LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KAB

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI Nomor : 910/ Nomor : 170/ Tanggal

/BHK/2015 /DPRD/2015 Oktober 2015

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

: : :

Nama Jabatan Alamat Kantor

S I N W A N, SH Bupati Batang Hari Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Ma. Bulian.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2.

a. Nama Jabatan Alamat

: M. MAHDAN, S.Kom : Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari : Jln. Jenderal Sudirman Muara Bulian

b. Nama Jabatan Alamat

: Hj. YUNNINTA ASMARA : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari : Jln. Jenderal Sudirman Muara Bulian

c. Nama Jabatan Alamat

: ELPISINA, S.Sos, M.Si. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari : Jln. Jenderal Sudirman Muara Bulian

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan

ini

menyatakan

bahwa

dalam

rangka

penyusunan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk

Kebijakan Umum APBD Kab. Batang Hari Tahun 2016

i

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani terjadi

perubahan pendapatan dan perubahan jumlah belanja yang disebabkan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat dimasukkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung (program dan kegiatan) serta rencana pengeluaran daerah, tanpa merubah Nota kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016. Muara Bulian, BUPATI BATANG HARI selaku, PIHAK PERTAMA

S I N W A N, SH

Oktober 2015

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG HARI Selaku, PIHAK KEDUA

M. MAHDAN, S.Kom KETUA

Hj. YUNNINTA ASMARA WAKIL KETUA

ELPISINA, S.Sos, M.Si WAKIL KETUA


ii

DAFTAR ISI Halaman NOTA KESEPAKATAN

.....................................................................

i

...........................................................................

iii

DAFTAR TABEL

………………………………………….

iv

DAFTAR GAMBAR

………………………………………….

v

..…….................................................

1

………………………………………………

1

…........................................ ............

4

DAFTAR ISI

BAB

I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. T U J U A N

1.3. DASAR PENYUSUNAN BAB II

……………………......................

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

………………..

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH

5 8 8

2.2. RENCANA DAN TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2015-2016 ........................................................

22

2.3. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO

..........................

26

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ..…

31

3.1. DASAR ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

……

31

……………………………….…….

33

……..…………………………….…….

34

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ………………………………………………………...…

35

3.2. LAJU INFLASI DAN DEFLASI 3.5. LAIN – LAIN ASUMSI

4.1. PENDAPATAN DAERAH

………………………….……

35

…….……………………………….…….

39

………………………….…….

51

........................................................................

53

4.2. BELANJA DAERAH 4.3. PEMBIAYAAN DAERAH BAB V

PENUTUP


iii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel

2.1.

Perbedaan Klasifikasi PDB/PDRB Menurut Pengeluaran

9

Tabel

2.2.

Perbedaan Klasifikasi PDB/PDRB Menurut Lapangan Usaha

9

Tabel

2.3.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2013 (Milyar Rupiah)

13

Tabel

2.4.

Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014

16

Tabel

2.5.

Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

18

Tabel

2.6

Tingkat Inflasi Kota Jambi Tahun 2011-2014

20

Tabel

2.7

Gini Rasio Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 – 2014

21

Tabel

2.8

Proyeksi PDRB Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2015

23

Tabel

2.9

Proyeksi Pembagian Struktur Ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2015

24

Tabel

2.10

Proyeksi Pembagian Struktur Ekonomi Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014 dan Proyeksi Tahun 2015 dan 2016

30

Tabel

4.1

Rencana Pendapatan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016

36

Tabel

4.2

Rencana Belanja Tidak Langsung Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016

42

Tabel

4.3

Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung (BL) Masingmasing Urusan dan SKPD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016.

48

Tabel

4.4

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016

52


iv

DAFTAR GAMBAR Halaman Grafik

2.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari Menurut Lapangan Usaha (Persen)

10

Grafik

2.2

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

11

Grafik

2.3

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

12

Grafik

2.4

Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014

14

Grafik

2.5

Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun 2014

Grafik

2.6

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2014

Grafik

2.7

Proyeksi PDRB Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2016

Grafik

2.9

Proyeksi Struktur Ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2015

23

Grafik

2.10

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2016

25


15 17 22

v

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kewenangan

Pemerintah

Daerah

untuk

melaksanakan

bidang

kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini juga memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur, memanfaatkan dan mengelola daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Secara spesifik pembagian urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan Pasal 310 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS Kepala Daerah

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD. Dengan demikian Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2016. RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 24 Tahun 2015. Pada dasarnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai implementasi RKPD Tahun Anggaran 2016. Secara umum, program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 tetap mengacu kepada Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan Batang Hari Berlian 2016. Berdasarkan RPJMD Batang Hari 2011-1016, maka pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaram 2016 tetap berorientasi dan fokus kepada empat agenda utama Pembangunan, yang meliputi; bidang ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan dan bidang infrastruktur pelayanan umum. Keempat agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional dan provinsi serta merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karenanya, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Atas dasar empat agenda utama ini, maka disusunlah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD, selanjutnya menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Kebijakan Umum APBD Kab. Batang Hari Tahun 2016

2

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang

mendasarinya.

Penetapan prioritas pembangunan tahun 2016 didasarkan atas pertimbangan: 1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 2) Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; 3) Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama; 4) Realistis untuk dilaksanakan. Dalam rangka

memberdayakan masyarakat Kabupaten Batang Hari,

telah ditetapkan strategi pelaksanaan pembangunan tahun 2016 yang meliputi berbagai program prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten Batang Hari sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016. Tahun 2016 merupakan tahun kelima dan tahun terakhir dari rangkaian lima tahunan RPJMD 2011-2016. Pada tahun 2016 terdapat beberapa program dan kegiatan penting yang akan memberi warna bagi kualitas proses pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan penyiapan infrastruktur pelayanan umum, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan. Rancangan

Kebijakan

Umum

APBD

Tahun

2016

yang

juga

merupakan kebijakan politik pemerintah daerah dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,


3

serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah harus dipertahankan, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan

oleh

pemerintah

daerah

yang

disertai

dengan

proyeksi

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.

Selain itu juga memuat tingkat keberhasilan-

keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2014 disertai perkiraan pencapaian pembangunan yang diharapkan pada tahun 2016 termasuk permasalahan/hambatan dan tantangan yang terjadi dan yang akan dihadapi. 1.2. T U J U A N Kebijakan Umum APBD tahun 2016 ini disusun dengan tujuan : a.

Menyediakan

dokumen

perencanaan

Kebijakan

Umum

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD tahun 2016, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016. b.

Untuk

menyusun

target

dan

capaian

kinerja

yang

terukur

dari

program/kegiatan, urusan yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan. Dengan asumsi bahwa tetap mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi.


4

c.

Untuk menyusun program/kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja, terarah, efektif, efisien dan akuntabel.

1.3.

DASAR PENYUSUNAN

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 ini disusun atas dasar sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);


5

9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerinahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 43tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4); 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 18) Peraturan Daerah Kabupaten Batang HariNomor 3 tahun 2006 tentangTatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; 19) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 – 2025; Kebijakan Umum APBD Kab. Batang Hari Tahun 2016

6

20) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 21) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016; 22) Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016.


