JKN-KIS

INFOBPJS MEDIA EKSTERNAL BPJS KESEHATAN

EDISI 47 TAHUN 2017

Kesehatan

JKN-KIS Hidupkan

Industri Kesehatan

CEO

Message

Pasti Ada Hasil yang Baik dari Setiap Pengorbanan Terbaik Bagaimana dengan kondisi kita di Indonesia? Meski dengan rasa prihatin, terpaksa kita masih harus bercerita bahwa siswa sekolah dasar di Kota Subulussalam Aceh setiap hari harus “melawan maut” menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah mereka di Lae Bersih. Kita juga masih harus menerima ketika mendengar bahwa puluhan siswa SD Inpres 6/75 Hulo Bone Sulawesi Selatan, saat berangkat dan pulang sekolah dengan perasaan was-was harus meniti tali baja sepanjang 35 meter dan tinggi 15 meter di atas Sungai Bola Tellue. Jika tidak melewati jembatan tali baja tersebut, para siswa harus memutar dengan jarak tempuh 20 kilometer untuk sampai sekolah. Begitu pula dengan siswa sekolah dasar Campoan Situbondo yang terpaksa menyeberangi sungai selebar sekitar 10 meter dengan arus sangat deras, karena sungai ini merupakan akses jalan satu-satunya menuju sekolah, sedangkan akses lain harus memutar sekitar 3 kilometer jauhnya.

Jepang memang selalu menginspirasi. Berdasarkan reportase CCTV News yang ditayangkan tahun lalu, diberitakan bahwa Japan Railways tetap membuka rute di stasiun Kyu-Shirataki untuk memfasilitasi seorang (saja) siswi sekolah menengah atas, yang merupakan satu-satunya penumpang di stasiun itu, untuk pulang dan pergi ke sekolah. Selama tiga tahun stasiun KyuShirataki hanya akan digunakan seorang diri oleh gadis ini karena letak Kyu-Shirataki yang jauh di pelosok Hokkaido dan dari tahun ke tahun penumpangnya semakin menurun. Tanpa mempertimbangkan faktor untung dan rugi atas biaya operasional yang terjadi, keputusan ini diambil untuk menjamin si gadis tadi tetap dapat bersekolah. Sungguh negara Jepang memang patut menjadi teladan. Mereka sadar sekali akan arti pentingnya pendidikan bagi kemajuan negeri.

Dengan gambaran dua kondisi di atas, kalimat yang paling mudah untuk menanggapinya tentu dengan menyalahkan bahwa pemerintah atau pun aparatur desa tidak perhatian, kurang agresif dan tidak perduli. Namun toh, seribu cara ini tidak pernah akan menghasilkan solusi atau pun perubahan berarti. Harus ada cara baru dalam budaya menggapi permasalahan di negeri ini. Harus ada cara berpikir yang diubah. Ingat!! Selalu berorientasi pada solusi dan bukan pada masalah. Ibaratnya, ketika melihat tanaman tetangga lebih tinggi, maka janganlah menarik batang tanaman kita satu demi satu ke atas hingga tampak lebih tinggi dari tanaman tetangga. Karena itu bukan karya yang luar biasa. Itu hanyalah cara singkat untuk membuat tanaman layu dan mati perlahan secara sempurna. Kita tidak perlu iri dengan keberhasilan Jepang. Tetapi kita justru harus iri dan tiru terhadap apa saja yang sudah Jepang lakukan. Jika Jepang bisa, tentu kita juga bisa. Kita pun harus meyakini bahwa jika seseorang mengharapkan perubahan dalam hidupnya, maka orang itu tidak dapat mengharapkan orang lain atau faktor eksternal berubah untuk dirinya. Orang itu sendirilah yang harus mau mengubah dirinya lebih dahulu. Dan jika berharap hal yang lebih baik, tentu ia tidak dapat terus memelihara kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Berubahlah menjadi lebih baik, meskipun perubahan itu menyakitkan dan tidak dapat dicapai secara seketika. Pendiri Indonesia Power Institute dan Ahli Neuro Linguistik Program, Tan Bun Heng berkata, alam semesta begitu sempurna dengan hukum-hukum alam yang begitu teratur. Segala sesuatu di alam ini mempunyai siklus dan waktu untuk tumbuh berkembang menjadi sempurna. Kalau anda benar–benar ingin mempraktekan rahasia sukses, pembelajaran yang paling mudah bisa anda dapatkan pada cara kerja seorang petani. Bagaimana seorang petani mulai dari mengolah lahan hingga panen raya, itulah konsep berpikir yang harus anda praktikan. Ada lahan yang subur, bibit yang unggul, air, matahari, pupuk, perawatan secara konsisten, cuaca yang sesuai, musim yang sesuai dan lainnya. Jika semua itu serasi dan seimbang, maka akan terjadi panen raya. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan nyata kita. Jika semua faktor kesuksesan telah dijalankan secara benar, pasti kesuksesan sejati akan anda datang. Artinya, ketika ingin mencapai yang terbaik maka berbuatlah yang terbaik. Meski awalnya tidak berjalan dengan baik, yakin saja karena pasti ada hasil yang baik dari setiap pengorbanan terbaik.

Direktur Utama Fachmi Idris

INFOEDISI BPJS KESEHATAN 47 TAHUN 2017

Salam Redaksi

JKN-KIS Tuai Dampak Positif pada Perekonomian

BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN : Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Bayu Wahyudi PIMPINAN UMUM Budi Mohamad Arief PIMPINAN REDAKSI Irfan Humaidi SEKRETARIS Rini Rahmitasari SEKRETARIAT Ni Kadek M.Devi Eko Yulianto Paramita Suciani REDAKTUR Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Diah Ismawardani Ranggi Larissa Izzati Darusman Tohir DISTRIBUSI & PERCETAKAN Erry Endri Anton Tri Wibowo Akhmad Tasyrifan Arsyad Didik Darmadi Ramadhona A Lakoni

Pembaca Setia Media Info BPJS Kesehatan, Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014 berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar. Setelah berjalan hampir 3 tahun ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Seperti apa dampak perekonomian lainnya yang dihasilkan dari Program JKNKIS akan akan lebih jauh diulas dalam pada rubrik FOKUS. Di rubrik BINCANG kami akan menghadirkan wawancara dengan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, yang mengatakan JKN-KIS berdampak terhadap produktivitas dan daya beli masyarakat. Bagaimana hak tersebut bisa terjadi, seperti apapandangannya terhadap dampak implementasi program JKN-KIS dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Kami pun terus berupaya dalam memberikan informasi yang baik, akurat dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder. Selamat beraktivitas. Redaksi

DAFTAR ISI Pelanggan - Mau Ganti Status Kepesertaan JKN ? Begini Aturanya

BINCANG JKN-KIS Bisa Berdampak Pada Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat

10

Testimoni - Program JKN-KIS Ikut Menggeliatkan Usaha Kecil

Dampak JKN-KIS terhadap produktivitas baru bisa dirasakan jika pelayanan terhadap peserta berjalan baik. JKN-KIS berdampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat.

Kilas & Peristiwa - Tuntas Distribusikan KIS 100% Tahun 2016, BPJS Kesehatan Peroleh Rapor Hijau

Inspirasi - “RUMAH ANYO”,Rumah Penuh Cinta untuk Anak-Anak Pejuang Kanker

5

Sehat & Gaya Hidup - Vape, Bukan Cara Sehat Untuk Berhenti Merokok Recharge - Berolahraga dan Rekreasi Hijau di Tengah Kota Persepsi - Telat Bayar Klaim Tabu bagi

6 BPJS Kesehatan Benefit - Kartu JKN-KIS Laku Disetiap Wilayah 12 Fokus - JKN-KIS, Hidupkan Industri Kesehatan


14 16 17 18 19 20

KILAS & PERISTIWA

KILAS & PERISTIWA

AMBON 08 Februari 2017

SUMBAWA BARAT 12 Februari 2017

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Mendeklarasikan Cakupan Peserta Pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tuntas Distribusikan KIS 100% Tahun 2016, BPJS Kesehatan Peroleh Rapor Hijau Lebih dari tiga tahun sudah BPJS Kesehatan hadir memberikan perlindungan finansial melalui jaminan kesehatan terhadap penduduk Indonesia. Sebagai wujud komitmen BPJS Kesehatan menyukseskan implementasi program jaminan kesehatan, tahun 2016 BPJS Kesehatan tuntas mencetak dan mendistribusikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) di seluruh wilayah Indonesia. “Jika ditotal dari quick win tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2016, BPJS Kesehatan telah melakukan pencetakan KIS segmen PBI sebanyak 92.435.415 kartu. Khusus di tahun 2016, BPJS Kesehatan telah mencetak dan mendistribusikan 5.429.045 kartu kepada peserta PBI. Dengan terdistribusinya KIS 100% tahun 2016 ini, BPJS Kesehatan pun memperoleh rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP),” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan pembagian KIS di Desa Poka, Ambon dalam rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional, Rabu (8/2). Dalam kegiatan tersebut, terdapat 1.333 jiwa penduduk Kota Ambon yang memperoleh KIS PBI, terdiri atas 699 warga Kecamatan Nusaniwe, 489 warga Kecamatan Sirimau, dan 145 warga Kecamatan Leitimur Selatan.

Saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), dan Kabupaten Sumbawa Barat telah turut serta mengintegrasikan program tersebut ke skema JKN-KIS. Kabupaten Sumbawa Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten terletak di bagian barat pulau Sumbawa dengan luas wilayah 1.636,95 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 132.853 jiwa. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi kabupaten yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang seluruh penduduknya telah terintegrasi Program JKN-KIS. Khusus di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat total kepesertaan yang telah masuk dalam program JKNKIS adalah sebanyak 127.841 jiwa atau sebanyak 96,3% dari total jumlah penduduk. Adapun jumlah peserta yang diintegrasikan dengan program Pariri Sehat (Jamkesda Sumbawa Barat) ke Program JKN-KIS sebanyak 39.196 jiwa. “Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, juga Pemerintah Kabutapen/Kota yang telah mengintegrasikan program ini. Ke depan peran serta Pemda bukan hanya dari sisi pembiayaan, namun bagaimana mengoptimalkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, dan kami siap untuk bekerja bersama-sama,” ujar Andayani.


5

6

FOKUS

Utama

JKN-KIS

Hidupkan Industri Kesehatan Diperkirakan pada 2021 kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia bisa mencapai Rp 289 triliun. Program JKN-KIS meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun.

B

ergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014 berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar. Setelah berjalan hampir 3 tahun ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total JKNKIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp 289 triliun. Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI, Teguh Dartanto, mengatakan dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman). Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia. Mutu modal manusia

merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tahun 2016, dampak JKNKIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi Rp10,1 triliun, industri alat kesehatan Rp0,20 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6 triliun serta JKN-KIS Rp6,8 triliun. Industri makanan, minuman dan tembakau terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp 38,6 triliun. “Dampak JKN-KIS ini akan terus meningkat seiring bertambahnya kepesertaan dan investasi serta pengeluaran JKN-KIS dalam perekonomian,” kata Teguh kepada redaksi Info BPJS Kesehatan. Teguh mengatakan bertambahnya peserta JKN-KIS akan meningkatkan investasi di sektor kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan. Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan. Ujungnya, memacu perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang. Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih


FOKUS

“Program JKN-KIS (cakupan 10 persen kepesertaan) akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun. Selain itu jika dihitung peningkatan 1 persen cakupan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta/tahun/ kapita,” urainya. sehat dan berumur lebih panjang. Kondisi itu mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang. Di bidang ketenagakerjaan, program JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang pada tahun 2016 dan akan meningkat jadi 2,26 juta orang tahun 2021. Penciptaan lapangan kerja itu ada dibeberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) sebesar 864 ribu orang (2016) akan meningkat menjadi 1,35 juta orang (2021). Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja sebesar 27,2 ribu orang (2016) dan berpotensi meningkat menjadi 42,5 ribu orang (2021). Industri makanan dan minuman sekitar 34,1 ribu orang (2016) dan 53,2 ribu orang (2021). Menurut Teguh, dampak JKN-KIS akan semakin besar seiring banyaknya RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bila sebelum JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada puskesmas dan klinik-klinik kecil, sekarang akses mudah ke RS besar. Dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik di tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan. Kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik. Yang menjadi tantangan besar bagi BPJS Kesehatan saat ini, menurut Teguh, adalah bagaimana menjangkau sisa dari peserta yang belum terdaftar yaitu sekitar 80 juta jiwa selama rentan dua tahun ini untuk mencapai UHC pada 1 Januari 2019. Pemerintah dan BPJS Kesehatan sudah harus mulai memikirkan bagaimana solusinya mencapai target UHC tepat waktu, tetapi tidak menimbulkan beban bagi BPJS Kesehatan. Semakin banyak peserta yang ditanggung dengan besaran iuran yang seperti saat ini, maka anggaran BPJS Kesehatan akan jebol bila tidak didukung pendanaan yang cukup dan berkelanjutan. BPJS Kesehatan akan mengalami defisit berkelanjutan.

Kepala Kajian Grup Kemiskian dan Perlindungan Sosial LPEM FEB - UI Teguh Dartanto

Diperkirakan pada 2017 ini biaya yang harus disediakan Pemerintah Pusat untuk membayar iuran PBI dan menutup defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 28,4 triliun, meningkat menjadi Rp 55 triliun di 2019 dan Rp 109 triliun pada 2030 mendatang. Pada jangka pendek, lanjut Teguh, program JKN-KIS seakan merugikan keuangan negara. Tetapi dalam jangka panjang, program JKN-KIS meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, usia harapan hidup bertambah dan otomatis meningkatan produktivitas ekonomi. “Memang jangka pendek terlihat rugi, tapi kalau jangka panjang meningkatkan kualitas modal manusia dan ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Kita akan lihat kualitas hidup orang Indonesia semakin bagus pada 10 tahun ke depan,” kata Teguh. Merujuk hasil penelitian itu Teguh mengusulkan kepada seluruh pemangku kepentingan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan dan DJSN untuk bekerja keras dan saling bekerjasama guna menjamin keberlangsungan program JKN-KIS. Program JKN-KIS harus didorong menjadi lebih baik dan efisien untuk mencapai universal health coverage (UHC) atau cakupan semesta. Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mundiharno, mengatakan hasil penelitian itu penting untuk menjelaskan dampak yang dihasilkan program JKN-KIS. Menurutnya program JKN-KIS jangan hanya dilihat dari sisi pengeluaran tapi juga investasi. “Program JKN-KIS meningkatkan derajat kesehatan


7

8

FOKUS

masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sehat berkontribusi positif terhadap perekonomian,” tuturnya.

Kemudian, masyarakat yang tidak miskin akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis.

“Program JKN-KIS harus dianggap sebagai investasi masa depan Indonesia, bukan biaya (cost). Dengan menganggap sebagai investasi maka dampaknya akan dirasakan Indonesia di masa depan,” papar Teguh.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) drg. Iing Ichsan Hanafi mengatakan, ada kontribusi timbal balik yang terjadi dengan hadirnya program JKN-KIS. Di satu sisi, peran RS sangat penting untuk mendukung program pemerintah ini, tetapi di sisi lain JKN-KIS juga membawa dampak domino terhadap perkembangan industri kesehatan di Tanah Air, termasuk pertumbuhan RS swasta.

Program JKN-KIS berdampak bukan saja terhadap sektor kesehatan tapi juga non kesehatan. Di sektor kesehatan, program JKNKIS berdampak pada pelayanan kesehatan, industri obat dan alat kesehatan. Untuk sektor non kesehatan selain berkontribusi terhadap perekonomian program JKN-KIS mendorong terbukanya lapangan pekerjaan bagi jutaan tenaga kerja. Bagi Mundiharno hasil penelitian LPEM FEB UI itu memberi bukti bahwa program JKN-KIS mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Mengacu hal tersebut diharapkan para pemangku kepentingan tidak ragu untuk mendukung agar program JKN-KIS bisa berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Tak ketinggalan Mundiharno berpendapat program JKNKIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, melalui program JKN-KIS masyarakat yang miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit.

