Akses dan Kesetaraan untuk Australia yang multibudaya. Rangkuman Eksekutif [Bahasa Indonesia]
Penyelidikan mengenai kualitas tanggap dari layanan Pemerintah Australia terhadap populasi Australia yang memiliki budaya dan bahasa yang beragam Panel Penyelidikan Akses dan Kesetaraan Juni 2012
Rangkuman laporan Akses dan Kesetaraan untuk Australia yang multibudaya Ini merupakan versi ringkas dari rangkuman eksekutif laporan Akses dan Kesetaraan untuk Australia yang multibudaya, yang dibuat oleh Panel Penyelidikan Akses dan Kesetaraan pada tahun 2012. Laporan lengkap termasuk rangkuman eksekutif dan rekomendasinya, tersedia dalam bahasa Inggris di www.immi.gov.au/accessandequityinquiry.
Konteks Penyelidikan ini merupakan langkah tindak lanjut dari laporan Dewan Penasihat Multibudaya Australia (Australian Multicultural Advisory Council) yang berjudul The People of Australia, yang memberi dasar untuk Kebijakan Multibudaya Australia yang telah diumumkan oleh Pemerintah Australia pada tahun 2011. Berdasarkan pada masalah-masalah yang diutarakan dalam laporan Dewan Penasehat berkaitan dengan kualitas akses program dan layanan Pemerintah Australia terhadap warga Australia dengan latar belakang budaya dan bahasa yang beragam (CALD), maka Sekretaris Parlemen untuk Imigrasi dan Multibudaya saat itu, Senator Hon. Kate Lundy, pada bulan November 2011 mengumumkan dibentuknya Panel Penyelidikan Akses dan Kesetaraan untuk memeriksa masalah ini. Penugasan yang disyaratkan adalah untuk: 1. menyelidiki metoda yang saat ini dilakukan Pemerintah Australia dalam hal Akses dan Kesetaraan serta penerapannya; dan 2. memberi prioritas rekomendasi kepada Pemerintah untuk meningkatkan kualitas tanggap dari layanan Pemerintah Australia terhadap populasi dengan latar belakang budaya dan bahasa yang beragam. Kebijakan Akses dan Kesetaraan, yang berasal sejak akhir tahun 1970-an, mewujudkan prinsip bahwa layanan Pemerintah Australia harus dapat diakses oleh seluruh warga Australia yang berhak, harus tanggap terhadap kebutuhan mereka dan memberikan hasil yang setara. Penyelidikan ini berfokus pada interaksi antara Pemerintah Australia dengan populasi CALD rakyat Australia. Dalam melaksanakan Penyelidikan, Panel telah melakukan pengumuman agar publik memberi masukan, melaksanakan konsultasi tatap muka di sejumlah lokasi tertentu dan melakukan rapat tatap muka dengan pejabat senior dari berbagai lembaga Pemerintah Australia yang terkait. Panel menerima 136 masukan dari berbagai sumber termasuk lembaga pemerintah Australia, lembaga pemerintah negara bagian dan teritori, lembaga pemerintah lokal, asosiasi, organisasi masyarakat dan perorangan.
Daya tanggap lembaga pemerintah Australia Masukan terhadap Penyelidikan ini memberi wawasan baik tentang kualitas tanggap Pemerintah Australia dalam interaksinya dengan rakyat dengan latar belakang CALD, melalui 20 departemen negara bagian dan sekitar 90 lembaga yang lebih kecil. Himbauan yang diterima Panel dari proses masukan dan rapat tatap muka adalah bahwa kebijakan Akses dan Kesetaraan tetap merupakan pendorong penting untuk mendapatkan tanggapan yang baik terhadap kebutuhan spesifik di antara rakyat CALD Australia. Namun demikian, para kontributor merasa bahwa banyak kaidah kebijakan yang telah memudar. Komitmen dan kinerja aktual di berbagai lembaga Pemerintah Australia mendapat nilai yang sangat bervariasi. Sejumlah kecil lembaga dipandang telah berkinerja cukup baik dalam menerapkan Akses dan Kesetaraan dan memiliki infrastruktur yang kuat untuk mendukungnya; sedangkan lembaga-lembaga lain dipandang berkinerja kurang baik atau tampak tidak tertarik. Komunikasi yang buruk antara lembaga dengan komunitas dan klien CALD banyak disebut sebagai masalah utama dalam kurangnya kualitas tanggap lembaga. Para kontributor mengeluhkan kurangnya strategi keterlibatan yang efektif, metoda yang buruk atau tidak efektif dalam penggunaan bahasa selain bahasa Inggris dalam situs web dan materi tertulis, dan penggunaan penerjemah yang tidak memadai. Solusi yang diajukan berpusat pada upaya penyegaran kembali Akses dan Kesetaraan melalui upaya memperjelas kebijakan, menguatkan pengaturan penerapan, indikator kinerja yang jelas untuk lembaga pemerintah, serta memperkuat tata kelola dan pertanggungjawaban, termasuk melalui audit kinerja yang independen. Panel setuju dengan para kontributor bahwa Akses dan Kesetaraan harus disegarkan kembali dan diperkuat, dan mengusulkan perbaikan terhadap kebijakan itu sendiri, penerapannya serta pengaturan tata kelola dan pertanggungjawaban yang menyertainya.
