KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM TATA HUKUM INDONESIA Ali Abdul Wakhid Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung
Abstrak Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sementara tujuan negara hukum itu sendiri adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan. Eksistensi Hukum Administrasi Negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakekat kekuasaan, tujuan, dan sifat daripada kewajibankewajiban, juga bagaimana bentuk-bentuk sanksinya bilamana terjadi pelanggaran administrasi negara. Kata kunci: hukum, administrasi, negara LEGAL POSITION OF STATE ADMINISTRATION IN THE RULE OF LAW OF INDONESIA Ali Abdul Wakhid Ushuluddin Faculty UIN Raden Intan Lampung
Abstract The state of Indonesia is a state of law. As a constitutional state, every governance must be based on the applicable law. In a state of law, the law is placed as a rule of play in the administration of state, government, and society. While the purpose of the state law itself is the creation of statehood activities, government, and society that relies on justice, peace, and usefulness. The existence of State Administration Law is expected to know the limits and essence of power, purpose, and nature rather than obligations, as well as how the forms of sanctions whenever there is a violation of state administration. Keywords: law, administration, state yang
A. Pendahuluan
fundamental
rekonseptualisasi, Hukum Administrasi Negara merupakan
revitalisasi
hukum yang selalu berkaitan dengan
administrasi
aktivitas perilaku administrasi negara dan
keduanya.
Di
saat
kedudukan negara
menjadi
dan hukum satu
keharusan dalam rangka penyelenggaraan
kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara
reposisi,
maka
pemerintahan
sistem
dan
penerapan
good
governance. Sistem Administrasi Negara
administrasi negara yang menjadi pilar
Republik Indonesia (SANRI) secara luas
pelayanan publik menghadapi masalah 1
memiliki arti Sistem Penyelenggaraan
administrasi umum (allgemeem deel), 1
Negara Indonesia menurut UUD 1945,
yakni berkenaan dengan teori teori dan
yang merupakan sistem penyelenggaraan
prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua
kehidupan negara dan bangsa dalam
bidang hukum administrasi, tidak terikat
segala aspeknya, sedangkan dalam arti
pada
sempit, SANRI adalah idiil Pancasila,
hukum administrasi khusus (bijzonder
Konstitusional UUD 1945, operasional
deel), 2 yakni hukum-hukum yang terkait
RPMJ Nasional serta kebijakan-kebijakan
dengan
bidang-bidang
lainnya.
tertentu
seperti
bidang-bidang
tertentu,
hukum
kedua
pemerintahan lingkungan,
hukum tata ruang, hukum kesehatan dan Sistem Administrasi Negara Republik
sebagainya.
Indonesia secara simultan berinteraksi
kekayaan
alam,
berkembang dalam situasi kesejarahan, oleh karena itu , meskipun konsep negara
hankam. Dalam rangka pencapaian tujuan
hukum
negara dan pelaksanaan tugas negara fungsi-fungsi
negara
tentang negara hukum juga lahir dan
idiologi,
politik, ekonomi, sosial budaya dan
diselenggarakan
tentang
hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia
dengan faktor-faktor fisik, geografis, demografi,
Sekilas
dianggap
sebagai
konsep
universal. Secara embrionik, gagasan
negara
negara hukum telah dikemukakan oleh
yang masing-masing dilaksanakan oleh
Plato.
lembaga negara yang telah ditetapkan dalam
UUD
1945
dengan
Ada tiga unsur dari pemerintah yang
amandemennya. Sistem penyelenggaraan
berkonstitusi yaitu peratama, pemerintah
pemerintahan negara merupakan bagian
dilaksanakan untuk kepentingan umum;
integral dari sistem penyelenggaraan
kedua pemerintah dilaksanakan menurut
negara.
semua
hukum yang berdasarkan pada ketentuan-
ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945
ketentuan umum, bukan yang dibuat
merupakan bagian yang sangat dominan
secara
dalam
menyampingkan konvensi dan konstitusi;
Operasionalisasi
penyelenggaraan
dari
pemerintahan
negara.
sewenang-wenang
yang
ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah
Berdasarkan
perspektif
ilmu
hukum
administrasi,
ada
jenis
hukum
administrasi,
yaitu
pertama,
hukum
dua
yang
dilaksanakan
atas
kehendak rakyat, bukan berupa paksaan 1
Handoyo, Hestu Cipto, .Hukum Tata Negara Indonesia. Universitas Atma Jaya (Yogyakarta: 2009,h. 20 2 Ibid, h. 21
2
tekanan yang dilaksanakan pemerintah 3
despotik.