“Kita harus akui walaupun pengeluaran untuk JKN melalui klaim INA CBG hanya sekitar Rp 50 triliunan, masih sangat kecil dari total APBN, tetapi efek domino terhadap industri kesehatan sangat besar,” kata Ichsan. Ichsan mengungkapkan, jumlah RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terus meningkat dan lebih banyak dari RS milik pemerintah. Dari sisi kuantitas, jumlah kunjungan pasien meningkat. Kendati banyak RS masih mengeluhkan rendahnya tarif INA CBG yang belum memenuhi nilai keekonomian, lonjakan pasien ini secara otomatis mendorong pertumbuhan RS mulai dari pembangunan gedung baru, penambahan tempat tidur, teknologi kedokteran, farmasi, sumber daya manusia hingga dampak non medisnya.

“Dengan adanya program JKN-KIS orang miskin tidak bertambah miskin ketika sakit dan orang yang tidak miskin dapat terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis,” pungkasnya. Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno


FOKUS Khusus alat kedokteran canggih pertumbuhannya relatif lebih kecil dibanding farmasi. Itu karena investasi alat kedokteran ini sifatnya jangka panjang. Selain itu, menurut Ichsan, RS sulit untuk meng-update perkembangan teknologi kedokteran terbaru karena harganya relatif mahal sementara tarif INA CBGs masih terbatas. Efek domino ini tidak hanya dirasakan RS swasta di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan Yogyakarta, tetapi juga RS kecil di tingkat kabupaten serta klinik-klinik swasta. Banyak RS bertumbuh kembang. Berbeda dengan RS pemerintah yang cenderung hanya menambah tempat tidur, pertumbuhan RS swasta ditandai dengan munculnya RS baru. Namun diakui Ichsan pertumbuhan RS swasta ini belum termonitor dengan baik. Ke depan diharapkan semua RS swasta dilibatkan untuk melayani pasien JKN-KIS, termasuk yang di tingkat kabupaten seperti tipe D, saat ini menurut Ichsan RS tersebut mengalami penurunan pasien karena belum dirangkul untuk bermitra dengan BPJS Kesehatan. Menurut Ichsan, kesuksesan program JKN-KIS sangat ditentukan oleh layanan di fasilitas kesehatan. Sebaliknya program JKN-KIS lebih kuat mendorong pertumbuhan industri perumahsakitan apabila tarif layanannya juga memenuhi nilai keekonomian.

“Kita berharap semua RS swasta dirangkul karena program JKN-KIS sebenarnya bukan hanya tanggung jawab RS pemerintah tapi juga swasta,” kata Ichsan.

Siloam Hospitals adalah salah satu RS swasta yang merasakan dampak domino dari program JKN-KIS. Selain pembangunan RS baru, penambahan tempat tidur, alat kedokteran, dan tenaga medis juga dilakukan RS ini untuk melayani pasien JKN-KIS yang terus melonjak. RS ini meningkatkan kapasitas tempat tidur kurang lebih 2.849, dokter spesialis 1.840, dokter umum 460, dan sekitar 3.700 tenaga perawat. Jumlah RS di bawah naungan Lippo Group ini sudah sebanyak 23 tersebar di berbagai daerah di Indonesia, juga di luar negeri. Chief Executive Officer Siloam Hospitals dr Anastina Tahjoo mengatakan, khusus di Siloam Hospitals Karawaci jumlah tempat tidurnya bertumbuh dari 274 sebelum JKN-KIS menjadi 574, di mana 60 persen lebih diisi pasien BPJS Kesehatan. “Kami mengalami lonjakan pasien BPJS Kesehatan sejak 2014, terutama pasien berpenyakit berat atau kronis yang dulunya sulit datang ke rumah sakit kini lebih mudah,” kata Anastina. Lonjakan pasien ini mendorong pula peningkatan kebutuhan obat. Jumlah obat yang dipesan semakin banyak dan semakin sering. Hanya kendalanya RS swasta belum bisa memesan melalui e-catalog dan sejumlah obat tidak tersedia saat dibutuhkan. Alat kesehatan habis pakai maupun yang berteknologi tinggi, seperti MRI dan CT-Scan juga bertambah. Demikian pula tenaga kesehatan dan staf RS. Jam praktek klinik di Siloam Karawaci yang dulunya hanya sampai jam 14.00 WIB sekarang sampai sore jam 17.00 WIB karena jumlah dokter semakin bertambah.


9

10

tokoh

Bincang

JKN-KIS Bisa Berdampak Pada Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati

Dampak JKNKIS terhadap produktivitas baru bisa dirasakan jika pelayanan terhadap peserta berjalan baik. JKNKIS berdampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat.


B

ergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 2014 tidak hanya mempengaruhi perkembangan bidang kesehatan di Indonesia, tapi juga ekonomi. Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan menyebut JKN-KIS berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Kajian yang dilakukan Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan menunjukan secara umum kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian nasional di tahun 2016 mencapai Rp152,2 triliun. Sejumlah sektor yang terdampak diantaranya jasa kesehatan pemerintah, industri produk farmasi, industri makanan dan minuman. Lebih dari itu, JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang di tahun 2016. Diperkirakan jumlah lapangan pekerjaan yang dihasilkan itu akan meningkat sampai 2,26 juta orang pada tahun 2021. Melihat dampak yang dihasilkan itu, program JKN bisa disebut sebagai investasi yang dilakukan pemerintah. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan JKN-KIS berdampak terhadap produktivitas dan daya beli masyarakat. Untuk menelusuri lebih lanjut hal tersebut, redaksi Media Info BPJS Kesehatan telah melakukan wawancara dengan perempuan yang juga menjabat sebagai peneliti INDEF itu. Berikut ini kutipannya: Apa dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia?

BINCANG yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yaitu asuransi, termasuk JKN-KIS. Pada tahap implementasi, sejauh mana program JKNKIS mampu memberi dampak terhadap meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, itu harus dilihat dengan menggunakan indikator. Misalnya, bagaimana tingkat kesehatan individu. Jika ditemukan korelasi positif antara program JKN-KIS dengan kesehatan masyarakat, barulah program yang diluncurkan sejak 2014 itu bisa disebut berdampak pada produktivitas dan daya saing masyarakat. Apa dampak positif program JKN-KIS bagi masyarakat? JKN-KIS membuka akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi, kemudahan akses itu belum tentu menjamin meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat karena faktanya masih ada ketidakseimbangan antara kemudahan akses itu dengan peningkatan infrastruktur kesehatan, jumlah tenaga medis yang melayani dan ketersediaan obat-obatan. Akibatnya, pelayanan kesehatan terhadap peserta JKNKIS belum optimal. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka JKN-KIS bisa memberi dampak besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hal itu sekaligus bersinggungan juga dengan produktivitas.

Salah satu faktor dasar yang mempengaruhi produktivitas yakni sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang berkontribusi terhadap produktivitas bukan hanya pendidikan formal, tapi juga diutamakan kompetensi yang indikatornya keahlian dan keterampilan.

Selain itu pemerintah juga harus konsisten memberikan dukungan terhadap program JKN-KIS, selain perbaikan infrastruktur kesehatan juga penyediaan anggaran. Jangan sampai pembayaran klaim BPJS Kesehatan terhadap fasilitas kesehatan (faskes) mengalami kendala. Jika itu terjadi dampaknya akan menyasar pada pelayanan yang diberikan faskes kepada peserta.

