HAK PEKERJA BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
ETIKA BISNIS
Dibuat Oleh : YAYU MEGA DINI - 18210611
Program Study Ekonomi Manjemen Jurusan Manajemen UNIVERSITAS GUNADARMA
Mata Kuliah : Etika Bisnis Dosen : Debita Octaviani Topik Makalah
HAK PEKERJA BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kelas : 4-EA21
Dateline Makalah : 10 Januari 2014 Tanggal Penyerahan Makalah : 10 Januari 2014
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam penyusunan makalah ini saya buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim / pihak lain. Apabila terbukti tidak benar, saya siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.
Penyusun
NPM
Nama Lengkap
18210611
Yayu Mega Dini
Tanda Tangan
Program Sarjana Ekonomi Manajemen UNIVERSITAS GUNADARMA
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan saya waktu, kesempatan dan juga ilmu dalam menyelesaikan makalah ini, dengan judul : “Hak Pekerja” dan “Bisnis dan Perlindungan Konsumen” sebagai tugas mata kuliah Etika Bisnis.
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyusun makalah ini, khususnya kepada dosen pengajar Etika Bisnis yaitu Ibu Debita Octaviani yang telah memberikan ilmu kepada saya. Dan juga kepada teman-teman yang telah membantu.
Saya berusaha menyusun makalah ini dengan segala kemampuan, namun saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat saya butuhkan untuk dapat menyempurnakannya di masa mendatang.
Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan semangat bagi Mahasiswa dan juga para pembaca untuk bersama-sama bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab dan lebih mementingkan Hak Pekerja dan juga lebih mementingkan Konsumen dalam berbisnis, demi tercapainya Masyarakat yang Sejahtera di Negara kita tercinta Republik Indonesia.
Bekasi, 6 Januari 2014 Yayu Mega Dini
DAFTAR ISI
PERNYATAAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PENDAHULUAN I. HAK PEKERJA -
Hak Atas Pekerjaan Dan Upah Yang Adil
-
Hak Untuk Berserikat Dan Berkumpul
-
Hak Atas Perlindungan Keamanan Dan Kesehatan
-
Hak Perlakuan Keadilan Dan Hukum
-
Hak Atas Rahasia Pribadi
-
Hak Atas Kebebasan Suara Hati
-
Whistle Blowing Internal Dan Eksternal
II. BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN -
Hubungan Produsen Dan Konsumen
-
Gerakan Konsumen
-
Konsumen Adalah Raja
REFERENSI
I. HAK PEKERJA Hak pekerja / buruh lahir sebagai konsekwensi (akibat) adanya hubungan kerja antara pekerja / buruh dengan pengusaha / instansi. Hak pekerja / buruh di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (UUK No. 13 Th. 2003). Hak – hak pekerja / buruh tersebut diantaranya adalah : -
Hak Atas Pekerjaan Dan Upah Yang Adil Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Karena : 1. Sebagaimana dikatakan John Locke, kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia. 2. Kerja merupakan perwujudan diri manusia. 3. Hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak. Upah yang adil. Setiap orang yang bekerja pada seseorang ataupun instansi berhak mendapatkan upah, hal ini tertuang dalam perlindungan undang-undang perburuhan tentang pengupahan PP No. 8 tahun 1981 dan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Setiap orang yang mengeluarkan keringatnya berhak atas upah dan setiap orang yang memperkejakan seseorang berkewajiban membayarkan upahnya, pernyataan ini tertulis dalam hadis Nabi Muhammad SAW “Barang siapa yang memperkerjakan seorang buruh maka berkewajiban membayar upahnya”. Kutipan diatas menunjukkan adanya hak upah atas seseorang yang bekerja pada orang lain ataupun instansi. Dan kutipan diatas tidak diperuntukkan kepada lelaki saja akan tetapi berlaku orang yang bekerja kepada orang lain, dan disini ada buruh lelaki dan buruh perempuan. Secara umum, apabila kita melihat secara jumlah nominal upah pokok yang ditetapkan pemerintah saat ini relatif tidak terjadi perbedaan upah antara buruh perempuan ataupun buruh laki-laki, karena saat ini pengupahan telah diatur dalam UMK (Upah Minimum Kota). Perbedaan pengupahan antara buruh laki-laki dan buruh perempuan terdapat dalam upah yang diterima atau Take Home Pay yaitu terletak dalam komponen upah buruh perempuan dan buruh lak-laki Komponen Upah : 1. Upah pokok 2. Tunjangan tetap (tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran kerja), seperti tunjangan masa kerja, tunjangan keluarga. 3. Tunjangan tidak tetap (tunjangan yang dipengaruhi oleh kehadiran kerja), seperti: premi hadir, transportasi, makan. Peraturan pelindung : 1. Konvensi ILO No. 100 tentang kesetaraan pengupahan, yang diratifikasi menjadi UU No.80 tahun 1957. 2. Deklarasi CEDAW, yang telah diratifikasi menjadi UU No.7 Tahun 1984. 3. Pasal 2 Declaration of Human Rights (DUHAM). 4. UUD 45 Pasal 28A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 5. UU ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 88.