Dalam
kaitannya
melindungi kepentingan serta hak-hak
dengan
mereka.
konstitusi bahwa konstitusi merupakan Seperti diketahui dalam ilmu hukum
penyusunan jabatan dalam suatu negara
terdapat dua pembagian hukum, yaitu
dan menentukan apa yang dimaksudkan
Hukum
dengan badan pemerintahan dan apa
berikut
:
masalah
bagaimanakah
dan
Hukum
privat dan publik itu tidak lepas dari isi
belakang di atas dapat kami rumuskan rumusan
(Sipil)
Publik. 4 Penggolongan ke dalam hukum
akhir dari setiap masyarakat. Dari latar
beberapa
Privat
dan sifat hubungan yang diatur dan
sebagai
bersumber dari kepentingan-kepentingan
kedudukan
yang hendak dilindungi. Adakalanya
Hukum Administrasi Negara dlm Tata
kepentingan itu bersifat perorangan tetapi
Hukum Indonesia ?
ada pula yang bersifat umum. Hubungan B. Pembahasan
hukum tersebut memerlukan pembatasan
1. Kedudukan Hukum Administrasi
yang jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan kewajiban dari dan terhadap
Negara
siapa orang tersebut berhubungan.
Keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu negara sangatlah penting,
Hukum publik adalah hukum yang
baik bagi administrasi negara maupun
mengatur hubungan antara penguasa
masyarakat luas. Dengan adanya Hukum
dengan
Administrasi Negara, pihak administrasi
mulanya, Hukum Administrasi Negara
tujuan dan sifat daripada kewajiban-
bentuk
sanksinya
melakukan
bagaimana
bentuk-
bilamana
mereka
pelanggaran
didalamnya
dan Hukum Tata Pemerintahan. Pada
batas-batas dan hakekat kekuasaannya,
juga
yang
termasuk Pidana, Hukum Tata Negara
negara diharapkan dapat mengetahui
kewajiban,
warganya
menjadi bagian dari Hukum Tata Negara, tetapi karena perkembangan masyarakat dan studi hukum dimana ada tuntutan
hukum.
akan munculnya kaidah-kaidah hukum
Sedangkan di bagian yang lain, yakni
baru dalam studi Hukum Administrasi
bagi masyarakat, Hukum Administrasi
Negara maka lama kelamaan HAN
Negara merupakan perangkat norma-
menjadi lapangan studi sendiri, terpisah
norma yang dapat digunakan untuk
bahkan mencakup masalah-masalah yang jauh lebih luas dari HTN. Kecenderungan
3
Minollah dan Eko Purnomo,Crisdianto, Hukum Tata Negara Indonesia,(Yogyakarta: Mataram University Press, 2006), h. 23
4
3
Ibid, h. `25
seperti ini tampak pula pada bagian-
berarti bestuur (pemerintah). Dengan
bagian tertentu dari HAN itu sendiri,
demikian,
seperti kecenderungan Hukum Pajak
(administratief recht) dapat juga disebut
yang cenderung untuk menjadi ilmu yang
dengan
mandiri, terlepas dari HAN.
(bestuursrecht).
hukum
juga Dengan
demikian,
HAN
merupakan
yang
berkaitan
masalah-masalah umum. umum
yang
administrasi
tata
pemerintahan
Pemerintah
dipandang
pemerintahan
bagian dari hukum publik karena berisi peraturan
hukum
(bestuur)
sebagai
fungsi
(bestuursfunctie)
yang
merupakan penguasa yang tidak termasuk
dengan
pembentukan UU dan peradilan.5
Kepentingan adalah
Hukum Administrasi Negara merupakan
kepentingan nasional, masyarakat dana
salah satu cabang atau bagian dari hukum
negara. Kepentingan umum harus lebih
yang
didahulukan
kepentingan
Administrasi,
kepentingan
Administrasi Negara merupakan bahasan
individu,
dimaksud
daripada
golongan
daerah
dengan
dan
Dalam mata
studi
kuliah
Ilmu Hukum
bahwa
khusus tentang salah satu aspek dari
harus
administrasi, yakni bahasan mengenai
dilindungi secara seimbang, sehingga
aspek hukum dari administrasi Negara.