Bidang kesehatan juga mempengaruhi produktivitas. Produktivitas akan berdampak pada daya saing. Salah satu instrumen

Edukasi terhadap masyarakat juga perlu terus dilakukan guna meminimalkan terjadinya moral hazard. Kemudian, perlu dibentuk


klasifikasi yang jelas tentang apa saja jenis penyakit yang wajib ditangani oleh faskes tingkat pertama. Selama ini terkesan faskes tingkat pertama hanya berfungsi menerbitkan rujukan, sehingga peserta banyak menumpuk di faskes tingkat lanjut. Hal ini juga mempengaruhi pelayanan kesehatan terhadap peserta, menyebabkan peserta yang sangat mendesak membutuhkan pelayanan kesehatan menjadi tidak terlayani dengan baik karena antrian sangat panjang. Intinya, kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan ini harus berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sehingga berpengaruh positif terhadap produktivitas. Selain produktivitas, apa dampak lain JKN-KIS di bidang ekonomi? Kalau program JKN-KIS ini bisa menjamin biaya kesehatan murah dan efisien, dampak yang secara langsung dirasakan masyarakat yaitu meningkatnya daya beli. Misalnya, selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pelayanan kesehatan bagi anggota keluarga yang sakit. Tapi dengan menjadi peserta JKN-KIS, masyarakat hanya perlu membayar iuran rutin setiap bulan dan besaran iurannya pun relatif murah. Maka faktor yang berdampak langsung terhadap perekonomian itu sebenarnya tidak hanya produktivitas tapi juga JKN-KIS membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Saya optimis dampak JKN-KIS terhadap produktivitas dan daya beli masyarakat bisa tercapai jika implementasi JKN dapat dibenahi sehingga mampu memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

11

12

Benefit

M

Kartu JKN-KIS Laku di Setiap Wilayah

asyarakat harus memahami bahwa sistem JKNKIS menganut sistem prinsip pelayanan dalam sistem rujukan berjenjang. Dalam sistem ini, setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan (faskes) primer (puskesmas, klinik, dokter praktik pribadi). Artinya pula, setiap hendak berobat diawali dari faskes primer tempatnya terdaftar. Baru bila diperlukan akan dirujuk ke faskes lanjutan. Dari sini muncul berbagai pertanyaan di benak awam. Misalnya, kalau peserta sedang berada di luar kota bagaimana? Bila pindah kerja bagaimana, dan sejumlah pertanyaan lainnya. Berbagai pertanyaan itu kerap ditanyakan publik, baik melalui Care Center 1500400, saat sosialisasi dan sebagainya. Lalu, apakah benar kartu BPJS Kesehatan ‘laku’ di setiap daerah? Untuk menjawab hal tersebut, kita bisa mengacu contoh pada musim mudik Lebaran tahun lalu. Seperti biasa BPJS Kesehatan mengeluarkan kebijakan khusus terkait prosedur pelayanannya. Selama musim tersebut, para peserta aktif BPJS Kesehatan dapat memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit (RS) maupun Instalasi Gawat Darurat (IGD) di seluruh Indonesia tanpa perlu memakai rujukan. Namun dengan catatan, Rumah Sakit dan IGD yang dituju telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari ilustrasi di atas, bisa disimpulkan bahwa sejatinya kartu BPJS Kesehatan tergolong ‘sakti’. Karena bisa digunakan dimana saja, kendati secara nature-nya, sistem

JKN-KIS yang dianut menganut kebijakan berjenjang yang harus terdaftar. Hal ini bisa terjadi lantaran salah satu prinsip JKN-KIS adalah portabilitas. Menurut UU SJSN 40/2004 itu artinya prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya prinsip portabilitas ini membuat peserta dimungkinkan untuk berobat di luar faskes terdaftar mereka. Berdasarkan peraturan berlaku, ada sejumlah prosedur yang bisa dilakukan peserta bila ingin memanfaatkan kartu mereka di lain daerah asal. Saat dihubungi beberapa waktu lalu, Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan (MPKR) BPJS Kesehatan Andi Afdal menuturkan sejumlah contoh layanan bila kita berada di luar wilayah asal. Menurut Andi, pada dasarnya, kondisi sistem pelayanan saat peserta sedang berada di luar kota sudah diatur dalam Permenkes 71/2013 dan Permenkes 28/2014. Salah satu contohnya adalah ketika peserta dalam kondisi gawat darurat, tidak diperlukan surat rujukan dari faskes primer terlebih dahulu. Peserta langsung dapat datang ke IGD Rumah Sakit.

“Bila ternyata faskes yang dituju belum bekerja sama, mereka tetap berkewajiban memberikan pertolongan darurat, untuk kemudian dirujuk ke faskes yang bekerja sama dengan BPJS,” ujar dia.


BENEFIT Bagi peserta yang tengah bepergian tidak rutin, agar bisa dilayani di tempat tujuan, peserta bisa melaporkan ke kantor cabang BPJS Kesehatan setempat agar diketahui posisinya dan diverifikasi kepesertaannya. Bila memang kepergian bersifat rutin, misalnya pekerja lain kota, laporkan juga ke Kantor BPJS Kesehatan agar mendapatkan solusi, seperti didaftarkan ke tempat kerja karena lebih sering berada di tempat kerja, ataukah di tempat tinggal. Bila sementara waktu tinggal (domisili) di luar tempat tinggal, Andi menuturkan peserta bisa melapor ke BPJS Kesehatan agar dipindahkan sementara waktu ke tempat domilisi. Data pendukungnya, sambung dia, adalah Surat Keterangan Pemangku Wilayah tentang domisili tersebut. Sedangkan bila pindah tempat tinggal, PP 86/2013 mengatur bahwa peristiwa demografi yang berimplikasi pada JKN (kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pindah tempat tinggal, domisili, dsb) harus dilaporkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari. Kemudian BPJS Kesehatan akan melakukan penyesuaian.

Integrasi Jamkesda Menyangkut prinsip portabilitas dalam JKN-KIS, pemerintah mengakui selama ini belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum semua daerah mengintegrasikan program Jamkesdanya dengan sistem JKN-KIS. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan, ada sejumlah kelemahan dalam Jamkesda yang bisa menghambat tujuan terbentuknya universal coverage atau semua warga negara tercakup dalam JKNKIS dan mendapatkan layanan dan fasilitas yang setara disetiap wilayah. Jamkesda, lanjut dia, tidak memiliki kriteria portabilitas yang merupakan salah satu prinsip dasar dari program jaminan sosial di suatu negara. Pasalnya, peserta Jamkesda hanya bisa terlayani di wilayah daerah itu saja. Bila dia berada di wilayah lain, kartu jaminan sosialnya otomatis tidak berlaku. Selain itu, Manfaat yang diterima peserta Jamkesda di setiap daerah juga berbeda-beda, dan sistem pembiayaan yang diberlakukan pun juga berbeda-beda. Tidak adanya

asas portabilitas serta manfaat yang berbeda-beda ini, sambung Fachmi, tentu menghambat cita-cita universal health coverage. Kepala Departemen Hubungan Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi juga mengamini peryataan dari atasannya tersebut. Menurut dia, Jamkesda memang tidak memiliki kriteria portabilitas. “Misalnya peserta yang terdaftar di Makasar, saat sakit di Manado, tentu dia tidak bisa menggunakan kartu mereka,” sebut Irfan. Peluang untuk terintegrasi antar-Jamkesda masingmasing daerah diakui Irfan memang memungkinkan. Misalnya, pemda dari wilayah A menjalin kesepakatan kerja sama dengan pemda wilayah B. Namun, tentu saja hal ini tidak akan berlaku efisien ketimbang berintegrasi dengan program JKN-KIS yang sudah berlaku secara nasional. Selain itu, pada pelaksanaan teknisnya juga akan lebih rumit. Misalnya, pemda yang bersangkutan harus menggaransi pembayaran ke pemda lainnya. Untuk itu, pemda yang bersangkutan harus membayarkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada pemda yang bekerja sama. Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari menegaskan, peran pemda diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program JKN-KIS sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Saat ini, pemda yang mengintegrasikan Jamkesda ke JKN sudah bertambah dan diharapkan seluruh pemda dapat melakukan hal serupa, disamping masih banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasikan Program JKN-KIS yang berkesinambungan. Merujuk dari data BPJS Kesehatan, sebanyak 433 Jamkesda kabupaten/Kota sudah integrasi ke program JKN-KIS. Lalu, terdapat 4 provinsi yang sudah dapat dikategorikan universal health coverage (UHC) atau kepesertaan JKN-KIS dari penduduknya di atas 95%, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo.


13

14

PELANGGAN

MAU GANTI STATUS KEPESERTAAN JKN-KIS?

