HUKUM ACARA PERDATA Disampaikan dalam kegiatan Diklat Pejabat Lelang Oleh :
HARI SANTOSA, SH, MH Kepala Seksi Bantuan Hukum II
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
HUKUM ACARA PERDATA Hukum Acara : Hukum paraoses : Hukum formil
paraof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH Hukum Acara Perdata adalah kumpulan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim
Hukum Acara : hukum yang mengatur caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim agar memperoleh perlindungan hukum untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri (eigenrichting)
HUKUM ACARA PERDATA MENGATUR
........
Bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan
Bagaimana cara pihak yang diserang mempertahankan hak nya
Bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara
Bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara
Bagaimana melaksanakan putusan hakim (eksekusi)
Hukum Acara Perdata ........
Rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak, untuk melaksanakan peraturan hukum perdata materill
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA
HIR (Herziene Indonesische Reglement) di dalam Stb.1941 : 44 Pasal 118-245, berlaku bagi Gol. Bumiputera daerah Jawa & Madura
RBg (Rechtsreglement voor de Buitenwesten) di dalam Stb.1927 : 227 Pasal 142-314, berlaku bagi Gol. Bumiputera daerah luar Jawa & Madura
UU Kekuasaan Kehakiman, 48 tahun 2009
UU Mahkamah Agung, 5 tahun 2004
UU No.2 tahun 1986 ttg Peradilan Umum jo UU No.8 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
SEMA
Yurispurdensi
Perjanjian Internasional
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
Peradilan dilakukan “demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”. Pada kepala Putusan hakim. Fungsinya : memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.
Peradilan dilakukan dengan : “sederhana”, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. “cepat”, tidak banyak formalitas “biaya ringan”, terjangkau oleh rakyat.
Hakim bersifat menunggu Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak, pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan
LANJUTAN ...... ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
Hakim bersifat Pasif • Ruang lingkup atau luasnya pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan hakim • Ultra Petita Partium, Hakim hanya mengadili apa yang dituntut, dilarang memvonis atas perkara yang tidak dituntut atau menjatuhkan vonis lebih dari yang dituntut • Pembuktian diserahkan kepada para pihak, pihak yang berperkara bebas mengajukan upaya hukum
LANJUTAN ...... ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
Asas Hakim Majelis, sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Maksud & tujuannya untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif nya dan memberikan perlindungan HAM di bidang peradilan Namun dalam paraakteknya dapat ditemui pemeriksaan dengan hakim tunggal (Unus Judex) untuk mempercepat jalannya paraoses. Contoh : putusan declaratoir, pelanggaran lalu lintas.
Hakim harus mendengarkan kedua pihak (Audi et Alteram Partem) Hakim tidak memihak, para pihak diperlakukan sama.
LANJUTAN ...... ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA Asas Sidang Terbuka Untuk Umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang Artinya setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan asas ini adalah menjamin objektifitas peradilan, sebagai social control oleh masyarakat. Akan tetapi pada pembacaan putusan harus dalam sidang yang terbuka untuk umum, apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan tersebut tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum Putusan Hakim harus disertai dengan alasan-alasan. Tujuan dicantumakaan alasan-alasan tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim dan objektifitas atas putusan kepada masyarakat. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan harus dibatalkan. Alasan-alasan hakim dalam penjatuhan keputusan : Perundang-undangan Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat Jurisparaudensi, doktrin dll
BERACARA DIKENAKAN BIAYA PERKARA
Beracara atau berperkara memerlukan biaya yang meliputi : Biaya kepaniteraan, pemanggilan, pemberitahuan para pihak dan bea materai
Biaya perkara dibebankan kepada : Pihak Penggugat, karena ia mengajukan gugatan Jika gugatan dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah (tergugat) Jika gugatan ditolak, biaya dibebankan kepada Penggugat (Penggugat kalah) Apabila para pihak tidak mampu, maka beracara secara gratis (paraodeo), biaya dibebankan kepada negara (Pasal 237 HIR atau 273 RBg)
KEWENANGAN MUTLAK dan KEWENANGAN RELATIF Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 macam kewenangan : 1.
Kewenangan Mutlak (Absolute Competentie) menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechtsmacht)
2.
Kewenangan relatif (Relative Competentie) mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat Ps. 118 HIR
3.
Azas “Actor Sequitur Forum Rei” yang berwenang adalah PN tempat tinggal tergugat
PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN Penggugat mengajukan gugatan & melunasi biaya perkara
Didaftar
Kepaniteraan PN
Penetapan & Penunjukann Majelis Hakim oleh Ketua PN
Penyerahan Surat Panggilan Sidang & Salinan Surat Gugatan kepada Para Pihak oleh Juru Sita.
