35
BAB II LANDASAN TEORI A. Audit Syari’ah 1. Pengertian Audit Syari’ah Audit adalah faktor penting untuk menjamin akuntabilitas perusahaan, hal ini untuk mengeksplorasi audit Syari‟ah yang selanjutnya
memungkinkan
praktisi
dan
pengguna
menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional serta perspektif Islam.1 Arti umum Audit Syari‟ah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi, sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Bukan tugas yang mudah untuk melakukan audit syariah di dalam kondisi kapitalistik dan sistem keuangan konvensional yang kompetitif. Masalah ini lebih diperparah oleh penurunan nilainilai moral, sosial dan ekonomi Islam di negara-negara Muslim termasuk Malaysia dan Indonesia, di bawah tekanan progresif penjajahan dan dominasi budaya dunia barat selama beberapa abad
lalu. Hal ini menyebabkan diabaikannya nilai sosial-
ekonomi Islam oleh beberapa kalangan dari Lembaga Keuangan Syari‟ah. 1
Helal dkk, Op.cit, h.1
36
Auditor syariah menghadapi tantangan besar dari para pembuat kebijakan dan manajemen puncak yang pemikir progresif agama dan praktek yang beragam. Selain itu kurangnya kerangka pemeriksaan syariah yang komprehensif dan kurangnya keahlian.2 Audit syari‟ah merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan untuk membentuk opini apakah subyek yaitu personil, proses, kinerja keuangan serta non-keuangan konsisten dengan aturan Syariah dan prinsip-prinsip yang diterima secara luas oleh masyarakat Islam dan melaporkan kepada pengguna3 Penilaian independen dan jaminan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan lembaga keuangan syari‟ah, dengan tujuan utama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif dan untuk kepatuhan syari‟ah. Audit Syariah menurut Haniffa adalah 4: "proses sistematis obyektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi menurut Islam dan sosial ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian, termasuk kriteria yang ditentukan berdasarkan prinsip 2
Nawal Kasim, Zuraidah Mohd Sanusi, Tatik Mutamimah, & Sigit Assessing the current practice of Auditing in Islamic Financial Handoyo, Institutions in Malaysia and Indonesia”, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 4, No. 6, December 2013, h. 6 3 Zurina Shafii, Nor Aishah Mohd Ali and Nawal Kasim, “Shariah audit in Islamic banks: an insight to the future shariah auditor labour market in Malaysia Audit Syariah di bank syariah” , Procedia Social and behavioral science, 2014, www.sciencedirect.com, h. 2 4 Yaacob & Donglah, Op.cit., h. 3
37
Syariah sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mengkomunikasikan hasilnya kepada semua pihak ". Sedangkan Rahman dalam Othman dkk. mendefinisikan Audit Syariah sebagai "akumulasi dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan syari'ah"5. Hameed dalam Otthman dkk. mendefinisikan sebagai "sistematis proses obyektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang tindakan ekonomi, agama dan lingkungan sosial dan menyesuaikan dengan Syariah, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna.6 Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah basis syariah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat. Terus bermunculan pemikir-pemikir muslim untuk mengevaluasi kinerja LKS yang sejalan dengan maqashid syariah.7 Dimana proses audit syariah tidak hanya pada laporan keuangan dan halal haram saja, namun juga sampai maqashid syari‟ah. Salah satu tujuan dari maqashid syariah adalah penyediaan dan perlindungan hal-hal mendasar (daruriyat) dari seseorang, yang jika tidak terpenuhi maka kelangsungan hidupnya 5
akan terancam.
Kebutuhan
Otthman dkk., Op.cit., h. 5 Ibid., h. 5 7 Tokoh –tokoh yang mendalami audit untuk maqashid syariah adalah Hameed (2004). Mohammed, Djuljastri, dan Taib (2008). Mohammed & Taib (2009). Kuppusamy, Saleha, & Samudhram (2010) dan Nugraha & Taufik (2013). 6
38
mendasar dalam hukum Islam adalah agama (Din), jiwa (Nafs), keluarga/keturunan (Nasl), akal (Aql), dan harta (Mal). Auditing syariah lebih luas cangkupannya dari auditing konvensional, dimana
auditing syariah selain
mengacu pada
standar audit nasional dan internasional juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam audit syariah bisa menerapkan aturan audit nasional dan internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Model etika sekuler barat, tercermin dalam akuntansi atau auditing konvensional, umumnya mengusulkan sistem etika terpisah dari agama. Pendekatan kapitalistik yang tidak cocok untuk sistem ekonomi Islam yang menempatkan nilai-nilai moral yang tinggi, keadilan dan "Maslahah umat" sebagai prinsipprinsip. Jadi, menurut Hanif , karena perbedaan visi ekonomi Islam untuk orang-orang ekonomi Barat, ditambah dengan epistemologis dan kerangka metodologis dalam pendidikan Islam, perkembangan
pemikiran
ekonomi
Islam.
Dia
kemudian
menunjukkan bahwa ekonomi Islam harus dievaluasi dalam kerangka sendiri dan menggunakan kriteria sendiri. Auditor syari‟ah harus membuktikan bahwa manajemen telah memenuhi tidak hanya dengan standar yang relevan tetapi juga kerangka syari‟ah dalam semua transaksi untuk mencapai
39
maqasid syari'ah.
8
Menurut Menurut Haniffa dalam Yacob dan
Donglah ini penting untuk melindungi dan memperbaiki kondisi kehidupan manusia dalam semua dimensi.9Misalkan adanya pelarangan bunga pada lembaga keuangan syari‟ah di seluruh dunia.10 Audit diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan apakah telah disusun sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. Begitu pula dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Tapi seiring dengan pertumbuhan entitas syariah, ruang lingkup audit konvensional tidak bisa memenuhi pengguna laporan keuangan LKS. LKS diharuskan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Auditor syariah dapat memberikan jaminan pernyataan atas laporan keuangan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Konsep audit syariah harus diperluas dengan kegiatan yang berkaitan dengan
sistem, produk, karyawan, lingkungan dan
masyarakat. Ada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka pemeriksaan syariah berguna untuk memastikan efektivitas tujuan
8
Yacoob & Donglah, Op.cit., h. 6 Ibid., h.2 10 Kasim, Sanusi, Mutamimah, and Handoyo, “Assessing the current practice of Auditing in Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia.” International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 4, No. 6, December 2013, h.1 9
40
kepatuhan syariah di lembaga keuangan syari‟ah yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pada umumnya11. Audit syariah atas pembiayaan dan investasi syariah, auditor syariah dituntut mengetahui hukum dan fiqh Islam serta hukum nasional dan internasional. Interaksi antara hukum dan fiqh Islam dengan hukum-hukum konvensional untuk melihat kesamaan antara kedua aturan dan etika hukum yang berlaku. Namun tetap hukum dan fiqh Islam menjadi prioritas acuan utama dalam menentukan
aktivitas
dan
target
investasi
yang
halalan
thayyiban12. 2. Dasar Hukum Audit Syari’ah a. Al Quran 1). Surat Al-Infithar (82): Ayat 10-12
Artinya : Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaanpekerjaanmu itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.13 Pada surat Al-Infithar ayat 10 sampai ayat 12 diatas dijelaskan bahwa para malaikat penjaga yang mulia itu senantiasa mengawasi kalian, maka janganlah kalian 11
Helal, Op.cit., h. 2 M. Gunawan Yasni, Pentingnya Legal Audit Syariah,
12
2012, h. 1
13
Ibid. h. 470
Jurnal ekis,
41
melakukan keburukan, karena mereka pasti mencatat semua perbuatan kalian14. Auditor selalu dalam pengawasan Allah yang akan dicatat semua perbuatannya oleh Malaikat, maka auditor akan melakukan tugasnya sebagai penilai kewajaran laporan keuangan akan bersikap jujur dan adil. Akuntan muslim
harus
berupaya
untuk
selalu
menghindari
pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah
SWT karena
takut mendapat hukuman di akhirat. 2). Dalam surat Al A‟ raaf (7) ayat 85:
...