pada akhirnya akan tercapai tujuan
Sedangkan
negara dan pemerintahan seperti tertera
kesarjanaan
dengan jelas dalam pembukaan UUD
Administrasi Negara diklasifikasi baik
1945 yang berbunyi:
dalam
kepentingan
“……
pengertian
khusus.
perseorangan
melindungi
segenap
bangsa
dikalangan
PBB
internasional,
golongan
dan Hukum
ilmu-ilmu
hukum
maupun dalam ilmu-ilmu administrasi.
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan
kesejahteraan kehidupan
untuk umum,
bangsa,
Hukum administrasi materiil terletak
memajukan
diantara hukum privat dan hukum pidana.
mencerdaskan dan
Hukum administrasi dapat dikatakan
ikut
sebagai “hukum antara Sebagai contoh
melaksanakan ketertiban dunia yang
Izin Bangunan. Dalam memberikan izin
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
penguasa
abadi dan keadilan sosial…”
keamanan
Hukum administrasi berisi peraturanperaturan “administrasi”.
yang
direncanakan.
menyangkut
Administrasi
memperhatikan
pemerintah
sendiri
5
4
Ibid, h. 3
dari
segi-segi
bangunan
Dalam
hal
menentukan
yang
demikian,
syarat-syarat
keamanan. Disamping itu bagi yang tidak
negara", maka dapat dikatakan bahwa
mematuhi ketentuan-ketentuan tentang
HAN adalah suatu sub sistem dari
izin bangunan dapat ditegakkan sanksi
administrasi negara.
pidana.
W.F.
Prins
bahwa
“hampir
mengemukakan
setiap
2. Fungsi-Fungsi Hukum Administrasi
peraturan
Negara
berdasarkan hukum administrasi diakhiri
Dalam
in cauda venenum dengan sejumlah
pengertian
umum,
menurut
Budiono fungsi hukum adalah untuk
ketentuan pidana (in cauda venenum
tercapainya
secara harfiah berarti ada racun di
ketertiban
umum
dan
keadilan. Ketertiban umum adalah suatu
ekor/buntut).
keadaan
yang
menyangkut
Menurut isinya hukum dapat dibagi
penyelenggaraan
dalam Hukum Privat dan Hukum Publik.
sebagai kehidupan bersama. Keadaan
Hukum Privat
(hukum
yaitu
tertib yang umum menyiratkan suatu
hukum
mengatur
hubungan-
keteraturan yang diterima secara umum
hubungan antara orang yang satu dengan
sebagai suatu kepantasan minimal yang
orang yang lain, dengan menitikberatkan
diperlukan, supaya kehidupan bersama
kepada
tidak berubah menjadi anarki. Menurut
yang
kepentingan
Sedangkan
Hukum
sipil),
perseorangan. Publik
(Hukum
kehidupan
manusia
Sjachran Basah ada lima fungsi hukum
Negara), yaitu hukum yang mengatur
dalam
hubungan antara negara dengan alat-alat
masyarakat, yaitu sebagai berikut:6
perlengkapan
a)
negara
atau
dengan
hubungan
antara
perseorangan
(warga
kaitannya
dengan
kehidupan
Direktif, sebagai pengarah dalam membangun
untuk
membentuk
negara), yang termasuk dalam hukum
masyarakat yang hendak dicapai
publik ini salah satunya adalah Hukum
sesuai
Administrasi Negara.
bernegara. b)
Hukum
yang
mengatur
sebagian
lain
lapangan
tujuan
kehidupan
Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.
lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian
dengan
c)
pekerjaan
Stabilitatif,
sebagai
pemelihara
(termasuk ke dalamnya hasil-hasil
administrasi negara diatur dalam HTN,
pembangunan)
dan
penjaga
Hukum Privat dsbnya. Pengertian HAN 6
SF, Marbun, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (UII Press: Yogyakarta, 2001), h. 12
tidak identik dengan pengertian “hukum yang mengatur pekerjaan administrasi 5
d)
keselarasan,
keserasian,
keseimbangan
dalam
meneliti
kehidupan
dan
serangkaian
melacak
peraturan
melalui perundang-
bernegara dan bermasyarakat.