Majelis Hakim : 1. Menetapkan tgl. Hari sidang; 2. Memanggil para pihak pd hari sidang dengan membawa saksi-saksi & bukti-bukti.
Juru Sita menyerahkan Risalah (Relaas) Panggilan kepada Majelis Hakim.
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
PERDAMAIAN Apabila pada hari sidang pertama kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (Ps. 130 HIR; Ps. 154 Rbg) Demi perdamaian ini, hakim akan mengundur sidang, & pada hari sidang berikutnya apabila terjadi perdamaian, maka harus dinyatakan dalam surat perjanjian dibawah tangan yang ditulis di atas kertas bermeterai. Demikian sebagai dasar bagi hakim menjatuhkan putusan, yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat diantara para pihak. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan banding. Usaha perdamaian terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan.
JAWABAN
Ps. 121 ayat 2 HIR; Ps. 145 ayat 2 Rbg : tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun lisan. Bentuk Jawaban : 1. Pengakuan membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya. 2. Bantahan (verweer) pada hakekatnya bertujuan agar gugatan penggugat ditolak. Bantahan ada 2 macam : a. Tangkisan/Eksepsi suatu sanggahan/bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. b. Sangkalan sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara. Akibat hukum dari adanya jawaban : penggugat tidak diperkenankan mencabut gugatannya, kecuali dengan persetujuan tergugat.
PEMBUKTIAN
“Membuktikan” mengandung beberapa pengertian : Dalam arti logis memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang & tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Dalam arti konvensionil memberi kepastian yang bersifat nisbi/relatif, baik berdasarkan perasaan belaka maupun pertimbangan akal. Dalam hukum acara perdata mempunyai arti yuridis : memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka tidak menuju kepada kebenaran mutlak merupakan pembuktian historis
BEBAN PEMBUKTIAN
Hakim membebani para pihak dengan pembuktian (bewijs last, burden of paraoof)
Asas pembagian beban pembuktian ; “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” (Ps. 163 HIR (Ps. 283 Rbg, Ps. 1865 BW))
Artinya : baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian, terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.
ALAT BUKTI Macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata (Ps. 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW), a.l. : Alat Bukti Tertulis Saksi-saksi Persangkaan Pengakuan (Bekentenis Confession) Sumpah Alat bukti lain : Pemeriksaan setempat (descente) Keterangan Ahli (Expertise)
ALAT BUKTI TERTULIS
Dasar hukum : Ps. 138, 165, 167 HIR; Ps. 164, 285 – 305 Rbg; S 1867 no. 29; Ps. 1867 – 1894 KUHPerdata; Ps. 138 – 147 Rv.
Alat bukti tertulis : surat AKTA OTENTIK
AKTA AKTA DIBAWAH TANGAN
SURAT BUKAN AKTA
SAKSI-SAKSI Dasar Hukum : Ps. 139-152, 168-172 HIR; Ps. 165-179 Rbg; Ps. 1895, 1902-1912 BW Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan & paraibadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dlm perkara, yang dipanggil di persidangan Ps. 139 HIR, 165 Rbg, 1909 BW : “setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat bertindak sebagai saksi, kecuali : I. segolongan orang yang dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi : a. tidak mampu secara mutlak (absolut) 1. keluarga sedarah & keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak ( Ps. 145 (1) sub 1 HIR, 172 (1) Sub 1 Rbg, 1910 alinea 1 BW) 2. suami/istri salah 1 pihak, meski sudah cerai (Ps. 145 (1) sub 2 HIR, 172 (1) Sub 3 Rbg, 1910 alinea 1 BW)
LANJUTAN ..... SAKSI - SAKSI b. tidak mampu secara nisbi (relatif) 1. anak-anak dibawah 15 th (Ps. 145 (1) sub 3 jo. (4) HIR, 172 (1) Sub 4 jo. 173 Rbg, 1912 BW 2. orang gila (Ps. 145 (1) sub 4 HIR, 172 (1) Sub 5 Rbg, 1912 BW) II. Segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan memberi kesaksian. Hak ingkar (verschoningsrecht) ( Ps. 146 HIR, 174 Rbg, 1909 alinea 2 BW) : 1. saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak; 2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak; 3. semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya. (azas “unus testis nullus testis” ; satu saksi bukan saksi ) Ps. 171 (2) HIR, 308 (2) Rbg, 1907 BW ( keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Kewajiban seorang saksi : menghadap, bersumpah, memberi keterangan Sifat kesaksian sebagai alat bukti : tidak memaksa
PERSANGKAAN Dasar Hukum : Ps. 164, 173 HIR; Ps. 284, 310 Rbg; Ps. 1866, 1915 - 1922 KUHPerdata. Pasal 1915 KUHPerdata : Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Ps. 173 HIR (Ps. 310 Rbg) : hanya mengatur persangkaan yang didasarkan atas kenyataan atau paraaesumptiones facti (feitelijke atau rechterlijke vermoedens).