Artinya : ... Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.15 Sebab turunnya ayat dimana Nabi Syu‟aib memberi nasihat
kepada
bermu‟amalah 14
keturunan dengan
Madyan
manusia,
dalam agar
hal
mereka
Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Ibnu katsir, 2006), h. 500 15 Departemen Agama, Op. cit. h. 128
42
menyempurnakan takaran dan timbangan, serta tidak merugikan hak-hak orang lain. Beliau menasihati mereka agar tidak menghianati manusia berkenaan dengan harta mereka, dengan mengambilnya secara curang, yaitu dengan
mengurangi
takaran
dan
timbangan
serta
penipuan.16 Para auditor sudah selayaknya menuliskan dan menilai kewajaran dari laporan keuangan kliennya sesuai dengan yang
terjadi,
tidak
curang,
dan
tidak
ada
yang
disembunyikan. Auditor melihat dari bukti-bukti transaksi yang dicocokkan dengan laporan keuangan apakah sudah sesuai standar audit syariah, dan apakah sistem yang dilakukan dalam perusahan sudah sesuai dengan standar audit syariah. Bila laporan keuangan dan sistem belum sesuai dengan standar
audit syariah maka dikeluarkan
laporan auditor tidak wajar. Namun, bila laporan dan sistem perusahaan sudah sesuai dengan standar audit syariah maka dikeluarkan laporan kewajaran tanpa pengecualian. Semua laporan auditor harus dipublikasikan sesuai dengan pelaksanaannya agar tidak merugikan pihak lain.
16
Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3. (Jakarta: Pustaka Ibnu katsir, 2006), h. 624
43
3). Surat Al An‟aam 6 ayat 152:
Artinya : ... Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. ...”17 Allah memerintahkan agar melaksanakan keadilan dalam mengambil dan memberi, sebagaimana Dia memberi ancaman kepada siapa saja yang mengabaikannya. Allah telah membinasakan suatu umat dari umat-umat terdahulu karena mereka melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Allah memerintahkan untuk berlaku adil, baik dalam perbuatan maupun ucapan, baik terhadap kerabat maupun orang lain yang bukan kerabat. Allah memerintahkan berlaku adil kepada setiap orang di segala waktu dan keadaan.18 Auditor harus adil dan jujur dalam melakukan penilaian laporan keuangan yang sesuai standar syariah. Penilaian tersebut adil baik kepada kerabat ataupun bukan kerabat. Jangan karena ada unsur saudara atau sudah lama masa penugasannya maka dibuat laporannya wajar, padahal perusahaan tersebut ada indikasi kecurangan. Tidak boleh pula menilai laporan audit wajar karena menerima tambahan fee audit. Semua hal yang dilakukan auditor bila merugikan pihak lain, maka akan diancam Allah SWT.
4). Surat Al Hujuraat (49) ayat 6 :
17
Departemen Agama.Op.cit., h. 117 Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 449 18
44
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.19 Sebab turun surat Al-Hujurat ayat 6 karena utusan Rasulullah saw, yaitu al-Walid bin „Uqbah mengaku akan dibunuh oleh al-Harits karena tidak mau membayar zakat. Padahal al-Walid bin „Uqbah takut ditengah perjalanan untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan al-Harits . Kemudian Rasulullah saw marah dan mengutus pasukan untuk menemui al-Harits. Pasukan tersebut ketemu alHarits di dekat kota Madinah dan membawa al-Harits menemui Rasul, al-Harits pun mengatakan kebenaran. Allah SWT memerintahkan kaum mukminin untuk memeriksa secara teliti berita yang dibawa oleh orang fasik, dan hendaklah mereka berhati-hati dalam menerima berita tersebut, supaya orang tidak memberikan hukuman atau keputusan berdasar informasi yang diberikan oleh orang fasik. Hal ini karena di saat yang sama, orang fasik tersebut mudah berdusta atau berbuat kesalahan. Dengan demikian, orang yang memutuskan berdasar informasinya akan terkena kedustaan dan kesalahannya. Padahal Allah
19
Departemen agama, Op.cit., h. 412
45
SWT telah melarang kita untuk mengikuti jejak orangorang yang berbuat kerusakan.20 Auditor harus memeriksa dengan teliti laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Auditor tidak mudah percaya dengan pihak perusahaan. Auditor harus meneliti dari bukti-bukti fisik transaksi sehingga menjadi laporan keuangan dan sistem pengendalian internal di dalam perusahaan sesuai atau belum dengan standar audit syariah. 5). Surat Al-Insyiqaq (84): Ayat 6-9.
Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.21 Allah
akan
membalasmu
sesuai
dengan
amal
perbuatanmu. Allah SWT akan mengganjarmu sesuai dengan kerja kerasmu. Al-„Aufi berkata dari Ibnu „Abbas 20
Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Ibnu katsir, 2006), h. 464 21 Departemen Agama, Op.cit., h. 471
46
ra., “Jika engkau mengerjakan suatu amal perbuatan, maka engkau akan bertemu dengan Allah sambil membawa amal perbuatan tersebut, apakah amal yang baik atau pun amal yang buruk. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, “ yakni yang tidak dipersulit. Maksudnya, seluruh rincian amalannya tidak diusut, karena orang yang dihisab seperti demikian (dipersulit), pasti ia akan binasa. Rasulullah
saw
mengatakan
pada
Aisyah
bahwa
“Pemeriksaan mudah disini bukanlah dihisab, akan tetapi itu hanyalah penyodoran saja” (HR. Al Bukhari, Muslim, at-Tarmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Jarir). Orang beriman akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman di surga dalam keadaan senang gembira dengan karunia yang diberikan allah SWT.22 Auditor bila dalam bekerja menerapkan kode etik akuntan muslim seperti ketakwaan, keikhlasan, integritas audit,
bekerja
dengan
baik
sesuai
tugas
dan
kompetensinya. Kode etik akan membangun sikap kehati-hatian akuntan sehingga berperilaku etis sesuai ketentuan 22
syariah.
