MANAJEMEN LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Manajemen Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Islam DEVI ARISANTI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 e-mail: [email protected] Abstrak: Pendidikan islam selama ini telah diupayakan sedemikian rupa pengelolaannya agar tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal. Pada pelaksanaannya, pendidikan islam tentu saja tidak terlepas dari manajemen dan lingkungan disekitarnya. Dalam manajemen diperlukan adanya strategi yang tepat, dan tim yang solid sehingga tujuan bisa tercapai. Sedangkan strategi pada manajemen itu sendiri bereaksi hanya kepada lingkungan yang berwujud manusia yaitu masyarakat. Baik manajemen maupun lingkungan sekolah memiliki interaksi dan pengaruh yang kuat terhadap proses dalam pengelolaan pendidikan termasuk pendidikan islam. Lingkungan pendidikan islam sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga tujuan pendidikan itu dapat terwujud. Dengan adanya interaksi yang baik serta dukungan dari masyarakat dan pihak yang terkait dengan lingkungan pendidikan tersebut, diharapkan sekolah akan menjadi lebih maju. Dengan kata lain, kerjasama yang baik baik dari guru, orang tua, dewan pendidikan, komite dan masyarakat disekitar lingkungan sekolah dipercaya akan mampu mengembangkan potensi yang dimikili dan memajukan kualitas pendidikan islam. Kata Kunci: Manajemen, lingkungan pendidikan, pendidikan islam.

PENDAHULUAN Pendidikan Islam dalam pengelolaannya memerlukan manajemen yang baik. Dalam pelaksanaannya tentulah memerlukan lingkungan yang kondusif demi terwujudnya pendidikan Islam yang bermutu. Pada dasarnya setiap organisasi baik yang berskala besar, berskala menengah maupun kecil selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana organisasi itu berada. Lingkungan adalah kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi yang secara potensial baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kinerja organisasi tersebut (Asnawir, 2006: 355).

Pendidikan di abad pengetahuan menuntut adanya manajemen pendidikan yang modern dan profesional dengan bernuansa pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam kepemimpinan, staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum, tujuan dan harapan, iklim sekolah, penilaian diri, komunikasi dan keterlibatan orang tua dan masyarakat (Kunandar, 2007: 12). Untuk membuat semua pihak terlibat dan merasa memiliki terhadap sekolah dibutuhkan suasana yang demokratis, dan semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dari sinilah lalu muncul ide untuk mendesain sebuah “pendidikan berbasis masyarakat (community-basededucation). Plat form dasar pendidikan berbasis masyarakat adalah penguatan sistem pendidikan di masyarakat dengan serangkaian agenda, yaitu: Pertama, memobilisasi sumber daya setempat dan dari luar guna meningkatkan peran masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan, implementasi, evaluasi penyelenggaraan pendidikan disemua jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan. Kedua, menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima keragaman sosial budaya. Ketiga, mendukung masyarakat untuk mengambil peran yang jelas dalam pendidikan terutama orang tua dalam paket kebijakan desentralisasi. Keempat, mendorong peran masyarakat dalam mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, mempertegas peran sekolah, meningkatkan mutu relevansi, efisiensi manajemen pendidikan, dan membuka kesempatan sekolah yang lebih besar demi program belajar 9 tahun pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Fadjar, 2000: 91).

Dikatakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai prestasi manajer daan para profesionalnya dituntut oleh suatu kode etik (Asnawir, 2006 25). Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (Depdiknas, 2011: 708). Senada dengan hal itu menurut Johnson sebagaimana yang dikutip Pidarta manajemen adalah proses mengintegrasikan sumbersumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Yang dimaksud sumber disini ialah mencakup orang-orang, alat-alat, media bahan-bahan, uang dan sarana. Semuanya diarahkan dan dikoordinasi agar terpusat dalam rangka menyelesaikan tujuan (Pidarta, 2004: 3). Secara bahasa manajemen mengandung arti kerja aktif yang bertanggungjawab, tidak sekedar untuk mengatur diri tetapi juga mengandung unsur sosial untuk memberikan pendidikan manajemen kepada orang lain, terutama kepada bawahannya. Dari arti secara bahasa tersebut dapat dipahami bahwa manajemen merupakan kerja aktif, lawannya adalah pasif, dengan demikian manajemen adalah aktifitas aktif untuk mencapai Hakikat Manajemen dan Lingkungan sesuatu. Jika dalam sebuah organisasi Pendidikan Islam tidak ada gerak aktif yang terus Manajemen berasal dari kata menerus dan terarah, maka organisasi “managio” yang berarti pengurusan tersebut belum terdapat manajemen atau “managiare” yang berarti melatih yang baik. dalam mengatur langkah-langkah. G.R. Terry (1978) dalam Syahrizal Manaajemen juga sering diartikan Abbas menjelaskan bahwa manajemen sebagai ilmu karena manajemen merupakan penyusunan perencanaan, dipandang sebagai suatu bidang ilmu menggerakkan kegiatan dan pencapaian pengetahuan yang secara sistematis hasil yang diinginkan melalui pelibatan berusaha untuk memahami mengapa dan pemanfaatan sumber daya dan bagaimana orang bekerjasama. manusia. Konsep manajemen ini, Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 72

menekankan pada kegiatan Lingkungan pendidikan tersebut melaksanakan aktivitas tertentu dengan selalu mengalami perubahanmenggunakan tenaga orang lain. perubahan. Perubahan tersebut terjadi Dengan demikian dapat dikatakan karena perkembangan ilmu bahwa manajemen adalah kemampuan pengetahuan dan teknologi. Perkematau kekuasaan untuk mengatur suatu bangan ilmu pengetahuan dan teknologi usaha, dan bertanggung jawab atas tersebut akan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari usaha dinamisasi dan mobilisasi individu dan tersebut (Abbas, 2008: 15). masyarakat yang sekaligus akan Jika dihubungkan dengan berpengaruh terhadap perilaku manajemen pendidikan adalah individu dan masyarakat itu sendiri. manajemen yang diterapkan dalam Secara garis besarnya lingkungan pengembangan pendidikan. Dalam arti, tersebut dapat dikelompokkan kepada: ia merupakan seni dan ilmu mengelola (1) lingkungan makro (makro sumber daya pendidikan Islam untuk environment) dan lingkungan mikro mencapai tujuan pendidikan Islam (mikro environment). Di samping itu secara efektif dan efesien (Muhaimin, lingkungan tersebut juga ada berbentuk 2011: 5). lingkungan eksternal (eksternal Sedangkan lingkungan pendidikan environment), dan lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada dan (internal environment). Lingkungan terjadi disekeliling proses pendidikan eksternal itu ada yang langsung (direct itu berlangsung yang terdiri dari environment) dan ada yang bersifat manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, umum (general environment). dan benda-benda mati. Keempat Lingkungan eksternal langsung kelompok benda-benda lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang pendidikan itu ikut berperan dalam berada di luar kendali lembaga rangka usaha setiap