JURNAL AKUNTANSI PENGARUH FUNGSI PENGAWASAN MELEKAT DAN

fungsi anggaran, dan tata kelola yang baik (good governance) di Pemerintah Kota ... pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang ...
14 downloads 615 Views 184KB Size
Download PDF
Love PNG Images
JURNAL AKUNTANSI

PENGARUH FUNGSI PENGAWASAN MELEKAT DAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya)

Oleh : CINDY DEUTARY*) NPM. 083403183

(Alumni Jurusan Akuntansi FE Universitas Siliwangi) Tedi Rustendi, S.E., M.Si. Rita Tri Yusnita, S.E. (Staf Pengajar Jurusan Akuntansi FE Universitas Siliwangi)

*)

Angkatan 2008, Lulus Tahun 2012.

1

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Fungsi pengawasan melekat, fungsi anggaran, dan tata kelola yang baik (good governance) di Pemerintah Kota Tasikmalaya, (2) Pengaruh fungsi pengawasan melekat dan fungsi anggaran, secara parsial, terhadap tata kelola yang baik (good governance) di Pemerintah Kota Tasikmalaya dan (3) Pengaruh fungsi pengawasan melekat dan fungsi anggaran, secara simultan, terhadap tata kelola yang baik (good governance) di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan sensus. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan skala pengukuran ordinal. Pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t dan secara simultan dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi () yang digunakan sebesar 0.05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tanggapan responden atas pengawasan melekat termasuk pada kategori sangat tinggi, fungsi anggaran termasuk pada kategori tinggi dan good governance termasuk juga dalam kategori sangat tinggi. (2) terdapat pengaruh baik secara simultan ataupun parsial antara pengawasan melekat dan fungsi anggaran terhadap good governance.

1.1 Latar Belakang Konsep Good Governance sebagai landasan nilai penyelenggaran pemerintahan, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil. Good governance ini mengisyaratkan adanya pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Paradigma good governance menekankan arti penting kesetaraan antara institusi negara, swasta dan masyarakat. Perwujudan good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang baik, salah satu caranya adalah meningkatkan sikap dan kinerja para aparatur negara melalui pengawasan oleh pimpinan secara langsung, yang disebut pengawasan melekat. Seperti yang dikemukakan Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2009: 138) dilihat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai, pengawasan melekat bertujuan untuk terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan, rencana serta peraturan perundangundangan. Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan yang harus menyelenggarakan manajemen/administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan kerja masing-masing. Dalam kenyataannya, setiap pimpinan organisasi/unit kerja akan selalu ingin

berusaha mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup tanggung jawabnya. Berusaha mengetahui apakah semua kegiatan sudah berlangsung sesuai perencanaan, peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah digariskan sebelumnya. Untuk itu setiap pemimpin harus melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh bawahannya. Dengan pengawasan melekat ini akan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaaan tugas–tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (Good Governance). Fungsi anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas publik yang harus dilakukan pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan adanya fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan secara langsung terhadap bawahannya dan fungsi anggaran diharapkan dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), baik dalam pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Ini pula yang harus disadari oleh pemerintah kota Tasikmalaya, mengingat beberapa tahun terakhir ini kinerja pemerintah mendapat sorotan yang lebih besar dari masyarakat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi berawal dari munculnya krisis moneter/keuangan. Krisis ini meluas menjadi krisis ekonomi, sosial dan politik. Bahkan kemudian merebak kepada krisis kepercayaan publik yang amat parah. Hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja pemerintah, tak terkecuali pemerintah daerah kota Tasikmalaya. Terdengar masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa visi dan misi kota Tasikmalaya belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik, bahkan masih terdapat beberapa elemen pemerintahan yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok fungsi kerja masing-masing, sehingga tidak jarang terjadi kesalahpahaman antara elemen pemerintahan yang berakibat terhadap berkurangnya tanggung jawab mereka terhadap publik yang mengindikasikan kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penulis melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Fungsi Pengawasan Melekat dan Fungsi Anggaran terhadap Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Pemerintah Kota Tasikmalaya (survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tasikmalaya). 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Bagaimana fungsi pengawasan melekat, fungsi anggaran, dan tata kelola yang baik (good governance) di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