Pelaksanaan
kode
etik
dapat
Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 524
47
meyakinkan keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga makin kredibilitas
dan
memperluas
perlindungan
pada
kepentingan kepada pihak yang terlibat. Apabila auditor bekerja sesuai syariah maka akan mendapat ridha Allah dan akan mendapat pahala dan akan dipermudah pemeriksaannya. 6). Surat An-Nisa (4): Ayat 82
Artinya : Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.23 Firman Allah ini memerintahkan mereka untuk mentadaburi al-Qur‟an. Dia juga melarang mereka berpaling darinya. Mereka diperintahkan untuk memahami maknanya yang muhkam (jelas) serta lafazhlafazh-Nya sesuai dengan makna yang dimaksud. Allah SWT mengabarkan kepada mereka, bahwa di dalam alqur‟an itu tidak ada sesuatu yang saling bertentangan. Di dalamnya tidak ada kerancuan dan kontradiksi, karena al-qur‟an itu diturunkan dari Rabb yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji. Al-Qur‟an adalah kebenaran dari Allah yang Mahabenar. Orang-orang yang kokoh ilmunya ini mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam, sehingga pun mereka mendapat hidayah. Adapun orang-orang yang didalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengembalikan yang muhkam kepada yang mutasyabih, sehingga mereka 23
Departemen Agama, Op.cit., h. 72
48
tersesat. Karena itulah Allah memuji orang-orang yang kokoh dalam ilmunya dan mencela orang-orang yang menyimpang.24 Di masa Rasulullah saw pun pernah ada perselisihan mengenai suatu ayat. Rasul berkata umatumat sebelum kalian itu binasa, disebabkan perselisihan mereka tentang al-Kitab (Hr. Muslim dan an-Nasa-i). Auditor dalam mengaudit harus memahami tugasnya dan berpedoman terhadap al-Qur‟an. Sehingga auditor harus memahami al-Qur‟an. Bila pedoman yang digunakan oleh auditor adalah al-Qur‟an maka akan mendapat hasil yang terbaik sehingga akan mencapai tujuan syariah (manqasid syariah).
b. Al Hadis 1). Hadis riwayat Abu Dawud, dari Abu Hurairah, Rasul Saw bersabda:
Artinya : Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya. 2) Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari „Amr Bin Auf :
Artinya : Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
24
Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 594
49
3) Hadis Nabi Dikeluarkan ibnu majah dari ibadah ibnu shamit dalam sunannya/Kitab Al-Ahkam : Nomor Hadis 1332 dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abas, dan Malik dari Yahya)
Artinya : Rasulullah s.a.w. menetapkan : Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).
c. Undang-Undang Acounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution (AAOIFI). Dimana AAOIFI telah menyusun : a.Tujuan dan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan. b. Standar Akuntansi untuk lembaga keuangan, khususnya bank. c. Tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan. d. Kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan. Prinsip umum audit AAOIFI adalah :25 a. Auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi “Kode etik professi akuntan” yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan The
25
Sofyan. Op.Cit. h. 160
50
International Federation of Accountans yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. b. Auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Financial Institutions (ASIFIs). c. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan professional, hati-hati dan menyadari segala keadaaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji. 3. Filosofi Audit Syari’ah Audit dalam perspektif Islam mengandung filosofi-filosofi berikut ini26: a. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah hanya pemilik segala sesuatu, percaya pada hari setelah pertanggungjawaban di hadapan Allah. b. Hal ini didasarkan pada moral: Seperti; takut Allah, kejujuran, kepercayaan, janji, kerjasama, dan pengampunan. Dalam konteks ini, Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.27" (ALNahl-90). c. Prinsip-prinsip Audit dalam Islam yang dilakukan dari sumbersumber hukum Islam seperti Quran dan Sunnah. Prinsipprinsip ini yang sempurna, permanen dan komprehensif. d. Audit dalam Islam hanya berurusan dengan transaksi yang sah, dan menghindari transaksi jahat dan melanggar hukum. e. Audit dalam Islam tidak menjalin pada aspek perilaku manusia yang bekerja di perusahaan dan memotivasi dan insentif dia ke jalan yang lurus sesuai dengan hukum Islam. f. Kerangka Audit dalam Islam lebih luas, itu berarti aspek spiritual dan material, itu berlaku untuk seluruh kehidupan. 4. Sejarah Audit Syari’ah
26 27
Helal dkk, Op.cit, h. 2 Departemen Agama, Op. cit. h. 277
51
Audit syari‟ah memiliki hubungan dengan lembaga Hisbah. Hisbah adalah salah satu lembaga ekonomi yang paling awal dalam Islam. Menurut Islahi hisbah adalah "lembaga agama di bawah otoritas negara yang menunjuk orang untuk melaksanakan tanggung jawab memerintahkan apa yang benar ". Muhtasib merupakan anggota dari lembaga Hisbah adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kualifikasi tertentu dalam syari'at dan ekonomi,
yang
mampu
untuk
memberikan
nasihat
dan
memberikan pendapat mengenai hal-hal atau isu-isu tertentu bertentangan dengan kode etik dan syari'at28. Lewis
menyatakan sebagaimana dikutip oleh Yacob dan
Donglah bahwa kode etik disetujui oleh Nabi (saw) dan sahabatnya, pada awal negara Islam, untuk melembagakan, mengabadikan dan melestarikan kode etik dan memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Yang didasarkan konsep “al 'amr bil ma'ruf wal nahyu' an al munkar”. Auditor syari'at, memiliki peran yang mirip dengan Muhtasib bertanggung jawab sebagai dalam konsep 'taklif' (akuntabilitas atau tanggung jawab), untuk memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah secara ketat mengikuti syari'at Islam29.
28
Yacoob & Donglah, “Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective Audit Syariah di Lembaga Keuangan Islam: The pascasarjana 'Perspektif.” International Journal of Economics and Finance. University of Brunei Darussalam, Brunei .Vol.4, No. 12. ( 2012). h. 1 29 Ibid., h. 2
52
Pendeklarasian negara Islam di Madinah pada tahun 622 M atau bertepatan dengan tahun 1 H. Negara yang baru dibangun tidak
ada
pemasukan
dan
pengeluaran.
Ada
bentuk
kesekretariatan sederhana pada akhir tahun 6 H. Ketika ada kewajiban zakat dan ‘ushr (pajak pertanian dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non Muslim), dan kharaj (pajak hasil pertanian dari non Muslim), maka Nabi Muhammad SAW mendirikan Baitul Mall pada awal abad ke 730. Dimana seluruh pengeluaran dan penerimaan dikumpulkan secara terpisah. Pada pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Maal masih sederhana, dimana pengeluaran dan penerimaan dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perubahan
signifikan
pada
Umar
bin
Khattab
dengan
memperkenalkan istilah Diwan oleh Sa‟ad bin Abi Waqqas pada tahun 636 M31. Siddiqi sebagaimana dikutip oleh Sofyan mengungkapkan pada zaman kekhalifahan sudah dikenal keuangan negara32. Kedaulatan Islam telah memiliki departemen atau yang disebut Diwan.
