelum semuanya hidup berkecukupan, hal ini tentunya menjadi suatu kesenjangan, yang menarik untuk ditelaah lebih jauh lagi melalui suatu penelitian ilmiah, mengetahui peranan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat yang di Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Minahasa. Memperhatikan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana peranan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalasey II Kecamatan
Mandolang
Kabupaten
Minahasa?
Faktor-faktor
apa
saja
yang
dapatmemaksimalkan peranan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kalasey II? Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut: Untuk mengetahui peranan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memaksimalkan peranan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut; Bagi ilmu pengetahuan, Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian ilmu pemerintahan, Bagi instansi terkait dan masyarakat Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah atau Dinas Instansi terkait, serta Pemerintahan Desa sendiri di dalam mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.
3
Agar memudahkan penelitian ini maka peneliti memfokuskan penelitian ini sebagai berikut: 1. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud di sini adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup melalui penguatan kapasitas masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat Desa Kalasey II difokuskan pada pembangunan fisik guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang hampir 30% penduduknya adalah petani. Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pengaspalan jalan, perbaikan drainase pada badan jalan, perkerasan jalan paving blok, dan saluran irigasi tersier. Sedangkan pembangun non fisik difokusan pada pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita. 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dapat dioperasionalkan sebagai berikut: membina kehidupan masyarakat desa membina perekonomian desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 3. Hal-hal yang dapat meningkatkan peranan Hukum Tua Desa Kalasey II, dapat dioperasionalkan dengan indikator sebagai berikut : a. Faktor Pendukung
Keturunan yang dimaksud disini adalah sosok pemimpin yang berasal dari keluarga baik-baik sehingga ia bisa memperoleh pengakuan masyarakat akan keberadaannya dalam masyarakat.
Kewibawaan adalah sebagai kekuatan yang terpancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.
Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
b. Faktor Penghambat
Kondisi penduduk adalah keadaan masyarakat yang beraneka-ragam.
4
Partisipasi penduduk adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam program pemberdayaan
Tersedianya fasilitas atau peralatan yang dapat menunjang lancarnya kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.
Pembahasan Penelitian ini membahas tentang peranan hukum tua dalam pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya masyarakat yang ada di Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Data yang diperoleh adalah melalui hasil wawancara dengan para informan yaitu: Hukum Tua, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, ketua kelompok tani, dan masyarakat umum yang bersedia diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang dianggap sebagai informan kunci, seperti Hukum Tua, dan BPD, dengan wawancara secara berulang-ulang, apabila peneliti dapati dalam wawancara ada hal-hal khusus yang harus dikonfirmasikan dengan Hukum Tua. Hasil wawancara dalam bagian ini merupakan landasan yang diambil pada fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, agar penelitian ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicari tau secara mendalam mengenai peranan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kalasey II. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum Tua sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hal ini beliau lakukan agar merangsang masyarakat desa untuk turut aktif dalam proses pembangunan. Peranan pemerintah sendiri khususnya Hukum Tua adalah sebagai fasilitator dalam pembangunan. Hukum Tua juga tidak pernah membeda-bedakan warganya. Sehingga tidak terjadi kecemburuan antar masyarakat yang akan mengakibatkan pada konflik sosial. Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa percaya masyarakat desa kepada pemerintahnya. Rasa percaya ini akan tumbuh bila masyarakat 5
memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara. Koordinasi pembangunan desa secara partisipatif dilakukan kepala desa dengan mengajak warga masyarakat untuk bermusyawarah dalam setiap kebijakan. Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat penjelasan akan makna, dan maksud, tujuan, serta manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Sebab bagaimana pembangunan akan dilaksanakan, lebih banyak dimusyawarahkan dengan warga desa umumnya dan dengan tokoh masyarakat khususnya. Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat kemauan serta ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga desa agar lebih berdaya.Dalam membina kehidupan masyarakat, kepala desa menyatukan dirinya terhadap semua warga dimanapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan sekat-sekat antara pemerintah dengan masyarakat. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakankan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa.Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah.Hampir setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Kalasey II dilaksanakan melalui musyawarah.Hukum Tua selalu melakukan
koordinasi
kegiatan.Selain
dengan
berkoordinasi
perangkat dengan
desanya
dalam
melakukan
setiap
bawahannya,
kepala
desa
selalu
juga
berkoordinasi dengan atasannya seperti camat dan pemerintah daerah. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi peranan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kalasey II yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:
6