siswa/mahasiswa pendidikan, tapi mempunyai pengaruh mengembangkan dirinya. Tetapi langsung terhadap kinerja lembaga manajemen pendidikan menaruh pendidikan tersebut. Unsur-unsur dari perhatiannya terutama kepada lingkungan eksternal tersebut antara lingkungan yang berwujud manusia lain: (1) pemasok; (2) pelanggan; (3) yaitu masyarakat (Pidarta, 2004). penyandang dana; (4) pesaing; dan (5) Tugas manajemen pendidikan pemerintah. antara lain mengintegrasikan dan Pemasok lembaga pendidikan memanfaatkan lingkungan sebagai dapat berbentuk personal maupun nonsumber-sumber pendidikan dengan personal. Pemasok yang berbentuk seefektif dan seefesien mungkin. Para personal adalah calon-calon sebagai guru diharapkan dapat input dari lembaga pendidikan yang mempergunakan dan memanfaatkan dimaksud, bahkan kalau pasokan sumber-sumber pendidikan tersebut terputus dapat menyebabkan lembaga dalam rangka meningkatkan proses pendidikan tersebut gulung tikar. oleh belajar-mengajar pada masing-masing sebab itu lembaga pendidikan tersebut sekolah atau lembaga pendidikan harus aktif mengusahakan tersedianya dimana mereka bertugas. Dalam hal ini pasokan-pasokan yang dimaksud, manajer hanya memberikan rambudengan jalan melakukan publikasi, rambu atau petunjuk-petunjuk umum sosialisasi kepada masyarakat yang dalam penggunaan lingkungan yang menjadi lingkungan pendidikan dimaksud (Asnawir, 2006: 355). (Asnawir, 2006: 357). Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 73

Untuk itu manajemen harus dapat kegiatan politik pemerintah yang menjalin kerjasama yang baik dengan menguntungkan pelaksanaan kegiatan lingkungan atau dengan masyarakat, pendidikan dan pengajaran atau agar kegiatan proses belajar dan proses lembaga pendidikan, dan ada pula yang pendidikan dapat nerjalan dengan baik merugikan pendidikan yang dan lancar. Semakin tingginya pasokan menyebabkan pendidikan tersebut dari lingkungan akan semakin terjamin tidak berdaya, bahkan dapat eksisnya lembaga pendidikan yang menyebabakan lembaga pendidikan bersangkutan. gulung tikar karena sudah kehabisan Selanjutnya pelanggan atau energi. konsumen juga akan mempengaruhi Lembaga sosial dan budaya terhadap keberadaan lembaga merupakan kekuatan yang secara pendidikan. Untuk itu pihak manajemen umum mempengaruhi kehidupan harus mengamati dan peka terhadap orgainisasi lembaga pendidikan. Dalam setiap perubahan perilaku dari kaitan ini pihak manajemen harus konsumen tersebut. Dalam kaitan ini menyesuaikan praktek pendidikan lembaga harus berusaha untuk dapat dengan harapan masyarakat yang selalu menciptakan agar konsumen merasa berubah. Perubahan yang terjadi harus puas terhadap output yang dihasilkan selalu dideteksi oleh pihak manajemen. oleh lembaga pendidikan dimaksud. Lingkungan internal organisasi/ Ketidak puasan konsumen akan lembaga merupakan kekuatan yang ada menyebabkan konsumen berpindah dalam organisasi atau lembaga kepada out-put yang dihasilkan oleh pendidikan yang bersangkutan, yang lembaga lainnya. sifatnya dapat dikontrol oleh Penyandang dana merupakan manajemen. Lingkungan internal ini unsur yang sangat menentukan sangat berpengaruh terhadap kinerja terhadap terlaksananya proses lembaga pendidikan. Kekuatanpendidikan pada suatu lembaga kekuatan yang ada dalam lingkungan pendidikan. Untuk itu pihak manaemen internal tersebut meliputi tenaga pendidikan harus mampu menciptakan akademik dan tenaga administrasi, hubungan kerjasama dengan badansarana dan prasarana pendidikan. Pada badan tertentu, baik secara individu suatu lembaga pendidikan antar maupun secara kelompok/organisasi manajer dengan tenaga akademik dan untuk