7

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH Sejak Triwulan IV 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penyesuaian perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan tahun dasar yang baru yaitu 2010=100, menggantikan tahun dasar yang lama 2000=100, dalam jangka waktu sepuluh tahun ke belakang, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan ekonomi global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia maupun Provinsi Jambi. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2007 - 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN, perubahan sistem pencatatan perdagangan nasional dan internasional serta meluasnya jasa keuangan merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional dan daerah. Selain itu, Perubahan tahun dasar PDB/PDRB dilakukan untuk mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) yang disajikan melalui Supply and Use Tables (SUT). Klasifikasi PDB/PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDB / PDRB tahun dasar 2010 menggunakan KBLI 2009. Sementara klasifikasi PDB/PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut:


8

Tabel 2.1: Perbedaan Klasifikasi PDB / PDRB Menurut Pengeluaran PDB / PDRB 2000 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Prubahan Inventory 5. Ekspor 6. Impor

PDB / PDRB 2010 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventory 6. Ekspor 7. Impor

Tabel 2.2: Perbedaan Klasifikasi PDB / PDRB Menurut Lapangan Usaha PDB/PDRB seri 2000 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Real estate, dan Jasa Perusahaan 9. Jasa‐jasa

PDB/PDRB seri 2010 A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik dan Gas E. Pengadaan Air F. Konstruksi G.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan L. Real Estate M,N. Jasa Perusahaan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U. Jasa Lainnya

Penambahan jumlah sektor ekonomi dari 9 (sembilan) menjadi 17 (tujuh belas) memberikan kondisi ekonomi yang lebih jelas dan detail akan perkembangan yang ada. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah.


9

Grafik 2.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Batang Hari Menurut Lapangan Usaha (persen) 30,00 17,31

15,39 25,00 11,20

13,48

20,00 15,00 10,00 9,54 5,00

8,35 6,43

8,02

0,00 2011

2012

Atas Harga Berlaku Tahun 2010

2013*

2014**

Atas Harga Konstan Tahun 2010

Perekonomian dan kinerja daerah tidak terlepas dari kondisi perekonomian kabupaten/kota dan provinsi lain, nasional bahkan dunia internasional. Pada tahun 2014, kondisi perekonomian Kabupaten Batang Hari mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2014 penghitungan laju perkembangan ekonomi menggunakan tahun dasar 2010, sebagai pengimplementasian System of National Accounts (SNA) 2008 melalui penggunaan Supply and Use Tables (SUT) sebagai kerangka kerja.

Nilai

tambah bruto sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Batang Hari dapat diukur melalui PDRB menurut lapangan usaha yang mengukur kondisi ekonomi dari sisi penyediaan (supply side). Pada tahun 2014, nilai tambah bruto yang dihasilkan Kabupaten Batang Hari atas dasar harga berlaku tahun 2010 mencapai 11,685.4 milyar rupiah, meningkat dari tahun 2013 yang mencapai 9,961,3 milyar rupiah.


10

Grafik 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kab. Batang Hari Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 11.685,4 9.961,3 8.777,6 7.893,5 6.840,5

2010

2011

2012

2013

2014*

Bila dilihat menurut harga konstan tahun 2010, nilai tambah bruto yang dihasilkan mencapai 1.472.596,68 juta rupiah (1,5 trilyun rupiah), meningkat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 1.378.301,51 (1,4 trilyun rupiah). Perkembangan ekonomi Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari indeks perkembangan PDRB yang diuraikan menurut sektor setiap tahun. Indeks ini menunjukkan seberapa besar perkembangan ekonomi suatu daerah pada tahun berjalan dibandingkan dengan keadaan pada tahun dasar (dalam hal ini tahun 2010).


11

Grafik 2.3 Produk Domestik Regional Bruto Kab. Batang Hari Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 9.334,2

6.840,5

2010

7.492,9

2011

8.118,6

2012

8.640,8

2013*

2014**

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar dalam hal ini tahun dasar 2010, PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2014 sebesar 9,334.2 milyar meningkat sebesar 0,08 persen bila dibandingkan PDRB dasar harga konstan pada tahun 2013, meningkat sebesar 0,36 persen dibandingkan dengan tahun dasar 2010. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8085,41 milyar dari Rp 6,840.5 milyar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 6,049 milyar pada tahun 2013. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) mengalami kenaikan rata-rata 1,4% pertahun yaitu dari Rp 1,286 milyar pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 1,472 milyar pada tahun 2013, selengkapnya seperti pada tabel berikut.


12

Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2013 (Milyar Rupiah) No.

PDRB

2010

2011

2012

2013

2014*

1

ADHB

6,840.5

7,893.5

8,777.6 9,961.3 11,685.4

2

ADHK

6,840.5

7,492.9

8,118.6 8,640.8

9,334.2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Batang Hari (PDRB menurut lapangan usaha tahun 2010-2014). Keterangan: *) = angka sementara

2.1.1. Struktur Perekonomian Daerah Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah bruto masing-masing sektor tersebut menggambarkan

ketergantungan

berproduksi

tiap

dari

sektor.

suatu Struktur

daerah

terhadap

perekonomian

kemampuan

daerah

ada

kecenderungan perubahan dari sektor primer beralih ke sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan atas output maupun input menurut asal terjadinya proses produksi, sektor pada PDRB dapat dikelompokkan menjadi sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer merupakan sektor ekonomi yang melakukan proses produksi dengan menggali atau memperoleh hasil langsung dari alam. Sektor primer juga mencakup produksi berupa barang mentah dan bahan baku makanan. Sektor yang masuk dalam kategori ini adalah sektor pertanian; dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder adalah unit-unit kegiatan ekonomi yang biaya produksinya (inputnya) sebagian besar berasal dari sektor primer. Sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air minum serta sektor bangunan. Sektor tersier merupakan sektor yang menyediakan jasa-jasa kepada masyarakat umum dan unit usaha, yang mencakup sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor Kebijakan Umum APBD Kab. Batang Hari Tahun 2016

13

transportasi dan komunikasi; sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Antara

tahun

2010-2014,

perekonomian

Kabupaten

Batang

Hari

didominasi oleh sektor tersier, diiikuti oleh sektor primer di tempat kedua dan sektor sekunder di tempat ketiga. Ini berarti, selama tiga tahun terakhir, secara umum pola perekonomian tidak mengalami perubahan berarti. Jika dilihat perkembangan kontribusi tiap sektornya selama periode 2010-2014, terlihat bahwa sektor tersier terus mengalami peningkatan kontribusi, sedangkan sektor primer mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Hal yang sama terjadi pada sektor sekunder. PDRB Harga Berlaku Tahun

2010,

pada

tahun

2010,

Atas

Dasar

kontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari dari sektor

primer

sebesar

66,85 %, sekunder 15,65%, dan Tersier 17,50%. Pada tahun 2014 sektor primer memberikan kontribusi sebesar 65,55%, sektor sekunder 15,60 % dan sektor tersier sebesar 18,86. Grafik 2.4 Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014 2014*

2013

2012

2011

2010

Tersier

2010 17,50

2011 17,49

2012 18,31

2013 18,26

2014* 18,86

Sekunder

15,65

15,44

15,79

15,82

15,60

Primer

66,85

67,07

65,90

65,92

65,55

Sumber: BPS Kab. Batang Hari (PDRB menurut lapangan usaha tahun 2010-2014), diolah