2. Bagaimana pengaruh fungsi pengawasan melekat dan fungsi anggaran, secara parsial, terhadap tata kelola yang baik (good governance) di Pemerintah Kota Tasikmalaya. 3. Bagaimana pengaruh fungsi pengawasan melekat dan fungsi anggaran, secara simultan, terhadap tata kelola yang baik (good governance) di Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2.1 Kerangka Pemikiran Tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. World Bank menyatakan bahwa Good Governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan menurut United Nation Development Program (UNDP) good governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkat. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Selanjutnya UNDP mengemukakan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance antara lain; 1. Participation, adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Adanya jaminan dari negara bagi warga negara untuk berasosiasi, diberikan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam menentukan dan memutuskan kebijakan publik. 2. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Setiap warga negara dilakukan sama di hadapan hukum tidak ada pengecualian. Dalam setiap proses penyelesaian kasus hukum mulai penyelidikan,penyidikan dan berperkara setiap warga didampingi pengacara hukum, negara menyediakan pengacara (ahli hukum) apabila warga negara menginginkan pengacara yang disediakan oleh negara karena ketiadaan biaya. 3. Transparency, keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dalam undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah dinyatakan dengan tegas bahwa pada asasnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

4. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders. 5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 6. Equity,setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 7. Effisiency and Effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 8. Accountability,pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 9. Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki pandangan yang jauh ke depan. Good Governance yang mensyaratkan 9 karakteristik umum/dasar tersebut, apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat memastikan pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Ia juga responsif terhadap masa kini dan kebutuhan masyarakat di masa depan (http://www.depdagri.go.id). Perwujudan good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang dikemukakan oleh Dadang Solihin (2006) bahwa manfaat dari penerapan good governance adalah berkurangnya secara nyata praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di birokrasi, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel, terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau dunia usaha dan golongan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum. Untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang baik, salah satu caranya adalah meningkatkan sikap dan kinerja para aparatur negara melalui pengawasan oleh pimpinan secara langsung, yang disebut pengawasan melekat. Seperti yang dikemukakan Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2009: 138) dilihat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai, pengawasan melekat bertujuan untuk terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan, rencana serta peraturan perundangundangan. Hadari Nawawi (1989: 15) mengemukakan bahwa pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahan agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan melekat merupakan proses atau usaha-usaha untuk mengawasi serta mengendalikan pegawai secara langsung yang dilakukan oleh

setiap unsur pimpinan dalam suatu organisasi, sehingga dirasakan lebih efektif untuk mampu menjangkau semua lini dalam unit kerja yang ada. Proses dalam pelaksanaan pengawasan melekat dijabarkan dalam beberapa dimensi yakni; (1) Perencanaan, dalam penyusunan program pengawasan dilakukan tiga aspek utama yaitu manusia, budaya, dan unit kerja atau program yang disusun setiap tahun. Seperti yang dinyatakan oleh Siagian (1997: 135) bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Hal tersebut mengartikan bahwa antara pengawasan dengan perencanaan berhubungan satu sama lain. Tanpa rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan dan sebaliknya rencana tanpa adanya pengawasan akan terjadi penyimpangan yang mengakibatkan tujuan organisasi tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien, (2) Pemantauan, merupakan salah satu langkah yang dijalankan oleh pimpinan dalam melaksanakan pengawasan melekat. Dalam hal ini pimpinan suatu organisasi memantau seluruh aspek pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan ini mencakup beberapa indikator yang terdiri dari: kehadiran pegawai, disiplin kerja, tugas pegawai, motivasi pegawai dan kerjasama pegawai, (3) Evaluasi/penilaian, merupakan langkah yang diambil untuk melihat faktor-faktor apa saja yang memerlukan perbaikan dan faktor-faktor yang memerlukan peningkatan. Evaluasi ini berkaitan dengan hasil kerja, motivasi/semangat kerja pegawai, disiplin kerja, dan kendala pekerjaan, (4) Tindak lanjut, disebut juga tindakan perbaikan (koreksi), merupakan langkah penting dalam pelaksanaan pengawasan melekat. Tindak lanjut ini merupakan langkah nyata yang diambil untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kekurangan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai, sehingga secara terus menerus dapat membentuk perilaku atau sikap kerja yang positif. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat, dijelaskan bahwa pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat pemerintah di setiap instansi dan satuan organisasi dalam meningkatkan mutu kinerja di dalam lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan instansi/organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan melekat dapat diwujudkan melalui kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan pimpinan kepada para bawahannya. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaaan tugas–tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (Good Governance). Selain itu, terbentuknya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, kedua undang-undang tersebut mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah

daerah. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai uang publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009: 21) yang mengatakan bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi derah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Pemanfaatan sumber daya tersebut supaya dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata harus direncanakan dan disusun dengan baik, untuk itulah anggaran perlu disusun. Anggaran yang disusun pemerintah menurut Freeman (2003) merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). Anggaran daerah (APBD) harus mengacu pada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi publik atau pemerintah dalam penyusunannya. Prinsipprinsip antara lain otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, nondiscretionary appropriation, periodik, akurat, jelas dan diketahui publik (Mardiasmo: 2002). Lebih lanjut Mardiasmo (2009: 63) menjelaskan bahwa anggaran berfungsi sebagai (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, dan (7) alat motivasi. Bahkan Deddi Nordiawan (2006) menambahkan 2 fungsi lagi, yaitu (8) anggaran sebagai alat komunikasi, dan (9) anggaran sebagai alat pendidikan. Mengingat fungsi penting dari anggaran, maka anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat, bahkan anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian: 2006), sehingga akan tercipta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan langsung terhadap bawahannya akan dapat meningkatkan sikap dan kinerja pegawai dalam melakukan tugas dan fungsinya, dengan meningkatnya kinerja pegawai akan dapat pula meningkatkan kinerja pemerintahan, sehingga menciptakan pula penyelenggaraan tata kelola yang baik (good governance). Begitu pula dengan disusunnya anggaran yang memiliki fungsi-fungsi yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik/masyarakat, dimana peningkatan akuntabilitas pemerintah dapat pula meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 1.3 Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau

lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Mochammad Nazir; 2005: 54). Sedangkan metode survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Sugiyono; 2007: 7). 1.4 Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan alat yang digunakan adalah regresi berganda. Skala pengukuran dari data yang diperoleh adalah ordinal. Untuk data yang mempunyai skala ordinal dengan menggunakan skala Likert, dengan bobot nilai 5, 4, 3, 2, 1 atau pengukuran sikap dengan kisaran positif sampai dengan negatif (Sugiyono: 2007). Maka data tersebut perlu ditingkatkan menjadi skala interval melalui method of successive interval (Harun Al Rasyid: 1998), dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Succesive Interval mentod a. Menentukan banyaknya frekuensi (f) fi b. Menghitung proporsi dengan rumus : Pi = n c. Menghitung proporsi komulatif (PK) = pi-1+p1 d. Menetapkan nilai Z yang diperoleh dari tabel normal baku. DaLL  DaUL e. Menghitung Scala Value (SV) dengan rumus : SV  AuUl  AuLL f. Merubah skala dari ordinal ke interval. Skala Value (SV) yang nilainya terkecil (harga negatif terbesar) diubah menjadi sama dengan 1 satu, dengan formula sebagai berikut: Transformed Scale Value (TSV) : Y = SV + SV MIN  +1 2. Persamaan Regresi Berganda Analisis regresi berganda digunakan dalam menganalisis hubungan antara X1 dan X2, dengan Y. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : Y = a + b1X1 + b2X2 (Sugiyono: 2007) Dimana nilai a dan b dapat dicari dengan persamaan berikut : ∑Y = a + b1∑ X1+ b2 ∑X2 ∑X1Y = a∑ X1 + b1∑ X1+ b2 ∑X2 ∑X2Y = a∑ X1 + b1∑ X1+ bC∑X22 (Sugiyono: 2007 ) Keterangan : Y = tata kelola yang baik X1 = fungsi pengawasan X2 = fungsi Anggaran a = nilai Y seandainya X = 0 b = Koefisien regresi n = Jumlah periode yang diteliti. 2)

Koefisien Korelasi, Determinasi dan non Determinasi a) Koefisien Korelasi Berganda

