HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DAN TENAGA MEDIS SERTA RUMAH SAKIT NADYA SAID / D 101 09 693
(Abstrak) Hubungan Hukum antara Pasien dan Tenaga medis serta Rumah sakit memiiki 2 (dua) Rumusan Masalah yaitu, Bagaimanakah hubungan hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis dalam memberikan pelayan kesehatan ? dan Seberapa besar tanggung jawab hukum pelayanan publik rumah sakit ? Adapun Tujuan Penelitian yaitu, Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan hukum antara Pasien dengan Tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan dan Untuk mengetahui dan mempelajari batas tanggung jawab hukum pelayanan publik rumah sakit. Kegunaan Penulisan, Secara Teoritis yaitu, tulisannnya ini, diharapkan dapat menambah bahan bacaan di Perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan materi Hukum Kesehatan, Hukum Perjanjian atau Kontrak atau hukum perlindungan konsumen Kesehatan; Secara Praktis yaitu, tulisan ini, di harapkan dapat menjadi bahan acuan para praktisi hukum, Masyarakat, lembaga atau Organisasi yang konsent dengan kesehatan masyarakat (Pelayanan Kesehatan) misalnya Tenaga Medis (Dokter, Suter dan Pihak Rumah Sakit), agar mengetahui hak dan Kewajibannya dalam rangka memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat. Medode Pnelitian yaitu, Penulis melakukan pendekatan-pendekatan Penelitian Hukum Normatif yaitu, mengkaji berbagai norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penulis tentang Hubungan Hukum antara Pasien, Rumah Sakit dan penerapan informed consent. Kata Kunci : Pasien, Tenaga Medis dan Rumah Sakit. serta
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
tindakan
diambil
berkenaan
penyakitnya, Masyarakat menyadari
semakin hak-haknya
sebagai konsumen kesehatan. Seringkali
mereka
kritis
mempertanyakan
tentang pemeriksaan,
secara
penyakit,
yang
jarang pendapat
akan dengan
bahkan
tidak
mereka
mencari
kedua.
Hak-hak
konsumen kesehatan masih cenderung sering dikalahkan oleh
kekuasaan
pelayanan
pemberi kesehatan,
pengobatan, 1
kekalahan tersebut bisa berupa
sendiri, keluarga, orang lain,
kerugian moral dan material
maupun makhluk hidup lain
yang cukup besar. Jenis-jenis
dan
tidak
untuk
masalah
diperdagangkan,
sedangkan
perlindungan
konsumen sejak berlakunya
produk
UU Nomor 8 Tahun 1999
misalnya,
tentang
suplemen
Perlindungan
Konsumen
berupa
barang,
obat-obatan, makanan,
alat
kesehatan, dan produk berupa
Undang-Undang
jasa,
misalnya:
jasa
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
pelayanan
Perlindungan
Konsumen
diberikan oleh dokter, dokter
(UUPK) mempunyai 2 sasaran
gigi, jasa asuransi kesehatan
pokok, yaitu :
Untuk mengetahui, apakah
1. Memberdayakan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha (publik atau privat) barang dan atau jasa; 2. Mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab Lalu pertanyaannya, apakah pasien dapat disebut sebagai konsumen, dan pemberi pelayanan kesehatan (dokter) sebagai pelaku usaha. Pengertian
konsumen
dan pelaku usaha berdasarkan UUPK
yaitu,
Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
kesehatan
yang
profesi pemberi pelayanan kesehatan
(dokter)
merupakan pelaku usaha atau bukan
maka
kita
harus
melihat UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Tenaga
Kesehatan
adalah setiap orang yang mengabdikan bidang
diri
dalam
kesehatan
serta
memiliki pengetahuan dan atau
ketrampilan
pendidikan
di
melalui bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan
kewenangan
untuk
melakukan upaya Kesehatan, sebagaimana
diatur
dalam
2
Undang-Undang Nomor 36
pelaku
Tahun
bahwa konsumen merupakan
2009
Kesehatan
Tentang (sebelumnya
raja
usaha,
tidak
anggapan
berlaku
lagi
diatur dalam UU Nomor 23
mengingat antara konsumen
Tahun
tentang
dan pelaku usaha tidak hanya
Kesehatan), dan lebih anjut
mempunyai hak namun juga
PERMENKES
memiiki kewajiban.1
1992
Nomor
585/MENKES/PER/IX/1989
Pasien
sebenarnya
tentang persetujuan tindakan
merupkan faktor liveware.