Ada
Diwan
Pengeluaran
(Diwan
Al-Nafaqat),
Pengawasan Keuangan , Pemungutan hasil (Diwan Al Kharaj) dan lain-lain. Diwan Al Kharaj tugasnya mengawasi semua hal 30
Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba empat, 2011), h. 54 31 Ibid. h. 55 32 Sofyan, Kerangka Teori Dan Tujuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), h. 93
53
yang berkaitan dengan penghasilan, pada zaman Kekhalifahan Mansur dikenal Khitabat al Rasul war Sirr, yang memelihara pencatatan rahasia. Pengembangan Baitul Mall lebih kompeherensif pada Khalifah Ali bin Abi Thalib33. Sistem administrasi Baitul Mall ditingkat pusat dan lokal telah berjalan baik dengan ditunjukkan adanya surplus dan dibagikan secara proposional sesuai tuntutan Rasulullah. Surplus mengindikasikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung dengan baik. Lembaga Hisbah runtuh
pada Khilafah Islam terakhir di
Turki Utsmaniah pada awal tahun 1900. Negara-negara Islam yang dipecah dan dibatasi ke beberapa negara dan telah berada di bawah penjajahan. Demikian juga audit syari'at istilah juga merupakan istilah baru meskipun perbankan Islam modern dan keuangan ada sejak 1960.34 5. Perkembangan Audit Syariah Kompleksitas dan dinamika perusahaan telah meningkatkan kebutuhan audit syariah menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi untuk memberikan jaminan untuk stakeholder dan pengguna lain pada kepatuhan syariah dari seluruh sistem dan operasi
33 34
lembaga
keuangan
syari‟ah.
Sri Nurhayati dan Wasilah, Op.cit., h. 56 Yacob dan Donglah, Op.cit., h. 2
Shahul
menyerukan
54
perbaikan yang luas untuk akuntansi Islam jika ingin bertahan untuk waktu yang lama. Kasim dkk. menyatakan bahwa kurangtepatnya praktek audit dari lembaga keuangan syari‟ah adalah masalah utama yang dihadapi saat ini dalam kerangka audit syari‟ah.35 Indonesia dan Malaysia, mengambil inisiatif dalam memproduksi Pedoman Audit Syariah untuk perusahaan lembaga keuangan syari‟ah.36 Lembaga keuangan syari‟ah khususnya, harus memastikan bahwa sistem keuangan Islam secara keseluruhan adalah syariah compliant. Dalam rangka mencapai tujuan syariah khususnya prinsip keadilan sosial, ruang lingkup audit dalam perspektif Islam harus lebih luas dibandingkan dengan lingkup audit konvensional. Menurut Haniffa ini penting untuk melindungi dan memperbaiki kondisi kehidupan manusia dalam semua dimensi. Meskipun status kepatuhan audit syariah menjadi bagian penting dari lembaga keuangan syari‟ah "struktur pemantauan secara keseluruhan, dan studi dalam aspek ini masih kurang. Ada banyak literatur yang dihasilkan berkaitan dengan Islam dan ekonomi. Namun, tidak mampu membuat kemajuan yang signifikan dalam menciptakan
ekonomi Islam dalam arti
sebenarnya.
35
Kasim, Ibrahim, Sulaiman, Op.cit., h. 138 Nawal Kasim, Zuraidah Mohd Sanusi, Tatik Mutamimah, & Sigit Handoyo. Op.cit., h. 2. 36
55
Pada abad ke-21 lebih menguntungkan karena pertumbuhan drastis dari sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah yang mendapatkan penerimaan yang lebih luas. Didorong oleh pemerintah dan terus mempercepat perubahan dalam perbankan Syari‟ah dan pasar modal, auditor syariah diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih luas.37 Sebagaimana diungkapkan Rahman lingkup pertama audit syariah LKS adalah mengawasi dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan diakui, diukur, dan dilaporkan secara akurat serta adanya hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak yang berbeda. Selain itu, juga akan memastikan bahwa ada kepatuhan terhadap standar yang relevan, seperti aturan dan peraturan dari Bank Negara atau dari AAOIFI dll. Hameeds sebagaimana dikutip oleh Yacob dan Donglah menyarankan pendekatan yang lebih luas dan holistik perlu diadopsi
Dewan
Pengawas
Syari‟ah
(DPS)
yang
mempertimbangkan kebijakan, proses dan prosedur, kontrak dan perjanjian, sistem keuangan dan pelaporan, manajemen sumber daya manusia, kegiatan sosial dan kontribusi, pemasaran dan periklanan,
laporan
dan
edaran,
pembayaran, dan sistem IT. 38
37
Ibid., h.6 Yacoob dan Donglah, Op.cit., h. 16
38
perhitungan
zakat
dan
56
Manajer lembaga keuangan syari‟ah bertanggung jawab pada penggunaan dana yang efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, sejalan dengan ruang lingkup yang luas dari syariah, usaha untuk menyebarkan kebajikan universal Islam harus dilakukan dalam hal produk, proses, sistem, personel, pemasaran, investasi dan lain lain.39 Auditor syariah diharapkan untuk mencerminkan tanggung jawab dan akuntabilitas mereka tidak hanya untuk manajemen dan pemangku kepentingan, tetapi yang lebih penting untuk Allah SWT. Ini akan mempromosikan fondasi untuk membangun kepercayaan publik dan jaminan bahwa lembaga keuangan syari‟ah
adalah
syariah-compliant
dalam
semua
kegiatan
mereka.40 Bank Syariah mengacu pada kegiatan dan operasi dari Bank Islam menjadi bebas dari unsur-unsur kegiatan berdosa, risiko, eksploitasi serta memiliki tujuan ekonomi riil untuk membiayai sektor-sektor sosial yang produktif dalam ekonomi dikutip dari Mohamed.41 Audit syariah harus dilakukan untuk semua kegiatan di lembaga keuangan Islam.
42
Mahasiswa memiliki kesadaran yang
rendah dan pemahaman istilah dan konsep audit syari'at. Mereka 39
Kasim, Ibrahim, Sulaiman, Op.cit., h. 133 Ibid, h. 138 41 Zurina Shafii, Nor Aishah Mohd Ali and Nawal Kasim, Op.cit., h. 2 42 Yacoob & Donglah, Op.cit, h. 1 40
57
juga tidak mengetahui apakah audit syari'at adalah sama dengan audit yang konvensional. Selain itu, mereka merasa bahwa lembaga
keuangan
Islam
tidak
berbuat
cukup
untuk
mempromosikan audit syari'ah. Mereka setuju bahwa media massa memiliki peran besar dalam mempromosikan audit syari'ah. Akhirnya, mereka sepakat bahwa audit syari'ah memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan di masa depan.43 Audit syari'at diklaim sebagai fungsi sosial, sehingga ruang lingkup lebih luas yang meliputi perilaku sosial dan kinerja organisasi termasuk hubungan mereka dengan semua yang berkepentingan. Misalnya, dalam pembayaran zakat, itu adalah kewajiban LKS untuk membayar zakat dan mendistribusikan. Tidak adanya ruang lingkup audit syari'ah merupakan tantangan bagi Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS). Lembaga keuangan Syari‟ah tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan standar dan badan pengawas. Pada saat ini, ruang lingkup tergantung pada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi review syari'at atau audit syari'ah. Rahman
menyatakan bahwa
dilembaga jasa keuangan syari‟ah saat ini belum sepenuhnya sistematis audit syari'ah dilakukan, yaitu tidak ada tinjauan sistematis telah dilakukan secara komprehensif untuk memastikan
43
Ibid.