BEGINI ATURANYA

Peserta JKN bisa mengubah status kepesertaan dan kelas perawatan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

B

PJS Kesehatan selaku penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menyadari pentingnya data kepesertaan. Selama peserta masih hidup, data yang berkaitan dengan dirinya kemungkinan terus berkembang dan mengalami perubahan. Perubahan itu tentunya berdampak terhadap kepesertaan JKN-KIS misalnya seorang peserta penerima bantuan iuran (PBI) telah bekerja di sebuah perusahaan atau Badan Usaha (BU). Maka status kepesertaannya harus beralih menjadi pekerja penerima upah (PPU). Kewajiban perusahaan selaku pihak yang mempekerjakan peserta itu wajib mendaftarkan seluruh pekerja dan keluarganya dalam JKN-KIS. Setelah perusahaan mendaftarkan peserta yang bersangkutan, status kepesertaan peserta berubah dari PBI menjadi PPU. Perubahan data kepesertaan itu dikenal juga dengan istilah mutasi kepesertaan. BPJS Kesehatan mengatur mutasi kepesertaan berdasarkan masing-masing segmen peserta. Pertama, peserta PBI yang didaftarkan oleh pemerintah pusat. Peserta PBI dapat mengubah status kepesertaannya menjadi pekerja bukan penerima upah (PBPU) dengan cara melapor ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Mengacu Peraturan BPJS Kesehatan No.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Bagi PBPU dan Peserta Bukan Pekerja (BP), peserta PBPU wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarganya. Apabila peralihan status kepesertaan dari PBI ke PBPU itu dilakukan paling lambat 1 bulan sejak status PBI dinyatakan non aktif, status kepesertaan PBPU langsung aktif tanpa menunggu 14 hari. Bagi peserta PBI yang beralih ke PPU, pendaftaran dilakukan oleh pemberi kerja. Perubahan status menjadi peserta PPU memperhatikan jumlah anggota keluarga tertanggung. Jika jumlah keluarga tertanggung melebihi hak peserta, maka sebagian anggota keluarga yang belum ditanggung itu bisa dialihkan menjadi anggota keluarga tambahan seperti anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua. Bagi anggota keluarga lainnya yang tidak masuk sebagai anggota keluarga tambahan, bisa didaftarkan menjadi peserta PBPU atau tetap PBI. Kedua, untuk peserta PBI yang didaftarkan pemerintah daerah (pemda), jika ingin beralih menjadi peserta PBPU bisa mendatangi kantor cabang BPJS Kesehatan. Peserta wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarganya. Bagi peserta yang ingin beralih menjadi PBPU atau BP, harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menjelaskan dirinya keluar sebagai peserta JKN-KIS yang didaftarkan pemda. Peserta yang ingin beralih menjadi PPU, mekanismenya sama seperti peralihan peserta dari PBI yang didaftarkan pemerintah pusat ke PPU, pemberi kerja harus mendaftarkan.


PELANGGAN Ketiga, segmen peserta PPU. Mengenai pendaftaran anggota keluarga baru seperti calon bayi (anak keempat dan seterusnya) mengikuti mekanisme pendaftaran PBPU. Besaran iuran yang dibayar mengikuti iuran keluarga tambahan sebesar 1 persen (1%) dari upah yang dibayar setiap bulan dan dibayar melalui pemberi kerja. Peserta sebagai pekerja harus menyerahkan surat kuasa pemotongan upah kepada pemberi kerja guna membayar iuran. Jika tidak dilengkapi surat kuasa maka status kepesertaan diperlakukan sebagai PBPU. Kelas rawat yang dipilih harus sama seperti hak kelas rawat pekerja sebagai PPU. Mekanisme pendaftaran itu juga bisa dilakukan untuk anggota keluarga lain seperti orang tua dan mertua. Peserta PPU bisa beralih menjadi PBPU atau BP jika hubungan kerjanya dengan pemberi kerja sudah berakhir. Peserta wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarganya sebagai PBPU. Status kepesertaan langsung aktif tanpa menunggu 14 hari jika pendaftaran peralihan PBPU dilakukan paling lambat 1 bulan sejak status PPU dinyatakan non aktif. Anak yang berusia 25 tahun, lebih dari 21 tahun tapi tidak bersekolah atau sudah menikah tidak lagi menjadi tanggungan peserta PPU. Anak yang tidak menjadi tanggungan dapat dialihkan menjadi peserta PBPU. Jika pendaftaran peralihan PBPU itu dilakukan paling lambat 1 bulan sejak status anak PPU itu non aktif, status kepesertaan lagsung aktif tanpa menunggu 14 hari.

santri, saksi dan korban dalam perlindungan hukum, penghuni lembaga pemasyarakatan, panti sosial, lembaga atau badan amal. Kriteria PBPU berkelompok yang wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarganya yaitu lembaga/yayasan atau badan sosial, koperasi berbadan hukum dan CSR badan usaha. Untuk pendaftaran BP selain penyelenggara negara berbadan hukum, pendaftaran dan pengalihan peserta menjadi BP mengikuti mekanisme cut off sebagaimana PPU. Jumlah anggota keluarga tertanggung peserta BP berbadan hukum mengacu pada perjanjian kerjasama. Peserta yang memiliki tunggakan iuran bisa melakukan perubahan status kepesertaan. Perubahan status itu tidak menghapus kewajiban peserta melunasi tunggakan iuran. BPJS Kesehatan mencatat tunggakan peserta PBPU. Tunggakan iuran saat peserta terdaftar sebagai PBPU/ BP tetap menjadi tanggungjawab peserta. Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran dan berubah status kepesertaannya wajib melunasi tunggakan iuran apabila akan kembali menjadi PBPU/BP. Perubahan kepesertaan PBPU/BP menjadi PBI dilakukan terhadap peserta yang memenuhi kriteria sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu. Perubahan status menjadi PBI itu dilakukan setelah didaftarkan

Keempat, segmen kepesertaan PBPU dan BP. Peserta PBPU yang mendaftar dengan menggunakan surat rekomendasi dinas sosial wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarganya. Status kepesertaan langsung aktif tanpa menunggu 14 hari. Pendaftaran dan pengalihan peserta PBPU dapat dilakukan secara berkelompok (entitas). Kriteria PBPU berkelompok yang tidak wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarganya yaitu mahasiswa, siswa/


Menteri Kesehatan dan disahkan Menteri Sosial. Untuk PBI yang didaftarkan pemda, diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Pemda. Bagi peserta PBPU/BP yang ingin berubah status menjadi PPU penyelenggara negara, permintaan perubahan bisa diajukan secara individu atau berkelompok dengan melengkapi syarat sebagai PPU. Untuk PPU selain penyelenggara negara, permintaan perubahan status kepesertaan hanya bisa dilakukan secara berkelompok. Badan Usaha yang bersangkutan mengajukan usulan perubahan kepesertaan dan melengkapi pendaftaran peserta PPU. Jika PBPU yang beralih status kepesertaan memiliki tunggakan iuran, peserta wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai yang isinya mengakui tunggakan iuran dan kesiapan melunasi. Perubahan Kelas Rawat Perubahan kelas rawat untuk peserta PPU mengikuti perubahan upah. Untuk PBPU/BP selain penyelenggara negara perubahan kelas rawat dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun. Perubahan kelas rawat juga meliputi seluruh anggota keluarganya. Setiap perubahan kelas rawat yang dilakukan pada saat bulan berjalan, maka kelas perawatan baru akan berlaku pada bulan berikutnya.

15

16

TESTIMONI

PROGRAM JKN-KIS

Ikut Menggeliatkan Usaha Kecil

S

ejak bergulir mulai 1 Januari 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan, lahirnya program ini juga ikut mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan, kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai Rp152,2 triliun. Selain itu, program JKN-KIS juga berperan menciptakan lapangan kerja bagi 1,45 juta orang. Pada tahun 2021, kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp289 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 2,26 juta orang. Adanya JKN-KIS telah mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan program ini seperti rumah sakit dan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), industri farmasi, alat kesehatan, serta sektor non-kesehatan seperti industri makanan dan minuman.