14

Pada tahun 2014, struktur perekonomian Kabupaten Batang Hari masih tetap

berbasis

pada

sektor

Pertanian,

Kehutanan,

dan

Perikanan

yang memberikan kontribusi sebesar 41,26% dengan sub sektor Tanaman Perkebunan yang memberikan kontribusi sebesar 30,78% diikuti sub sektor Peternakan sebesar 3,20%. Urutan kedua pembentuk struktur perekonomian Kabupaten Batang Hari yaitu sektor industri Pengolahan sebesar 12,78%, dengan sub sektor Industri Makanan dan Minuman yang memberikan kontribusi sebesar 6,44 persen, diikuti sub sektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik. Sektor Pertambangan dan Penggalian di urutan ketiga yang membentuk struktur

perekonomian

sebesar

11,50%,

dimana

laju

pertumbuhannya

mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 13,44%, sub sektor Pertambangan Batubara dan Lignit sebesar 5,77% diikuti sub sektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi sebesar 3,80. Jika dilihat berdasarkan ada tidaknya pergeseran kontribusi masingmasing sektor terhadap PDRB Kabupaten Batang Hari secara keseluruhan, pada tahun 2014 tidak terjadi pergeseran kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Tidak terdapat perbedaan berarti dalam kontribusi tiap-tiap sektor terhadap PDRB keseluruhan antara tahun 2014 dengan tahun 2013. Grafik 2.5

Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun 2014

Tersier; 18,86

Sekunder; 15,60 Primer; 65,55


15

Tabel 2.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 Uraian

2010

Tahun 2011 2012 2013 2014*

PRIMER A B C

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

42.77

42.01

38.79

39.97

41.26

10.92

12.41

14.39

13.44

11.50

13.15

12.66

12.72

12.51

12.78

0.04

0.04

0.04

0.03

0.03

0.10

0.09

0.09

0.08

0.07

6.21

5.94

6.28

6.43

6.18

7.36

7.55

7.48

7.43

7.47

1.61

1.50

1.58

1.55

1.50

0.33

0.31

0.32

0.31

0.34

2.72

2.64

3.16

3.41

3.29

1.71

1.88

2.10

2.15

2.00

1.40

1.42

1.37

1.36

1.21

0.09

0.08

0.08

0.08

0.08

3.97

4.12

4.18

3.93

4.75

5.10

4.98

5.02

5.01

5.15

1.28

1.20

1.29

1.28

1.40

1.24

1.17

1.11

1.05

0.98

SEKUNDER D

Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

E F G H I

TERSIER J K L M,N O P Q R,S,T,U

Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

PDRB

100

100

100

100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Batang Hari (PDRB menurut lapangan usaha tahun 2010-2014), diolah Keterangan: *) = angka sementara


16

100

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari sebesar 8,02 persen

(y-o-y), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang

mencapai 6,43 persen (y-o-y). Laju pertumbuhan beberapa sektor/subsektor mengalami

perlambatan,

seperti

sektor

Pertambangan

dan

Penggalian

khususnya sub sektor Pertambangan Batubara dan Lignit yang mengalami penurunan harga di pasar internasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap penurunan produksinya, begitu pula dengan sektor lainnya. Grafik 2.6

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010‐2014 9,54 8,02

8,35 6,43

7,86

2011

7,03

7,07

2012

2013

7,76

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Hari Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

2014*

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini disebabkan beberapa infrastruktur yang terbangun ikut menunjang kenaikan, penyelenggaraan PORPROV XXI di Kabupaten Batang Hari juga mempunyai andil terhadap kenaikan sub sektor Industri Makanan dan Minuman, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dengan kontribusi terbesar dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, pada tahun 2013 sebesar 2,31% naik menjadi 16,82%. Kebijakan Umum APBD Kab. Batang Hari Tahun 2016

17

Tabel 2.5 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Batang Hari Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013*

2014**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100.00 100.00 100.00 100.00

104.28 139.37 107.73 111.64

108.78 173.43 115.36 121.43

113.58 184.61 124.65 122.71

128.71 182.76 132.47 133.57

100.00

103.63

105.86

107.86

112.16

100.00

106.66

117.80

134.40

144.83

100.00

106.24

113.14

121.62

130.96

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

104.06 104.77 107.90 121.29 108.73 101.92

112.21 109.37 115.61 132.17 113.54 105.02

117.39 111.90 124.31 147.15 117.75 106.31

123.80 130.72 130.26 152.54 118.47 114.98

100.00

108.43

114.63

121.00

137.81

100.00 100.00 100.00

104.58 107.20 105.01

111.37 110.81 108.42

118.99 120.94 113.63

120.75 137.82 120.66

100.00

109.54

118.68

126.32

136.46

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi/Construction Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan/Education Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

Produk Domestik Regional Bruto

Dari tabel diatas dapat dapat dijelaskan bahwa sektor-sektor yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami perkembangan sebesar 152 %, diikuti sektor konstruksi sebesar 144 %, sedangkan sektor Pertambangan walaupun member kontribusi sebesar 182,76 %, namun ini mengalami laju perlambatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar dari tahun sebelumnya di kontribusi dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 18,82 persen, ikuti Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,88 persen, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Kebijakan Umum APBD Kab. Batang Hari Tahun 2016

18

Wajib meningkat sebesar 16,81 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan Penggalian mengalami laju perlambatan sebesar 1,85 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. 2.1.3 Inflasi Inflasi, adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan berkelanjutan yang berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain supply barang yang terbatas dan peningkatan permintaan yang tinggi sehingga menimbulkan kenaikan harga. Di lain sisi, deflasi adalah suatu keadaan dimana harga-harga mengalami penurunan, dan merupakan kebalikan dari inflasi, dapat juga diartikan sebagai proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggirendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Penghitungan tingkat Inflasi Kabupaten Batang Hari mengikuti tingkat Inflasi yang terjadi di Kota Jambi.


19

Tabel 2.6 Tingkat Inflasi Kota Jambi Tahun 2011-2014 No.

Tahun

Tingkat Inflasi (%)

(yoy) 1

2011

2,76

2

2012

4,22

3

2013

8,74

4

2014

8,72

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Prov. Jambi Bank Indonesia

2.1.4 Indeks Gini Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan

demikian

orientasi

pemerataan

merupakan

usaha

untuk

memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan

adalah

G<0,30

berarti

ketimpangan

rendah,

0,30≤G≤0,50 berarti ketimpangan sedang, dan G>0,50 berarti ketimpangan tinggi. Indeks Gini di Kabupaten Batang Hari selama tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Batang Hari adalah sedang, atau distribusi pendapatan di Kabupaten Batang Hari semakin merata. Apabila dikaitkan dengan angka pendapatan per kapita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan angka indeks Gini yang semakin menurun mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Batang Hari semakin meningkat dan semakin banyak penduduk yang dapat menikmatinya. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.