58
kepatuhan syariah yang tepat. Oleh karena itu, audit syari'ah harus melibatkan tinjauan sistematis dari aspek operasional dari Lembaga Keuangan Syari‟ah. Ini termasuk pengawasan kebijakan dan prosedur dari Lembaga Keuangan Syari‟ah, seperti produk, proses operasional dan kontrak. Serta
meninjau struktur
organisasi untuk memastikan apakah layak untuk melakukan kegiatan sesuai syari'ah " Rahman sebagaimana dikutip oleh Kasim dkk. membahas pengembangan program audit syari‟ah yang sistematis dan menyeluruh, yaitu daftar seluruh prosedur audit syari'ah, termasuk dokumentasi hukum untuk prosedur operasional dan sebagainya. Audit syari'ah perlu ditulis dalam bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh stakeholder potensial. Masukan mereka diperlukan setelah periode pengujian program audit syari'ah44. Sebagian
besar
lembaga
keuangan
Syari‟ah
masih
menggunakan kerangka audit konvensional termasuk di Indonesia karena tidak adanya kerangka audit syari'ah. Seharusnya kerangka audit syari'ah harus berbeda dari kerangka audit konvensional.45 Dalam penelitian Nawal, mayoritas responden merasa bahwa ada kebutuhan untuk syariah audit menjadi berbeda dari kerangka konvensional.
Selain itu, badan pengawas harus
bertanggung jawab untuk merumuskan kerangka kerja dan diikuti 44 45
Kasim, Ibrahim, Sulaiman, Op.cit, h. 139 Ibid.
59
oleh semua lembaga keuangan syariah. Menyadari pentingnya kerangka syariah audit memiliki kriteria dan metodologi sendiri berada di paralel dengan Maq'asid Ash-Shariah. 46 Tidak adanya pedoman yang diakui dan standar audit syariah adalah masalah utama yang dihadapi saat ini dalam kerangka audit syariah. AAOIFI dan IFSB keduanya terlibat dalam menangani masalah ini. Namun, untuk Malaysia, standar AAOIFI tidak wajib. 47 Praktik-praktik audit syariah di lembaga keuangan syari‟ah masih tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari‟ah, baik di Indonesia, Malaysia atau negara-negara lain di dunia perbankan dan keuangan Syari‟ah. Pihak yang terlibat dengan audit syariah di lembaga keuangan syari‟ah di Malaysia dan Indonesia menganggap fungsi audit syariah berkembang dan memiliki kerangka audit syariah yang tepat untuk masa depan48. Proses audit syariah diharapkan menjadi luas, rinci dan kompleks. Selain pengesahan keuangan, bisa melibatkan pendapat tentang kejujuran, keteraturan, ekonomi, efisiensi atau efektivitas, atau melaporkan penipuan, ketidaklengkapan administrasi atau ketidakmampuan manajerial, atau kegagalan untuk mengamati prosedur atau mencapai tujuan. Ruang lingkup audit syariah harus peduli dengan 46 47
Ibid. h. 138 Ibid.
manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu
60
auditor syariah harus waspada pada kesalahan peraturan lembaga keuangan syari‟ah yang dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain seperti untuk pemodal yang telah menginvestasikan dana mereka, kepada masyarakat yang memiliki hak untuk zakat, dan juga untuk lingkungan. Dalam Islam membebankan konsep dual-akuntabilitas, dimana seseorang bertanggung jawab atas tindakannya di dunia ini dan tanggung jawab kepada Allah di akhirat.Hal ini disebabkan bahwa audit dalam Islam telah diturunkan dari nilai-nilai dasar masyarakat Islam dan prinsip syariah.49
6. Sebab-sebab di Audit Syari’ah Hal-hal yang menyebabkan mengapa perusahaan dalam menjalankan bisnisnya perlu diaudit : a. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan. Dalam pencatatannya dapat terjadi kesalahan baik yang tidak sengaja atau yang tidak disengaja. Bila disengaja, ini merupakan indikasi adanya kecurangan dari perusahaan. b. Perusahaan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya agar terlihat asetnya banyak dan labanya besar sehingga dapat menarik investor memberikan dananya agar dikelola perusahaan. c. Adanya perusahaan yang membesarkan biaya sehingga laba terlihat kecil, hal ini untuk mengurangi pajak dan zakat. d. Adanya ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan sehingga diperlukan auditor sebagai pihak ketiga diluar lingkungan perusahaan yang independen yang dapat menilai kewajaran perusahaan. 7. Macam-macam Audit Syari’ah
49
Othman dkk., Op.cit. h.7
61
Adanya kebutuhan untuk memastikan kepatuhan yang tepat untuk prinsip-prinsip audit yang syari'ah dalam operasi dan kegiatan, peran masing-masing pelaku utama dalam audit dari lembaga keuangan Syari‟ah sangat penting. Pelaku audit lembaga keuangan syari‟ah adalah : a. Auditor Internal Pemeriksaan yang dilakukan auditor internal lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Internal auditor tidak memberikan opini terhadap kewajaran
laporan
keuangan
karena
auditor
internal
merupakan orang dalam perusahaan yang tidak independen. Laporan internal auditor mencangkup pemeriksaan mengenai kecurangan dan penyimpangan, kelemahan pengendalian internal , dan rekomendasi perbaikan.50 Audit internal dibagi menjadi : 1). Komite Audit dan Tata Lembaga Keuangan Islam. Komite ini bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi berikut, sistem pengendalian internal, dan penggunaan rekening investasi terbatas, kepatuhan syari'ah, rekening sementara dan tahunan dan praktek akuntansi dan audit. 2). Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengeluarkan
50
fatwa,
Sukrisno Agoes, Op.cit, h. 13
merumuskan kebijakan
sesuai
62
dengan syari'at, dan memberikan dukungan syari'ah dengan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Islam. Peran dasar mereka adalah sebagai persetujuan atau stamping otoritas. Fungsi utama dewan Syariah adalah sebagai penasihat dan
pemberi
sran
kepada
Direksi
Bursa
sebagai
penyelenggara Pasar Komoditas Syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan
dengan
aspek
syariah
dalam
penyelenggaraan Pasar Komoditas Syariah.51 3). Auditor internal bertanggung jawab untuk melakukan audit internal dan untuk memastikan Lembaga Keuangan Islam mematuhi syari'at dan semua transaksi dan kontrak yang dilaksanakan dalam kerangka syari'at. Beberapa Lembaga Keuangan Islam juga memiliki petugas syari'at mereka sebagai unit bekerja sama dengan auditor internal atau mereka adalah bagian dari auditor internal. b. Auditor Eksternal Auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mereka apakah transaksi dan kontrak yang dalam syari'at kebijakan, peraturan dan pedoman. Dimana auditor
51
Muhamad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, (PT Gramedia: Jakarta, 2012), h. 168.