PENGAKUAN (BEKENTENIS CONFESSION) Dasar hukum : HIR (Ps. 174, 175, 176), Rbg (Ps. 311, 312, 313), BW (Ps. 1923 – 1928). Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Ps. 1923 BW membedakan antara pengakuan yang diberikan di muka hakim di persidangan (Ps. 174 HIR, 311 Rbg, 1925 & 1926 BW) & pengakuan yang diberikan di luar persidangan (Ps. 175 HIR, 312 Rbg, 1927 & 1928 BW). Ps. 176 HIR, Ps. 313 Rbg, Ps. 1924 BW : pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitersebutare aveu). Ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi 3 : 1. Pengakuan murni (aveu pur et-simple), ialah pengakuan yang sifatnya sederhana & sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. 2. Pengakuan dengan kualifikasi (gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie), ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dr tuntutan. 3. Pengakuan dengan klausula (geclausuleerde bekentenis, aveu complexe), ialah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pengakuan dengan kualifikasi maupun dengan klausula harus diterima dengan bulat & tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya.
LANJUTAN … PENGAKUAN : PENGAKUAN YANG DIBERIKAN DI MUKA HAKIM DI PERSIDANGAN Pengakuan yang diberikan di muka hakim di persidangan (gerechtelijke bekentenis), merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas & dinyatakan oleh salah 1 pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim menjadi tidak diperlukan. Ps. 1926 BW pengakuan yang diberikan di muka hakim di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kesesatan atau kekeliruan.
LANJUTAN … PENGAKUAN : PENGAKUAN YANG DIBERIKAN DI LUAR PERSIDANGAN
Pengakuan yang diberikan di luar persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya.
Pengakuan yang diberikan di luar persidangan :
Lisan (kekuatan pembuktian diserahkan pd pertimbangan hakim) bukan merupakan alat bukti) masih harus dibuktikan di persidangan.
Tertulis (kekuatan pembuktiannya bebas) merupakan alat bukti disamping alat bukti tertulis.
Pengakuan yang diberikan di luar persidangan dapat ditarik kembali.
SUMPAH Dasar hukum : HIR (Ps. 155-158, 177), Rbg (Ps.182-185, 314), BW (Ps. 1929 -1945) HIR mengenal 3 macam sumpah sebagai alat bukti : 1.
Sumpah penambah/pelengkap (suppletoir)
2.
Sumpah penaksiran (aestimatoir, schattingseed)
3.
Sumpah pemutus (decisoir)
LANJUTAN … SUMPAH : SUMPAH PENAMBAH/PELENGKAP (SUPPLETOIR)
Dasar hukum : Ps. 155 HIR, 182 Rbg, 1940 BW
Sumpah penambah/pelengkap (suppletoir) adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.
Syarat : harus ada pembuktian permulaan yang lengkap terlebih dahulu.
Kekuatan pembuktian : bersifat sempurna & masih memungkinkan pembuktian lawan.
Tujuan : untuk menyelesaikan perkara, sehingga dengan telah dilakukannya sumpah, maka pemeriksaan perkara dianggap selesai & hakim tinggal menjatuhkan putusannya
LANJUTAN … SUMPAH : SUMPAH PENAKSIRAN (AESTIMATOIR, SCHATTINGSEED)
Dasar hukum : Ps. 155 HIR, Ps. 182 Rbg, Ps. 1940 BW
Sumpah penaksiran (aestimatoir, schattingseed) adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian, demikian apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti & tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan taksiran.
Kekuatan pembuktian : bersifat sempurna & masih memungkinkan pembuktian lawan.
LANJUTAN … SUMPAH : SUMPAH PEMUTUS (DECISOIR)
Dasar hukum : Ps. 156 HIR, Ps. 183 Rbg, Ps. 1930 BW
Sumpah pemutus (decisoir) adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya untuk memutuskan persoalan, menentukan siapa yang harus dikalahkan & siapa yang harus dimenangkan
Tidak memerlukan pembuktian permulaan terlebih dahulu, sehingga dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan
Tujuan : untuk menyelesaikan perkara, sehingga dengan telah dilakukannya sumpah, maka pemeriksaan perkara dianggap selesai & hakim tinggal menjatuhkan putusannya
PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)
Pemeriksaan setempat (descente) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa.
Yang diperiksa adalah barang tetap, karena tidak bisa dibawa/diajukan di persidangan yang berlangsung di gedung pengadilan, misal : pemeriksaan letak gedung, batas tanah
Dasar hukum : Ps. 153 HIR
Kekuatan pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim.
