Sehubungan dengan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ... SURAT PERINGATAN DALAM ... Dalam hal Sauda...
lampiran ii peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor : 9/pmk.03/2013 tentang : tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan format surat pemberitahuan
nomor : 39/pmk.03/2016 tentang : perubahan kelima atas peraturan menteri keuangan nomor 16/pmk.03/2013 tentang rincian jenis ... tahun pengeluaran 10
Download Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 171/ PMK.05/2007 tenta
Download Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 171/ PMK.05/2007 tenta
tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ... 6 101215 07275 kia rio 1.4 at 2013 133,000,000 1.0 133,000,000
1 lampiran peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
Download Pendidikan Dasar dan Menengah, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk. SD/MI, serta memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006 , tanggal 1 Agustus 2006, tentang Pelaksanaan Standar Isi
c. dalam jangka waktu Impor Sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan; d. tujuan penggunaan barang tersebut jelas; dan
penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016 ... 28 101215 07275 kia rio 1.4 at 2016 117,000,000 1,025
format surat setoran ... keputusan kuasa pengguna ... tentang pembayaran dana perhitungan fihak ketiga kepada pt taspen (persero), pt asabri (persero), bpjs
Download Perawatan Pesawat Udara telah diatur dalam Peraturan .... 145.163). (8) Manual sistem manajemen keselamatan ... (A safety management system manual for.
Download Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 3. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang dite
NOMOR 58 TAHUN 2016 . TENTANG . ... Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang- ... 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
dan b. tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan. ... Rawat Jalan Eksekutif melakukan penilaian harus ... fungsi, dan kewenangan masing-masing
Download Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 3. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang dite
Download Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2002 ... Pengertian ... Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang.
Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama alamat, tanggal. ,lulus dan 'nomor surat izin kerja;. Asli dan salinan /foto copy daftar terperinci alat perlengkapan Apotek;. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik bahwa tidak bekerja tetap
Download Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2002 ... Pengertian ... Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang.
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan ... Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) ... standar prosedur operasional sesuai d
sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di ... Lokasi pendirian klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah ... bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah
obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, ... Pedagang Besar Farmasi, ... menguasai gudang sebagai tempat penyimpanan dengan perlengkapan yang dapat
namun terdapat daerah tertentu seperti daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang ... transportasi dan sosial budaya. 4. Daerah Terpencil adalah daerah yang
Download 24 Ags 2017 ... Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan. Harga Eceran Tertinggi Beras;. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ...
Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 87/PMK.03/2013 TENTANG : TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................... (1)
Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
........................... (2) segera ......................... (4) Permintaan Keterangan atau Bukti
..........................(3)
Yth.............................. .................................. (5) Sehubungan dengan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan*) terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagaimana tercantum di bawah ini: Nama : ................................................................................................ (6) NPWP
dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini Saudara diminta memberikan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan*) sebagaimana daftar terlampir**). Keterangan atau bukti tersebut agar diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini atau surat izin dari pihak yang berwenang. Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
a.n. Direktur Jenderal Pajak .................... (10) .................... (11) NIP
Tembusan: Direktur Jenderal Pajak
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI Nomor 1
:
Diisi dengan kepala surat.
Nomor 2
:
Diisi dengan nomor surat.
Nomor 3
:
Diisi dengan tanggal surat.
Nomor 4
:
Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Nomor 5
:
Diisi dengan nama kantor/perusahaan/lembaga dan nama pihak ketiga lainnya serta alamat dari pihak ketiga yang dimintai keterangan atau bukti.
Nomor 6
:
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
Nomor 7
:
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/ Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
Nomor 8
:
Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
Nomor 9
:
Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
Nomor 10
:
Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti.
Nomor 11
:
Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti, serta cap jabatan.
Nomor 12
:
Diisi dengan nama penerima surat.
Nomor 13
:
Diisi dengan jabatan penerima surat.
Nomor 14
:
Diisi dengan tanggal terima surat.
Nomor 15
:
Diisi dengan tanda tangan penerima dan/atau cap kantor/perusahaan/lembaga nama pihak ketiga lainnya penerima surat permintaan keterangan atau bukti.
Keterangan *)
:
Diisi dengan yang sesuai.
Keterangan**) :
Format daftar dimaksud, dibuat sesuai dengan kebutuhan Tim yang sedang melakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/ penagihan pajak/proses keberatan.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
ttd. GIARTO NIP 195904201984021001
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 87/PMK.03/2013 TENTANG : TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
FORMAT SURAT PERINGATAN DALAM RANGKA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................... (1)
Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
........................... (2) segera ......................... (4) Peringatan dalam rangka Permintaan Keterangan atau Bukti
..........................(3)
Yth.............................. .................................. (5) Sehubungan dengan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan*) terhadap Wajib Pajak dengan identitas sebagaimana tercantum di bawah ini: Nama : ................................................................................................ (6) NPWP
dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara telah diminta untuk memberikan keterangan atau bukti dengan surat kami nomor .............. (9) tanggal ............... (10) terlampir, namun sampai dengan tanggal surat ini, kami sama sekali belum menerima menerima sebagian (11) keterangan atau bukti yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera memberikan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam daftar terlampir**) paling lambat pada tanggal ................................ (12). Dalam hal Saudara tidak memenuhi permintaan keterangan atau bukti tersebut, berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
a.n. Direktur Jenderal Pajak .................... (13) .................... (14) NIP
Tembusan: Direktur Jenderal Pajak
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN DALAM RANGKA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI Nomor 1
:
Diisi dengan kepala surat.
Nomor 2
:
Diisi dengan nomor surat.
Nomor 3
:
Diisi dengan tanggal surat.
Nomor 4
:
Diisi dengan jumlah lampiran surat.
Nomor 5
:
Diisi dengan nama kantor/perusahaan/lembaga dan nama pihak ketiga lainnya serta alamat dari pihak ketiga yang dimintai keterangan atau bukti.
Nomor 6
:
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
Nomor 7
:
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/ Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
Nomor 8
:
Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
Nomor 9
:
Diisi dengan nomor surat permintaan keterangan atau bukti (copy surat agar dilampirkan).
Nomor 10
:
Diisi dengan tanggal surat permintaan keterangan atau bukti.
Nomor 11
:
Diisi dengan menandai (√) pada kotak yang diperlukan.
Nomor 12
:
Diisi dengan tanggal batas waktu harus diberikannya keterangan atau bukti yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan ini.
Nomor 13
:
Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti.
Nomor 14
:
Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk melakukan permintaan keterangan atau bukti, serta cap jabatan.
Nomor 15
:
Diisi dengan nama penerima surat peringatan.
Nomor 16
:
Diisi dengan jabatan penerima surat peringatan.
Nomor 17
:
Diisi dengan tanggal terima surat peringatan.
Nomor 18
:
Diisi dengan tanda tangan penerima sebagainya penerima surat peringatan.
Keterangan *)
:
Diisi dengan yang sesuai.
Keterangan**) :
dan/atau
cap
kantor/perusahaan/lembaga
dan
Format daftar dimaksud, dibuat sesuai dengan kebutuhan Tim yang sedang melakukan Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan/penagihan pajak/proses keberatan.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