medis sebelum melakukan
Pasien
suatu tindakan yang didahului
sebagai
oleh
penjelasan-penjelasan
memiliki pengaruh besar atas
yang menyangkut tindakan,
hasil akhir layanan bukan
resiko, yang akan dilakukan
sekedar
obyek.
Hak-hak
pada pasien. Pasien maupun
pasien
harus
dipenuhi
keluarganya
mencari
mengingat kepuasan pasien
pertolongan kepada petugas
menjadi salah satu barometer
kesehatan.
mutu
akan
Adanya Menteri
Keputusan
layanan
yang
sedangkan
ketidakpuasan pasien dapat menjadi
No.756/MENKES/SK/VI/200
hukum.2
tentang
dipandang
subyek
RI
4
Kesehatan
harus
Persiapan
pangkal
tuntutan
Penandatanganan
Liberalisasi Perdagangan dan
formulir
Jasa di Bidang Kesehatan,
persetujuan tindakan medis
berarti UU Nomor 8 Tahun
mempunyai
1999 Tentang Perlindungan
telah
Konsumen
juga
dapat
diberlakukan
pada
bidang
kesehatan Dengan berlakunya UUPK
diharapkan
konsumen
sejajar
posisi dengan
atau
tercapai
lembar
konsekuensi apa
yang
1
C.S.T. Kansil. 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15-17. 2 Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1989. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta
3
dinamakan “sepakat para
antara rumah sakit dan pasien
pihak yang mengikatkan
bahwa pihak rumah sakit
diri,
menyediakan
terjadi
untuk
perjanjian
perawatan dan adanya tenaga
melaksanakan
tindakan
medis”.
kamar
3
perawat
yang
akan
Pesetujuan ini mempunyai
melakukan
kekuatan mengikat dalam arti
perawatan;
dan
mempunyai kekuatan hukum,
pelayanan
medis
yaitu,
berarti
kesepakatan
antara
rumah
sakit
pasien
bahwa
dokter
menjalankan meberikan
kewajibannya informasi
memberikan dokter
hak
untuk
tindakan
boleh
dan
Perjanjian
dan
tenaga medis pada rumah
kepada
sakit akan berupaya secara
melakukan
medis. Terdapat
pasal-pasal
tindakan
dalam
KUHP
maksimal
untuk
menyembuhkan
pasien
melalui tindakan medis.
yang relevan dengan masalah tanggung hukum
jawab pidana
secara
dan
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah
atau
hukum Perdata4 Hubungan
Hukum
5
hukum
antara
Pasien
dengan
Tenaga
Medis
dalam memberikan pelayan
antara Pasien dan Rumah Sakit yaitu :
hubungan
kesehatan ?
Perjanjian
2. Seberapa besar tanggung
perawatan yaitu, kesepakatan
jawab hukum pelayanan publik rumah sakit ?
3
Veronica Komalawati. 1989. Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; Sudikno Mertokusumo; Malpraktek dan Pelayanan Kesehatan serta Tantangannya Dalam Era Globalisasi.hlm4-5. Hendrojono Soewono. 2007.Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik, Jakarta, Hlm.9-11.
II. PEMBAHASAN A.
Hubungan
hukum antara
Pasien dengan Tenaga Medis dalam memberikan pelayan kesehatan.
