ANALISIS PERILAKU KEPATUHAN, PEMAHAMAN, DAN

Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)

ANALISIS PERILAKU KEPATUHAN, PEMAHAMAN, DAN KEMUDAHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH No. 46 TAHUN 2013 PADA KPP PRATAMA MULYOREJO Inka Primandani, Syafi’i, Haryono Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya [email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji perilaku kepatuhan Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak, dan kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel independen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kemudahan Wajib Pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak, pemahaman pajak. Dan kemudahan pajak berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Wajib Pajak, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. ABSTRACT This study aims to examine the compliance behavior of Taxpayers, the understanding of Taxpayers and the ease of Taxpayer of SMEs to Government Regulation Number 46 of 2013 on Income Tax on Income from business received or obtained by Taxpayers having certain gross turnover whose turnover does not exceed Rp 4 , 8 Billion. This research uses quantitative approach. Independent variables used are Taxpayer Compliance, Taxpayer Understanding, and Ease of Taxpayer, while the dependent variable in this study is Government Regulation No. 46 of 2013. This study uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that tax compliance, tax understanding. And the taxability effect on Government Regulation Number 46 Year 2013. Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Understanding, Ease of Taxpayer, Government Regulation No. 46 of 2013.

509


PENDAHULUAN Kebutuhan suatu negara yang ingin maju adalah pembangunan, baik dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kualitas bangsa mereka. Kebutuhan tersebut akan terpenuhi jika suatu negara memiliki sumber daya yang dapat dikelola dengan baik dan dapat menghasilkan pendapatan atau penerimaan yang akan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Pendapatan suatu negara salah satunya bersumber dari pajak.Pajak adalah konstribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Susyanti dan Dahlan, 2015:1). Berdasarkan penjelasan diatas terlihat jelas bahwa pendapatan pajak sangat penting dalam pembangunan suatu negara dan semua itu tidak dapat terwujud apabila tidak ada kontribusi dari masyarakat. Konstribusi pajak inilah yang akan membantu pemerintah membangun infrastruktur negara dan memberi subsidi kepada masyarakat. Konstribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Untuk mencapai target tax ratio sebesar 19 % di tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai macam usaha salah satunya yaitu seperti yang dilakukan tahun 2013, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pasal 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah mewajibkan wajib pajak baik pribadi maupun badan ( kecuali yang berbentuk badan usaha tetap ) dengan peredaran bruto yang memenuhi kriteria di bawah ini dikenakan PPh final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 : “Wajib pajak non BUT yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 milyar dalam 1 tahun pajak“. Rumusan Masalah 1. Apakah perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM berpengaruh terhadap

penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ditinjau melalui teori atribusi?

510


2. Apakah pengaruh pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ? 3. Apakah kemudahan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM ? TINJAUAN PUSTAKA 1. Teori Perilaku Yang Di rencanakan ( Theory off Planned Behavior) Menurut Ajzen (2002), “Theory of planned behavior (TPB)” menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yaitu :Behavior belief merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. a. Normative belief yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. b. Control benefits merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power)”. Sikap (attitude) Norma subyektif (Subjective Norm)

Niat Perilaku (Behavioral Intention)

Perilaku (behavioral)

Kontrol Perilaku Persepsian (Perceived Behavior Control) Sumber : Peneliti (2017)

Gambar 1 Model Teori Perilaku Yang Direncanakan Teori ini mendukung perilaku wajib pajak dalam mengambil tindakan untuk melakukan kecurangan (fraud) pasca adanya Peraturan Pemerintan Nomor 46 Tahun 2013.

511


2. Teori Atribusi Teori atribusi memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. Teori ini diarahkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara kita menilai orang secara berlainan, tergantung makna apa yang kita hubungkan (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu (Robbins dan Judge, 2007). Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri, yang ditentukan apakah dari internal atau eksternal maka akan terlihat pengaruhnya terhadap individu. Penyebab perilaku tersebut dalam persepsi sosial lebih dikenal dengan istilah dispositional attribution (penyebab internal) dan situational attributions(penyebab eksternal) (Viniawati, 2013).Penyebab internal cenderung mengacu pada aspek perilaku individual, sesuatu yang telah ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi.Penyebab eksternal lebih mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku seseorang, seperti kondisi sosial, nilai sosial, dan pandangan masyarakat.Teori ini mendukung wajib pajak dalam melakukan kecurangan yang pasti memiliki motif dan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak tersebut.Oleh karena itu teori atribusi relevan untuk menjelaskan hal tersebut. 3. Kepatuhan Pajak Menurut kamus besar bahasa Indonesia kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. “Menurut Jatmiko (2006:17) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan”. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang ta’at dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Saputro:2015). Kriteria mengenai Wajib Pajak patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan perpajakan pada pasal 2, yakni : a.

Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terahir.

512


b.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin mengangsur dan menunda pembayaran pajak.

c.

Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.

d.

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

4. Pemahaman Pajak Menurut W. J. S Poerwadarminta (2003)

pemahaman adalah kemapuan

seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dengan kata lain mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dalam berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami suatu hal apabila ia dapat memberikan penjelasan dan meniru hal tersebut dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Menurut Benjamin S. Bloom (2007) pemahaman adalah sebagai berikut : “Comprehension is defined as the ability to grasp the meaning of material. This may be shown by translating material from one from to another (words or numbers), by interpreting material (explaining or summarizing), and by estimating future trends (predicting consequences or effects). These learning outcomes go one step beyond simple remembering of material, and represent the lowest level of understanding.” Artinya pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangkap arti (memahami) suatu hal. Bisa dilihat dari kemampuan mengartikan suatu hal dari satu bentuk ke bentuk lain (kata atau angka), dengan menginterpretasi sesuatu (menjelaskan atau meringkas), dan dengan mengestimasi atau memprediksi kejadian. Hasil dari pengertian ini mengacu pada pemahaman satu tingkat di atas tingkat pemahaman paling rendah. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang dimaksud merajuk pada pemahaman Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan yaitu cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

513


5. Kemudahan Pajak Kemudahan umumnya dipandang sebagai keutamaan dalam sistem pajak di suatu negara (Institute on Taxation and Economic Policy, 2011).Kemudahan dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.Kemudahan dalam pajak ini yang menjadi solusi sehingga Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan biaya berkaitan dengan pembayaran pajak. BG Consulting (2003) dalam papernya menjelaskan kemudahan pajak dapat dicapai melalui kemudahan dalam ; (1) Sistem pajak, yang berarti mengurangi jumlah pajak agar memudahkan untuk membayar dan mengumpulkan pajak, (2) Peraturan Pajak, yang berarti menyederhanakan undang-undang dan hukum yang terkait agar mudah dimengerti dan mengurangi disporsi, dan (3) penerapan peraturan pajak , yang berarti mengkomunikasikan peraturan pajak secara langsung dan efektif pada sektor yang tepat. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final (www.pajak.go.id). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Peredaran Bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran omzet semua gerai/ counter atau sejenisnya, baik pusat maupun cabangnya. Pajak terutang dan harus di bayar adalah 1 % dari jumlah peredaran bruto/ omzet (www. pajak-ukm.co.id). Contoh objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah: a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas misalnya : dokter, advokad/ pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain music,pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut. b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final (pasal 4 ayat 2) misalnya : sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dll. c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

514


Peredaran Bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran omzet semua gerai/ counter atau sejenisnya, baik pusat maupun cabangnya. Pajak terutang dan harus di bayar adalah 1 % dari jumlah peredaran bruto/ omzet. METODE PENELITIAN Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dielajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Anshori dan Iswati, 2006:46). Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak UMKM yang memperoleh penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tetentu yaitu tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar yang terdaftar di KPP Pratama Mulyorejo. Populasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 2 : Tabel 2 Populasi Penelitian Keterangan Jumlah Wajib Pajak Wajib Pajak terdaftar 2016 98.978 Wajib Pajak efektif 2016 81.260 Wajib Pajak memiliki omzet tidak 3.289 melebihi 4,8 Milyar 2016 Sumber : KPP Pratama Surabaya Mulyorejo (2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili populasi tersebut (Anshori dan Iswati, 2006:95). Besaran ukuran sampel menggunakan rumus Isac dan Michael dalam Zaenudin (2000) karena dapat menggambarkan proporsi Wajib Pajak patuh dengan lebih baik, yaitu sebagai berikut : S=

². N. P . Q

d ²( N-1) + ² . PQS Dimana : S = Jumlah Sampel N = Jumlah Populasi ² = Chi kuadrat, dengan dk = 1,96 pada d = 0,1 P = Q = 0,5 Sehingga :