undangan. Artinya, peraturan hukum
Perfektif,
penyempurna
yang harus diterapkan tidak begitu saja
tindakan-tindakan
kita temukan dalam undang-undang,
sebagai
terhadap
administrasi negara, maupun sikap
tetapi
tindak
warga
kehidupan
e)
dan
dalam
kombinasi
peraturan-
negara
dalam
peraturan dan keputusan-keputusan Tata
bernegara
dan
Usaha Negara (TUN) yang satu dengan
bermasyarakat.
yang
lain
saling
berkaitan.
Korektif, baik terhadap warga negara
umumnya ketentuan undang-undang yang
maupun administrasi negara dalam
berkaitan dengan HAN hanya memuat
mendapatkan keadilan.
norma-norma
pokok
atau
Pada
umum,
sementara periciannya diserahkan pada Secara
spesifik,
fungsi
HAN
peraturan pelaksanaan. Penyerahan ini
dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yakni
fungsi
normatif,
dikenal dengan istilah terugtred atau
fungsi
sikap mundur dari pembuat undang-
instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga
undang. Hal ini terjadi karena tiga sebab,
fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. Fungsi
normatif
yang
yaitu: 7 karena keseluruhan hukum TUN
menyangkut
itu demikian luasnya, sehingga tidak
penormaan kekuasaan memerintah jelas
mungkin bagi pembuat undang-undang
berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang
menetapkan
digunakan
oleh
instrumen pemerintah
untuk
yang
mengatur
seluruhnya
dalam
undang-undang formal;
untuk
menggunakan kekuasaan memerintah dan
Norma-norma hukum TUN itu harus
pada akhirnya norma pemerintahan dan
selalu
disesuaikan
dengan
tiap
instrumen pemerintahan yang digunakan
perubahan-perubahan
keadaan
yang
harus menjamin perlindungan hukum
terjadi sehubungan dengan kemajuan dan
bagi rakyat.
perkembangan
teknologi
yang
tidak
mungkin selalu diikuti oleh pembuat 1) Fungsi
Normatif
Hukum
undang-undang
Administrasi Negara Penentuan melalui
norma
menemukan
normanya
mengaturnya
dalam suatu undang-undang formal. Di
HAN
tahap-tahap.
dengan
dilakukan
Untuk
dapat
kita
harus
samping 7
6
Ibid, h. 15
itu
tiap
kali
diperlukan
pengaturan lebih lanjut hal itu selalu
Sjachran
berkaitan dengan penilaian-penilaian dari
ermessen harus dapat
segi
mendetail,
jawabkan, secara moral kepada Tuhan
sehingga tidak sewajarnya harus diminta
Yang Maha Esa, dan secara hukum
pembuat
yang harus
berdasarkan batas-atas dan batas-bawah.
mengaturnya. Akan lebih cepat dilakukan
Batas-atas yaitu peraturan yang tingkat
dengan pengeluaran peraturan-peraturan
derajatnya lebih rendah tidak boleh
atau keputusan-keputusan TUN yang
bertentangan
lebih
tingkat
teknis
yang
sangat
undang-undang
rendah
Keppres,
tingkatannya,
Peraturan
seperti
Menteri,
dan
Basah
pelaksanaan
dengan
freies
dipertanggung
peraturan
derajatnya
lebih
yang tinggi.
Sedangkan batas-bawah ialah peraturan
sebagainya.
yang
dibuat
atau
sikap-tindak
administrasi negara (baik aktif maupun Seperti disebutkan di atas bahwa setiap tindakan
pemerintah
dalam
pasif), tidak boleh melanggar hak dan
negara
kewajiban asasi warga. Di samping itu,
hukum harus didasarkan pada asas legalitas.