4
Hubungan
hukum
berawal dari pola hubungan
antara dokter dengan pasien
vertikal
telah
antara bapak dengan anak yang
terjadi
sejak
dahulu
paternalistik
seperti
(zaman Yunani kuno), dokter
bertolak
sebagai
knows best” yang melahirkan
seorang
memberikan terhadap
yang
pengobatan orang
membutuhkannya.
dari prinsip “father
hubungan
yang
yang
bersifat
paternalistik. Hubungan hukum
Hubungan
timbul
bila
pasien
ini merupakan hubungan yang
menghubungi dokter karena ia
sangat
merasa
pribadi
karena
ada
sesuatu
yang
didasarkan atas kepercayaan
dirasakannya
dari pasien terhadap dokter
kesehatannya.
yang disebut dengan transaksi
psikobiologisnya memberikan
terapeutik.
6
membahayakan Keadaan
peringatan bahwa ia merasa
Transaksi
terapeutik
sakit,
dan
dalam
hal
ini
adalah perjanjian antara dokter
dokterlah yang dianggapnya
dan pasien berupa hubungan
mampu
hukum yang melahirkan hak
memberikan
dan kewajiban kedua belah
pertolongan. Jadi, kedudukan
Pihak.
Objek dari perjanjian
dokter dianggap lebih tinggi
ini adalah berupa upaya atau
oleh pasien dan peranannya
terapi
lebih penting daripada pasien.
untuk
menyembukna
pasien.
a. Hubungan
menolongnya
Hak-hak
dan
bantuan
pasien
dalam
hukum
pelayanan kesehatan, secara
antara dokter dengan pasien ini
umum hak pasien tersebut dapat
6
Endang Kusumah Astuti, 2003, Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis, Semarang, hlm.3; Lebih lanjut : Chrisdiono M. Achadiat.. 2004. Hukum Medik, Balai Penerbit FKUI, Ctk. Pertama, Jakarta
dirinci
sebagai
berikut: 7 1. Hak pasien atas perawatan,
7
Bahder Johan Nasution, Op.Cit., hlm. 33.
5
2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan, 3. Kewajiban memenuhi aturan-aturan pada kesehatan 4. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan 5. Kewajiban memberikan imbalan jasa 6. Menyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi. 7. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut: 8
a. Hak memperoleh informasi yang selengkaplengkapnya dan sejujurjujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik. b. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien. c. Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya
dalam melaksanakan transaksi terapeutik. d. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya. e. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medic dari pasien atau keluarganya. Hak-hak
tersebut
di
atas, dokter juga mempunyai kewajiban
yang
harus
dilaksanakan
yaitu
sebagai
berikut : 9 1. kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman. 2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, antara lain rahasia atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia. 3. Kewajiban untuk memberikan informasi pada pasien dan/atau keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukannya dan risiko
8
Bahder Johan Nasution ,Op.Cit., hal. 35. Lebih lanjur : Nasruddin Andi Mappaware, dkk. 2010. Pengantar Bioetika, Hukum Kedokteran dan Hak Asasi Manusia, Jakarta;
9
Y.A Triana Ohoiwutun, 2007, bunga rampai hukum kedoteran, Malang:Bayu Media Publishing, hlm. 17.
6
yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut. 4. Kewajiban merujuk pasien untuk berobat ke dokter lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik. 5. Kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas perikemanusiaan.
dari tindakan dokter. Menurut Pasal 1426 KUH Perdata ganti
rugi
yang
dibebankan
jika
dapat terjadi
Wanprestasi adalah, Kerugian yang
nyata-nyata
diderita
kreditur yang disebut dengan Damnun
Emergens;
Keuntungan yang seharusnya b.