0,5%

515


3.289 x (1,96)2x 0,5 x 0,5

S=

(3.289 – 1) x (0,1)2x (1,96)2 x 0,5 x 0,5 Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada Wajib Pajak baik Badan ataupun Orang Pribadi yang memiliki usaha dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP No. 46 Tahun 2013 yang tidak melebihi 4,8 Milyar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Dari 130

kuisioner yang disebarkan 116 kuisioner yang dikembalikan,

sebanyak 14 kuisioner yang tidak kembali. Selanjutnya ada 16 kuisioner yang tidak bisa diolah karena tidak diisi secara lengkap oleh Wajib Pajak. Penelitian di lapangan dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dirangkum dan ditabulasikan serta disajikan dalam bentuk deskripsi jawaban responden. Deskripsi jawaban merupakan hasil jawaban responden pada masing-masing indikator variabel penelitian. Deskripsi jawaban akan dijelaskan berdasarkan frekuensi, mean masing-masing indikator dan kategori mean. Proses yang dilakukan dalam melakukan pengkategorian mean masing-masing indikator variabel adalah : 1. Menjumlahkan seluruh data tiap responden dalam satu indikator 2. Mengkategorikan mean hitung menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut : Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Interval Kelas = Jumlah Kelas

Keterangan : Nilai tertinggi adalah 4. Nilai terendah adalah 1, jumlah kategori atau kelas adalah 4 Dari rumus diatas, diperoleh nilai interval kelas sebagai berikut : 4 -1 Interval Kelas =

= 0,75 4

HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa tiga variabel bebasyang dimasukkan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan

516


terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Pembahasan selengkapnya diuraikan sebagai berikut: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap PeraturanPemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Berdasarkan hipotesis satu yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang menyebutkan bahwa Administrasi pajak sebagai penyebab rendahnya kesadaran dan tingkat kepatuhann Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak (Fajriana:2016). Sesuai teori atribusi, Kepatuhan Pajak merupakan atribusi internal karena berada di bawah kendali pribadi itu sendiri. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh perilaku yang merupakan segala tindakan atau reaksi manusia dan disebabkan oleh dorongan organisme kongkret yang terlihat dari kebiasaan, motif, nilai-nilai, kekuatan pendorong dan kekuatan penahan sebagai reaksi atau respon seseorang yang muncul karena adanya pengalaman proses pembelajaran dan rangsangan dari lingkungannya. Selain itu kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh pendidikan formal dan non formal yang mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negative. Ke dua aspek ini dapat menentukan perilaku seseorang, jika aspek positif ini semakin banyak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Berdasarkan hipotesis dua yang menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa Pemahaman Pajak penting dalam sistem penilaian diri dan dapat mempengaruhi kepatuhan (Palil:2010). Sesuai teori atribusi, Pemahaman Pajak merupakan atribusi internal karena berada di bawah kendali pribadi itu sendiri. Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak tidak karena paksaan pihak lain, melainkan karena hasil kerja fikir yang timbul dari

517


dalam diri sendiri. Selain itu pengetahuan perpajakan dapat dipengaruhi oleh pendidikan formal dan non formal yang mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negative. Ke dua aspek ini dapat menentukan perilaku seseorang, jika aspek positif ini semakin banyak maka akan meningkatkan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Pengaruh Kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap PeraturanPemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Berdasarkan hipotesis tiga yang menyatakan bahwa Kemudahan Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa bahwa sistem pajak yang mudah akan mengurangi beban kepatuhan Wajib Pajak dengan sistem yang komplek (Hotlzman:2007), dan dibuktikan dengan adanya hasil pengujian statistik koefisien regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 23 yang diolah oleh peneliti. Semakin mudah sistem pajak yang berlaku maka beban kepatuhan pajak akan berkurang dan kepatuhan pajak akan meningkat.Hasil penelitian ini pun sesuai dengan hasil yang diungkapkan dalam penelitian Mustikasari (2007) yang melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan dan dari penelitian itu menunjukkan bahwa kemudahan Wajib Pajak badan berpengaruh

signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN Setelah dilakukan penelitian mengenai Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebagai variabel terikat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Kepatuhan Pajak memiliki pengaruh terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang memiliki peredaran bruto tertentu yang omzetnya tidak melebihi 4,8 Milyar dan bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji regresi yang

