ANALISIS DAYA DUKUNG DAN KEBUTUHAN LAHAN

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi FKIP UMP 2017 ISBN 978-602-6697-18-9 Purwokerto, 19 Agustus 2017

ANALISIS DAYA DUKUNG DAN KEBUTUHAN LAHAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2035 Imam Arifa’illah Syaiful Huda, Diyah Sari Anjarika Prodi S2 Geografi, Fakultas Geografi; Universitas Gadjah Mada; Yogyakarta Email: [email protected] ABSTRAK Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menjadi pemicu meningkatnya kebutuhan perumahan. Tingginya kebutuhan perumahan tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahtran masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah atau memilih membangun perumahan yang tidak layak huni yang rata-rata dibangun di bantaran sungai. untuk itu, pemerintah harus membuat kebijakan dalam pembangunan perumahan yang mampu dijangkau oleh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan rumah bagi setiap keluarga (shelter for all) dan pengembangan perumahan yang berkelanjutan (sustainable housing development) sudah menjadi agenda global yang harus diwujudkan oleh setiap negara. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis daya dukung dan kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Lamongan tahun 2035. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yakni metode kuantitatif. Proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai sumber terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 7 kecamatan yang memiliki daya dukung rendah dalam kategori pemenuhan kebutuhan ruang pada tahun 2035. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk menekan kebutuhan ruang yang cukup tinggi yakni dengan strategi intensifikasi. Sebagai contoh penerapan pembangunan perumahan secara vertikal atau pengembangan secara intensifikasi. Secara simulatif, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumahnya membutuhkan intervensi pemerintah melalui bantuan/subsidi perumahan atau subsidi silang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Kata Kunci: Daya Dukung, Kebutuhan Lahan, Permukiman

143


Perwujudan pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan, tidak dapat dilepaskan dari pembangunan perkotaan secara keseluruhan, apalagi bila dikaitkan dengan ketersediaan lahan yang merupakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan. Salah satu indikator pembangunan berkelanjutan yang dimotori oleh United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS) adalah memberikan rekomendasi tentang bagaimana menetapkan indikator lingkungan untuk pembangunan perumahan, permukiman dan perkotaan. Indikator lingkungan perkotaan yang terkait dengan sustainibilitas lingkungan perkotaan adalah terpenuhinya luas ruang terbuka (km2)/% (Junaidi, 2000). Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu indikator utama penelitian dalam melakukan analisis pembangunan perumahan berkelanjutan. Indikator lain adalah tingkat keterjangkauan masyarakat untuk menyewa atau membeli hunian serta pendapat masyarakat tentang hunian yang diminati. Hal ini terkait dengan tiga pilar konsep pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan yang telah mempertimbangkan secara seimbang tiga dimensi berkelanjutan yaitu ekologi/lingkungan, ekonomi dan sosial (Munasinghe, 1993 dalam Murbaintoro, 2009). Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan perhitungan proyeksi kebutuhan permukiman untuk dijadikan dasar sebagai perencanaan pembangunan permukiman di masa depan. Selanjutnya, Jurnal ini akan membahas tentang perhitungan kebutuhan permukiman di Kabupaten Lamongan berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk tahun 2035 atau 20 tahun kedepan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan permukiman, diharapkan mampu menjadi dasar perencanaan pembangunan wilayah dan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan.

METODE Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yakni metode kuantitatif. Proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai sumber terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data jumlah penduduk, luas wilayah, luas permukiman dan bangunan, luas lahan sawah, luas hutan, pertumbuhan ekonomi, dan menganalisis berbagai referensi seperti artikel ilmiah, jurnal, buku, dan arsip akademis yang menjelaskan temuan, ide atau pendapat, dan konsep atau teori yang berhubungan dengan kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan. Tujuan praktis pada jurnal ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan permukiman yang ada pada masing-masing kecamtan di Kabupaten Lamongan sehingga dapat dilakukan upaya untuk menentukan kebijakan penggunaan lahan serta pengembangan wilayah lebih lanjut. HASIL DAN PEMBAHASAN Daya dukung suatu wilayah berkaitan erat dengan kondisi dan kemampuan ekosistem (Arrow, 1995 dalam Kurniawan, 2015: 3). Kondisi ekosistem suatu wilayah menentukan terhadap ketersedian sumberdaya lingkungan. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya lingkungan tersebut berpengaruh terhadap variasi aktivitas ekonomi suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya lingkungan oleh berbagai aktivitas ekonomi pada gilirannya akan mempengaruhi kapasitas menghasilkan barang produksi yang tentunya berpengaruh terhadap daya dukung wilayah. Meskipun demikian, di samping dipengaruhi oleh kapasitas ekosistem, daya dukung wilayah juga dipengaruhi oleh perubahan struktur produksi dan konsumsi, serta pemanfaatan teknologi (Kurniawan, 2015: 3).