dapat memberikan suatu tenaga administrasi mempunyai sumbangan/bantuan keuangan kepada kepentingan yang selalu terkait antara lembaga pendidikan bersangkutan. satu sama lainnya. Dari uraian yang Disamping itu manajemen juga harus dikemukakan dapat dipahami bahwa untuk memperhatikan gerak-gerik antara lingkungan dan organisasi pesaing yang ada. Dengan jalan terdapat hubungan yang saling demikian pihak manajaemen harus mempengaruhi. Thomson mengemudapat menentukan strategi yang tepat kakan model hubungan tersebut, untuk digunakan dalam memenangkan dimana ada dua dimensi yang saling persaingan. terkait yaitu: (1) tingkat perubahan, (2) Begitu juga kebijakan-kebijakan tingkat homogenitas. Tingkat yang dibuat pemerintah sering homogenitas mempunyai skala mulai bermuatan politis, dan tidak jarang dari yang paling komplek sampai akan mempengaruhi pelaksanaan kepada paling sederhana. Begitu juga kegiatan pendidikan. Ada di antara tingkat perubahan mempunyai skala Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 74

dari stabil dinamis kepada kurang stabil. Tingkat homogenitas yang sederhana dan tingkat perubahan yang stabil dinamis akan melahirkan ketidak pastian yang rendah atau tingkat kepastian yang tinggi. Sebaliknya tingkat homogenitas yang kompleks dan tingkat perubaha yang kurang stabil akan melahirkan ketidak pastian yang tinggi atau kepastian yang rendah. Tingkat homogenitas dan tingkat perubahan lingkungan dalam ketidak pastian tersebut sangat ditentukan oleh jenis kegiatan yang dilakukan. Suatu lembaga berada dalam kondisi ketidak pastian tinggi apabila organisasi/ lembaga tersebut menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan elemen homogenitas yang sangat kompleks. Sebaliknya kombinasi perubahan yang dinamis dengan elemen lingkungan yang sederhana menunjukan organisasi berada dalam ketidak pastian moderat. Perbedaan ketidak pastian tersebut menuntut manajer untuk mengambil tindakan antisipasi yang berbeda pula. Semakin besar ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh lembaga, akan menyebabkan lingkungan semakin membatasi perilaku-perilaku dan kebebasan par manajer untuk menentukan nasib mereka sendiri (Asnawir, 2006: 358-361).

menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah-sekolah saat ini telah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi yang “menggurita” sejak kekuasaan tingkat pusat hingga daerah, bahkan terkesan semakin buruk dalam era desentralisasi ini. Ironisnya, kepala sekolah dan guru- guru sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan berada pada tempat yang “dikendalikan”. Merekalah seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun, mereka ada dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang “pasti” tidak sesuai dengan kenyataan objektif di masing-masing sekolah. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuasaan birokrasi persekolahan telah membuat sistem pendidikan kita tidak pernah terhenti dari keterpurukan. Kekuasaan birokrasi jugalah yang menjadi faktor sebab dan menurunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dulu, sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, dan merekalah yang membangun dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, serta iuran untuk mengadakan biaya operasional sekolah. Jika sekolah telah mereka bangun, Pentingnya Pemberdayaan Masyaramasyarakat hanya meminta guru-guru kat dalam Pendidikan Islam kepada pemerintah untuk diangkat Sistem pendidikan yang selama pada sekolah tersebut. Pada waktu itu, ini dikelola dalam suatu iklim birokratik kita sebenarnya telah mencapai dan sentralistik dianggap sebagai salah pembangunan pendidikan yang satu sebab yang telah membuahkan berkelanjutan (sustainable developketerpurukan dalam mutu dan ment), karena sekolah adalah keunggulan pendidikan di tanah air. sepenuhnya milik masyarakat yang Mengapa demikian? Karena sistem senantiasa bertanggung jawab dalam birokrasi selalu menempatkan pemeliharaan serta fungsional kekuasaan sebagai faktor yang paling pendidikan sehari-hari. Pada waktu itu, Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 75