63
internal dan eksternal juga bertanggung jawab untuk menguji kepatuhan syari'ah lembaga keuangan syari‟ah.52 Selain itu, masih ada perdebatan berlangsung pada siapa harus melakukan audit syari'ah. Studi Kasim menemukan bahwa beberapa responden lebih suka praktek syari'at audit yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat dalam syari'at saja. Lainnya ingin audit syari'ah menjadi tanggung jawab auditor internal atau departemen syari'ah lembaga keuangan syari‟ah masing-masing atau anggota komite syari'at. Menurut Pricewaterhouse Coopersip oleh Yacob & Donglah sebagaimana dikut, fungsi audit syari'at harus dilakukan oleh auditor internal yang memiliki syari'at terkait pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Tujuan utama mereka adalah untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif suara dan kepatuhan syari'ah. Internal Auditor juga dapat terlibat keahlian dari lembaga keuangan petugas syari'at dalam melakukan audit yang selama objektivitas audit tidak terganggu. Lembaga keuangan Islam juga dapat menunjuk pihak eksternal untuk melakukan audit syari'ah.53 8. Etika Audit Syari’ah Seperti dikutip Sofyan dari Sudibyo mengemukakan teori kontrak sosial tentang etika menyatakan bahwa manusia dapat 52 53
Yacoob & Donglah, Op.cit., h. 8 Ibid., h. 7
64
dikatakan memenuhi kontraknya dengan masyarakat jika dia memilih pilihan yang bermoral atau baik, positif, adil, dan sebagainya54. Auditor selaku pekerja profesional harus mengandalkan etika jika pekerjaannya dianggap bernilai dan dihargai masyarakat. Ukuran bahwa auditor melakukan fungsi professi dengan beretika adalah sejauhmana ia mengikuti kebenaran, kejujuran, bertingkah laku yang baik, menjaga integritas, independensi, bekerja hati-hati dan selalu menyadari pentingnya nilai-nilai professional dalam setiap proses pelaksanaan fungsinya55. Auditor dalam melaksanakan amanah harus berlandasan Kode Etik Akuntan Muslim yang terdiri dari 56 : a.
b.
Ketakwaan Takwa adalah sikap menjaga dan memelihara diri untuk tidak melaksanakan larangan Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari perilaku negatif yang tidak sesuai syari‟ah, khususnya penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman. Melaksanakan tugas audit dengan baik Manusia dipercaya untuk membangun dan memakmurkan bumi-Nya. Manusia harus memperhatikan perintah dan larangan Allah sebab manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Keberadaan syari‟ah memiliki tujuan salah satunya adalah untuk menjaga kekayaan. Kekayaan dan dana digunakan tidak boros dan salah seperti transaksi riba atau transaksi yang tidak adil. Penilaian kewajaran auditor terhadap laporan keuangan dan sistemnya harus sesuai dengan standar audit syariah. Semua hal yang dilarang dalam
54
Sofyan, Op.cit., h. 224 Ibid. 56 Ibid., h. 230 55
65
c.
d.
e.
f.
syari‟ah maka seharusnya tidak seseorangpun membiarkannya berlangsung dalam bentuk apapun. Keikhlasanan Akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi professinya. Bekerja secara benar dan jujur Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan professi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnangan tugas professinya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak bisa direalisir terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktek, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas professinya. Manusia bertanggung jawab dihadapan Allah Akuntan muslim harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena dia takut akan mendapat hukumannya nanti dihari akhirat. Integritas Auditor Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memadu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan dan kompetensi audit serta kualifikasi tertentu untuk melaksanakan audit.
9. Standar Audit Syari’ah Kesadaran
dan
perkembangan
ekonomi
syariah
membutuhkan lembaga sebagai standar keuangan syari‟ah. Dengan berdirinya lembaga ini menjadi arahan atau pedoman bagi lembaga keuangan syari‟ah di seluruh dunia. The Accounting and Auditing Organizationfor Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang sebelumnya bernama Financial Accounting
66
Organization for Islamic Banks and Financial Institution didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Februari 1990 di Aljiria57. Pelaksanaan audit, Prinsip umum audit AAOIFI adalah sebagai berikut 58: a. Auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi “Kode etik professi akuntan” yang dikeluarkan AAOIFI dan the International
Federation
of
Accountants
yang
tidak
bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. b. Auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standar for Islamic Financial Institutions (ASIFIs). c. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan professional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji. Pelaksanaan audit terdapat cakupan audit yang harus dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas Lembaga Keuangan Islam yang disebut skop audit. Prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan audit sesuai standar audit untuk
57 58
Sofyan.S.S, Op. Cit., h. 157 Ibid., h. 160
67
lembaga keuangan Islam berpedoman pada persyaratan yang ditentukan oleh 59: a. Aturan dan Prinsip Islam b. Standar ASIFIs c. Badan Professi resmi d. Peraturan leglasi lainnya e. Peraturan dan prinsip yang tidak bertentangan dengan aturan Islam yang berkaitan dengan penugasan. f. International Standar on auditing dianggap termasuk didalam aturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ASIFIs. Pembahasan tentang pentingnya kegiatan perdagangan sesuai dengan standar terdapat dalam Surat Al An‟aam 6 ayat 152:
“...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...”60 Surat Al An‟aam 6 ayat 152 menjelaskan bahwa pentingnya melakukan auditing disesuaikan dengan standar audit agar audit berkualitas sehingga tidak merugikan baik oleh pihak manajer maupun pihak investor. Dengan laporan keuangan yang bersifat adil untuk semua pihak maka terpenuhilah kesejahterahaan untuk semua pihak.
59 60
Ibid., h. 161 Departemen Agama, Op. cit. h. 149
68
Standar auditing menurut AAOIFI atau dikenal dengan nama “Auditing Standard for Islamic Institution” (ASIFIs) No. 1 dengan judul “Tujuan dan Prinsip Audit” yang disusun oleh tim yang beranggotakan 14 orang dan standar ini berlaku sejak tanggal 1 Muharram 1418 H atau 1 Januari 199861. Standar ini disahkan pada pertemuan Dewan ke 11 yang dilaksanakan pada tanggal 2-3 Muharram 1417 atau 19-20 Mei 1996. Tujuan organisasi AAOIFI adalah : a. Mengembangkan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan. b. Menyamakan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan kepada lembaga keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, penerbitan jurnal yang berkaitan dengan hasil riset. c. Menyajikan, mengumumkan dan menafsirkan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam. d. Mereview dan merubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam.
Prinsip umum audit AAOIFI adalah : a. Auditor lembaga keuangan Islam harus memetuhi “Kode etik profesi akuntan” yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan the International Federation of accountants yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. b. Auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Finansial Institutions (ASIFIs). c. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan professional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.