Tanggung Jawab Hukum
Dokter Terhadap Pasien
yang
disebut
Lucrum Cegans.Pada asasnya
Dokter sebagai tenaga professional
diperoleh
bertanggung
bentuk dari ganti rugi yang lazim
dipergunakan
ialah
jawab dalam setiap tindakan
uang, oleh karena menurut
medis
ahli-ahli
yang
terhadap
dilakukan
pasaien.
hukum
perdata
Dalam
maupun yurisprudensi, uang
tugas
merupakan alat yang paling
didasarkan
praktis, yang paling sedikit
pada niat baik yaitu berupaya
menimbulkan selisih dalam
dengan
menyelesaikan
menjalankan profesionalnya
sungguh-sungguh
suatu
berdasarkan pengetahuannya
sengketa. Selain uang masih
yang
ada bentuk-bentuk lain yang
dilandasi
dengan
sumpah dokter, kode etik
diperlukan
kedokteran
standar
ganti rugi yaitu pemulihan
untuk
keeadaan semula (innatura)
dan
profesinya menyembuhkan
atau
dan
sebagai
larangan
bentuk
untuk
menolong pasien. Antara lain
mengulangi. Keduanya ini
adalah:
kalau tidak ditepati dapat
Tanggung Jawab Etis :
diperkuat dengan uang paksa.
terjadinya Wanprestasi atau
Jadi harus diingat bahwa
perbuatan melawan hukum
uang paksa bukan merupakan
7
bentuk rugi.
atau
wujud
ganti
10
untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya,
Gugatan
sesuai
untuk
dengan ilmu dan ketrampilan
membayar ganti rugi atas
yang dikuasainya. Artinya,
dasar
atau
dia berjanji akan berda ya
perjanjian yang terjadi hanya
upaya sekuat-kuatnya untuk
dapat dilakukan bila memang
menyembuhkan
ada perjanjian dokter dengan
pasien.Tanggung
pasien.
Perdata
persetujuan
Perjanjian
tersebut
Jawab
Dokter
Karena
dapat digolongkan sebagai
Perbuatan Melanggar Hukum
persetujuan untuk melakukan
(onrechtmatige
atau
Berdasarkan Pasal 1365 KUH
berbuat
sesuatu.
daad).
Perjanjian itu terjadi bila
Perdata 11
pasien memanggil dokter atau
1) Adanya tindakan atau perbuatan Unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan Pasal 1365 adalah: 2) Perbuatan itu harus melawan hukum (onrecht matigedaad) 3) Pelakunya mempunyai unsur salah 4) Tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian.
pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah
honorarium.
Sedangkan dokter sebenarnya harus
melakukan
prestasi
menyembuhkan pasien dari penyakitnya.
penyembuhan itu tidak pasti selalu sehingga
dapat seorang
Berdasarkan Pasal 1366
Tetapi
dilakukan dokter
hanya mengikatkan dirinya
KUH Perdata, Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar
wanprestasi
melanggar
hukum
dan seperti
tersebut di atas, dapat pula dituntut Mariam Darus Dadrulzaman, 1983, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung:Penerbit Alumni, hlm. 29.
atas
dasar
lalai,
11
J.Satrio, 1993, Hukum Perikatan, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hlm. 139
8
sehingga
menimbulkan
mengakibatkan
kerugian. Gugatan atas dasar
cacat
badan12.
kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata, menyatakan : “Setiap orang
c.
Hubungan Hukum Dokter
Dengan Pasien Hubungan
bertanggung jawab tidak saja untuk
kerugian
disebabkan perbuatannya, untuk
tetapi
kerugian
yang
dokter-pasien
karena
menempatkan
hukum akan dokter
berada
juga
pasien
yang
kesejajaran, sehingga setiap
disebabkan karena kelalaian
apa
atau
dokter
terhadap
Berdasarkan Pasal 1367 KUH
tersebut
harus
Perdata,
pasien
kurang
hati-hatinya”.
apabila
dan
kita
pada
yang dilakukan
oleh pasien
melibatkan
dalam
menentukan
simpulkan maka dari segi
apakah sesuatu tersebut dapat
hukum
atau tidak dapat dilakukan
jawab
perdata,
tanggung
tersebut
dapat
atas
dirinya.
mengandung beberapa aspek
bentuk
yaitu
hubugan
dapat
ditimbulkan
Salah
satu
kesejajaran
dalam
hukum
dokter-
karena “wanprestasi” (tidak
pasien
memenuhi prestasi), karena
informed
perbuatan melanggar hukum
persetujuan tindakan medik.