pemerintah berfungsi sebagai evaluasi penyelenggaraan pendidikan penyeimbang, melalui pemberian disemua jalur, jenjang, jenis dan satuan subsidi bantuan bagi sekolah. pada pendidikan. Kedua, menstimulasi masyarakat yang benar-benar kurang perubahan sikap dan persepsi mampu. masyarakat terhadap rasa kemitraan, Namun, keluarnya Inpres SDN No. toleransi dan kesediaan menerima 10/1973 adalah titik awal dan keragaman sosial budaya. Ketiga, keterpurukan sistem pendidikan, mendukung masyarakat untuk terutama sistem persekolahan di tanah mengambil peran yang jelas dalam air. Pemerintah telah mengambil alih pendidikan terutama orang tua dalam “kepemilikan” sekolah yang sebelumnya paket kebijakan desentralisasi. milik masyarakat menjadi milik Keempat, mendorong peran masyarakat pemerintah dan dikelola sepenuhnya dalam mengembangkan inovasi secara birokratik bahkan sentralistik. kelembagaan untuk melengkapi, Sejak itu, secara perlahan “rasa mempertegas peran sekolah, memiliki” dan masyarakat terhadap meningkatkan mutu relevansi, efisiensi sekolah menjadi pudar bahkan akhirnya manajemen pendidikan, dan membuka menghilang. Peran masyarakat yang kesempatan sekolah yang lebih besar sebelumnya “bertanggung jawab” mulai demi program belajar 9 tahun berubah menjadi hanya “berpartisipasi” pendidikan dasar, pendidikan terhadap pendidikan, selanjutnya menengah, dan pendidikan tinggi masyarakat bahkan menjadi “asing” (Sagala, 2000: 246-247). terhadap sekolah. Semua sumber daya pendidikan ditanggung oleh pemerintah dan seolah tidak ada alasan bagi Strategi Pendidikan Islam dalam masyarakat untuk ikut serta Menghadapi Perubahan berpartisipasi apalagi bertanggung Strategi yang dapat digunakan jawab terhadap penyelenggaraan untuk mengahadapi perubahan pendidikan di sekolah (Uno, 2008: 83lingkungan dan ketidak pastian itu 84). melalui beberapa cara antara lain: (1) Kunandar menjelaskan bahwa Melakukan penyesuaian terhadap untuk membuat semua pihak terlibat perubahan lingkungan. Hal semacam ini dan merasa memiliki terhadap sekolah dapat dilakukan kalau kekuatan dibutuhkan suasana yang demokratis, lingkungan tidak dapat berubah. dan semua pihak terlibat dalam proses Lingkungan/organisasi dapat melakupengambilan keputusan. Dari sinilah kan penyesuaian dengan mengubah lalu muncul ide untuk mendesain organisasi, yaitu struktur dan desain sebuah “pendidikan berbasis yang ada; (2) Melakukan pemantauan masyarakat (community-basedterhadap lingkungan secara tidak education). Plat form dasar pendidikan lansung. Dalam kaitan ini para manajer berbasis masyarakat adalah penguatan harus melakukan pemantauan terhadap sistem pendidikan di masyarakat perkembangan dan perubahan dengan serangkaian agenda, yaitu ; lingkungan melalui informasi dari Pertama, memobilisasi sumber daya berbagai media; dan (3) Manajer setempat dan dari luar guna berusaha untuk mempengaruhi meningkatkan peran masyarakat untuk lingkungan secara langsung. Hal ini mengambil bagian yang lebih besar dapat dilakukan dengan melakukan dalam perencanaan, implementasi, lobi-lobi, pemasangan iklan, dan Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 76