Untuk menopang kedudukannya sebagai pemimpin, maka Hukum Tua haruslah memiliki wibawa baik terhadap bawahannya maupun di mata masyarakatnya. Namun bukan berarti kewibawaan harus membatasi diri terhadap masyarakat, tetapi bagaimana memberi pandangan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa. Adapun pengertian kewibawaan dapat didefenisikan sebagai kekuatan yang memancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya. Hukum Tua dalam mengambil sebuah kebijakan, beliau juga melihat dari berbagai aspek kehidupan dan sudut pandang sehingga keputusan yang dia ambil pun bijaksana demi terwujudnya tujuan bersama maka secara tidak langsung kewibawaan tersebut akan terpancar dalam diri seorang pemimpin tersebut. Tidak hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan seorang pemimpin dapat terlihat, tetapi dapat juga bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan dirinya terutama dalam mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, apabila seorang pemimpin dapat melalui suatu proses dari mengendalikan diri sendiri hingga dapat mengendalikan orang lain demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka bisa dikatakan pemimpin tersebut telah menggunakan kekuasaannya dengan baik dan dia memiliki suatu kewibawaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap orang yang dipimpin. Pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh Hukum Tua lebih bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan seefisien mungkin. Setiap tiga bulan sekali kepala desa rutin memeriksa buku administrasi keuangan desa dengan tujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan agar pengeluaran telah sesuai dengan yang ditetapkan anggaran desa yang kemudian melaporkannya pada BPD. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dan menglola potensi yang dimiliki oleh Desa Kalasey II selain dengan mengembangkan potensi pertanian. Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa. Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas, dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat
7
sesuatu. Tanpa kekuasaan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah orang lain. Hukum Tua juga selalu mengajak warganya untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang ada. Seperti penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan, juga kegiatan keagamaan lainnya. Hukum Tua juga selalu memberikan pengarahan kepada warganya agar senantiasa memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Bahkan Hukum Tua juga turut aktif dalam gotong-royong membersihkan lingkungan. Hukum Tua dalam menyikapi ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Hukum Tua juga selalu bersikap transparan baik masalah pemberdayaan masyarakat maupun masalah bantuan yang didapatkan desa baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Hampir semua bantuan yang yang masuk ke desa selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, Hukum Tua selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta menerima setiap saran dan masukan. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Kalasey II dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan Hukum Tua dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran proses pemberdayaan masyarakat maka masyarakat selaku obyek dan subyek dari pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di desa, memberi ide atau gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang.
8
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam rapat desa dan kegiatan penyuluhan pertanian akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatan tulis menulis misalnya papan tulis (black board), LCD, dan Laptop yang digunakan dalam rapat dan penyuluhan. Contohnya saja saat melakukan penyuluhan pertanian, masyarakat tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh karena hanya berupa penjelasan saja tanpa menggunakan papan tulis dan LCD sehingga masyarakat tidak begitu paham dan tertarik dalam mengikuti penyuluhan. Hal ini juga berdampak pada program pemberdayaan masyarakat yang lain. Kesimpulan Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peranan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Peranan Hukum Tua dalam pembinaan, Peranan Hukum Tua dalam koordinasi, sesuai hasil penelitian Hukum Tua Desa Kalasey II, belum maksimal. 2. Faktor pendukung dan Penghambat peranan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas: Kewibawaan dalam memimpin. Hukum Tua Desa Kalasey II adalah sosok pemimpin yang dekat dengan warganya, karena sifatnya yang ramah dan peduli terhadap warganya tetapi hal tersebut tidak membuat kewibawaannya jatuh dimata warganya sehingga Hukum Tua sangat berperan karena kewibawaanya, Kekuasaan, Hukum Tua Desa Kalasey II memiliki kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikannya wewenang guna mempengaruhi
dan
menggerakkan
bawahan
untuk
mencapai
tujuan
pembangunan. Faktor Penghambat yang terdiri atas: Kondisi penduduk yang beraneka ragam dan sulitnya menerima perubahan-perubahan serta peralihan kepemimpinan menjadi kendala Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat, fasilitas atau peralatan adalah kendala yang dihadapi oleh Hukum Tua dalam melaksanakan peranannya. Semakin lengkap dan canggih fasilitas atau peralatan teknologi yang tersedia di desa akan membuat partisipasi masyarakat akan meningkat, sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas dan peralatan yang tersedia akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat.
9
Saran 1. Peran Hukum Tua harus lebih ditingkatkan lagi, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, serta menggunakan concentration of power, sebagai pemerintah yang mempunyai hak untuk melaksanakan kewenangannya. Peningkatan peranan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. 2. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.
10
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha Ilmu Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung: PT. Alumni Korten, David C. 1984. Pembangunan yang Memihak Rakyat.Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan. Momon Soetisna Sendjaja, Sjachran Basan, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, Bandung, Alumni, 1983, hal. 90. Paul, Samuel, 1987. Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience.Washington DC: The World Bank. Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Sendjaja, Momon Soetisna dan Basan, Sjachran. 1983. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Alumni : Bandung. Siagian, S.P., Administrasi Pembangungan, Jakarta, Gunung Agung, 1983, hal.69. Soetrisno, Loekman, 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Sri Sudaryatmi, Sukirno, TH. Sri Kartini, Beberapa Aspek Hukum Adat, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hal. 22. Suharto, Edi. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS). Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media. Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta. Tampubolon, Mangatas. 2006. Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah.
11
Wahab, Solichin Abdul, dkk., 2002. Masa Depan Otonomi Daerah. Malang: Percetakan SIC. Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
12