(onrecht matigedaad), dapat
Pasien berhak memutuskan
juga
apakah
karena
kurang
hati-
hatinya
mengakibatkan
matinya
orang
menolak
adalah consent
melalui atau
menerima
atau
sebagian
atau
seluruhnya rencana tindakan
(moedwillige/onrecht
da pengobatan yang akan
matigedoodslag)
dilakukan
dan juga
oleh
dokter
karena kurang hati-hatinya 12
Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, Hukum dan Medik, Surabaya:Airlangga University Press, hlm. 36.
9
terhadap
dirinya. UU
Nomor
29
Tahun
RI
1. Pelaku perjanjian harus
2004
dapat bertindak sebagai
Tentang Praktik Kedokteran,
subjek hukum
khusunya mengatur tentang
2. Perjanjian antara subjek
Hak dan Kewajiban Dokter
hukum tersebut harus atas
atau tenaga medis, doktcr
dasar sukarela dan tanpa
mempunyai hak:
paksaan,
1. memperoleh perlindungan hukum
3. Perjanjian
sepanjang
memperjanjikan sesuatu di
melaksanakan tugas sesuai
bidang
dengan standar profesi dan
kesehatan,
standar
prosedur
atas sebab yang halal dan
2. memberikan
pelayanan
medis
menurut
standar
profesi
dan
standar
3. memperoleh
informasi
yang iengkap dan jujur pasien
tidak bertentangan dengan hukum. d.
prosedur operasional;
atau
Hak dan Kewajiban Rumah Sakit Menurut UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Rumah sakit sebagai
keluarganya; 4. menerima imbahan jasa. Hubungan
hukum
dokter pasien mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur sahnya
syarat-syarat sebuah
perjajiajan
atau perikatan hukum Syaratsyarat tersebut yaitu antara lain :
pelayanan
4. Perjanjian tersebut harus
operasional;
dan
tersebut
penyelenggara
pelayanan
kesehatan mempunyai hakhak dan kewajiban-kewajban dalam
hubungan
hukum
perjanjian terapeutik dengan pasien
sebagaimana
diatur
dalalam
yang
Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit, yaitu
dalam
Pasal
30
10
menyatakan
Hak-Hak
Rumah Sakit, yaitu :
melaksanakan
pelayanan kesehatan;
1. Menentukan jumlah, jenis dan
dalam
13
7. Mempromosikan layanan
kualifikasi
sumber
kesehatan yang ada di
manusia
sesuai
rumah sakit sesuai dengan
daya
dengan kualifikasi rumah
ketentuan
sakit;
undangan;
2. Menerima imbalan jasa pelayanan
serta
menentukan renumerasi,insentif
dan
penghargaan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan;
8. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Kewajiban
kerja
Tahun 2009, yaitu :
sama
4. Menerima
dari
dan pihak
yang
pelayanan
yang aman,
efektif
dengan
mengutamakan
mengakibatkan kerugian;
kepentingan
6. Mendapatkan
sesuai hukum
pasien
dengan
standar
pelayanan rumah sakit; 3.
Eman Suparman. 2005. Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi Tenaga Kesehatan, Malang, Hlm21-25; Lebih lanjut : H. Amy Isfandyarie. 2006. Tanggung Jawab Umum dan Sanksi bagi Dokter, Buku I
tentang
bermutu, antidiskriminasi
ketentuan;
perlindungan
Memberikan kesehatan
pihak lain sesuai dengan
5. Menggugat
benar
kepada masyarakat. 2.
bantuan
informasi
pelayanan rumah sakit
mengembangkan
pelayanan;
Memberikan yang
dengan pihak lain dalam rangka
Rumah
Sakit,Pasal 29 UU Nomor 44
1.
3. Melakukan
perundang-
Memberikan
pelayanan
gawat
darurat
kepada
pasien
sesuai
dengan
kemampuan pelayanannya; 11
4.