mengadakan kesepakatan dengan mempunyai hubungan baik dengan pihak-pihak yang terkait. pendukungnya, tidak akan diminati oleh Selanjutnya manajer tidak hanya masyarakat/pendukungnya, yang akhirbekerja dalam lingkungan internal dan nya secara pelan-pelan akan mati eksternal domestik saja, akan tetapi dengan mati sendirinya. juga harus memperhatikan kekuatanOleh sebab itu lembaga kekuatan global yang mempengaruhin pendidikan harus membuka diri dan organisasi. Apalagi hal semacam ini mengadakan hubungan dengan pihak perlu dilakukan kalau manajer bekerja lain yaitu dengan orang tua dan dalam organisasi yang lebih luas yang masyarakat sekitar. Pendidikan adalah memerlukan dilakukan “go tanggung jawab bersama antara international”. pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Untuk dapat memenangkan Hubungan pendidikan bukanlah berdiri kompetisi dalam era globalisasi ini, sendiri dalam membina pertumbuhan maka manajer harus memahami unsurdan perkembangan lembaga pendidikan unsur pokok yang berkaitan dengan dimaksud, akan tetapi tidak dipisahkan lingkungan. Di antara unsur-unsur dengan masyarakat luas (asnawir, tersebut antara lain: (1) strategi 2006: 363). struktur dan persaingan, (2) kondisi permintaan terhadap produk yang dihasilkan, untuk itu perlu diusahakan Menggalang Partisipasi Orangtua produk yang bermutu tinggi dan dan Masyarakat dalam Mengelola bersifat inovatif, (3) kondisi pekerja, Pendidikan Islam infra struktur ekonomi, raw input, dan Partisipasi masyarakat terbelasumber daya alam, dan (4) kemampuan kang terhadap program-program menyediakan sumber daya input dan pendidikan yang masih rendah. Hal ini jasa yang diperlukan untuk mendukung disebabkan karena masih banyak produksi yang dihasilkan. masyarakat yang belum paham akan Organisasi pendidikan sebagai makna yang berhubungan dengan suatu system terbuka. Selalu pendidikan, sehingga mereka tidak mengadakan kontak atau hubungan menghiraukan kepentingan pendidikan dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut. senmacam ini disebut dengan supra Untuk meningkatkan partisipasi system. Organisasi pendidikan sebagai masyarakat terhadap pendidikan, system terbuka, memilki apa yang manajer pendidikan harus dapa disebut dengan “negantropy” yaitu menggugah perhatian para tokoh-tokoh suatu usaha yang terus menerus untuk masyarakat untuk membicarakan menghalangi terjadinya “entropy”. Hal persoalan-persolan yang berkitan semacam ini menunjukan bahwa hidup dengan pendidikan. Dalam pertemuan atau matinya lembaga pendidikan tersebut akan dilakukan tukar pikiran sebagian besar dilakukan oleh usaha atau urung rembuk/adu pendapat lembaga pendidikan itu sendiri dalam untuk mendapatkan sebagai alternative membenahi dirinya. yang digunakan untuk peningkatan Konsep “negantropy” dapat pendidikan. digunakan dalam mengelola Agar sekolah memberikan citra pendidikan. Sekolah yang tidak positif kepada masyarakat, maka pihak mempunyai keunggulan dan tidak lembaga pendidikan tidak hanya mempunyai nama baik, serta tidak menyediakan informasi kepada Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 77