20

Tabel 2.7 Gini Rasio Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013* 2014* Rerata

Gini Rasio 0.2234 0.2376 0.2692 0.2363 0.2301 0.2488

Sumber : Hasil penelitian Lemlit Unja, 2014 Catatan : * adalah Angka prediksi

Berdasarkan tabel tersebut dapat diungkapkan bahwa selama periode 2011-2013 angka indeks gini Kabupaten Batang Hari selalu mengalami perbaikan artinya ketimpangan pendapatan cenderung membaik. Jika tahun 2008 indeks gini rasionya sebesar 0.2935, tahun 2014 menurun menjadi 0.2301 dengan nilai rata-rata sebesar 0.2488 (berada pada ketimpangan rendah), karena nilainya berada pada kisaran 0.20-0.39. Hal ini bearti bahwa tingkat ketimpangan berada pada kategori rendah karena nilainya berada pada kisaran 0.20-0.39.


21

2.2

RENCANA

DAN

TARGET

EKONOMI

MAKRO

PADA

TAHUN

2015-2016 Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada tahun 2014 serta memperhatikan perkembangan perekonomian Provinsi, Nasional dan Global, kondisi perekonomian Kabupaten Batang Hari pada tahun 2015 diprediksi akan lebih relatif stabil dan prospektif. Proyeksi PDRB atas dasar harga

berlaku

(ADHB)

tahun

2015 dan tahun 2016 sebesar Rp.13,359.3

milyar pada tahun 2015 dan Rp. 15,033.2 milyar pada tahun 2016. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2015 sebesar Rp.10,088.5 milyar pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 di proyeksikan

meningkat

menjadi Rp.11,718,9 milyar. Grafik 2.7 Proyeksi PDRB Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2016 11.718,9 10.088,5 9.334,2 8.640,8 7.492,9

8.118,6

6.840,5

15.033,2 13.359,3 11.685,4

2010

8.777,6

7.893,5

6.840,5

2011

9.961,3

2012

2013

Atas Harga Berlaku 2010


2014

2015*

2016**

Atas Harga Konstan 2010

22

Tabel 2.8 Proyeksi PDRB Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2015 No.

PDRB

2010

2011

2012

2013

2014*

1

ADHB

6,840.5

7,893.5

8,777.6

9,961.3

2

ADHK

6,840.5

7,492.9

8,118.6

8,640.8

Proyeksi 2015**

2016**

11,685.4

13,359.3

15,033.2

9,334.2

10,088.5

11,718.9

* : Angka sementara ** : Proyeksi

Proyeksi PDRB Kabupaten Batang Hari pada tahun 2015-2016 diprediksi meningkat rata-rata sebesar 11,83 % pertahun didasarkan Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010, serta Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 diprediksikan meningkat sebesar 10,69 % pertahun. 2.2.1 Struktur Perekonomian Daerah Grafik 2.9. Prediksi Struktur Ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2016 17,50

17,49

18,31

18,26

18,86

17,07

17,09

15,65

15,44

15,79

15,82

15,60

16,66

16,29

66,85

67,07

65,90

65,92

65,55

67,01

66,63

2010

2011

2012

2013

2014*

2015**

2016**

Primer

Sekunder

* : Angka sementara ** : Prediksi


Tersier

23

Prediksi Struktur Perekonomian Daerah antara tahun 2015-2016, perekonomian Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Berlaku 2010, masih didominasi oleh sektor Primer, diikuti oleh sektor Tersier di tempat kedua dan sektor sekunder di tempat ketiga. Ini berarti, secara umum pola perekonomian tidak mengalami perubahan berarti. Jika dilihat perkembangan kontribusi tiap sektornya selama periode proyeksi 2015-2016, terlihat bahwa sektor tersier terus mengalami peningkatan kontribusi. Sektor primer mengalami hal yang sebaliknya, dimana pada periode tersebut konsisten mengalami penurunan kontribusi. Hal yang sama terjadi pada sektor sekunder dimana kontribusinya menurun selama tahun proyeksi 2015-2016. Tabel 2.9. Proyeksi Pembagian Struktur Ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2015

Uraian

2012

PRIMER A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B Pertambangan dan Penggalian C Industri Pengolahan SEKUNDER D Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, E Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi G Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum TERSIER J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi L Real Estat M,N Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan O dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa lainnya

2013

Tahun 2014*

2015**

38.79

39.97

41.26

14.39

13.44

11.50

12.72

12.51

12.78

0.04

0.03

0.03

0.044

0.04

0.09

0.08

0.07

0.051

0.00

6.28

6.43

6.18

6.123

6.16

7.48

7.43

7.47

7.44

7.44

1.58

1.55

1.50

0.32

0.31

0.34

1.582 0.318

1.56 0.31

3.16

3.41

3.29

2.10

2.15

2.00

1.37

1.36

1.21

0.08

0.08

0.08

2.663 1.799 1.44 0.084

2.85 1.88 1.39 0.08

4.18

3.93

4.75

3.904

4.04

5.02

5.01

5.15

1.29

1.28

1.40

1.11

1.05

0.98

5.021 1.223 1.242

5.03 1.25 1.17

41.965 12.088 12.932

* : Angka sementara ** : Prediksi


2016**

24

41.46 12.30 12.84

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Grafik 2.10. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2016 9,54 8,35

8,02

7,99

7,96

2014

2015**

2016**

6,43

2011 * : Angka sementara ** : Prediksi

proyeksi

2012

2013

Pertumbuhan Ekonomi Kab. Batang Hari

pertumbuhan

ekonomi

pada

tahun

2015

dan

2016,

menggunakan laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011-2014, di prediksi sebesar 7,99 persen pada tahun 2015 dan 7,96 persen pada tahun 2016, penghitungan ini didasarkan pada Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Batang Hari Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha.


25

2.3

RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO

2.3.1. Tantangan dan Peluang Ketersediaan energi merupakan salah satu tantangan bagi masyarakat Kabupaten Batang Hari,baik yang tidak terbarukan maupun yang terbarukan. Pada umumnya kesediaan energi di Kabupaten Batang Hari masih berorientasi pada energi yang tidak terbarukan, yang tentunya dalam jangka panjang sumberenergi

tersebut

akan

habis.

Sementara

untuk

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan pada umumnya membutuhkan sumber energi yang sangat besar, yang sampai sekarang energi yang terbarukan masih belum terkelola secara optimal. Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum optimal menjadi persoalan yang essensial di tengah masyarakat Batang Hari. Hal ini terlihat dari indikasi rendahnya SDM Kabupaten Batang Hari yang bekerja

pada sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi, yang sampai

saat ini lebih banyak terisi oleh SDM yangberasal dari luar Kabupaten Batang Hari.

Pada sisi lain untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara nyata

diperlukan kemampuan SDM lokal dalam mengelola sektor skunder bahkan tersier, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Fenomena ini tentu akan menjadi perhatian dalam pembangunan di bidang pendidikan, ketenagkerjaan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dan kegiatan di masing-masing SKPD yang terkait. Tantangan yang lain yang juga penting untuk disikapi adalah belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, pengolahan, informasi, transportasi, serta penguatan keterkaitan mata rantai industri hulu-hilir dalam satu kesatuan struktur ekonomi yang mapan serta pemanfaatan

keunggulan

komparatif

dan

keunggulan

kompetitif

yang

menghasilkan produksi bersih dan berkelanjutan.Tantangan ini sekaligus


26

menjadi peluang bagi masyarakat Batang Hari sesuai dengan perkembangan teknologi, industri pengolahan produk primer (kelapa sawit, karet, ternak dan ikan), teknologi transportasi dan informasi. Aktifitas dalam eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alamoleh masyarakat dan dunia usaha telah pula menjadi tantangan yang krusial dan mengancam

keseimbanganlingkungan.

