HAK-HAK DAN KEWAJIBAN DASAR/ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA Oleh: MAHIFAL, SH., MH. Buku Pegangan: PANCASILA dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi Oleh: H. Subandi Al Marsudi, SH., MH.
ISTILAH DAN PENGERTIAN HAK-HAK ASASI MANUSIA Perancis:
Droit de I’home = hak manusia
Inggris:
Human right = hak-hak kemanusiaan/hak-hak asasi
manusia
Belanda:
Mensen rechten = hak-hak kemanusiaan/hak-hak asasi manusia
ISTILAH DAN PENGERTIAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan) Darji Darmodiharjo:
Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME
Hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajibankewajiban yang lainnya
Padmo Wahjono:
Hak-hak asasi adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu (beradab)
Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM (lampiran naskah
HAK pada Angka I huruf D butir 1):
“Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan YME yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia
UU No.39/1999 tentang HAM (pasal 1 angka 1):
“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”
PERBEDAAN ATAS MACAM DAN JENIS HAK-HAK ASASI Pengertian HAM dibedakan dari segi subyeknya:
Hak-hak asasi individu (Sri Soemantri : hak-hak asasi manusia klasik/de klassieke grondrechten)
Adalah hak-hak asasi manusia yang timbul dari eksistensi manusia. Hak-hak ini antara lain seperti hak untuk berapat dan berkumpul, menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan, dan hak untuk menganut agama tertentu
Hak-hak asasi kolektif atau sosial (Sri Soemantri : hak-hak asasi manusia sosial/de sociale grondrechten)
Adalah hak-hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah. Hak ini terkait dengan hak manusia/warga negara untuk hidup bahagia dalam masyarakat dan negara
PERBEDAAN ATAS MACAM DAN JENIS HAK-HAK ASASI (lanjutan)
Pengertian HAM dibedakan dari segi obyek dan kepentingannya / penggolongan HAM berdasarkan jenisnya:
Hak-hak asasi pribadi atau personal rights seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya
Hak-hak asasi ekonomi atau property rights seperti hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya
Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut rights of legal equality
Hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, seperti hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya
Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights, seperti hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan and sebagainya
Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal terjadi penangkapan, penggeladahan, penahanan, peradilan dan sebagainya
Hak-hak asasi untuk membangun atau rights to develop, yaitu hak-hak asasi bagi suatu negara/komunitas untuk membangun negaranya tanpa campur tangan negara asing
PERBEDAAN ATAS MACAM DAN JENIS HAK-HAK ASASI (lanjutan)
Hubungan antara Negara Demokrasi, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia: Negara demokrasi mengakui hak asasi
Negara demokrasi menampilkan sosok Negara Hukum
Negara hukum (Rechtsstaat) umumnya dirumuskan sebagai Negara Hukum Demokrasi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : “Negara Indonesia adalah negara hukum”
Setiap negara demokrasi memberikan kebebasan dalam penyaluran aspirasi rakyat
Hak fundamental berdasarkan konstitusi Di dalam UUD 1945 dirinci dalam: Hak dan kewajiban warga negara Hak dan kewajiban penduduk Hak dan kewajiban penyelenggara negara
Kemerdekaan berserikat, Kemerdekaan berkumpul, Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang
Setiap negara demokrasi menggariskan tata cara menggerakkan negara yang demokratis sifatnya
Setiap pengertian HAM yang dibedakan dari segi obyek dan kepentingannya / penggolongan HAM berdasarkan jenisnya dihormati dan diakui oleh Negara Demokrasi dan Negara Hukum, sehingga jika sebuah negara menganut faham negara demokrasi dan atau negara hukum, maka negara tersebut pasti akan menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM)
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA HAM di belahan dunia Barat
Inggris memberikan corak HAM di belahan dunia Barat dan mewarnai perkembangan HAM sampai ke Amerika Serikat
Inggris melahirkan sosok HAM bernama John Locke
HAM di belahan dunia Timur
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
Sejarah Perkembangan HAM di Inggris (Eropa Barat):
1199-1216 memerintah raja John Lackland yang dikenal sangat sewenangwenang
Muncul pertentangan akibat gaya kepemimpinan raja, sehingga melahirkan PIAGAM MAGNA CHARTA (1215) yang mencerminkan kemenangan kaum bangsawan atas raja
Piagam MAGNA CHARTA (1215) memuat
Raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang
Tindakan raja dalam hal-hal tertentu harus mendapat persetujuan para bangsawan
Magna Charta menjadi benih lahirnya peradilan menurut hukum : due process of law and fair trial.