Meningkatkan Usaha Kecil Tidak hanya yang skalanya besar, bergulirnya program JKN-KIS juga membuka peluang usaha baru yang sebelumnya tidak dilirik. Contohnya melalui perluasan program Payment Point Online Bank (PPOB), kini semakin banyak masyarakat yang menjadi agen perorangan perbankan dan membuka loket layanan pembayaran tagihan bulanan seperti iuran BPJS Kesehatan. Kurniawan, warga Depok yang sudah setahun ini menjalankan bisnis tersebut mengatakan, layanan pembayaran BPJS Kesehatan merupakan salah satu yang paling banyak dimanfaatkan warga selain pembayaran listrik dan juga membeli pulsa. Dari setiap transaksi pembayaran, ia mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi yang dibebankan.

“Bisnis ini memang masih jadi sampingan saja, tapi keuntungannya sudah lumayan. Apalagi warga di sini banyak yang belum punya rekening bank, jadi agak repot untuk bayar BPJS Kesehatan. Kalau pun sudah punya rekening bank, mau bayar ke ATM lumayan jauh. Ini jadi peluang saya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut,” kata Kurniawan. Di lingkungan rumah sakit, aktifitas ekonomi usaha kecil seperti rumah makan juga semakin menggeliat. Taty yang membuka usaha rumah makan sederhana dekat RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur membeberkan, sejak era JKN-KIS, pasien yang datang berobat ke rumah sakit semakin banyak. Hal tersebut ikut berdampak pada usahanya yang semakin maju lantaran pembeli yang datang ke rumah makannya jadi semakin banyak. Omset per harinya kini meningkat sampai tiga kali lipat. “Alhamdulillah, dibandingkan dulu, sekarang pembelinya lebih banyak. Biasanya dari keluarga pasien atau orangorang yang datang menjenguk. Menu jualannya juga sudah makin banyak,” tutur Taty. Usaha kecil lainnya di lingkungan rumah sakit yang juga ikut berkembang antara lain berjualan buah-buahan, toko kelontong, hingga layanan foto kopi. Seperti pengakuan Iis, pegawai tempat foko kopi di dekat RSUD Budhi Asih, Jakarta Timur. “Untuk berobat pakai kartu BPJS Kesehatan, pasien kan perlu foto kopi beberapa berkas, minimal lima lembar. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi karena semua pasien harus foto kopi, ya lumayan juga. Pemasukan jadi nambah,” tutur dia. Bisnis lain yang juga semakin marak adalah rumah kos di sekitar rumah sakit, seperti di dekat RS Harapan Kita dan RS Kanker Dharmais. Lantaran karakteristik pasien di dua rumah sakit tersebut kebanyakan pasien penyakit kronis dengan waktu perawatan yang lama, banyak keluarga pasien yang mencari rumah kos sebagai tempat tinggal sementara. Kebutuhan ini akhirnya melahirkan usaha rumah kos yang semakin menjamur. “Kalau dulu yang tinggal di rumah kos kebanyakan mahasiswa atau karyawan, sekarang banyaknya keluarga pasien. Untuk biaya sewa juga sudah kami sesuaikan, bisa harian, mingguan, atau bulanan, tergantung lamanya masa pengobatan,” kata Agus, salah satu pemilik rumah kos di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Untuk jangka panjang, program JKN-KIS akan mendorong peningkatan mutu modal manusia, faktor paling penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.


Inspirasi

17

“ RUMAH ANYO ”

Rumah Penuh Cinta untuk Anak-Anak Pejuang Kanker

K

anker yang menyerang anak-anak merupakan jenis penyakit ganas yang membutuhkan penanganan intensif. Setiap tahunnya, di Indonesia ada sekitar 41.000 kasus baru terkait kanker anak. Sayangnya belum semua fasilitas kesehatan bisa menangani penyakit tersebut. Sebagian besar rumah sakit rujukan untuk penanganan kanker pada anak masih berpusat di Jakarta. Bila ingin sembuh, pasien kanker anak dari daerah harus datang ke Ibu Kota. Namun masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga harus mencari tempat menginap untuk jangka waktu yang lama. Sebab proses pengobatan kanker membutuhkan waktu yang panjang. Bagi yang tidak memiliki sanak saudara di Jakarta, hal ini tentunya sangat memberatkan. Guna meringankan beban pasien kanker anak dan juga keluarganya, Yayasan Anyo Indonesia (YAI) sejak 2012 telah mendirikan "Rumah Anyo", sebuah rumah sementara untuk anak-anak dengan kanker dari keluarga pra-sejahtera selama mereka berobat jalan ataupun rawat inap di rumah sakit rujukan. Rumah sementara tersebut letaknya dekat dengan RS Kanker Dharmais di Jakarta Barat yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien kanker. "Untuk biaya pengobatan di rumah sakit, pasien kanker anak sekarang sudah sangat terbantu dengan adanya program JKN-KIS. Kami dari Yayasan Anyo Indonesia membantu mereka untuk kebutuhan yang lain, yaitu menyediakan rumah sementara selama mereka menjalani pengobatan di Jakarta," ujar Ketua YAI, Pinta Manullang-Panggabean. Rumah dua lantai ini dapat menampung 18 pasien dan seorang pendamping. Sejak tahun 2012, tempat ini sudah menjadi rumah bagi lebih dari 200 anak-anak penderita kanker. Untuk bisa tinggal di Rumah Anyo, setiap keluarga yang terdiri dari pasien dan pendamping hanya dibebankan biaya administrasi Rp 5.000 per hari. Namun dikatakan Pinta Manullang, uang administrasi tersebut sifatnya tidak mengikat. Untuk yang tidak punya uang, mereka tidak perlu membayar uang administrasi.

Pinta menceritakan, nama “Anyo” berasal dari nama kecil almarhum Andrew Maruli David Manullang, putranya yang meninggal dunia pada tahun 2008 karena leukemia atau kanker darah. "Walaupun terkena leukemia dan tahu hidupnya tidak lama lagi, Anyo tetap bersemangat menjalani hidup. Semangatnya itu banyak menginspirasi saya, dan saya harapkan juga bisa menginspirasi pasien kanker lainnya, agar tetap semangat menjalani pengobatan," ujar Pinta.

Gerakan 1.000 Ophthalmoscope Selain menyediakan rumah sementara untuk pasien kanker anak, Yayasan Anyo Indonesia juga aktif melakukan sosialisasi untuk mewaspadai gejala kanker anak. Hal tersebut dinilai penting karena pengetahuan masyarakat tentang bahaya kanker belum cukup memadai. Hal ini terlihat dari banyaknya pasien kanker yang baru berobat ketika penyakitnya sudah mencapai stadium lanjut. Padahal, bila ditemukan lebih dini, peluang untuk sembuh menjadi lebih besar. Untuk mendukung sosialisasi tersebut, lebih dari 10.000 eksemplar buku "Waspada & Kenali Kanker Pada Anak Sejak Dini" sudah disebar kepada masyarakat secara gratis. Pinta berharap buku tersebut dapat membantu masyarakat awam agar lebih peduli dengan bahaya kanker pada anak. Dengan menghimpun donasi dari para donatur, YAI juga menggagas "Gerakan 1.000 Ophthalmoscope". Ophthalmoscope merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi Retinoblastoma atau kanker bola mata, satu-satunya jenis kanker pada anak yang dapat dideteksi dini. "Saat ini kami sudah berhasil membeli sekitar 700 Ophthalmoscope. Selanjutnya alat tersebut akan kami distribusikan ke puskesmas-puskesmas. Harapannya ini bisa menjadi stimulus bagi Pemerintah Daerah agar mereka juga ikut menyediakan fasilitas serupa di puskesmas lain, sehingga bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mata anak-anak yang terkena Retinoblastoma," ungkap Pinta.

Pinta menjelaskan, biaya tersebut sebetulnya hanya sebagai bentuk tanggung jawab saja, agar mereka samasama merasa memiliki Rumah Anyo. Karena selain bisa tinggal selama masa pengobatan dan perawatan, di Rumah Anyo mereka juga akan mendapatkan makan, kebutuhan harian, serta pendampingan dari para relawan YAI. "Yang juga penting, di tempat ini pasien kanker anak bisa berinterkasi dengan pasien-pasien lainnya, sehingga semangat mereka untuk menjalani pengobatan sampai tuntas bisa tetap tinggi," tuturnya.