Berperan
aktif
memberikan
5.
dalam
pelayanan
parker,
ruang
sesuai
tunggu,
sarana
untuk
dengan
kemampuan
orang
pelayanannya;
menyusui,anak-anak,
Menyediakan sarana dan
usai lanjut;
pelayanan
bagi
masyarakat
tidak
Melaksanakan
wanita
10. Melaksanakan
sistem
rujukan; keinginan
fungsi
pasien yang bertentangan
sosial antara lain dengan
dengan standar profesi
memberikan
dan etika serta peraturan
fasilitas
perundang-undangan; 12. Memberikan
informasi
gawat darurat tanpa uang
yang
muka,ambulance
jujur mengenai hak dan
gratis,pelayanan bencana luar
dan
korban kejadian
biasa,atau
sosial
bagi
mutu
13. Menghormati
misi
pasien;
dan hak-hak
14. Melaksanakan
menjaga
standar pelayanan
15. Memiliki
sebagai
bencana;
melayani pasien;
sistem
pencegahan dan
dalam
etika
rumah sakit;
kesehatan di rumah sakit acuan
dan
kewajiban pasien.
melindungi
Membuat, melaksanakan dan
benar,jelas
bakti
kemanusiaan;
9.
cacat,
11. Menolak
mampu/miskin,pelayanan
8.
layak antara lain sarana ibadah,
pelayanan pasien tidak
7.
yang
kesehatan pada bencana
mampu/ miskin; 6.
prasarana umum
kecelakaan
penanggulangan
16. Melaksanakan
program
Menyelenggarakan
pemerintah
di
bidang
rekam medik;
kesehatan
baik
secara
Menyediakan sarana dan
regional
maupun
12
nasional;
rumah
sakit
yaitu
17. Membuat daftar tenaga
menyelenggarakan pelayanan
medis yang melakukan
kesehatan yang bermutu dan
praktek kedokteran atau
terjangkau
kedokteran
dan
prinsip aman, menyeluruh,
tenaga kesehatan lainnya;
non diskriminatif, partisipatif
gigi
18. Menyusun
dan
berdasarkan
dan
memberikan
melaksanakan peraturan
perlindungan
internal
masyarakat sebagai pengguna
rumah
sakit/hospital Laws
jasa
19. Melindungi
dan
memberikan
bantuan semua
bagi
pelayanan
juga
bagi
kesehatan,
penyelenggara
pelayanan kesehatan
hukum
bagi
untuk
petugas
rumah
sakit
kesehatan
dalam
melaksanakan
tingginya.
tugas;
mewujukan yang
demi derajat
setinggi-
Hubungan
hukum
20. Memberlakukan seluruh
rumah
sakit-pasien
adalah
lingkungan rumah sakit,
sebuah
hubungan
perdata
kawasan tanpa rokok.
yang
menekankan
pelaksanaan B . Tanggung Jawab Hukum Pelayanan
Publik
Rumah
Sakit
organisasi pelayanan
sakit
adalah
penyelenggara publik.
yang
mempunyai tanggung jawab publik atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung
jawab
dan
kewajiban-kewajiban masingmasing pihak secara timbal balik.
Rumah
hak-hak
Rumah
sakit
berkewajiban
untuk
memenuhi
pasien
dan
hak-hak
sebaliknya
pasien
berkewajiban memenuhi hakhak rumah sakit. Kegagalan salah satu pihak memenuhi hak-hak pihak lain, apakah
publik
karena
wanprestasi
atau
13
kelalaian akan berakibat pada
secara
gugatan atau tuntutan perdata
adanya
yang berupa ganti rugi atas
pelayanan
kerugian yang dialami oleh
terutama
dalam
kaitan
pasien.
hubungan
dokter
dengan
Dalam hubungan antara dokter
dan
pasien
timbul
masalah
adanya
dugaan
otomatis
menuntut transparansi
pasien
kesehatan,
dan
menyangkut
sering
keluhan yang dialami pasien
dengan
serta terapi, pengobatan yang
terjadinya
dilakukan
oleh
dokter
kelalaian medis, hal itu dapat
terhadap pasien. Hal yang
juga
sangat
disebabkan
karena
mendasar
dalam
kurangnya pemahaman atau
pelayanan
kesehatan
persepsi yang sama atas hak
selalu
dipermasalahkan
dan kewajiban baik pemberi
masyarakat,
dan
menyangkut
penerima
pelayanan
pasien
yang
adalah
keterbukaan,
kesehatan.