Hal

ini

terjadi

karena

dorongan

kebutuhan ekonomi, semakin tingginya nilai ekonomi berbagai potensi sumberdaya alam dan kurangnya pemahaman terhadap lingkungan. Akumulasi dari hal di atas, telah menjadikan Kabupaten Batang Hari sebagai wilayah yang tingkat kerusakan lingkungannya yang mempunyai dampak bukan hanya darisisi ekonomi saja tapi juga lingkungan hidup dan sosial. Tentunya persoalan lingkungan ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Batang Hari melalui serangkaian program dan kegiatan.

Ke depan

aspek kelestarian lingkungan akan semakin intensif ditangani seiring dengan meningkatnya status Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah serta SKPD terkait lainnya. Perkembangan lingkungan eksternal perekonomian (dunia, nasional dan regional) baik langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap perekonomian Kabupaten Batang Hari. Gejolak dan kebijakan tentang harga BBM, nilai tukar rupiah dan faktor makro ekonomi lainnya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat Batang Hari, termasuk mempengaruhi kebijakan anggaran pemerintah daerah. Berbagai kondisi faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Batang Hari pada Tahun 2015, diperkirakan sebagai berikut : 1)

Ketergantungan pangan terhadap produk impor; fenomena ini akan mengakibatkan ketersediaan produk pangan terganggu, sehingga terjadi ketidakstabilan harga di pasaran;


27

2)

Kenaikan harga BBM akibat pengurangan subsidi pemerintah;

3)

Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kecenderungan investasi dan ekspor yang melambat; dan pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas yang terus melemah;

4)

Adanya potensi gelojak moneter international yang terkait dengan keseimbangan global, tingginya harga minyak dunia;

5)

Makin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan serta food safety (ketahanan pangan).

6)

Perubahan parlemen dan kabinet hasil Pemilu dan Pilpres 2014, serta perubahan kebijakan fiskal Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian

Batang Hari untuk tahun 2015 diperkirakan adalah ; 1)

Jumlah penduduk; kondisi ini di satu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun di sisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi.

2)

Ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik, akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi para investor serta Nilai Tukar Petani (NTP).

3)

Penurunan kontribusi sektor primer ke sektor tersier dan sekunder yang salah satunya mengakibatkan terjadinya pengangguran kentara (disguise employment); sementara pertumbuhan sektor tersier dan primer tidak secara otomatis berakses terhadap transformasi tenaga kerja.

4)

Iklim ketentraman dan ketertiban yang kondusif dalam menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Batang Hari tahun 2015 kondisi ini sangat mempengaruhi aspek sosial masyarakat dan aktivitas ekonomi. Tantangan-tantangan tersebut di atas sangat menentukan perkembangan

dan pertumbuhan ekonomi di Batang Hari. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas daerah,

penetapan rencana kerja dan pendanaannya,


pembangunan

serta

penataan 28

hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga terjadinya sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Batang Hari. Kebijakan dan program pembangunan yang lebih menitik beratkan kepada revitalisasi pertanian, peningkatan sumber daya manusia dibidang pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas, diperkirakan akan terus memperkuat

perekonomian

daerah

dalam

upaya

menurunkan

jumlah

pengangguran dan kemiskinan. Disamping itu, kebijakan ekonomi makro pada tahun 2015 diarahkan untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah percepatan penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Prospek perekonomian Batang Hari pada tahun 2015 diperkirakan tetap optimis, prospek pengembangan ekonomi yang sangat baik terutama di sektor pertambangan, pengolahan

pertanian,

dan

jasa

perkebunan,

sebagai

sektor

perikanan, unggulan

peternakan, yang

industri

mengandalkan

kemampuan sumber dayaalam dan sumber daya manusia. Seperti permintaan pasar lokal terhadap produk-produk unggulan dari Batang Hari cukup besar, yang memberikan prospektif bagi pengembangan sektor industridan perdagangan, trendnya menunjukkan peningkatan yang sangat baik, disamping disektor perdagangan, jasa dan industri. Perkembangan ekonomi daerah dapat dilihat dari indeks perkembangan PDRB menurut sektor setiap tahunnya. Indeks ini menunjukkan seberapa besar perkembangan ekonomi suatu daerah pada tahun berjalan dibandingkan dengan keadaan pada tahun dasar (dalam hal ini tahun 2010). Pada tahun 2014 nilai tambah bruto Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Konstan


29

mencapai 9,344.2 milyar rupiah, meningkat sebesar 8,02 %

dibandingkan

tahun 2013 yang mencapai 8,640.8 milyar rupiah. Berdasarkan RPJMD, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang hari ditargetkan tumbuh sebesar rata-rata 6,61 % pertahun

(didasarkan pada

tahun dasar 2000). Mengacu pada target ini, maka pada tahun 2014 yang akan datang diproyeksikan PDRB Kabupaten Batang Hari Atas Harga Berlaku sebesar 6,448,873.64 juta Rupiah dan Atas Harga konstan sebesar 1.472.596,68 juta Rupiah. Sementara pada tahun 2015 diproyeksikan atas Harga berlaku sebesar 6.875.144,19 juta Rupiah dan PDRB Atas Harga Konstan sebesar 1.673.708,05 juta Rupiah Tabel 2.10 Perkembangan PDRB Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 – 2014 dan Proyeksi Tahun 2015 dan 2016 Tahun

Atas Dasar Harga Konstan 2010 PDRB Indeks (milyar) Perkembangan

Atas Dasar Harga Berlaku 2010 PDRB Indeks (Juta Rupiah) Perkembangan

2010

6,840.5

100

6,840.5

100

2011

7,492.9

109.54

7,893.5

115.39

2012

8,118.6

118.68

8,777.6

128.32

2013

8,640.8

126.32

9,961.3

145.62

2014*

9,334.2

136.46

11,685.4

170.83

2015*

10,088.5

146.60

13,359.3

196.03

2016*

11,718.9

156.74

15,033.2

221.24

Sumber : BPS Kabupaten Batang Hari, diolah * Angka Proyeksi


30

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Sejalan

dengan

arah

pembangunan

Nasional,

pada

dasarnya

Pembangunan Kabupaten Batang Hari merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat daerah yang dilaksanakan secara terus menerus berdasarkan

kemampuan

daerah

serta

kemampuan

nasional

dengan

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global. Substansi dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang akan dan telah dirumuskan, ditetapkan dan diimplementasikan merupakan langkahlangkah untuk menangani berbagai permasalahan yang berkembang dalam rangka meningkatkan kualitas dan perikehidupan masyarakat Kabupaten Batang Hari. Pada tahun 2016, pembangunan di Kabupaten Batang Hari tetap berorientasi kepada RPJMN 2014-2019, RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 dan RPJMD Batang Hari 2011-2016 dengan tetap mempertimbangkan dinamika dan ekonomi global, nasional dan di daerah Batang Hari sendiri. Oleh karena itu untuk ketajaman sebuah perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan berbagai asumsi dari berbagai aspek.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN Asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh Kebijakan Umum APBD Kab. Batang Hari Tahun 2016