144


Daya dukung wilayah untuk permukiman, dapat diartikan sebagai kemampuan wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna manampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak (Muta’ali, 2015). Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 Km² setara 181.280 Ha atau + 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Lamongan yang cukup pesat menjadi salah satu pemicu adanya alih fungsi lahan dari sektor pertanian menjadi sektor non pertanian. Berdasarkan kondisi tersebut, telah dilakukan perhitungan kebutuhan ruang di Kabupaten Lamongan. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwasannya terdapat 7 kecamatan di Kabupaten Lamongan dengan daya dukung rendah sehingga strategi pengembangan yang sesuai yakni intesifikasi, dan ada 20 kecamatan dengan daya dukung tinggi sehingga masih memungkinkan digunakan strategi pengembangan secara ekstensifikasi. Untuk lebih jelasnya data hasil perhitungan kebutuhan ruang dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

145

146

Tabel 1.1 : Hasil Penghitungan Kebutuhan Ruang Kabupaten Lamongan tahun 2025 dan 2035 bisa dilihat pada tabel di bawah ini: Daya Tampung TH+20 Total kebutuhan Ketersediaan NO KABUPATEN ruang 2035 Luas Wialayah Ruang Daya Tampung Pengembangan 1 Sukorame 4147 569 109 5.228663887 ekstensifikasi 2 Bluluk 5415 1634 230 7.10212508 ekstensifikasi 3 Ngimbang 11433 6043 1149 5.258532621 ekstensifikasi 4 Sambeng 19544 9737 1106 8.801611324 ekstensifikasi 5 Mantup 9307 3801 633 6.00120123 ekstensifikasi 6 Kembangbahu 6384 2923 532 5.496116246 ekstensifikasi 7 Sugio 9129 1082 714 1.515084372 ekstensifikasi 8 Kedungpring 8443 612 8524 0.071797001 Intensifikasi 9 Modo 7780 1399 534 2.618683746 ekstensifikasi 10 Babat 6295 1072 1441 0.743689583 Intensifikasi 11 Pucuk 4484 1063 854 1.245293698 ekstensifikasi 12 Sukodadi 5232 886 783 1.132049189 ekstensifikasi 13 Lamongan 4038 143 862 0.165914301 Intensifikasi 14 Tikung 5299 1059 -1641 -0.645529032 Intensifikasi 15 Sarirejo 4739 469 106 4.419626686 ekstensifikasi 16 Deket 5005 730 612 1.193671168 ekstensifikasi 17 Glagah 4052 219 882 0.248418543 Intensifikasi 18 Karangbinangun 5288 1211 869 1.393738473 ekstensifikasi 19 Turi 5869 1549 790 1.960357116 ekstensifikasi 20 Kalitengah 4335 1179 641 1.838898948 ekstensifikasi 21 Karanggeneng 5132 1745 631 2.763482415 ekstensifikasi 22 Sekaran 4965 1353 1438 0.941096976 Intensifikasi 23 Maduran 3015 575 679 0.846542259 Intensifikasi 24 Laren 9600 4197 1506 2.786553492 ekstensifikasi 25 Solokuro 10102 7922 2018 3.9248834 ekstensifikasi 26 Paciran 4789 3751 2234 1.678860865 ekstensifikasi 27 Brondong 7459 4101 2873 1.427476486 ekstensifikasi Sumber: Hasil Analisis, 2017