transparansi, mutu pelayanan,
Masalah hukum yang timbul
penerapan
tersebut
kedisiplinan waktu, sehingga
dapat
diakibatkan
aturan,
kesalahan atau kelalaian para
sering
petugas di Rumah Sakit atau
kelalaian medis atau musibah
diakibatkan kesalahan dalam
klinis.
menerapkan atas
kebijaksanaan
peraturan
diakibatkan pengetahuan
dan
diduga
melakukan
Dalam hal ini, rumah
juga
sakit harus dapat memberikan
kekurangan
perlindungan dan kepastian
para
petugas
hukum bagi seluruh tenaga
tentang Hukum Kesehatan
kesehatan yang memberikan
atau
pelayanan
peraturan
undangan kesehatan.
perundangdibidang
Perkembangan
rumah
kesehatan sakit
pembentukan
di
melalui berbagai
saat ini masyarakat semakin
perangkat aturan di rumah
sadar atas hak-haknya yang
sakit
meliputi,
peraturan
14
internal staf medis, standar
maupun
prosedur
dan
pekerja sosial dan rumah
berbagai pedoman pelayanan
sakit, di mana mereka secara
kesehatan
pribadi atau bersama-sama
operasional
serta
penyediaan
melalui
SDM
yang
terikat
non
oleh
perawatan,
kaidah-kaidah
memiliki kompetensi dalam
tertentu, baik kaidah-kaidah
bidang medikolegal. Hal lain
hukum maupun kaidah sosial
yang
lainnya. Sistem kesehatan,
perlu
perhatian
mendapat
bersama
oleh
yang menonjol adalah profesi
seluruh pihak di rumah sakit
kedokteran, karena menurut
adalah
menyangkut
anggapan umum, seseorang
pelaksanaan etika profesi dan
yang mempunyai profesi ini
etika rumah sakit sehingga
adalah menyenangkan, yaitu
penyelenggaraan
Pelayanan
dianggap merupakan profesi
secara beretika akan sangat
yang mulia. Oleh karena itu
mempermudah seluruh pihak
perlunya di tinjau kembali
dalam menegakkan aturan-
Perangkat
aturan hukum.
mengatur
Permasalahan
hukum
yang
penyelenggaraan
Hukum
praktik kedokteran dirasakan
Yang Dihadapi Tenaga Medis
belum memadai, selama ini
atau Dokter dan Rumah Sakit
masih
Dalam
kebutuhan
Medis.
oleh
formal
dan
Adapun dalam suatu sistem
kepentingan
kesehatan,
pemerintah,sedangkan
porsi
nampak
Pelayanan
didominasi
interaksi menonjol
yang adalah
profesi
masih
interaksi antara dokter dan
kurang.Dokter
pasien yang mungkin juga
perangkat
melibatkan
dimilkinya
lainnya.
unsur-unsur
Unsur-unsur
lain
karakteristik
sangat dengan
keilmuan
yang
mempuyai yang
khas.
tersebut mungkin para medis
Kekhasannya ini terlihat dari
baik
pembenaran yang diberikan
bagian
perawatan
15
oleh
hokum
yaitu
mungkin terjadi. Adapun di
diperkenankannya melakukan
Indonesia
tindakan
terhadap
dalam pelayanan kesehatan,
tubuh manusia dalam upaya
telah memperoleh pembenaran
memelihara
secara
medik
dan
meningkatkan
derajat
kesehatan.
informed
yuridis
melalui
Peraturan Mentri Kesehatan Republik
Indonesia
585/Menkes/1989.