KETERANGAN AHLI (EXPERTISE)
Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.
Dasar hukum : Ps. 154 HIR (Ps. 181 Rbg, 215 Rv)
Ps. 154 HIR tidak menegaskan apa & siapa ahli itu.
Ahli diangkat oleh hakim selama pemeriksaan berlangsung.
Ahli wajib disumpah untuk menjamin obyektivitas keterangannya.
Ahli dapat menunjuk ahli lain sebagai gantinya atau hakim dapat mengangkat seorang ahli secara ex officio.
Seorang ahli yang telah disumpah untuk memberikan pendapatnya kmd tidak memenuhi kewajibannya dapat dihukum untuk mengganti kerugian.
LANJUTAN … KETERANGAN AHLI (EXPERTISE) Perbedaan antara saksi dengan ahli :
PUTUSAN Definisi : Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan & bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. (Sudikno Mertokusumo) Putusan ≠ Penetapan Putusan : penyelesaian perkara dalam peradilan contentius Penetapan : penyelesaian perkara dalam peradilan voluntair
JENIS – JENIS PUTUSAN Ps. 185 ayat 1 HIR (Ps. 196 ayat 1 Rbg), jenis – jenis putusan : 1. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan ttt. 2. Putusan yang bukan putusan akhir/putusan sela/putusan antara adalah putusan yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.
PUTUSAN AKHIR Jenis – jenisnya : 1. Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi paraestasi. 2. Putusan Constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu kedaan hukum, misal : pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian, dsb. 3. Putusan Declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misal : putusan dalam sengketa mengenai anak sah. Pd hakekatnya semua putusan baik condemnatoir maupun constitutif bersifat declaratoir.
PUTUSAN YANG BUKAN PUTUSAN AKHIR/PUTUSAN SELA/PUTUSAN ANTARA Putusan sela tetap harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dlm berita acara persidangan. (Ps. 185 ayat 1 HIR; Ps. 196 ayat 1 Rbg) Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir. (Ps. 190 ayat 1 HIR; Ps. 201 ayat 1 Rbg)
LANJUTAN ….. PUTUSAN YANG BUKAN PUTUSAN AKHIR/PUTUSAN SELA/PUTUSAN ANTARA Jenis – jenis Putusan Sela/Putusan Antara : Putusan paraaeparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh adalah pokok perkara atau putusan akhir, misal : putusan untuk menggabungkan 2 perkara, putusan untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi. Putusan Interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misal : putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir, misal : putusan untuk dilaksanakannya pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat (rekonstruksi). Putusan Insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan paraosedur peradilan biasa. Putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara. Putusan paraovisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan paraovisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah 1 pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.
PELAKSANAAN PUTUSAN Hakekat Pelaksanaan Putusan
Pelaksanaan Putusan/Eksekusi pada hakekatnya adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi paraestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.
Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.
“Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”
Hanya putusan Condemnatoir saja yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Putusan declaratoir & constitutif tidak memerlukan sarana pemaksa dalam melaksanakannya, karena tidak memuat hak atas suatu paraestasi.
JENIS – JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN 1.
Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. (Ps. 196 HIR; Ps. 208 Rbg)
2.
Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi paraestasi yang beberapa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang. (Ps. 225 HIR; Ps. 259 Rbg)
3.
Eksekusi Riil, merupakan pelaksanaan paraestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. (Ps. 1033 RV; Ps. 200 ayat 11 HIR; Ps. 218 ayat 2 Rbg)
4.
Eksekusi langsung (Parate Executie), terjadi apabila seorang kreditur menjual barang2 ttt milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial (Ps. 1155. 1175 ayat 2 KUHPerdata)
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dlm suatu putusan.
BANDING UU 48/2009 Ps. 26 (1) : Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
KASASI UU 48/2009 Ps. 23 : Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain
PENINJAUAN KEMBALI / REQUEST CIVIL UU 48/2009 Ps. 24 ayat (1) : Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihakpihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undangundang. Yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.
PERLAWANAN / VERZET Dasar hukum : Ps. 125 ayat 3 jo. 129 HIR; Ps. 149 ayat 3 jo. 153 Rbg. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Perlawanan pd asanya disediakan bagi pihak tergugat yang umumnya dikalahkan
PERLAWANAN PIHAK KE-3 / DERDENVERZET Asas : Putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara & tidak mengikat pihak ke-3 (Ps. 1917 KUHPerdata). Apabila ada PPihak ke-3 yang hak2 nya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Ps. 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Ps. 379 Rv). Apabila derdenverzet dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ke-3 (Ps. 382 Rv).
Terima Kasih Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarkat Direktorat Jendera Kekayaan Negara