masyarakat, tetapi masyarakat masyarakat menyadari betapa memerlukan bukti nyata tentang apa pentingnya lembaga pendidikan untuk yang telah dilakukan oleh lembaga memajukan putra-putri mereka dalam pendidikan untuk meningkatkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kemampuan dan kemajuan peserta serta bidang keterampilandidik. Kalau sekiranya bukti ini telah keterampilan yang siap pakai dalam dapat diperlihatkan kepada masyarakat, usaha melaksanakan pembangunan maka masyarakat akan memberi masyarakat. dukungan dan sumbangan yang lebih Made Pidarta (2004:188) besar kepada lembaga pendidikan mengemukakan beberapa contoh tersebur. partisipasi masyarakat terhadap Bukti tersebut dapat berupa lembaga pendidikan yaitu dengan keberhasilan lembaga pendidikan munculnya beberapa wadah seperti: (1) dalam mengikuti cerdas cemat pada dewan pendidikan, (2) komite sekolah, acara-acara televisi, piagam-piagam (3) persatuan orang tua siswa, (4) keberhasilan siswa mengikuti lombaperkumpulan olah raga, (5) lomba yang diadakan seperti lomba perkumpulan kesenian, (6) organisasiolahraga, lomba keterampilanorganisasi lainnya. Khusus untuk keterampilan, dan lomba pidato adat Sumatra barat telah lahir beberapa dan bahasa asing serta lomba lainkegiatan yang bernuansakan lainnya. keagamaan seperti: (1) pesantren kilat, Begitu juga bukti keberhasilan (2) didikan subuh, dan (3) wirid-wirid lembaga pendidikan dapat berupa remaja dan sebagainya. Kegiatan ini di keberhasilan para lulusan untuk kota Padang sudah merupakan mengikuti persaingan ke sekolah yang keharusan. lebih tinggi. Hal semacam ini akan dapat Partisipasi masyarakat tersebut meningkatkan perhatian masyarakat juga terlihat dalam bidang kurikulum, dalam memberikan bantuan dan alat pelajaran, bantuan dana, material, sumbangan yang lebih besar kepada bangunan, kontrol terhadap kegiatanlembaga pendidikan, baik sumbangan kegiatan sekolah dan lain sebagainya. dan bantuan dalam bentuk material Cara berpartisipasi masyarakat yang maupun dalam bentuk non-material. dilakukan masyarakat tersebut dapat Semakin besar kepuasan yang diterima berbentuk: (1) ikut sertanya dalam masyarakat dari sekolah/lembaga pertemuan yang diadakan sekolah/ pendidikan akan semakin besar pula lembaga pendidikan, (2) datang sumbangan dan bantuan yang diberikan berkunjung ke sekolah untuk masyarakat kepada lembaga mengamati dan mengetahui keadaan pendidikan tersebut. sekolah, (3) melalui surat-surat, (4) Beberapa Negara yang telah melalui telepon, (5) ikut dalam kegiatan menerapkan sistem pengelolaan kesenian yang dilakukan sekolah, (6) pendidikan secara desentralisasi, ikut dalam kegiatan bazaar yang menunjukkan tingginya partisipasi dilakukan sekolah, dan (7) terlibata masyarakat terhadap lembaga dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang pendidikan. Partisipasi tersebut terlihat dilakukan sekolah. dalam perencanaan, pengorganisasian Keterlibatan masyarakat di dan pelaksanaan serta pengawasan perguruan tinggi yaitu adanya dewan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyantun, yayasan perguruan tinggi, pendidikan yang dimaksud. Begitu juga dan lain-lain. Dewan penyantun Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 78

tersebut meliputi badan-badan yang kemajuan dan kelangsungan hidup dibentuk oleh perguran tinggi dan lembaga pendidikan yang dimaksud. bisanya mendapat legalitas dari senat Kerjasama dimaksud akan dapat perguruan tinggi. Anggota-anggota terwujud kalau sekiranya tetap tercipta dewan penyantun tersebut berasal dari dan terwujud komunikasi dua arah (two tokoh-tokoh masyarakat, baik tokohways communication). Dalam hal ini tokoh di bidang social sangat dituntut peranan aktif kepala kermasyarakatan, bidang pemerinsekolah untuk dapat menciptakan tahan, bidang perusahaan dan bidangkomunikasi yang baik dengan bidang lainnya yang dapat memberikan masyarakat. Sehubungan dengan itu sumbangan kepada perguruan tinggi dalam pembuatan program harus tersebut, dalam usaha meningkatkan diperhatikanbeberapa persyaratan, lulusan yang berkualitas, sarana dan dimana program tersebut harus dibuat prasarana yang dibutuhkan dan lain secara