BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1223, 2016
KEMENKES. Program Penyelenggaraan Pedoman.
Indonesia
Sehat.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan pelindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan;
b.
bahwa untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat diperlukan pendekatan keluarga, yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
Mengingat
-2-
: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421 );
2.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4456);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4700); 4.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 8.
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-3-
9.
Peraturan Rencana
Presiden
Nomor
Pembangunan
2
Tahun
Jangka
2015
Menengah
tentang Nasional
Tahun 2015-1019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 10. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Pedoman
Pelaksanaan
dan
Pembinaan
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan,
dan
Masa
Sesudah
Melahirkan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Lingkungan
Penyelenggaraan di
Puskesmas
Pelayanan (Berita
Negara
Kesehatan Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 403); 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-4-
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755); 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
dan
Dukungan
Biaya
Operasional
pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
MENTERI
PENYELENGGARAAN
KESEHATAN
PROGRAM
TENTANG
INDONESIA
SEHAT
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA. Pasal 1 Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan untuk: a.
meningkatkan
akses
keluarga
terhadap
pelayanan
kesehatan
meliputi
pelayanan
promotif
berserta yang dan
anggotanya
komprehensif, preventif
serta
pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar; b.
mendukung
pencapaian
standar
pelayanan
minimal
kabupaten/kota; melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; c.
mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
d.
mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Pasal 2
(1)
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-5-
(2)
a.
penurunan angka kematian ibu dan bayi;
b.
penurunan prevalensi balita pendek (stunting);
c.
penanggulangan penyakit menular; dan
d.
penanggulangan penyakit tidak menular.
Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan upaya promotif dan preventif
tanpa
rehabilitatif
mengabaikan
oleh
tenaga
upaya
kesehatan
kuratif
sesuai
dan
dengan
kompetensi dan kewenangannya. (3)
Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar, pedoman, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3
(1)
Dalam rangka penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut: a.
keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
b.
Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
c.
bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
d.
bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
e.
balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
f.
penderita
tuberkulosis
paru
mendapatkan
pengobatan sesuai standar; g.
penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
h.
penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
i.
anggota keluarga tidak ada yang merokok;
j.
keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
k.
keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
l.
keluarga
mempunyai
akses
atau
menggunakan
jamban sehat.
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-6-
(2)
Pemerintah
Daerah
dapat
menetapkan
indikator
tambahan selain indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga diatur dalam pedoman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 (1)
Penyelenggaraan
Program
Indonesia
Sehat
dengan
Pendekatan Keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas. (2)
Penyelenggaraan
Program
Indonesia
Sehat
dengan
Pendekatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Pasal 6 (1)
Pelaksanaan
Program
Indonesia
Sehat
dengan
Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan: a.
melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
b.
membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas;
c.
menganalisis,
merumuskan
intervensi
masalah
kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas; d.
melaksanakan
kunjungan
rumah
dalam
upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; e.
melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan
f.
melaksanakan
Sistem
Informasi
dan
Pelaporan
Puskesmas.
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-7-
(2)
Kegiatan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diintegrasikan ke dalam langkah-langkah penguatan manajemen Puskesmas. (3)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
Petunjuk
Teknis
Penguatan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 (1)
Pembiayaan penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga dibebankan pada Anggaran Belanja
dan
Pendapatan
Daerah
(APBD),
Anggaran
Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2)
Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8
(1)
Menteri,
Gubernur,
Bupati/Walikota
melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses keluarga
terhadap
pelayanan
kesehatan
yang
komprehensif dan mencapai tujuan program Indonesia sehat. (3)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a.
advokasi dan sosialisasi;
b.
pendidikan dan pelatihan; dan
c.
pemantauan dan evaluasi.
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-8-
Pasal 9 Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
-9-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-10-
www.peraturan.go.id
-11-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-12-
www.peraturan.go.id
-13-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-14-
www.peraturan.go.id
-15-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-16-
www.peraturan.go.id
-17-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-18-
www.peraturan.go.id
-19-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-20-
www.peraturan.go.id
-21-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-22-
www.peraturan.go.id
-23-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-24-
www.peraturan.go.id
-25-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-26-
www.peraturan.go.id
-27-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-28-
www.peraturan.go.id
-29-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-30-
www.peraturan.go.id
-31-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-32-
www.peraturan.go.id
-33-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-34-
www.peraturan.go.id
-35-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-36-
www.peraturan.go.id
-37-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-38-
www.peraturan.go.id
-39-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-40-
www.peraturan.go.id
-41-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-42-
www.peraturan.go.id
-43-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-44-
www.peraturan.go.id
-45-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-46-
www.peraturan.go.id
-47-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-48-
www.peraturan.go.id
-49-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-50-
www.peraturan.go.id
-51-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-52-
www.peraturan.go.id
-53-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-54-
www.peraturan.go.id
-55-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-56-
www.peraturan.go.id
-57-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-58-
www.peraturan.go.id
-59-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-60-
www.peraturan.go.id
-61-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-62-
www.peraturan.go.id
-63-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-64-
www.peraturan.go.id
-65-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-66-
www.peraturan.go.id
-67-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-68-
www.peraturan.go.id
-69-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-70-
www.peraturan.go.id
-71-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-72-
www.peraturan.go.id
-73-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-74-
www.peraturan.go.id
-75-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-76-
www.peraturan.go.id
-77-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-78-
www.peraturan.go.id
-79-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-80-
www.peraturan.go.id
-81-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-82-
www.peraturan.go.id
-83-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-84-
www.peraturan.go.id
-85-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-86-
www.peraturan.go.id
-87-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-88-
www.peraturan.go.id
-89-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-90-
www.peraturan.go.id
-91-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-92-
www.peraturan.go.id
-93-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-94-
www.peraturan.go.id
-95-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-96-
www.peraturan.go.id
-97-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-98-
www.peraturan.go.id
-99-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-100-
www.peraturan.go.id
-101-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-102-
www.peraturan.go.id
-103-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-104-
www.peraturan.go.id
-105-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-106-
www.peraturan.go.id
-107-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-108-
www.peraturan.go.id
-109-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-110-
www.peraturan.go.id
-111-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-112-
www.peraturan.go.id
-113-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-114-
www.peraturan.go.id
-115-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-116-
www.peraturan.go.id
-117-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-118-
www.peraturan.go.id
-119-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-120-
www.peraturan.go.id
-121-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-122-
www.peraturan.go.id
-123-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-124-
www.peraturan.go.id
-125-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-126-
www.peraturan.go.id
-127-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-128-
www.peraturan.go.id
-129-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-130-
www.peraturan.go.id
-131-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-132-
www.peraturan.go.id
-133-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-134-
www.peraturan.go.id
-135-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-136-
www.peraturan.go.id
-137-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-138-
www.peraturan.go.id
-139-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-140-
www.peraturan.go.id
-141-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-142-
www.peraturan.go.id
-143-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-144-
www.peraturan.go.id
-145-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-146-
www.peraturan.go.id
-147-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-148-
www.peraturan.go.id
-149-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-150-
www.peraturan.go.id
-151-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-152-
www.peraturan.go.id
-153-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-154-
www.peraturan.go.id
-155-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-156-
www.peraturan.go.id
-157-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-158-
www.peraturan.go.id
-159-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
2016, No.1223
-160-
www.peraturan.go.id
-161-
2016, No.1223
www.peraturan.go.id