Nomor
Hubungan
tersebut lahir dan memnuhi
III. PENUTUP
syarat
A. KESIMPULAN 1. Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis Dalam
Memberikan
Pelayanan Kesehtans yaitu, Hubungan
hukum
ini
bersumber pada kepercayaan pasien terhadap Tenag Medis (dokter atau Perawat) sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan
tindakan
medis
(informed consent), yaitu suatu persetujuan
pasien
untuk
menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat
consent
dilakukan
untuk
menolong dirinya, termasuk memperoleh
informasi
sahnya
terapeutik 1320
didasarkan
KUH
Syarat
transaksi
Perdata
Subyek
Pasal Yaitu,
an
Syarat
Obyek. 2. Tanggung
Jawab
Hukum
Pelayanan
Publik
Rumah
Sakit yaitu, Tanggung jawab publik
rumah
sakit
menyelenggarakan
yaitu
pelayanan
kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman,
menyeluruh,
non
diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa
pelayanan
kesehatan
(health receiver), juga bagi penyelenggara
pelayanan
kesehatan receiver)
(health demi
untuk
mengenai segala risiko yang 16
mewujukan derajat kesehatan
hukum,
dituntut
yang setinggi-tingginya.
profesionalisme, memberikan pelayanan
B. SARAN Adapun
permasalahan
sebuah
medik
adalah
perbuatan
hukum.
di atas, maka disarankan agar
Dalam benak para teman
segala sesuatu yang dilaukan
sejawat tiada lain hanyalah
oleh
melakukan
dokter
pasiennya
dalam
terhadap upaya
tindakan
profesional kedokteran harus
peyembuhan penyakit pasien
sesuai
dengan
adalah merupakan perbuatan
profesional
hukum yang kepadanya dapat
jabatan
dan
kode
etik
sumpah dokter.
dimintai petanggug jawaban
17
DAFTAR PUSTAKA A. Buku : Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, Jakarta:Rineka Cipta, C.S.T. Kansil. 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta Eman Suparman. 2005. Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi Tenaga Kesehatan, Malang Endang Kusumah Astuti, 2003, Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis, Semarang, Hendrojono Soewono. 2007. Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik, Jakarta H. Amy Isfandyarie. 2006. Tanggung Jawab Umum dan Sanksi bagi Dokter, Buku I Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, Hukum dan Medik, Surabaya:Airlangga University Press, Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1989. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta J.Satrio, 1993, Hukum Perikatan, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, J. Guwandi. 1991. Dokter Dan Hukum, Monella, Jakarta -------------,1995,Persetujuan tindakan medis(informed consent),Jakarta:FK UI -------------.1994. Kelalaian Medik, Fakultas Kedokteran Univ Indonesia, Jakarta -------------. 2004. Hukum Medik, Balai Penerbit FKUI, Ctk. Pertama, Jakarta -------------.2005. Informed Consent, dan Rahasia Medis, Jakarta Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Bandung, 2005, Nasruddin Andi Mappaware, dkk. 2010. Pengantar Bioetika, Hukum Kedokteran dan Hak Asasi Manusia, Jakarta; Ratna Suprapti S. 2001. Etika Kedokteran Indonesia, Jakarta Syafitri Haryani, 2005, Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Antara Dokter Dengan Pasien, Jakarta:Diadit Media, Sudikno Mertokusumo; Malpraktek dan Pelayanan Kesehatan serta Tantangannya Dalam Era Globalisasi Y.A Triana Ohoiwutun, 2007, bunga rampai hukum kedoteran, Malang:Bayu Media Publishing, Veronica Komalawati. 1989. Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; Veronika Komalawati, Informed Consent dalam Pelayanan Medis, 1989, B. Internet : http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/07/malpraktek-dan-pelayanankesehatan
18
BIODATA
I.
IDENTITAS PRIBADI Nama
: Nadya Said
Tempat Tanggal Lahir
: Palu,31 Maret 1990
Jenis Kelamin
: Perempuan
Anak Ke
: 4(empat)Dari 5(lima) Bersaudara
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Mahasiswi
Alamat
: Jln. Gunung Loli No 32 Palu
Status
: Belum Kawin
E-mail
:
[email protected]
19