31

daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan. Sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, asumsi APBN Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : a) Pertumbuhan ekonomi : 5,5 persen b) Inflasi pada kisaran : 4,7 persen c) Nilai Tukar pada kisaran Rp. 13.400,- perdolar AS d) Tingkat Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan : 5,5 persen e) harga minyak mentah Indonesia 60 dollar AS/barrel, f) produksi minyak dan gas bumi mencapai 1,985 juta barel setara minyak per hari. (Lifting minyak 830 ribu barel per hari dan Lifting gas 1,155 barel setara minyak per hari). Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada Tahun 2016 adalah upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan target yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Tahun 2016, ditetapkan dengan asumsi-asumsi : a) Terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. b) Terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dengan peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kematian bayi. c) Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan peningkatan PDRB. d) Terjadi peningkatan infrastruktur daerah yang diukur dari pertambahan jumlah dan kualitas infrastruktur daerah. e) Terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari penurunan angka pengangguran dan kemiskinan secara relatif. f) Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari dalam RPJMD 2011-2016

perkiraan

pertumbuhan


sebesar

6,61

persen,

di

atas

32

pertumbuhan ekonomi Nasional yang diprediksi untuk Tahun 2016 dengan kisaran sebesar 5,5 persen. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pencapaian target meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut juga dipengaruhi oleh hasil interaksi pertumbuhan yang dialami oleh daerah-daerah lainnya serta dinamika kehidupan masyarakat.

3.2 LAJU INFLASI DAN DEFLASI Berkenaan dengan laju inflasi dan Deflasi Kabupaten Batang Hari, menggunakan asumsi dengan Pantauan atas ibukota provinsi, terutama Kota Jambi. Pada triwulan IV 2014, inflasi kota Jambi tercatat 8,72%(yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,31%(yoy)), dan lebih tinggi dari inflasi nasional (8,36%(yoy)) dan dari rata-rata inflasi triwulan IV dalam tiga tahun terakhir (7,23%(yoy)). Faktor utama inflasi kota Jambi disebabkan oleh inflasi administered price yang mencapai 16,20% (yoy). Sumber utama inflasi administered price adalah meningkatnya harga BBM bersubsidi yang mulai diterapkan pada 18 November 2014 yang diikuti oleh kenaikan tarif angkutan. Kenaikan tersebut diikuti oleh kenaikan biaya transportasi dan distribusi sehingga mengakibatkan kenaikan harga bahan pangan dan beberapa komoditas lainnya. Inflasi volatile food berada berada pada level yang cukup tinggi yaitu 11,77% (yoy). Sementara itu inflasi inti cenderung stabil di level 3,71% (yoy). Perkembangan harga di Kota Jambi pada triwulan laporan tercatat sebesar 5,38% (qtq), melonjak tajam dibandingkan triwulan sebelumnya (1,62% (qtq)). Pergerakan angka inflasi bulanan (m-t-m) pada bulan Oktober, November dan Desember 2014 masingmasing sebesar 0,51%, 2,18% dan 2,61%. Sementara itu, perkembangan harga di Bungo tercatat sebesar 5,24% (qtq), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (2,26% (qtq)) namun sedikit lebih rendah dibandingkan kota Jambi


33

dengan pergerakan angka inflasi bulanan (m-t-m) pada bulan Oktober, November dan Desember 2014 masing-masing sebesar 0,80%, 2,29% dan 2,07%.

3.3 LAIN-LAIN ASUMSI Selain Asumsi-asumsi Makro di atas terdapat beberapa asumsi yang diperkirakan dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2016, dipengaruhi oleh lain-lain asumsi; a. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah. b. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja. c. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.


34

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1. PENDAPATAN DAERAH Kebijakan

bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari pada

hakekatnya merupakan upaya peningkatan dukungan anggaran dalam rangka pembiayaan kegiatan pembangunan pada Anggaran Tahun 2016 untuk memenuhi peningkatan kebijakan publik demi memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, maka

Kebijakan

Umum Pendapatan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 ditempuh melalui kegiatan sebagai berikut : 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : a) Mendorong dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. b) Mengefektifkan sumber-sumber pendapatan (PAD) yang telah ada. c) Mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan dari pemerintah, dan Provinsi. d) Meningkatkan efesiensi dalam penggalian dan proses peningkatan PAD. e) Mengembangkan sumber-sumber PAD baru secara rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.


35

f) Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Muara Bulian dalam hal penagihan piutang pajak daerah. 4.1.2 Target Pendapatan Daerah Pada Tahun 2016 ditargetkan pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari

sebesar

meningkat

Rp.1.031.520.280.041,-

target

pendapatan

sebesar

ini

sebesar 5,33 persen dibanding tahun sebelumnya. Secara rinci

dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.1 Rencana Pendapatan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 No

Pendapatan dan Penerimaan Daerah

Target (Rp)

1

PENDAPATAN ASLI DAERAH a Pendapatan Pajak Daerah b Hasil Retribusi Daerah c Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2

DANA PERIMBANGAN a Dana Bagi Hasil Pajak/BukanPajak b Dana Alokasi Umum c Dana Alokasi Khusus

771.219.540.918 229.740.671.918 541.478.869.000 -

3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a Hibah b Dana Dadurat c Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya d Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus e Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

184.619.228.992 -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH


75.681.510.131 15.924.457.763 7.928.056.850 8.000.000.000 43.828.995.518

37.072.137.992 147.547.091.000 1.031.520.280.041

36

4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah Berbagai upaya akan dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai target Pendapatan Daerah antara lain : a. Merasionalkan target PAD dari berbagai sumber serta meningkatkan kinerja SKPD terkait dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan tersebut. b. Mengefektifkan

dan

mengoptimalkan

pengelolaan

sumber-sumber

pendapatan yang telah ada serta mengembangkan sumber-sumber PAD baru secara rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat c. Mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan dari pemerintah pusat dan Provinsi. d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah pusat dalam peningkatan penerimaan dana perimbangan dan dana tugas pembantuan. e. Menggali sumber-sumber PAD yang baru dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsif tidak membebani masyarakat. Strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu : a. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah; b. Mengoptimalkan penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan potensi rill Objek pajak; c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam pembiayaan (bidang pendapatan) untuk pembangunan, dan d. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur bidang teknis perpajakan. Kebijakan Umum APBD Kab. Batang Hari Tahun 2016

37

e. Melanjutkan pendataan objek pajak PBB-P2 dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak dan Restribusi Daerah. f. Melaksanakan kegiatan penyesuaian zona nilai tanah (ZNT) dan nilai indikasi rata-rata (NIR) untuk meningkatkan potensi pajak bumi bangunan. g. Mengefektifkan pendataan potensi sumber pajak daerah dari komunditas perkebunan dengan bantuan teknologi citra satelit. h. Mengoptimalkan kinerja pelayanan RSUD-HAMBA menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah. Berdasarkan pengalaman atas realisasi penerimaan dua tahun terakhir (Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015) maka target pendapatan Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.1.031.520.280.041,-. Pendapatan tersebut direncanakan bersumber dari : a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp.75.681.510.131,- menurun sebesar 6,20 persen dari tahun 2015 yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b.

Dana

Perimbangan

direncanakan

sebesar

Rp.771.219.540.918,-

meningkat sebesar 5,16 persen dari tahun 2015 yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) menunggu penetapan pagu dari Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016 atau PMK mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016.


38

c.