18

Gaya Hdup

SEHAT

“Vape”

Bukan Cara Sehat Untuk Berhenti Merokok Rokok elektrik atau Vape sering dianggap sebagai cara teraman untuk tetap bisa merokok. Jenis rokok ini diyakini memiliki kandungan yang lebih aman dibandingkan rokok biasa. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan, keduanya sama-sama bisa meningkatkan risiko sejumlah penyakit kronis.

S

ejak diperkenalkan pertama kali di Tiongkok pada tahun 2003, konsumsi rokok elektronik atau rokok elektrik di berbagai negara semakin meningkat, bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Karena dianggap lebih aman untuk kesehatan ketimbang rokok biasa, banyak yang kemudian memilih untuk mengonsumsinya sebagai cara alternatif untuk berhenti merokok. Seperti pengakuan Rizky Fahrudin, salah seorang desainer grafis di Jakarta yang memilih rokok elektronik untuk menghentikan kebiasaannya merokok. “Sudah coba berbagai cara, tetap sulit untuk berhenti merokok. Tapi saya juga tidak mau sakit karena rokok, makanya beralih ke rokok elektrik karena katanya lebih aman,” ungkapnya. Tidak hanya Rizky, kebanyakan pecandu perokok juga meyakini kalau rokok elektronik menjadi cara teraman menghindari bahaya rokok tanpa harus meninggalkan kebiasaan merokok. Benarkah demikian? Sama Bahayanya Rokok elektronik atau disebut Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap, dan mengalirkannya ke paru-paru. Zat kimia tersebut merupakan campuran zat seperti nikotin, propylene glycol, hingga perasa yang terbuat dari bahan kimia.

Menurut dokter spesialis paru, Agus Dwi Susanto, rokok elektrik sebetulnya sama bahayanya dengan rokok biasa. Ini bisa dilihat dari kandungannya dan juga proses menghasilkan uap. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa rokok elektronik sangat berbahaya untuk kesehatan “Merokok elektrik sama saja dengan tetap merokok. Cairan vape yang dipanaskan itu juga menghasilkan zat yang bersifat karsinogen, bisa memicu kanker,” ujar Agus Dwi Susanto. Agus juga menegaskan bahwa menghentikan kebiasaan merokok dengan mengonsumsi Vape merupakan sebuah kekeliruan. Orang tersebut tetap akan terpapar zat-zat berbahaya yang banyak terdapat pada rokok. “Antara rokok elektrik dengan yang biasa sama-sama bahaya. Semakin besar kandungan zat berbahayanya, semakin sering dikonsumsi, semakin besar risikonya," tegas Agus. Rusak Kualitas Sperma Seperti mengonsumsi rokok biasa, konsumsi rokok elektrik juga bisa merusak kualitas sperma. Hal ini dibuktikan dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh para peneliti dari University College London. Dalam penelitian tersebut, terungkap bahwa sejumlah bahan kimia beracun dalam zat perasa ternyata dapat memperlambat kemampuan sperma untuk “berenang” menuju sel telur. Racun tersebut dihasilkan saat zat perasa dipanaskan. Tidak hanya itu, bahan kimia beracun tersebut juga berisiko membunuh sel-sel di testis yang membantu produksi sel sperma. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan masalah ketidaksuburan pada pria atau infertilitas. Penelitian lainnya menemukan bahaya rokok elektrik bagi kesehatan paru-paru, yaitu meningkatkan risiko penyakit pernapasan, merusak sel-sel di mulut, serta meningkatkan risiko sejumlah penyakit kronis. Selain merugikan kesehatan, rokok elektrik juga rawan meledak dan dilaporkan telah memakan banyak korban di berbagai negara. Rokok elektrik membuat celaka penggunanya karena meledak di tangan, bahkan ketika diisap. Umumnya mereka mengalami cedera di tangan, wajah, bahkan ada yang sampai kehilangan giginya karena ledakan terjadi saat rokok elektronik diisap. Bagaimana, masih mau mencoba?


Recharge

19

Berolahraga dan Rekreasi

“Hijau”

Di Tengah Kota Memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk berolahraga dan berekreasi berguna untuk kesehatan.

S

etelah menjalankan rutinitas selama sepekan, energi di tubuh kita seolah habis. Mungkin itu yang menyebabkan sebagian orang bermalasmalasan di tempat tidur saat akhir pekan. Cara itu dianggap bisa dijadikan ajang untuk mengisi ulang energi di hari libur sebelum menghadapi pekerjaan rutin di awal pekan. Tapi ada juga sebagian orang yang mengisi ulang energi dan semangat di akhir pekan dengan cara lain seperti olahraga dan rekreasi. Selain membuat tubuh sehat, kedua kegiatan itu diyakini mampu memicu semangat. Hal paling sulit untuk melakukan kedua kegiatan itu yakni bagaimana cara memulainya. Ada yang menganggap olahraga membutuhkan waktu dan biaya, begitu halnya dengan rekreasi. Padahal, liburan akhir pekan (sabtu-minggu) dirasa sangat pendek, tidak cukup untuk melakukan dua kegiatan itu. Jangan salah, olahraga dan rekreasi bisa dilakukan secara bersamaan. Saat ini banyak fasilitas olahraga seperti fitnes center yang ada di pusat perbelanjaan. Selain berolahraga, anda juga bisa cuci mata dan berburu barang-barang yang anda inginkan. Jika cara itu kurang cocok, anda bisa mencoba olahraga dan rekreasi di ruang terbuka hijau. Carilah taman terdekat, dapat dipastikan biasanya di hari libur tempat tersebut lebih ramai daripada hari biasa. Bukan saja ramai oleh orang yang berolahraga dan berekreasi, tapi juga pedagang yang menjual beragam makanan dan minuman.

Kalau tidak suka dengan kondisi ramai, anda bisa datang ke lokasi lebih awal. Kebanyakan, orang yang datang lebih pagi ke ruang terbuka hijau tujuan utamanya berolahraga. Ada beberapa fasilitas olahraga yang biasanya tersedia di taman seperti trek joging, lapangan basket, futsal dan ada juga lapangan yang fungsinya serbaguna, bisa digunakan untuk senam. Bahkan ada taman yang menyediakan beberapa alat menyerupai alat fitnes dan jalur berbatu untuk refleksi kaki. Selepas berolahraga, anda bisa bersantai menikmati fasilitas lainnya seperti taman rumput, kolam air mancur dan duduk di bangku taman. Berbagai jenis tanaman dan pohon disekitar taman membuat suasana ‘hijau’ dan sejuk. Tentunya pepohonan itu berkontribusi besar membuat udara yang ada menjadi segar karena banyak oksigen. Berolahraga dan berekreasi di ruang terbuka hijau di tengah kota merupakan kegiatan yang baik untuk menjaga kesehatan anda. Selain berolahraga, anda juga bisa mengajak anak-anak untuk bermain, karena tidak jarang sebuah taman dilengkapi dengan arena permainan anak seperti jungkat-jungkit dan ayunan. Berbagai kegiatan itu patut dicoba pada akhir pekan. Selain lokasinya dekat, anda bisa melakukan dua kegiatan sekaligus dalam satu waktu yakni berolahraga dan berekreasi di tempat terbuka hijau.

Manfaat Olahraga Kapan waktu yang tepat untuk berolahraga? Bisa jadi pertanyaan itu ada di benak kita ketika ingin melakukan olahraga. Sebagian besar orang melakukan kegiatan fisik seperti olahraga pada waktu pagi dan sore hari. Ada yang bilang berolahraga di pagi hari membuat orang memiliki semangat dan energi yang besar dalam menjalankan rutinitas setiap hari. Sore hari juga waktu yang tepat untuk berolahraga. Olahraga pada sore hari diyakini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Sebagaimana diketahui, orang yang berolahraga akan mendapat banyak manfaat. Antara lain meningkatkan kualitas tidur, membuat tubuh bugar, menghilangkan stress, merasa lebih bahagia, mendongkrak energi, menurunkan berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat tulang dan otot. Selain itu olahraga bisa mencegah penuaan dini dan menjaga gairah seksual.