6. PP No. 08 tahun 1981 tentang pengupahan. -
Hak Untuk Berserikat Dan Berkumpul Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh (UUK no.13 th. 2003 pasal. 104). Dalam menjamin kebebasan berserikat bagi buruh, pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja / serikat buruh (mengatur tentang hak dan kewajiban SP dan pengusaha sampai dengan PKB).
-
Hak Atas Perlindungan Keamanan Dan Kesehatan Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan, keselamatan dan kesehatan melalui program jaminan sosial atau asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan Perusahaan itu. Atas kemungkinana risiko yang akan dihadapinya dalam menjalankan pekerjaannya dalam bidang tertentu dalam Perusahaan tersebut. Jaminan sosial merupakan jaminan yang diberikan kepada seseorang atas resiko sosial yang dialaminya karena bekerja. Jaminan sosial tersebut meliputi : 1. Jaminan Pelayanan Kesehatan 2. Jaminan Kecelakaan Kerja 3. Jaminan Kematian 4. Jaminan Hari Tua 5. Jaminan Perumahan 6. Jaminan Kesehatan reproduksi 7. Jaminan Keluarga 8. Jaminan perlindungan hukum Jaminan Sosial ini berlaku pada buruh perempuan dan buruh laki-laki. Jaminan sosial ini merupakan kompensasi atas hilangnya waktu dan tenaga akibat pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang buruh. Jaminan sosial juga berfungsi sebagai jaminan keamanan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang buruh. Jaminan sosial ini juga berfungsi untuk jaminan keamanan bagi keluarga buruh. Dalam aturan ketenagakerjaan jaminan sosial bagi buruh di Indonesia dicover oleh Jamsostek. Hanya saja Jamsostek belum mampu mengcover semua jaminan tersebut. Jaminan yang tercover oleh Jamsostek baru pada : 1. Jaminan pelayanan kesehan 2. Jaminan kecelakaan kerja 3. Jaminan hari tua dan jaminan kematian. Itupun pada prakteknya belum semua dinikmati buruh, karena adanya Perusahaan yang nakal yang setorannya selalu kurang pada Jamsostek. Peraturan Pelindung : 1. UUD 45 pasal 28H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” 2. UU Jamsostek 1992 3. Konvensi ILO
Dan yang tidak bisa kita lepaskan dari hak atas perlindungan dan keamanan adalah K3 yaitu ”Kesehatan Keselamatan Kerja” Dimana setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan pada waktu dia bekerja oleh karena itu pengusaha wajib melengkapi sarana dan prasarana K3 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dimana hal tersebut untuk meminimalisasikan terjadinya kecelakaan kerja. -
Hak Perlakuan Keadilan Dan Hukum Hak ini dapat diperlakukan kepada pekerja yang dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Jadi pihak instansi harus dapat mendengar pertimbangannya, alasannya, alibinya, saksi yang mungkin bisa dihadapkannya, atau kalau dia bersalah dia harus diberi kesempatan untuk mengaku secara jujur, meminta maaf dan diberikan dispensasi / kompensasi dalam menebus kesalahannya. Hak Perlakuan Keadilan Dan Hukum juga diberlakukan untuk perihal bahwa semua pekerja, pada prinsipnya harus diperlakukan secara sama, secara fair. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidkan lebih lanjut. Khususnya masalah mengenai gender / jenis kelamin. Setiap buruh perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Hak atas perlakukan yang sama ditempat kerja dilidungi dalam : 1. UUD 45 Pasal 28D ”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 2. UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi ILO mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap buruh perempuan.
-
Hak Atas Rahasia Pribadi Umumnya yang dianggap sebagai rahasia pribadi dan arena itu tidak perlu diketahui dan dicampuri oleh Perusahaan adalah persoalan yang menyangkut keyakinan religius, afiliasi dan haluan politik, urusan keluarga, serta urusan sosial lainnya.
-
Hak Atas Kebebasan Suara Hati Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Konkretnya, pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik, seperti : 1. Melakukan korupsi 2. Menggelapkan uang Perusahaan 3. Menurunkan standar atau ramuan produk tertentu demi memperbesar keuntungan 4. Menutup - nutupi kecurangan Perusahaan atau atasan.