Analisis korelasi adalah suatu ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat asosiasi atau derajat keeratan antara variabel independen dan dependen. Dimana derajat keeratan tersebut tergantung dari pola variasi atau interelasi yang bersifat simulator dari variabel independen dan variabel dependen. Derajat hubungan ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 1) Secara Simultan b1  X 1Y  b 2  X 2 Y R y1,2   (Sugiyono, 2007) 2 Y  2) Secara Parsial ry1  ry 2 r12 r1.2  (1  r 2 y 2 )(1   r 212 )

r2.1 

ry 2  ry1r12 (1  r

2

y1

)(1  r

(Sudjana, 2005) 2

12

)

Dimana : R = Koefisien korelasi ganda X1 = Fungsi pengawasan X2 = Fungsi Anggaran Y = tata kelola yang baik n = Periode Waktu Adapun interpretasi terhadap koefisien korelasi menurut Sugiyono (2007) adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

Sangat rendah

0,20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,00

Sangat kuat

b). Koefisien Determinasi dan Non Determinasi Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X dan Y dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Koefisien Determinasi = (R2) x 100 % Koefisien non Determinasi : (1-R2) x 100 % 1.5 Hasil penelitian 1.5.1 Tanggapan Responden Mengenai pengawasan melekatdi Pemerintah Kota Tasikmalaya perhitungan terhadap tanggapan responden atas pengawasan melekat yang dilakukan Dinas di Kota Tasikmalaya adalah 373. Dari beberapa kriteria yang

diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu mengenai pertanyaan 1 dan 2 mengenai pengawasan yang dilakukan selalu ada perencanaan terlebih dahulu dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan yang dilakukan dan yang terkecil mengenai Penilaian Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dinilai baik untuk meningkatan tata kelola pemerintahan. Seluruh pertanyaan mengenai pengawasan melekat termasuk kategori sangat tinggi hal ini berarti bahwa pegawasan melekat sudah dilakukan dengan baik di setiap dinas di Kota Tasikmalaya. 1.5.2 Tanggapan Responden Mengenai Fungsi Anggaran di Pemerintah Kota Tasikmalaya Perhitungan terhadap tanggapan responden atas fungsi anggaran yang dilakukan pada Dinas di Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah 843. dari beberapa kriteria yang diajukan nilai tertinggi hasil jawaban responden adalah mengenai Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor public dan Anggaran juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Dan skor terkecil adalah mengenai Anggaran yang ditetapkan, selalu dilaksanakan perencanaan-perencanaan terlebih dahulu. Pernyataan mengenai fungsi anggaran termasuk dalam kategori sangat tinggi berarti anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran sebagai alat motivasi, anggaran sebagai alat komunikasi, anggaran sebagai alat pendidik. 1.5.3 Tanggapan Responden Mengenai Good Gorvernance di Pemerintah Kota Tasikmalaya Perhitungan terhadap tanggapan responden atas good governance yang dilakukan pada Dinas di Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah 894. dari beberapa kriteria yang diajukan nilai tertinggi hasil jawaban responden adalah mengenai Pemerintah selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan terkecil tentang Peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung perlu melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya yang dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara. Keseluruhan instrumen mengenai good governance termasuk dalam kategori sangat tinggi yang berarti bahwa tata kelola yang telah dilakukan pemerintah Kota Tasikmalaya sudah baik menurut dinas yang ada di Kota Tasikmalaya. 1.6 Pembahasan Dalam menentukan pengaruh tidaknya pengawasan melekat (X1) dan fungsi anggaran (X2) terhadap good governance (tata kelola yang baik) (Y) penulis melakukan serangkaian pengujian dimulai dengan analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. 1. Regresi berganda Dilihat dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS pada lampiran pada tabel coefficientsa a = 13.043 b1 = 0.624 b2 = 0.364