Hal
ini
berarti
pelaksanaan freies ermessen juga harus
ketika
memperhatikan
pemerintah akan melakukan tindakan,
tersebut
ditemukan
keterangan singkat ini dapat dikatakan
dalam
bahwa fungsi normatif HAN adalah
undang-undang. Jika tidak terdapat dalam undang-undang,
pemerintah
umum
pemerintahan yang baik. Berdasarkan
terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan
asas-asas
mengatur
mencari
dan
penyelenggaraan
dalam berbagai peraturan perundang-
menentukan
pemerintahan
agar
sesuai dengan gagasan negara hukum
undangan terkait. Ketika pemerintah
yang melatarbelakanginya, yakni negara
tidak menemukan dasar legalitas dari
hukum Pancasila.
tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah
harus
segera
mengambil
2) Fungsi
tindakan, maka pemerintah menggunakan kewenangan menggunakan
bebas
yaitu
freies
Hukum
Administrasi Negara
dengan
ermessen.
Instrumental
Pemerintah dalam melakukan berbagai
8
kegiatannya
menggunakan
Meskipun penggunaan freies ermessen
yuridis
(diskresi) dibenarkan, akan tetapi harus
peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya.
dalam
Sebagaimana telah disebutkan bahwa
batas-batas
tertentu.
Menurut
seperti
peraturan,
instrumen keputusan,
dalam negara sekarang ini khususnya 8
Ibid, h. 17
7
yang
menganut
tipe
welfare
state, Berdasarkan
pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah
merupakan
dengan menerapkan fungsi-fungsi HAN ini akan tercipta pemerintahan yang
kepada pemerintah untuk menciptakan
bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip
berbagai instrumen yuridis sebagai sarana kelancaran
fungsi-fungsi
HAN ini, dapatlah disebutkan bahwa
konsekuensi
logis, termasuk memberikan kewenangan
untuk
pemaparan
negara hukum 9 Pemerintah menjalankan
penyelenggaraan
aktifitas sesuai dengan ketentuan yang
pemerintahan.
berlaku atau berdasarkan asas legalitas, 3) Fungsi
Jaminan
Hukum
dan ketika menggunakan freies ermessen,
Administrasi Negara
pemerintah
memperhatikan
asas-asas
umum yang berlaku sehingga dapat Menurut Sjachran Basah, perlindungan
dipertanggungjawabkan secara moral dan
terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak
administrasi
menimbulkan Sedangkan
negara
kerugian
hukum. Ketika pemerintah menciptakan
itu
dan menggunakan instrumen yuridis,
terhadapnya.
perlindungan
maka dengan mengikuti ketentuan formal
terhadap
dan
administrasi negara itu sendiri, dilakukan
material
tersebut
terhadap sikap tindaknya dengan baik dan
tidak
penggunaan akan
instrumen
menyebabkan
kerugian terhadap masyarakat. Dengan
benar menurut hukum, baik yang tertulis
demikian, jaminan perlindungan terhadap
maupun yang tidak tertulis. Dengan
warga negarapun akan terjamin dengan
perkataan lain, melindungi administrasi
baik.
negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum. Di dalam negara
C. Kesimpulan
hukum Pancasila, perlindungan hukum
Hukum tata usaha (administrasi) negara
bagi rakyat diarahkan kepada usaha-
adalah hukum yang mengatur kegiatan
usaha
terjadinya
administrasi negara. Yaitu hukum yang
sengketa antara pemerintah dan rakyat,
mengatur tata pelaksanaan pemerintah
menyelesaikan
antara
dalam menjalankan tugasnya . hukum
secara
administarasi negara memiliki kemiripan
musayawarah serta peradilan merupakan
dengan hukum tata negara. Kesamaanya
sarana
usaha
terletak dalam hal kebijakan pemerintah,
antara
sedangkan dalam hal perbedaan hukum
untuk
pemerintah
mencegah
sengketa dan
terakhir
menyelesaikan
rakyat
dalam sengketa
pemerintah dengan rakyat.
9
8
Ibid, h. 18
tata negara lebih mengacu kepada fungsi
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana : Jakarta. 2012.
konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan
pemerintah,
untuk
Minollah dan Eko Purnomo, Crisdianto, Hukum Tata Negara Indonesia. Mataram University Press: Yogyakarta, 2006.
hukum
administrasi negara dimana negara dalam keadaan yang bergerak. Daftar Pustaka
P. Soeria Atmadja, Arifin, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum. Rajawali Pers: Jakarta. 2007.
Atmosudirjdo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia: Jakarta. 2008.
SF, Marbun, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. UII Press:Yogyakarta.
Handoyo, Hestu Cipto, Hukum Tata Negara Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2009.
9