Sengketa kaum bangsawan asli Inggris diselesaikan menurut Hukum Adat dikenal sebagai Common Law
The Great Charter of Liberties (1297)
Petition of rights (1628)
Habeas Corpus Act (1697)
Tahun 1689, terjadi revolusi besar THE GLORIUS REVOLUTION, melahirkan Bill of Rights dan menyebabkan kerajaan Inggris beralih ke arah pemerintahan parlementer
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
Pengaruh INGGRIS terhadap AMERIKA SERIKAT (USA)
Setelah terjadi REVOLUSI INGGRIS (1689)
Tanggal 4 Juli 1776 di USA lahir Declaration of Independence, berkat pengaruh ahli pikir kenegeraan terkemuka Inggris, JOHN LOCKE tentang
Hak untuk hidup (life rights)
Hak kemerdekaan (liberty rights)
Hak milik (property rights)
Pengaruh INGGRIS terhadap PERANCIS
Setelah terjadi REVOLUSI INGGRIS (1689)
Tanggal 17 Juli 1789 di Perancis lahir Assemble Nationale (Dewan Nasional) sebagai perwakilan rakyat Perancis yang mengubah struktur Perancis dari Feodalistis menjadi Demokratis Tanggal 27 Agustus 1789 di Perancis lahir Declaration des Droits del’Homme et du Citoyen (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, sebagai pengaruh pemikiran Rousseau dan menjadi dasar pemikiran aliran Liberalisme abad 19 di Eropa
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan) Declaration des Droits del’Homme et du Citoyen :
Pasal 1 :
Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak yang sama. Perbedaan dalam masyarakat hanya didasarkan atas kepentingan umum
Pasal 2 :
… hak-hak ini ialah kemerdekaan, milik, keamanan, dan menentang terhadap penindasan
Pasal 3 :
Rakyat adalah sumber dari segala kedaulatan
Pasal 4 :
Yang dimaksudkan dengan kemerdekaan ialah boleh bertindak sesukanya asal jangan merugikan orang lain
Pasal 17 :
Hak atas milik adalah suci dan tidak boleh dilanggar
Tujuan Revolusi Perancis dikumpulkan dalam semboyannya:
Kemerdekaan (Liberte)
Kesamarataan (Egalite)
Persaudaraan (Fraternite)
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan) Tahun 1941, USA di bawah Presiden Franklin Delano Rosevelt,
menyatakan 4 (empat) hal di muka kongresnya (The Four Freedoms):
Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech)
Kebebasan beragama (freedom of religion)
Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
Kebebasan dari kekurangan/kemelaratan (freedom from want)
Tahun 1946, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk
Komisi Hak-Hak Asasi Manusia
Sidang PBB 10 Desember 1948 menghasilkan deklarasi yang diterima secara bulat oleh seluruh anggota PBB
Nama Deklarasi PBB : Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM))
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan) Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia
Kerajaan Sriwijaya (Abad VII – Abad IX) = Kerajaan MARITIM
Terpelihara dan terbinanya kehidupan spiritual, ekonomi, dan politik
Perlindungan terhadap nelayan dari perompak
Pengembangan bidang politik (hubungan internasional dengan Cina dan Nalanda India)
Kerajaan Majapahit (Abad XII – Abad XVI) = Kerajaan MARITIM
Keagamaan:
Kerukunan antar pemeluk agama yang berlainan
Kebudayaan/kesusateraan:
Tulisan Empu Prapanca tentang Negara Kertagama
Tulisan Empu Tantular tentang Sutasoma yang berisi tentang Bhineka Tunggal Ika
Hubungan Internasional:
Persahabatan dengan negara-negara tetangga, seperti Burma, Kamboja, dll dengan semboyan Mitreka Satata
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia
Munculnya Penjajah Asing
Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Jepang Kehidupan bangsa Indonesia mulai mengalami penindasan dan penderitaan sebagai bangsa terjajah
Perlawanan-perlawanan Fisik di Tanah Air
Sultan Agung (Mataram 1645)
Sultan Agung Tirtayasa dan Kiai Tapa (Banten sekitar 1650)
Sultan Hasanudin (Makasar 1660)
Untung Suropati dan Trunojoyo (Jawa Timur 1670)
Ibn. Iskandar (Minangkabau 1680) dan Imam Bonjol (Minaukabau 1822-1830)
Badaruddin (Palembang sekitar 1817)
Jelantik (Bali 1850)
Pangeran Antasari (Kalimantan 1870)
Anak Agung Made (Lombok sekitar 1895)
Iskandar Muda (Aceh 1635) serta Teuku Umar, Teuku Cik di Tiro dan Cut Nya’ Din (Aceh 1873 – 1904) SiSingamangaraja (Batak 1900)
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia
Munculnya Pergerakan-Pergerakan Perlawanan Non Fisik
Pendidikan dan Sosial dipelopori Budi Utomo (20 Mei 1908 = Awal Kebangkitan Nasional) H.O.S. Tjokroaminoto (Pendiri Syarekat Islam 1911) Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantoro) dan Tjipto Mangunkusumo (Pendiri dan Tokoh Indische Partij 1912) Tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) dipelopori Muh.Yamin, Kuntjoro Purbopranoto, Wongsonegoro, dll: Satu Tanah Air Satu Bangsa Satu Bahasa
Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan diri menjadi bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat
“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya”. Jakarta 17 Agustus 1945, Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan) Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca Kemerdekaan
INDONESIA
Tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya UUD Republik Indonesia (UUD 1945)
Terwujudnya perangkat hukum negara Terwujudnya perangkat hukum sebagai jaminan hak-hak asasi dasar/asasi manusia Indonesia dan kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar/asasi Pembukaan UUD 1945 memuat hak-hak asasi yang bersifat umum (Hak Bangsa) dan tidak bersifat individu
UUD 1945:
Alinea Pembukaan UUD 1945 “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa …”
Batang Tubuh Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 34
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan) Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca Kemerdekaan
INDONESIA
Pergantian Konstitusi Negara Indonesia
Konstitusi RIS (1949)
UUDS (1950)
Dirancang oleh Soepomo dengan mencontoh Piagam PBB tentang HAM yang berisikan 30 pasal (The Universal Declaration of Human Rights 1948)
Konferensi Asia Afrika (KAA 1955)
Dasasila Bandung
Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 dalam Kepres RI No.50/1959, LNRI No.75/1959
Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan UUDS 1950 tidak berlaku lagi
Pasal pertama memuat pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
Hak-hak asasi yang berlaku ialah yang terdapat dalam UUD 1945
Tahun 1959 – 1965 terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 oleh ORDE LAMA
Adanya paham NASAKOM
Munculnya pemberontakan G-30 S/PKI
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca Kemerdekaan INDONESIA
ORDE BARU sebagai Koreksi total terhadap ORDE LAMA
Paham HAM dituangkan dalam beberapa Undang-Undang
UU No.14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
UU No.8/1981 tentang KUHAP
UU No.5/1986 tentang Peradilan Administrasi Negara
UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama
Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) melalui Keppres RI No.50/1993 tanggal 7 Juni 1993 Tujuan KOMNASHAM:
Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
Meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional
Kegiatan KOMNASHAM:
Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM
Mengkaji instrumen PBB tentang HAM
Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM
Mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi HAM
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan) Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca
Kemerdekaan INDONESIA
ORDE REFORMASI
Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Disahkan tanggal 26 Oktober 1998 Dimuat dalam LNRI No.181 Tahun 1998
Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Disahkan tanggal 23 September 1999 Dimuat dalam LNRI No.165 Tahun 1999
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA PANCASILA HAM dalam Negara Pancasila
HAM dipandang penting dengan menempatkan manusia sesuai dengan Kodrat, Harkat dan Martabatnya
Kodrat Manusia Keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal dan disposisi yang melekat pada keberadaan/eksistensi manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan YME
Harkat Manusia Nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuankemampuan cipta, rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak serta kewajibankewajiban asasi
Martabat Manusia Kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia, karena manusia adalah makhluk yang berakal budi, sehingga manusia mempunyai martabat tinggi
Derajat Manusia Kodrat tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak-hak dan kewajibankewajiban asasi
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA PANCASILA (lanjutan) Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 sangat penting dan
strategis:
Mengandung Amanat Penugasan kepada:
Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah Untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat
Presiden RI and DPR-RI Untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
KOMNASHAM yang ditetapkan dengan Undang-Undang Untuk melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM
Memuat susunan sistematika naskah HAM
Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia
Piagam Hak Asasi Manusia
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA PANCASILA (lanjutan) Susunan Sistematika Naskah Hak Asasi Manusia Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Pendahuluan Landasan Sejarah, Pendekatan dan Substansi Pemahaman HAM bagi Bangsa Indonesia Piagam Hak Asasi Manusia Pembukaan, terdiri atas 7 alinea Batang Tubuh, terdiri atas 10 bab dan 44 pasal
Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX Bab X
: Hak Untuk Hidup : Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan : Hak Mengembangkan Diri : Hak Keadilan : Hak Kemerdekaan : Hak Atas Kebebasan Informasi : Hak Keamanan : Hak Kesejahteraan : Kewajiban : Perlindungan dan Pemajuan
(Pasal 1) (Pasal 2) (Pasal 3 s/d 6) (Pasal 7 s/d 12) (Pasal 13 s/d 19) (Pasal 20 s/d 21) (Pasal 22 s/d 26) (Pasal 27 s/d 33) (Pasal 34 s/d 36) (Pasal 37 s/d 44)
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA PANCASILA (lanjutan)
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Terdiri dari 11 bab dan terperinci dalam 106 pasal
Bab I
: Ketentuan Umum
(Pasal 1)
Bab II
: Asas-asas Dasar
(Pasal 2 s/d 8)
Bab III
: HAM dan Kebebasan Dasar Manusia
(Pasal 9 s/d 66)
Bab IV
: Kewajiban Dasar Manusia
(Pasal 67 s/d 70)
Bab V
: Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah
(Pasal 71 s/d 72)
Bab VI
: Pembatasan dan Larangan
(Pasal 73 s/d 74)
Bab VII
: Komisi Nasional HAM
(Pasal 75 s/d 99)
Bab VIII
: Partisipasi Masyarakat
(Pasal 100 s/d 103)
Bab IX
: Pengadilan HAM
(Pasal 104)
Bab X
: Ketentuan Peralihan
(Pasal 105)
Bab XI
: Ketentuan Penutup
(Pasal 106)
Perubahan Kedua UUD-RI Tahun 1945, tanggal 18 Agustus 2000
Mencantumkan ketentuan HAM dalam Bab XA
Judul : Hak Asasi Manusia
Pasal 28A s/d 28J
Selamat Siang ……………….