Dari tabel 1.1 dan peta kebutuhan ruang (gambar 1.1), dapat dilihat bahwa ketersediaan ruang di Kabupetan Lamongan secara umum masih tergolong baik atau masih banyak ruang yang dapat digunakan untuk permukiman. Secara umum, total kebutuhan ruang kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 1.1. Dari hasil perhitungan kebutuhan ruang Kabupaten Lamongan, terdapat tujuh kecamatan yang memiliki daya dukung rendah. Tujuh kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini: Tabel 1.2 : Daya Tampung Kebutuhan Permukiman di Kabupaten Lamongan Tahun 2035 Lamongan No. 1 2

Kecamatan Kedungpring, Babat, Lamongan, Tikung, Glagah, Sekaran, Maduran Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Modo, Pucuk, Sukodadi, Sarirejo, Deket, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Laren, Solokuro, Paciran, Brondong,

Daya Dukung Rendah

Pengembangan Intensifikasi

Tinggi

Ekstensifikasi

Kecamatan yang memiliki daya dukung rendah disebabkan beberapa hal. Luas wilayah serta pertumbuhan atau perkembangan sektor industri atau jasa yang cukup pesat. Sebagai contoh, pada tabel 1.1 terdapat dua kecamatan yang menurut RTRW Kabupaten Lamongan telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan I atau sebagai Pusat Kegiatan Nasional (Kecamatan Lamongan) dan III (Kecamatan Babat) telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal promosi. Kedua kecamatan ini termasuk dalam hirarki I. Penetapan kebijakan pusat kegiatan ini menjadi salah satu pengaruh terbesar tumbuhnya sektor industri atau sektor lainnya, sehingga kebutuhan ruang semakin lama semakin tinggi. Untuk itu, hasil proyeksi kebutuhan ruang menjadi salah opsi untuk dijadikan dasar sebagai perencanaan pengembangan wilayah agar tercipta pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

147

148

Gambar 1.1 : Peta Kebutuhan Ruang di Kabupaten Lamongan Tahun 2035



Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan ruang pada kecamatan yang memiliki daya dukung rendah yakni dengan strategi Intensifikasi. Sebagai contoh penerapan strategi intensifikasi pada sektor permukiman yakni dengan membangun perumahan secara vertikal. Dengan pembangunan perumahan secara vertikal maka akan membantu mengurangi laju pengurangan lahan RTH. Pembangunan hunian vertikal dengan satuan luas lahan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan hunian tapak memberi peluang untuk menyediakan rumah lebih banyak sehingga backlog dapat ditekan. Hollingworth (1979), didalam Warpani (1980), menyebutkan analisa penduduk telah diyakini merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan kota maupun daerah, dimana salah satu hal yang penting dalam analisa penduduk yaitu mengetahui perkiraan (proyeksi) jumlah penduduk dimasa datang. Adanya proyeksi dimasa mendatang mempermudah dalam memprediksi kebutuhan perumahan dan permukiman dibeberapa tahun kedepan. Dengan mengetahui jumlah kebutuhan perumahan di masa mendatang, pemerintah bisa mengambil kebijakan atau perencanaan dalam menyediakan lahan untuk permukiman sehingga perkembangan permukiman di masa mendatang tidak menyalahi peruntukannya dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tersebut. Hasil perhitungan penduduk menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lamongan akan meningkat terus dari 1.342.266 jiwa menjadi 1.572.672 jiwa pada tahun 2035. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan yang semakin meningkat setiap tahun akan berimplikasi terhadap kebutuhan penggunaan lahan dan kebutuhan rumah. Ketersediaan lahan di Kabupaten Lamongan yang semakin terbatas akan menyebabkan ketersediaan lahan tersebut menjadi faktor pembatas terhadap tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan. Pengembangan hunian vertical menuju pembangunan perumahan yang berkelanjutan membawa implikasi dan konsekuensi logis kepada penentuan arah kebijakan pembangunan perumahan secara menyeluruh di Kabupaten Lamongan. Secara filosofis kerangka implikasi kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan pemikiran tentang spatial arrangement and sustainable development (Haryadi, 1997). Kebijakan dan strategi merupakan intervensi dari pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/ kota) dalam sistem aktivitas di masyarakat agar dapat berjalan seimbang. Sebagaimana dipahami bersama bahwa sistem aktifitas dimasyarakat sangat dipengaruhi oleh gaya hidup yang bersumber pada kultur masyarakat. Dan semuanya itu tidak terlepas dari daya dukung lahan (land capacity). Terkait dengan daya dukung lahan, beberapa penelitian menyatakan bahwa terdapat indikator yang saling mempengaruhi antara daya dukung lahan dengan pemenuhan kebutuhan perumahan (Prilia, 2012). Tata guna lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya dukung, diperlukan adanya keserasian antara pembangunan yang dilakukan dengan daya dukung fisik. (Wulan Rian,etc.2015.73) Untuk mencapai keserasian tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah mengetahui kemampuan daya dukung lingkungan fisik. Dengan diketahuinya daya dukung lingkungan fisik, maka dapat ditentukan juga kegiatan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung kebutuhan perumahan khususnya bagi MBR (Nurdini,2011). Hasil litbang dan analisis data lapangan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan penataan kawasan perumahan bagi seluruh golongan masyarakat dengan memanfaatkan lahan Secara proposional. Melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan bebas kumuh.