Rekomendasi Dalam laporan finalnya, Panel memberi 20 rekomendasi yang bertujuan untuk menyegarkan kembali kebijakan Akses dan Kesetaraan, penerapan dan praktiknya. Poin-poin utama dalam rekomendasi Panel dijabarkan di bawah ini. Panel mengusulkan agar Pemerintah Australia memberi nama baru bagi kebijakan ini menjadi ‘Akses dan Kesetaraan Multibudaya’ agar jelas kelompok target rakyat Australia mana yang termasuk dalam kebijakan ini. Panel juga mengusulkan agar pemerintah melaksanakan serangkaian kewajiban minimum terhadap lembaga-lembaganya, berkaitan dengan masalah Akses dan Kesetaraan.
Setiap lembaga harus diwajibkan untuk membuat Rencana 2 tahun Multibudaya Lembaga dengan sejumlah elemen pokok, seperti menugaskan secara jelas siapa orang yang bertanggung jawab di tingkat senior di dalam lembaga ini dalam hal Akses dan Kesetaraan; melaksanakan pengumpulan data etnik; strategi keterlibatan untuk memahami interaksi klien-klien CALD ini dengan lembaga; rencana bahasa dan komunikasi untuk klien CALD; indikator kinerja pokok (KPI) yang berkaitan dengan keterlibatan dan hasil layanan terhadap klien dengan latar belakang budaya dan bahasa yang beragam; ketentuan untuk memasukkan persyaratan Akses dan Kesetaraan ke dalam perjanjian pendanaan dengan pelaksana layanan; pelatihan kompetensi budaya bagi staf dan mekanisme masukan yang layak dari klien CALD mengenai kinerja lembaga. Lembaga harus menerbitkan rencana-rencana ini dalam situs web mereka dan melaporkan kinerja aktual dengan patokan indikator kinerja pokok di atas dalam laporan tahunan mereka. Beberapa panduan dan praktik untuk pemerintah secara keseluruhan harus diperbarui agar dapat mencerminkan kebutuhan Akses dan Kesetaraan dengan lebih baik di dalam lingkungan pemerintahan saat ini: standar dan panduan pengumpulan data yang mencerminkan keberagaman budaya dan bahasa, materi dalam kemitraan pendanaan Australia dan perjanjian dengan negara bagian dan teritori dan pengaturan kontrak untuk pelaksana layanan pihak ketiga. Panel menyatakan diperlukannya perhatian yang khusus dalam area komunikasi dengan orang dan klien CALD. Sebagai contoh, panel mengusulkan dibuatnya kebijakan untuk seluruh tingkatan pemerintah mengenai komunikasi dan pelaksanaan layanannya dalam bahasa lain selain bahasa Inggris, dan meningkatkan panduan untuk seluruh tingkatan pemerintah dengan memasukkan pertimbangan Akses dan Kesetaraan dalam penggunaan internet sebagai saluran komunikasi lembaga-lembaga tersebut. Panel juga mendukung peningkatan ketrampilan kompetensi budaya bagi staf pemerintah Australia melalui pengembangan dan pelaksanaan paket-paket pelatihan untuk tujuan tersebut. Juga dibutuhkan pengaturan pertanggungjawaban yang lebih baik untuk mendukung pengaturan yang baru ini dan memastikan efektifitasnya. Pemerintah Australia telah memutuskan bahwa Dewan Multibudaya Australia (Australian Multicultural Council) harus turut berperan dalam memantau kinerja Akses dan Kesetaraan. Panel mengusulkan bahwa Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan (Department of Immigration and Citizenship/DIAC) tetap memegang tanggung jawab untuk koordinasi kebijakan Akses dan Kesetaraan dan mengawasi penerapannya, dan akan dikaji dan diawasi oleh Dewan Multibudaya Australia pada saat pembuatan dan laporan kinerja setelahnya. Untuk mendapatkan keterlibatan yang lebih baik dengan orang dan klien CALD, lembaga-lembaga pemerintah juga harus memeriksa kualitas akses mekanisme keluhan mereka, untuk memastikan mereka telah efektif terhadap kelompok ini.
Untuk memastikan pelaksanaan kinerja yang independen, Pemerintah Australia harus meminta Auditor-General untuk melaksanakan audit kinerja secara berkala terhadap kinerja lembaga pemerintah tertentu dalam memenuhi kewajiban Akses dan Kesetaraan Multibudaya mereka
Penyesuaian dengan kebijakan sosial lainnya Akses dan Kesetaraan harus beroperasi secara efektif dengan kebijakan sosial lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah dari waktu ke waktu, agar dapat menangani kebutuhan kelompok yang spesifik dalam masyarakat atau masalah sosial yang spesifik. Panel mempertimbangkan hubungan kerja dengan Agenda Inklusi Sosial (Social Inclusion Agenda) dan Strategi Penyandang Cacat Nasional (National Disability Strategy) dari Pemerintah. Panel berpendapat bahwa pertimbangan dan strategi penerapan Akses dan Kesetaraan penting untuk dimasukkan ke dalam seluruh inisiatif kebijakan sosial Pemerintah Australia yang berlaku terhadap ‘seluruh masyarakat’ agar dapat membangun keterkaitan yang efektif dan memastikan bahwa keadaan klien CALD telah ditangani secara spesifik.