518


menyebutkan angka 0,00 % yang artinya Kepatuhan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. 2. Pemahaman Pajak memiliki pengaruh terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang memiliki peredaran bruto tertentu yang omzetnya tidak melebihi 4,8 Milyar dan bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji regresi yang menyebutkan angka 2,3 % yang artinya Pemahaman Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. 3. Kemudahan Pajak memiliki pengaruh terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang memiliki peredaran bruto tertentu yang omzetnya tidak melebihi 4,8 Milyar dan bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji regresi yang menyebutkan angka 4,0 % yang artinya Kemudahan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

SARAN 1. Bagi Pemerintah a. Pemerintah perlu mengkaji ulang Peraturan Pemerintah yang dibuat dengan memperhatiakan masyarakat disetiap kalangan dan juga memperhatikan dari dampak peraturan yang dibuat. b. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kemudahan pajak dan sistem perpajakan yang berlaku sa’at ini agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam membayar pajaknya dan lebih banyak memberikan sosialisasi terutama di daerah-daerah terpencil yang masyarakatnya minim dan bahkan kurang mengerti tentang pemahaman peraturan perpajakan. 2. Bagi Penelitian Selanjutnya a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain atau menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan, pemahaman, dan kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sehingga dapat dilihat dari sisi yang berbeda.

519


b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah jangkauan penelitian atau memperbesar sampel ke wilayah lain sehingga dapat lebih banyak mewakili populasi Wajib Pajak UMKM Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. c. Karena adanya keterbatasan wilayah penelitian, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dengan pemilihan responden yang cakupannya lebih luas yaitu tidak hanya di wilayah KPP Pratama Mulyorejo saja, serta perlu diperhatikan dalam memakai hasil penelitian ini kepada responden di wilayah kerja KPP lainnya yang memiliki karakter berbeda. d. Dengan adanya keterbatasan waktu penelitian, maka penelitian yang menggunakan metode survey diharapkan dengan adanya penambahan waktu dalam pembagian kuisioner sehingga kuisisoner yang disebarkan kepada responden banyak yang kembali dan bisa diolah dengan baik oleh peneliti selanjutnya. DAFTAR PUSTAKA Anshori, Muslich dan Sri Iswati. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya Ariyani, Dina 2015, Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kemudahan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya. Ajzen, 2002, ‘Perceived Behavioral Control, Self-Effiacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior’, Journal of Applied Social Psycology, Vol. 32, no.665-683. Retreived April 4, 2017 from http://onlinelibrary.willey.com/doi/10.1111/j.1559-1816.2002.tb002.x/full Ayu, Claressa 2016, Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi PP. Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Study Empiris di KPP Pratama Salatiga), Journal, Retreived Februari 5, 2017 From http://eprints.ums.ac.id/43569/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf

520


BG Consulting, 2003, Tax Simplicity and Stability : Attractive to Countrries and Investors.Unites Stated : BG Consulting, Inc, Retreived Maret 7, 2017 From http:// abconsulting.web.indotrading.com Bloom, BS, 1956, The Taxonomy of Educational Objectives The Clasifications of Educational Goals, Handbook I, Retreived Maret 2, 2017 from http: //ejournal .ac.id/index.php/PE/article/view/50 Chandra, Budi 2011, PR Pajak Menkeu Baru. Investor Daily, Retreived 27 Mei, 2017 from http://www.investor.co.id/home/pr-pajak-menkeu-baru/61628 DJP, Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Oktober 2015, Retreived Desember 16, 2016 from http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-pajak31-oktober-2015 Dardjowidjojo, Soenjono, 2008, Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia, Yayasan Obor Indonesia anggota IKAPI Jakarta, Retreived Juni 30, 2017 from https://books.google.co.id/books?hl=id Fahmi, 2014, Total Penerimaan Pajak, Retreived Februari 24, 2017 From http://ejournal.unpak.ac.id/download.php?file=dosen&id...2...pdf Ghozali, Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, hal 161-163 Kemenkeu, Realisasi Pajak tahun 2015, Retreived November 13, 2016 from http://www.kemenkeu.go.id/

521

ANALISIS PERILAKU KEPATUHAN, PEMAHAMAN, DAN

Recommend Documents