Lain-Lain

Pendapatan

Rp.184.619.228.992,-

Daerah

Yang

Sah

direncanakan

sebesar

naik sebesar 11,71 persen dari tahun 2015

yang meliputi Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan otonomi khusus.

4.2 BELANJA DAERAH 4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Pada Tahun Anggaran 2016 Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.081.485.280.041,- dengan proporsi antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar 59,05 persen berbanding 40,95 persen. Belanja daerah pada tahun 2016 ini meningkat sebesar 3,60 persen jika dibanding belanja daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang lalu. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Batang Hari. Pada dasarnya kebijakan umum belanja adalah berupaya meningkatkan pelayanan

dan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

berbagai

kegiatan

pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan mengelola anggaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Kabupaten Batang Hari yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,


39

kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.638.623.960.145,- atau meningkat sebesar 4,84 persen jika dibanding APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Secara umum peningkatan Belanja Tidak Langsung sebesar 4,84 persen pada Tahun Anggaran 2016 di atas dipergunakan untuk mensikapi proyeksi untuk dialokasikan Gaji ke 14 atau Tunjang Hari Raya (THR) PNS sebesar satu bulan gaji pokok sebagai pengganti kenaikan gaji PNS dan Alokasi Dana Desa dari APBN untuk 110 desa. Pada

Tahun

Anggaran

2016

Belanja

Tidak

Langsung

sebesar

Rp. 638.623.960.145,- dialokasikan untuk : a. Belanja Pegawai : Kebijakan Belanja Pegawai pada APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan, belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah, biaya pemungutan pajak, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan

retribusi

daerah

sebesar

Rp.493.154.682.715,-

atau

meningkat sebesar 5,63 persen jika dibanding APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. b.

Belanja Subsidi Kebijakan Belanja Subsidi pada APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 dialokasikan sebesar Rp.1.200.000.000,00.- kepada PDAM.


40

c.

Belanja Hibah Kebijakan Belanja Hibah yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 digunakan untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kelompok/Anggota

Swasta

Masyarakat.

dan

Belanja

Secara

Hibah

keseluruhan

kepada berjumlah

Rp.12.641.080.000,00.- atau menurun sebesar 70,09 persen jika dibanding APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. d. Belanja Bantuan Sosial Kebijakan Bantuan Sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Belanja

Bantuan

Sosial

ini

diarahkan kepada belanja bantuan bagi kelompok/anggota masyarakat di Kabupaten Batang Hari, organisasi sosial kemasyarakatan dan belanja bantuan

bagi

kelompok

masyarakat

dianggarkan

sebesar

Rp.14.441.600.000,00.- atau meningkat sebesar 12,06 persen jika dibanding APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pemerintahan

Desa dan

Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus. Pada APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 diarahkan kepada belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yaitu berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Operasional Pemerintahan Desa dan Dana Desa dari APBN untuk 110 desa sebesar Rp.115.100.929.200,00.- serta belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagai kompensasi kursi yang ada perwakilan di DPRD sebesar Rp.1.085.668.230,00.-. Sehingga Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, Dana Desa dari APBN dan Partai

Politik

pada

tahun


ini

dianggarkan

sebesar

41

Rp.116.186.597.430,00.- atau meningkat sebesar 36,33 persen jika dibanding APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. f. Belanja Tidak Terduga Kebijakan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan

terhadap

stabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan

demi

terciptanya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Batang Hari seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Belanja

Tidak

Terduga

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.1.000.000.000,00,- Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.2 Rencana Belanja Tidak Langsung Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 No

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

URAIAN

1

Belanja Pegawai

493.154.682.715,00

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

1.200.0000.00,00

4

Belanja Hibah

12.641.080.000,00

5

Belanja Bantuan Sosial

14.441.600.000,00

6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

7

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

8

Belanja Tidak Terduga

0,00

Kepada

0,00 116.186.597.430,00 1.000.000.000,00

Anggaran Belanja Tidak Langsung akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 yang akan datang, akan dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagai berikut : Kebijakan Umum APBD Kab. Batang Hari Tahun 2016

42

a. Penyesuaian belanja pegawai untuk menyikapi proyeksi alokasi Gaji ke 14 atau Tunjang Hari Raya (THR) PNS sebesar satu bulan gaji pokok sebagai pengganti kenaikan gaji PNS. b. Pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). c. Pemberian

Hibah

dan

Bansos

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. d. Peningkatan anggaran desa yang terdiri dari Dana Alokasi Desa dari APBN untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dan Pelayanan Masyarakat serta memberikan jaminan kesehatan bagi Kades, Perangkat Desa, BPD, Pegawai Syara’, dan Guru PAMI serta Guru DTA dalam program BPJS Kesehatan. e. Memberikan Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Honorer dan PTT dilingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Guru Honorer TK dan Kelompok Bermain serta Da’i. f. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan porsi kursi keterwakilan di DPRD. 4.2.3. Kebijakan Belanja Langsung Kebijakan belanja langsung direncanakan akan dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasana infrastruktur. Belanja langsung pada Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp.442.861.319.896.- atau meningkat sebesar 1,86 persen jika dibanding APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015. Belanja Langsung yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal pembangunan dan pelayanan publik untuk membiayai program dan kegiatan prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Kebijakan Umum APBD Kab. Batang Hari Tahun 2016

43

Anggaran 2016 dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016. Kebijakan alokasi belanja dalam RAPBD 2016 akan tetap didasarkan pada penganggaran berbasis kinerja, yang secara khusus mempertimbangkan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Belanja dialokasikan

Langsung

untuk

sebesar

mendukung

Rp.442.861.319.896.-

prioritas

pembangunan,

akan

yaitu:

(1)

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance); (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan; (3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan dan Ketenagakerjaan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Umum; (7) Pengembangan Usaha Ekonomi; (8) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup, Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Energi; (9) Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Fokus Kebijakan Pembangunan dalam RAPBD Tahun 2016 meliputi; a.

Melanjutkan

Program

Kegiatan

Pengembangan

dan

Peningkatan

Infrastruktur jalan, irigasi pertanian, jalan produksi, jalan usahatani, penerangan lampu taman dan jalan serta sarana dan prasarana pasar; b.

Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;

c.

Pengadaan mobilitas kendaraan Pemadam Kebakaran dan peningkatan kualitas personil dalam rangka pencegahan dan pemadam kebakaran;

d.

Pengembangan

dan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

untuk

mendukung pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat.


44

e.

Penguatan institusi kecamatan melalui peningkatan anggaran untuk kegiatan pada SKPD Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

f.

Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia, baik dibidang Pendidikan, Kesehatan,

ketenagakerjaan

dan

keagamaan

yang

diarahkan

bagi

terwujudnya pelayanan sosial masyarakat menuju Good Governance. g.

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh, sehat dan berkeadilan sesuai dengan potensi sumberdaya lokal Batang Hari, terutama di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kelembagaan ekonomi.

h.

Sinkronisasi dan dukungan terhadap sumber-sumber pendanaan dari APBN, APBD Provinsi dan sektor Swasta (Program Corporate Social

Responsibility/CSR).