61
Sofyan. Ibid,. h. 159
69
AAOIFI dalam standar auditing tahun 2010 membutuhkan auditor eksternal untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendukung pendapat auditor eksternal untuk memberikan keyakinan memadai bahwa lembaga keuangan syari‟ah telah memenuhi semua aturan syari'ah dan prinsip-prinsip termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Standar Keuangan Dewan Internasional tahun 2006 dalam pernyataan mereka mengenai syari'at audit disebutkan, "Komite Audit lembaga yang menawarkan jasa keuangan syari‟ah harus menggunakan upaya terbaik mereka dalam memastikan bahwa auditor eksternal yang mampu menampung kepatuhan syari'ah. Sebagian besar lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam memiliki auditor internal yang melakukan analisis sendiri, sementara beberapa memiliki Dewan Pengawas Syariah62 10.
Manfaat Audit Syari’ah
a. Audit diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan apakah telah disusun sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. b. Untuk menetapkan standar dan memberikan pedoman Lembaga Keuangan syari‟ah mengenai tujuan dan prinsip umum pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang
62
Yacoob & Donglah, Op.cit. h. 4
70
disajikan oleh lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syari‟ah. c. Agar auditor mampu menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syari‟ah, dari semua aspek yang bersifat material, benar dan wajar sesuai dengan aturan dan prinsip syari‟ah, standar akuntansi AAOIFI, serta standar dan praktek akuntansi nasional yang berlaku pada negara itu63. d. Audit Konvensional 1. Pengertian Audit Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi, pengertian umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulannya tentang reabilitas dari pernyataan seseorang.64 Dalam pengertian yang lebih sempit, atestasi merupakan:
komunikasi
tertulis
yang
menjelaskan
suatu
kesimpulan mengenai reabilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggungjawab dari pihak lainnya. Seorang akuntan publik dalam perannya sebagai auditor, memberikan atestasi mengenai kewajaran dari laporan keuangan sebuah entitas. Akuntan publik juga memberikan jasa atestasi lainnya, seperti membuat laporan mengenai internal control, dan laporan keuangan prospektif. 63
Sofyan, Op.cit., h. 218 Sukrisno Agoes, Auditing; Petunjuk Praktis Pemeriksaaan Akuntan oleh Akuntan Publik. (Jakarta: Salemba Empat,2012), h. 2. 64
71
Jasa yang juga diberikan akuntan publik adalah jasa assurance lainnya. Committee Assurance Services dari AICPA mendefinisikan assurance services sebagai berikut; “ Jasa seorang profesional yang independent yang meningkatkan kualitas informasi untuk para pengambil keputusan”. assurance service mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari auditing atau atestasi. Misalnya suatu perusahaan meminta akuntan publiknya untuk mengevaluasi keandalan sistem informasinya, atau menilai kecukupan dari sistemnya untuk mengelola risiko bisnis, atau menilai efektivitas dari sistem pengukuran kinerja. The American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concepts mendefinisikan Auditing sebagai proses sistematik pencarian dan pengevaluasian secara obyektif bukti mengenai asersi tentang peristiwa dan tindalkan ekonomik untuk meyakinkan kadar kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.65 Konrath mendefinisikan auditing sebagai “suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadiankejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asesrsi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan 65
Henry Simamora, Auditing. Jilid 1. (Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2002), h..4
72
mengkomunikasikan
hasilnya
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan66. Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder, pengertian auditing adalah “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence abaout information to determine and report on the degree of correspondence between the information an established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”. Sedangkan menurut Sukrisno Agoes, pengertian auditing adalah: “ Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”67. Pengertian auditing secara umum adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria
66 67
Sukrisno, Agoes, Op.cit., h. 2 Ibid., h. 4
73
yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. 68 Pada prinsipnya pekerjaan audit adalah pekerjaan mencari kebenaran dan kejujuran dalam menyajikan informasi pada laporan keuangan.69 Dalam, praktik audit yang benar, kebenaran dan kejujuran menjadi obsesi para auditor dan sangat berpengaruh pada perilaku mereka. 2. Dasar Hukum Audit Norma Pemeriksaan Akuntan dibuat pertama kalinya oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1972, yang disahkan dalam Kongres ke III Ikatan Akuntan Indonesia. Kongres
ke
IV
Ikatan
Akuntan
Indonesia
70
tahun
Dalam 1982
mengusulkan penyempurnaan Norma Pemeriksaan Akuntan oleh Komite Norma Pemeriksaan Akuntan yang baru. Komite ini telah menyelesaikan konsep Norma Pemeriksaan Akuntan
yang
disempurnakan pada tanggal 11 Maret 1984.Pada tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan Edisi Revisi . Pada Kongres ke VII Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1994 mensahkan Standar Profesional Akuntan Publik yang berisi:
68
Mulyadi, Auditing. Edisi 6. Buku 1. (Jakarta: Salemba Empat,2011),
h.9. 69
Pepie Diptyana, “Dampak Reduksi Evidential Matter Menjadi Evidence Terhadap Kualitas Audit (Telaah Kasus Re-enginering pada Ford Motor Company). “ Jurnal Ventura, Vol.4, No. 2. (September 2001), h. 60 70 Sukrisno,Agoes, Op.cit., h. 28
74
a. Uraian mengenai standar profesional akuntan publik. b. Berbagai
pernyataan
standar
auditing
yang
telah
standar
atestasi
yang
telah
diklasifikasikan. c. Berbagai
pernyataan
diklasifikasikan. d. Pernyataan jasa akuntansi dan review. Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1999 mengubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Dewan kemudian menerbitkan Standar Profesional Akuntan Publik Per 1 Januari 2001. Kemudian di tahun 2011 Institut Akuntan Publik Indonesia telah merevisi SPAP tersebut.
3. Filosofi Audit Filosi menurut Webster Dictionary71 adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman umum terhadap nilai dan realitas melalui kegiatan pemikiran bukan melalui
pengamatan lapangan.
Memang tidak banyak ahli yang membahas filosofi auditing ini, karena dinilai auditing tidak lebih dari pekerjaan praktek,
71
Sofyan. S Harahap, Auditing Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), h. 67
75
prosedur, metode dan teknik mengaudit.