-
Whistle Blowing Internal Dan Eksternal Merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kekurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilaporkan itu bisa saja atasan yang lebih tinggi atau
masyarakat luas. Whistle blowing berkaitan dengan kecurangan yang merugikan perusahaan sediri maupun pihak lain. Whistle bowing dibedakan menjadi 2 yaitu whistle blowing internal dan whistle blowing eksternal. - Whistle blowing internal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. - Whistle blowing eksternal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan lalu membocorkannya kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat.
II. BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Masyarakat modern adalah masyarakat pasar atau masyarakat bisnis atau juga disebut masyarakat konsumen. Semua manusia adalah konsumen, termasuk pelaku bisnis atau produsen sendiri. Bisnis diharapkan bahkan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekedar menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi memperoleh keuntungan. Pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan bersikap netral. Bisnis harus dikendalikan dalam batas – batas yang tidak sampai merusak kebebasan dan hak setiap orang : Hak pelaku bisnis dan hak konsumen atau hak masyarakat secara keseluruhan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki peran melindungi konsumen dari tindakan produsen. -
Hubungan Produsen Dan Konsumen Antara Produsen Dan Konsumen memiliki “Hak Kontraktual” yaitu Hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Kontrak yang dianggap adil dan baik : 1. Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakat. 2. Tidak ada pihak yang memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat - syarat kontrak. 3. Tidak ada pemaksaan. 4. Tidak mengikat untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Perangkat pengendali untuk menjamin kedua pihak: 1. Aturan moral dalam hati sanubari. 2. Aturan hukum yang memberikan sanksi. Kedua perangkat tersebut diberlakukan karena dua alasan: 1. Posisi konsumen yang lebih lemah, terutama untuk pasar monopolistis. 2. Konsumen membiayai produsen dalam penyediaan kebutuhan. Kewajiban Produsen : 1. Memenuhi ketentuan yang melekat pada produk.
2. Menyingkapkan semua informasi. 3. Tidak mengatakan yang tidak benar tentang produk yang ditawarkan. -
Gerakan Konsumen Gerakan konsumen atau Lembaga Konsumen sangat dirasakan manfaatnya oleh konsumen dan pengaruhnya benar – benar diperhitungkan oleh pihak produsen. Bahkan dalam kasus tertentu sangat ditakuti dan membuat produsen berada dalam posisi lemah. Gerakan ini dibuat karena : 1. Produk yang semakin banyak dan rumit. 2. Terspesialisasinya jenis jasa. 3. Pengaruh iklan terhadap kehidupan konsumen. 4. Keamanan produk yang tidak diperhatikan. 5. Posisi konsumen yang lemah.
-
Konsumen Adalah Raja Akhir – akhir ini banyak konsumen menulis surat pembaca berisi keluhannya tentang kekecewaannya baik pada janji atau pelayanan yang tidak memuaskan dari berbagai Perusahaan. Ini bisa dimengerti karena semakin kritisnya konsumen, termasuk semakin sadarnya konsumen akan hak – hak mereka. Kenyataan ini sesungguhnya memberikan isyarat paling kurang 2 hal : 1. Bahwa pasar yang bebas dan terbuka pada akhirnya menempatkan konsumen benar – benar sebagai raja. 2. Bahwa prinsip – prinsip etika, seperti kejujuran, tanggung jawab dan kewajiban untuk melayani konsumen secara baik dan memuaskan mempunyai tempat pijakan yang nyata dalam bisnis global yang bebas dan terbuka. Oleh karena itu, sebuah Perusahaan eceran besar yang punya barang yang murah dan pelanggan yang banyak sekali tidak segan – segan meminta maaf bahkan memberikan hadiah kepada konsumen yang mengeluh. Itu tanda bahwa konsumen di mata produsen adalah benar – benar raja.
REFERENSI https://id-id.facebook.com/komunitaspekerjatasikmalaya/posts/211510092318558 http://tazmaniabenz.wordpress.com/2009/12/17/hak-pekerja-4/ http://www.google.com/url?q=http://jnursyamsi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/1090 5/A006%2BNorma%2Bdan%2Betika%2BSDM.ppt&sa=U&ei=LEvJUpKGBcH_rQfk5IHw Dw&ved=0CCQQFjAB&usg=AFQjCNFGVcfHuKntGFF87o1ESvDjy5zEaA http://books.google.co.id/books?id=5QzuFOFAxbUC&pg=PA176&lpg=PA176&dq=whistle blowing+internal+dan+eksternal&source=bl&ots=dlGtveoaUl&sig=AKQsH9SmW3mjHupfEr9PczK_5c&hl=en&sa=X&ei=LEvJUpKGBcH_rQfk5IHwDw&redir_esc=y#v=on epage&q=whistleblowing%20internal%20dan%20eksternal&f=false http://ebookbrowsee.net/bisnis-dan-perlindungan-konsumen-bab-vii-ppt-d199484346