Dari data di atas dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda menjadi : Y = 13.043 + 0.624 X 1 + 0.364 X 2 Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapat bahwa setiap perubahan 1 kali pengawasan melekat dan perubahan 1 kali fungsi anggaran maka tata kelolanya adalah meningkat sebesar sebagai berikut: Y = 13.043 + 0.624 (1) + 0.364(1) Y = 14.031 2. Koefisien determinasi Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS v.15 didapat bahwa pada tabel model summary nilai r = 0.966. Kd = R² x 100 % = 0.9662 x 100% = 93.2% Artinya pengaruh pengawasan melekat dan fungsi anggaran terhadap tata kelola yang baik adalah sebesar 93.2%. Sedangkan koefisien non determinasi adalah sebagai berikut: Knd = (1- R²) x 100 % = (1- 0,932) x 100 % = 6.8% Jadi pengaruh faktor lain di luar pengawasan melekat dan fungsi anggaran terhadap tata kelola yang baik adalah sebesar 6.8%. Agar dapat diketahui apakah terdapat pengaruh atau tidak maka digunakan uji statistik yaitu uji F untuk hipotesis sacara simultan dan uji t untuk hipotesis secara parsial. a. Uji hipotesis secara simultan Fhitung = 55.216 Ftabel = 4.45 (α = 5 %) Fhitung > Ftabel Ha diterima dan Ho ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan melekat dan fungsi anggaran terhadap tata kelola yang baik b. Uji hipotesis secara parsial  Pengawasan melekat terhadap tata kelola yang baik t 1 hiutng = 4.912 t 1 tabel = 2.26 (α = 5 %)

 = 0.001 t 1 hiutng > t 1 tabel  4.912 > 2.26



Ha diterima dan Ho ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan melekat terhadap tata kelola yang baik. Fungsi Anggaran t 2 hiutng = 4.399 t 2 tabel = 2.26 (α = 5 %)

 = 0.002 t 2 hiutng < t 2 tabel  4.> 2.57 1.7 Kesimpulan 1. Pengawasan melekat pada dinas di Kota Tasikmalaya termasuk kategori sangat tinggi yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu mengenai pertanyaan 1 dan 2 mengenai pengawasan yang dilakukan selalu ada perencanaan terlebih dahulu dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan yang dilakukan dan yang terkecil mengenai Penilaian Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dinilai baik untuk meningkatan tata kelola pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pegawasan melekat sudah dilakukan dengan baik di setiap dinas di Kota Tasikmalaya. 2. Fungsi anggaran menunjukkan pada kriteria sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan nilai tertinggi hasil jawaban responden adalah mengenai Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor public dan Anggaran juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Dan skor terkecil adalah mengenai Anggaran yang ditetapkan, selalu dilaksanakan perencanaan-perencanaan terlebih dahulu. Pernyataan mengenai fungsi anggaran termasuk dalam kategori sangat tinggi berarti anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran sebagai alat motivasi, anggaran sebagai alat komunikasi, anggaran sebagai alat pendidik 3. Good governance di Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan pada kriteria sangat tinggi. Dari beberapa kriteria yang diajukan nilai tertinggi hasil jawaban responden adalah mengenai Pemerintah selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan terkecil tentang Peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung perlu melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya yang dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara yang berart bahwa tata kelola yang telah dilakukan pemerintah Kota Tasikmalaya sudah baik menurut dinas yang ada di Kota Tasikmalaya. 4. - Secara parsial pengawasan melekat berpengaruh terhadap good governance. - Secara parsial fungsi anggaran berpengaruh terhadap good governance 5. Secara simultan pengawasan melekat dan fungsi pengawasan berpengaruh terhadap good governance. 1.8 Saran Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna baik bagi kemajuan perusahaan, adapun saran tersebut adalah : 1. Diharapkan pada setiap OPD Pemerintah Tasikmalaya dapat melaksanakan pengawasan melekat, agar dalam penyelenggaran good governance dengan sebaik mungkin berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. 2. Dilihat dari fungsi anggaran yang dilakukan pada setiap OPD Badan, Dinas dan Kantor di Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan anggarannya diharapkan

mampu mendengarkan aspirasi rakyat dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat juga mampu untuk merealisasikannya sesuai dengan apa yang dianggarkan. 3. Diharapkan setiap Kepala Badan, Dinas dan Kantor tidak memegang 2 fungsi jabatan sebagai pelaksana dan penanggungjawab. Dengan begitu perlu adanya pemisahan fungsi dalam organisasi dan Pada setiap Dinas diharapkan membuat tim pengawas tersendiri di luar Badan Pengawas daerah.