149


KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lamongan terdapat 7 kecamatan yang memiliki daya dukung rendah dalam kategori pemenuhan kebutuhan ruang pada tahun 2035. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk menekan kebutuhan ruang yang cukup tinggi yakni dengan strategi intensifikasi. Sebagai contoh penerapan pembangunan perumahan secara vertikal. Pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat, sangat dipengaruhi oleh tingkat keterjangkauan masyarakat untuk menyewa atau mimiliki rumah. Secara simulatif, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumahnya membutuhkan intervensi pemerintah melalui bantuan/subsidi perumahan atau subsidi silang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. DAFTAR PUSTAKA Butters, C. 2003. Sustainable Human Settlements – Challenges for CSD, working paper in the 12th Session of the Commission on Sustainable Development (CSD 12). NABU. New York. Muta’ali. 2015. Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Pemerintah Kabupaten Lamongan. 2016. Lamongan dalam angka tahun 2016. Murbianto. 2009. Model Pengembangan Hunian Vertikal Menuju Pembangunan Perumahan Berkelanjutan. Bandung: Jurnal Permukiman Setyorini, Beti. 2012. Analisis Kepadatan Penduduk Dan Proyeksi Kebutuhan Permukiman Kecamatan Depok Sleman Tahun 2010 – 2015. Skripsi. Surakarta: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kurniawan dan Isnaini. 2015. Keistimewaan Lingkungan Daerah Istimewah Yogyakarta. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Syarif. 2011. Politik pembangunan perumahan rakyat di era reformasi. Jakarta: Housing and urban development Institude (HUD). Budi. 2012. Perlindungan hak bermukim MBR dan Warga miskin perkotaan. Kementrin Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta. Limbong. 2013. Bank Tanah. Pustaka margareta. Jakarta Warpani Suwardjoko. 1980. Analisis Kota & Daerah. Bandung : ITB Prilia Ayu. 2012. Pengaruh Kesesuaian Lahan untuk Permukiman terhadap Daya Dukung Lahan. Jurnal Universitas Taruma Negara

150


Wulan Rian , . Rani Widyahantari ,. Heni suhaeni ,. Puthut Samyahardja , . Wahyu Yodhakersa. 2015. Pengkajian Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman Berdasarkan Daya Dukung. Jurnal Permukiman 10 November 2015. Bandung : Pusat Litbang Permukiman Kementerian PU –PR Nurdini Allis. 2011. Alternatif Penyediaan Tanah dan Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Perkotaan. Proceeding Seminar Nasional Kerjasama Pusat Litbang Permukiman Kementerian PU dan Universitas Katolik Parahyangan.Bandung, 22-23 November 2011.

151

ANALISIS DAYA DUKUNG DAN KEBUTUHAN LAHAN

Recommend Documents