4.2.4. Kebijakan Belanja a. Urusan Pemerintah Daerah Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah mencakup urusan wajib dan urusan pilihan akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Kabupaten Batang Hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 tahun 2008, Nomor 2 tahun 2013, Nomor 3 tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 tahun 2013, nama-nama SKPD dalam Kabupaten Batang Hari berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalahsebagai berikut :


45

A. Urusan Wajib 1.

Pendidikan 1.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

2.

Kesehatan 2.1. Dinas Kesehatan 2.2. Kantor Rumah Sakit Umum Hamba

3.

Pekerjaan Umum 3.1. Dinas Pekerjaan Umum 3.2. Dinas Perkotaan

4.

Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik 4.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

5.

Perhubungan 5.1. Dinas Perhubungan

6.

Lingkungan Hidup 6.1. Badan Lingkungan Hidup Daerah

7.

Kependudukan, Catatan Sipil dan KB 7.1. Dinas Kependudukan dan Capil 7.2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

8.

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9.1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10.1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

10. Kepemudaan dan Olahraga 11.1. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata


46

11. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 12.1. Kantor Kesbang Linmas 12.2. Badan Satuan Polisi Pamong Praja 12.

Pemerintahan Umum 13.1. DPRD 13.2. KDH & WKDH 13.3. Sekretariat Daerah 13.4. Sekretariat DPRD 13.5. Dinas PendapatanDaerah 13.6. Inspektorat Kabupaten 13.7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 13.8. Kecamatan 13.9. Kelurahan

13.

Kepegawaian 14.1. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

14.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

15.

Komunikasi dan Informatika 16.1. Kantor Pengolahan Data Elektronik

B. Urusan Pilihan 1.

Pertanian 1.1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 1.2. Dinas Perkebunan 1.3. Dinas Peternakan dan Perikanan 1.4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

2. Kehutanan 2.1 Dinas Kehutanan 3. Energi dan Sumberdaya Mineral 3.1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kebijakan Umum APBD Kab. Batang Hari Tahun 2016

47

Kebijakan Belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah tersebut pada masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung (BL) Masing-masing Urusan dan SKPD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016

No

URUSAN/SKPD

Plafon Anggaran Sementara (Rp)

1

2

3

I

URUSAN WAJIB

1

Pendidikan

44,501,785,442

1.1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang Hari

42,457,984,443

1.2

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

2

412,053,123,895

2,043,800,999

Kesehatan

60,235,574,600

2.1

Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari

23,970,579,700

2.2

Kantor Rumah Sakit Daerah Hamba

36,264,994,900

3

Pekerjaan Umum

137,791,755,031

3.1

Dinas Pekerjaan Umum

124,603,627,266

3.2

Dinas Perkotaan

4

13,188,127,765

Perencanaan Pembangunan

8,557,409,975

Bappeda

8,557,409,975

Perhubungan

5,438,948,338

5.1

Dinas Perhubungan

5,438,948,338

6

Lingkungan Hidup

2,261,398,193

Badan Lingkungan Hidup Daerah

2,261,398,193

Kependudukan dan Catatan Sipil

6,915,986,494

7.1

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2,371,344,185

7.2

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

4,544,642,309

4.1 5

6.1 7


48

No

URUSAN/SKPD


1 9

2

3

Sosial

5,052,735,835

9.1

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi

3,047,983,285

9.2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2,004,752,550

10

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2,790,898,589

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

2,790,898,589

Kepemudaan dan Olah Raga

7,451,460,803

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

7,451,460,803

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

7,683,435,775

12.1

Kantor Kesbang Pol

3,469,778,500

12.2

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas

4,213,657,275

10.1 11 11.1 12

13

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

112,546,017,737

13.1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

13.2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-

13.3

Sekretariat Daerah

59,983,539,708

13.4

Sekretariat DPRD

18,650,557,687

13.5

Badan Kepegawaian, Diklat Daerah

5,423,288,650

13.6

Inspektorat Daerah

3,343,100,095

13.7

Dinas Pendapatan Daerah

10,644,770,540

13.8

Kecamatan Muara Bulian

1,050,030,000

13.9

Kecamatan Muara Tembesi

932,034,000

13.10

Kecamatan Mersam

863,786,000

13.11

Kecamatan Batin XXIV

1,065,084,100

13.12

Kecamatan Pemayung

867,092,900

13.13

Kecamatan Maro Sebo Ulu

866,625,550

13.14

Kecamatan Maro Sebo Ilir


1,387,788,950

49

No

URUSAN/SKPD


1

2

3

13.15

Kecamatan Bajubang

882,492,573

13.16

Kelurahan Muara Bulian

421,906,372

13.17

Kelurahan Rengas Condong

442,250,000

13.18

Kelurahan Teratai

386,347,900

13.19

Kelurahan Sridadi

369,008,450

13.20

Kelurahan Pasar Baru

254,828,767

13.21

Kelurahan Kampung Baru

450,042,870

13.22 13.23

Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kelurahan Kembang Paseban

241,539,415

13.24

Kelurahan Muara Jangga

371,824,600

13.25

Kelurahan Durian Luncuk

366,495,300

13.26

Kelurahan Jembatan Mas

386,506,500

13.27

Kelurahan Simpang Sungai Rengas

308,509,396

13.28

Kelurahan Bajubang

365,976,100

13.29

Kelurahan Terusan

320,754,280

13.31

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1,538,767,569

14 14.1

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

6,931,229,545

Komunikasi dan Informatika

3,894,487,538

Kantor Pengolahan Data Elektronik

3,894,487,538

15 15.1

361,069,465

6,931,229,545

II

URUSAN PILIHAN

30,808,196,001

1

Pertanian

12,962,137,659

1.1

Dinas Perkebunan

2,311,296,880

1.2 1.3 1.4

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan

2,678,245,935 3,858,054,804

Kehutanan

7,368,383,382

Dinas Kehutanan

7,368,383,382

2 2.1 3 3.1

4,114,540,040

Energi dan Sumberdaya Mineral

10,477,674,960

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

10,477,674,960

JUMLAH


442,861,319,896

50

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH 4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan direncanakan diperoleh dari Sisa Lebih

Perhitungan

Anggaran

(SiLPA)

Tahun

Anggaran

2015,

sebesar

Rp.50.965.000.000,- bersumberkan dari selisih pagu kegiatan anggaran dengan nilai kontrak, adanya kegiatan pada SKPD yang tidak terlaksana dan dari sisa penghematan belanja. 4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk pembiayaan netto untuk menutupi perkiraan defisit belanja daerah Tahun Anggaran 2016. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar

Rp.1.000.000.000,-

membiayai

program

penyertaan

modal

(Investasi) Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal pada Bank Jambi. Secara rinci Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.4, sebagai berikut.


51

Tabel 4.4 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 No

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Anggaran sebelumnya (SiLPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan

Tahun

50.965.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.965.000.000

2

Pengeluaran Pembiayaan

2.1 2.2 2.3 2.4

Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah

1.000.000.000 0,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

1.000.000.000 49.965.000.000


0,00

52

BAB V PENUTUP Demikianlah penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Batang Hari ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2016. Muara Bulian,

November 2015

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG HARI,

BUPATI BATANG HARI,

M. MAHDAN, S.Kom Ketua

S I N W A N, SH

Hj. YUNNINTA ASMARA Wakil Ketua

ELPISINA, S.Sos, M.Si Wakil Ketua


53

LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KAB

Recommend Documents