INFOEDISI BPJS KESEHATAN EDISI DESEMBER 47 TAHUN 2017 2016

20

PERSEPSI

Telat Bayar Klaim Tabu bagi BPJS Kesehatan Perubahan tarif INA-CBG ini tentu saja harus diikuti dengan perubahan aplikasi teknologi informasi klaim, baik aplikasi penagihan dari Kementerian Kesehatan maupun aplikasi verifikasi dari BPJS Kesehatan. Proses updating tarif baru dalam system aplikasi yang membutuhkan waktu akhirnya berdampak pada proses penagihan klaim oleh RS. Keterlambatan memperbaharui sistem aplikasi ini, lanjut Irfan, menyebabkan proses input data menjadi terhambat. “Jadi input data Oktober-November baru bisa masuk di Desember. Dan ini berdampak secara nasional. Tidak hanya di Tasikmalaya saja,” imbuh dia.

D

i penghujung akhir tahun lalu, sempat terjadi kegaduhan kecil berkenaan dengan pencairan klaim rumah sakit (RS) yang telat dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akibat keterlambatan pencairan ini, seperti diwartakan media massa sebelumnya, RSUD Dr Soekardjo, Tasikmalaya mengalami krisis pengadaan obat. Musababnya, perusahaan pemasok obat menyetop sementara penyaluran lantaran RS tidak mampu membayar pembelian obat senilai Rp25,6 miliar. Kabar ini tentu saja mengundang perhatian para pihak terkait yang terlibat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. Penundaan atau tidak membayar alias mengemplang klaim RS memang menjadi isu krusial bagi keberlangsungan program. Pasalnya, pencairan dana tepat waktu sangat dibutuhkan bagi operasional RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun, di sisi lain, kecil pula kemungkinan BPJS Kesehatan telat membayar klaim RS yang berkasnya sudah lengkap sesuai prosedur. Pasalnya, BPJS Kesehatan bakal menerima sanksi berupa denda penalti saat telat mencairkan. Hal itu sudah tertuang dalam Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Merespons masalah tersebut, Kepala Departemen Hubungan Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi memberi klarifikasi perihal masalah ini. Berdasarkan evaluasi internal, tidak ditemukan adanya penundaan atau keterlambatan dari klaim RS yang bersangkutan. Berdasarkan penelusuran, persoalan terjadi karena klaim penagihan tidak masuk dalam proses penagihan. Masalah teknis ini terjadi saat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan revisi tarif INACBG pada Oktober 2016 dan revisinya pada akhir November 2016.

Hal senada juga disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Dwi Desiawan. Berdasarkan pengecekan, klaim dari Januari-Desember 2016 telah tuntas. Denda penalti Pada kesempatan terpisah, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya A Rusady menegaskan bahwa BPJS Kesehatan memang diharamkan telat membayar tagihan klaim yang diajukan fasilitas kesehatan. Jika hal itu sampai terjadi, ada ancaman sanksi yang tercantum dalam Perpres No. 111 Tahun 2013, Pasal 38 ayat 2. Menurut Maya, untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (RS), BPJS Kesehatan wajib melunasi tagihan klaim paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (klinik, puskesmas, dokter praktik) tagihan dibayar paling lambat per tanggal 15 setiap bulan.

Berdasarkan Perpres No. 111 Tahun 2013, Pasal 38 ayat 2, bila telat membayar tagihan, BPJS Kesehatan diberi sanksi berupa denda penalti sebesar 1% dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap satu bulan keterlambatan. Lebih jauh Maya menjelaskan, institusinya tidak saja ketat dalam proses pencairan tagihan. Proses verifikasi dan validasi terhadap dokumen tagih klaim yang diajukan RS juga terus dipercepat. Pasalnya, dana pencairan itu, khususnya bagi RS swasta sangat membantu bagi likuiditas keuangan mereka. Selain membayar tagihan secara tepat waktu, BPJS Kesehatan juga menjalin kerja sama dengan sejumlah bank seperti BRI, BNI, BTN dan Mandiri untuk membantu likuiditas RS. Dengan kerja sama dengan sejumlah bank plat merah ini, RS yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa memanfaatkan sistem supply chain financing (SCF).


21

KONSULTASI PRIORITAS RUJUKAN DARI FKTP

NAIK KELAS RAWAT INAP

Saya mau tanya, Faskes saya adalah klinik umum. Saya ingin melahirkan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Apakah bisa mendapatkan rujukan dari klinik umum tersebut? (Pengirim: [email protected] – Magetan)

Saya peserta BPJS Kesehatan dengan fasilitas rumah sakit kelas dua, apakah bisa menikmati fasilitas rumah sakit kelas satu jika seandainya semua ruangan di rumah sakit kelas 2 telah terisi penuh? (Pengirim: aswanXXXX@ gmail.com – Malang)

JAWAB Persalinan diutamakan dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat peserta terdaftar. Jika FKTP yang tercantum di Kartu BPJS Kesehatan peserta tidak melayani persalinan, maka peserta tersebut akan diarahkan ke jejaring fasilitas kesehatan pertama tersebut, seperti bidan desa/bidan praktik mandiri atau puskesmas PONED. Jika kandungannya perlu penanganan spesialistik, peserta dapat dirujuk ke rumah sakit oleh FKTP yang melayani peserta tersebut. Persalinan di rumah sakit hanya dilakukan jika: 1) FKTP beserta jejaringnya tidak memiliki peralatan dan tenaga medis yang memadai, 2) peserta berada dalam kondisi darurat. Yang dimaksud kondisi darurat adalah perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin, serta kondisi lainnya yang mengancam keselamatan jiwa ibu dan bayinya.

JAWAB Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 Bab IV Pelayanan Kesehatan Poin E, berikut penjelasannya: •

Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 (tiga) hari. Selanjutnya dikembalikan ke ruang perawatan yang menjadi haknya. Bila masih belum ada ruangan sesuai haknya, maka peserta ditawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang setara atau selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan yang bersangkutan.

•

Apabila kelas sesuai hak peserta penuh dan kelas satu tingkat diatasnya penuh, peserta dapat dirawat di kelas satu tingkat lebih rendah paling lama 3 (tiga) hari dan kemudian dikembalikan ke kelas perawatan sesuai dengan haknya. Apabila perawatan di kelas yang lebih rendah dari haknya lebih dari 3 (tiga) hari,makaBPJS Kesehatan membayar ke FKRTL sesuai dengan kelas dimana pasien dirawat.

•

Bila semua kelas perawatan di rumah sakit tersebut penuh maka rumah sakit dapat menawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang setara dengan difasilitasi oleh FKRTL yang merujuk dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

•

Rumah sakit harus memberikan informasi mengenai biaya yang harus dibayarkan akibat dengan peningkatan kelas perawatan.

•

Dalam hal peserta JKN (kecuali peserta PBI) menginginkan kenaikan kelas perawatan atas permintaan sendiri, peserta atau anggota keluarga harus menandatangani surat pernyataan tertulis dan selisih biaya menjadi tanggung jawab peserta.

•

Meski demikian, agar peserta terhindar dari iur biaya, kami menyarankan peserta untuk tetap memanfaatkan hak kelas rawat inapnya.

PERUBAHAN STATUS PESERTA Ada tetangga saya terdaftar di BPJS PBI yang dari pemerintah. Bolehkah pindah ke BPJS mandiri? Terimakasih (Pengirim [email protected] – Jakarta)

JAWAB Jika peserta PBI tersebut adalah PBI-APBD yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, maka peserta PBI tersebut harus menonaktifkan status PBI-nya terlebih dulu melalui Pemerintah Daerah setempat. Setelah itu, peserta dapat mengunjungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat untuk membayar iuran pertamanya dengan membawa fotocopy KTP, fotocopy KK, kartu KJS/Jamkesmas asli, foto 3x4 yang bersangkutan, dan surat pernyataan bermaterai yang menyebutkan bahwa peserta bersedia membayar iuran bulanan dengan biaya sendiri. Jika peserta PBI tersebut adalah PBI-APBN yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, maka peserta dapat menghubungi Dinas Sosial setempat agar namanya diusulkan kepada Kementerian Sosial menjadi peserta KIS.

INFOEDISI BPJS KESEHATAN EDISI DESEMBER 47 TAHUN 2017 2016

22