Beberapa hal yang
terkait dengan filosofi audit sebagai berikut : a. Filosofi auditing ini merupakan kegiatan oleh fikir yang membahas bagaimana sebenarnya ilmu auditing itu lebih baik dari aspek realitasnya maupun nilainya. b. Mautz dan Sharaf yang disponsori oleh AAA (American Accounting Association) mencoba melakukan studi tentang isu ini dan melahirkan suatu buku Monograf No. 06 yang sudah diterbitkan dengan judul “The Philosophy of auditing”. Bahkan kedua penulis mengakui bahwa upaya yang mereka lakukan sebenarnya hanya “mengarah” pada perumusan filsafat atau teori Auditing. c. Mautz dan Sharaf sebagaimana dikutip Sofyan mengklaim bahwa ada teori auditing yang memiliki asumsi dasar (basic assumptions). Dengan adanya basic assumptions ini maka diharapkan akan dapat membantu pengembangan dan pelaksanaan praktek audit serta dapat memecahkan berbagai persoalan yang ditemukan dalam professi dan ilmu audit. 4. Sebab-sebab di Audit Audit atas laporan keuangan diperlukan oleh perusahaan yang
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban
manajemen
perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Pengauditan yang
76
dilakukan oleh KAP sebagai pihak ketiga yang idependent diperlukan karena: a. Adanya bias dalam informasi keuangan karena perbedaan motif kepentingan. Manajemen bisa saja membiaskan laporan keuangan agar terlihat kinerja baik, sedangkan pemilik modal menginginkan agar laporan keuangan yang menggambarkan seakurat mungkin posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesungguhnya.72 b. Perlunya auditor sebagai pihak dari luar perusahaan yang independen agar menilai kewajaran perusahaan. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS).73 c. Mulai tahun 2001 perusahaan yang total assetnya Rp. 25 Milyar ke atas harus memasukan audited financial statementnya ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian.74 d. Perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audited financial statements-nya ke Bapepam-LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku.75 e. Untuk mengetahui usaha produktif yang beroperasi secara efisien, sehingga diperlukan informasi laporan keuangan efisien yang andal dan sehat. Sehingga para investor dapat memutuskan ke usaha-usaha apa dana mereka diinvestasikan. Dana yang yang diinvestasikan ke perusahaan yang memiliki informasi keuangan yang dinilai wajar secara audit akan memungkinkan masyarakat menyalurkan dana ke usaha-usaha yang efisien akan menjadikan sehat perekonomian suatu negara.76 f. Kompleksitas standar akuntansi atau tehnik pengumpulan dan penggevaluasian bukti kadang merumitkan pencatatan transaksi dan alokasi biaya atau beban. Sehingga diperlukan auditing.77 g. Jarak fisik dan sempitnya waktu sering menghalangi pemakai informasi dalam memeriksa dan menguji data yang menjadi
72
Ibid. Ibid., h. 10 74 Ibid. 75 Ibid. 76 Mulyadi, Op.cit., h. 11 77 Henry, Simamora, Op.cit., h. 9 73
77
dasar bagi informasi keuangansehingga diperlukan laporan audit. 5. Macam-macam Audit Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:78 a. Pemeriksaan Umum (General audit) Suatu pemerikasaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai Standar Profesional akuntan Publikk atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu. b. Pemeriksaan Khusus (special Audit) Suatu
pemerikasaan
terbatas
(sesuai
dengan
permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya
78
Sukrisno, Agoes, Op.cit., h. 10
78
KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Terdapat dua kelompok auditor, yaitu79 : a. Auditor Internal Auditor internal tidak bekerja di kantor akuntan publik (KAP),
namun
bekerja
pada
perusahaan,
lembaga
pemerintah, atau perusahaan nirlaba. Auditor ini melapor pada manajer senior atau dewan direksi perusahaan. Tingkat sertifikasi
profesional
untuk
auditor
eksternal
adalah
“Certified Internal Auditor” atau CIA. Audit internal telah berkembang dari sekunder profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi
menjadi
profesi
yang
memiliki
orientansi
memberikan jasa bernilai positif bagi manajemen. Pada awalnya, audit internal berfungsi sebagai adik dari profesi audit eksternal, dengan pusat perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. Sekarang audit internal memisahkan diri menjadi disiplin ilmu.80 Auditor internal modern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol kinerja, risiko dan tata kelola (governance) perusahaan publik
79
Dan M. Guy, C Wayne Alderman, Alan J Winters., Auditing: Edisi Kelima. Jilid Dua. (Jakarta, Erlangga:2003), h. 408 80 Sawyer‟s dkk. Internal Auditing : Auditing Internal Sawyer, (Jakarta; Salemba 4, 2005), h. 3
79
maupun privat. Aspek keuangan hanyalah salah satu aspek saja dalam lingkup pekerjaan audit internal. Audit internal dulu dianggap lawan pihak manajanemen, sekarang audit internal mencoba menjalin kerjasama yang produktif dengan klien melalui aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah bagi manajemen81. b. Auditor Eksternal Auditor eksternal memiliki
struktur pelaporan yang
terbatas pada kantor akuntan tempat dia bekerja dan pihak ketiga, yaitu kreditor dan investor. Tingkat sertifikasi profesional untuk auditor eksternal adalah “Certified Public Accountans” atau CPA. CPA melelui ujian dan diharuskan memiliki pengalaman. Tingkat independensi pada auditor ini lebih besar daripada internal audit.
6. Etika Audit Menurut S. Munawir, Etika adalah suatu prinsip moral dan
perbuatan
yang
menjadi
landasan
bertindaknya
seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan 81
Ibid., h. 4
80
martabat dan kehormatan seseorang. Kode Etik Akuntan Indonesia dapat diartikan : a. Sebagai suatu sistem prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan peraturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat dan akuntan lain sesama profesi. b. Suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan. Kode
Etik
Ikatan
Akuntan
Indonesia
sebagaimana
ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998 terdiri dari82: a. Prinsip Etika Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika yang mengatur pelaksanaan pemberi jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). b. Aturan Etika Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan hanya mengikat Anggota Kompartemen yan bersangkutan. Aturan etika tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Etika. c. Interpretasi Etika Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Kompartemen yang telah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika. d. Tanya Dan Jawab Pertanyaan etika profesi yang berlaku dapat dipakai sebagai interprestasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkan aturan yang baru. Prinsip Etika Profesi yang merupakan landasan
82
Sukrisno Agoes, Op.cit., h. 42
81
perilaku etika profesional terdiri atas 8 prinsip, yaitu83 : (a) Tanggung jawab profesi. Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. (b) Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. (c) Integritas. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas setinggi mungkin. (d) Objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. (e) Kompetensi dan kehati-hatian profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, Kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional. (f) Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. (g) Perilaku Profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. (h) Standar Teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. 83
Ibid. h. 43
82
7. Standar Audit Menurut Webster‟s New International Dictionary, standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai, atau mutu.84
Standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan
tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing terdiri dari sepuluh standar dan semua Pernyataan Satndar Auditing (PSA).
Standar Auditing yang
telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SA Seksi 150) tahun 2011, PSA ini terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu :85 a. Standar Umum 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor Wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. b. Standar Pekerjaan Lapangan 1) Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
84 85
Mulyadi, Buku 1, Op.cit., , h. 16 Sukrisno, Agoes, Op.cit., h. 31
83
2) Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3) Bukti audit kompeten yang cukup haruus dioperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memedai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. c. Standar Pelaporan 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disususn sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan yang disertai alasannya.86
8. Manfaat Audit Semua laporan perusahaan perlu di audit karena memiliki manfaat sebagai berikut : a. Untuk memudahkan pengguna laporan perusahaan karena tidak semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan perusahaan mampu menganalisis laporan sehingga diperlukan 86
IAPI, 2011: 150.1 & 150.2
84
pihak auditor untuk mengaudit dan dapat menyampaikan hasil laporan audit. b. Untuk mengatahui apakah kegiatan operasional perusahaan dilakukan secara efektif,efisien, dan ekonomis87. c. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi88. d. Menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhinya89. Untuk memeriksa sistem pencatatan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. e. Menelaah perangkat perlindungan aktiva dan memverifikasi keberadaan aktiva90.
87
Sukrisno Agoes, Op.cit., h. 11 Guy et.al., Op.cit., h. 410 89 Ibid. 90 Ibid. 88