jujur, mulia, mencakup segala sebagainya. yang diperlukan, komprehensif, Biasanya dewan penyantun sensitive terhadap masyarakat, dan tersebut bertugas sebagai penyambung dapat dipahami. Disamping itu Made perguruan tinggi dengan masyarakat. Pidarta (2004:195-196) mengemuPihak perguruan tinggi dalam hal ini kakan beberapa kegiatan yang dapat manajer dan anggota dewan penyantun dilakukan dalam menciptakan membahas masalah-masalah yang komunikasi antara sekolah dan berkaitan dengan perguruan tinggi masyarakat, yaitu melalui: (1) Aktivitas tersebut. Setelah itu dewan penyantun peserta didik; (2) Aktivitas ko dan merealisasikannya ke tengah-tengah ekstra kurikuler; (3) Aktivitas para masyarakat. pengajar/guru-guru; (4) Media masa; Di samping itu yayasan (5) Kunjungan warga masyarakat ke pendidikan juga berusaha untuk lembaga pendidikan; (6) Pertemuanmembantu sekolah. Pihak manajer pertemuan dengan masyarakat; dan bersama-sama dengan pihak yayasan (7)Aktivitas-aktivitas khusus persahamenangani pendidikan secara batan (Asnawir, 2006: 366-370). keseluruhan. Manajer lebih banyak bergerak dalam penyelenggasraan pendidikan sehari-hari, dan yayasan Peran Dewan Pendidikan dan Komite yang lebih banyak menangani kebijakan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu dan strategi pendidikan, terutama Pendidikan Islam sekali yang berkaitan dengan dana Peran dan fungsi Dewan yang ditujukan agar lembaga Pendidikan dan Komite Sekolah tidak pendidikan tersebut tetap eksist. dapat dipisahkan dari aspek Uraian diatas menunjukkan perlu pelaksanaan manajemen pendidikan di adanya kerjasama antara lembaga tingkat sekolah. Beberapa aspek pendidikan dan masyarakat. Lembaga manajemen yang secara langsung dapat pendidikan berusaha untuk memberi diserahkan sebagai urusan yang layanan kepada masyarakat sebaik menjadi kewenangan tingkat sekolah mungkin, sedangkan masyarakat adalah sebagai berikut. berusaha untuk memenuhi kebutuhan Pertama, menetapkan visi, misi, lembaga pendidikan. Begitu juga strategi, tujuan, logo, lagu dan tata masyarakat ikut berpartisipasi tertib sekolah. Urusan ini amat penting membantu lembaga pendidikan. Demi sebagai modal dasar yang harus dimiliki Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 79

sekolah. Setiap sekolah seyogianya sekolah perlu diberikan kewenangan telah dapat menyusun dan menetapkan untuk melaksanakan kurikulum sendiri visi, misi, strategi, tujuan, logo, nasional dengan kemungkinan lagu, dan tata tertib sekolah. Ini menambah atau mengurangi muatan merupakan bukti kemandirian awal kurikulum dengan meminta yang harus ditunjukkan oleh sekolah. pertimbangan kepada Komite Sekolah. Jika masa lalu sekolah lebih dipandang Kurikulum muatan lokal, misalnya sebagai lembaga birokrasi yang selalu dalam mengambil kebijakan untuk menunggu perintah dan petunjuk dari menambah mata pelajaran seperti atas, dalam era otonomi daerah ini bahasa Inggris dan bahasa asing sekolah harus telah memiliki kesadaran lainnya, komputer, dan sebagainya. untuk menentukan jalan hidupnya Kebijakan tersebut setelah meminta sendiri. Dalam hal ini, sekolah harus pertimbangan dari Komite Sekolah, menjalin kerja sama sebaik mungkin termasuk risiko anggaran yang dengan orang tua dan masyarakat diperlukannya. Dalam kaitannya sebagai mitra kerjanya. Bahkan, dalam dengan penetapan kegiatan menyusun program kerjanya sebagai ekstrakurikuler, sekolah juga harus penjabaran lebih lanjut dari visi, misi meminta pendapat siswa dalam strategi, dan tujuan sekolah tersebut, menentukan kegiatan eksrakurikuler orang tua dan masyarakat yang yang diadakan oleh sekolah. tergabung dalam Komite Sekolah, serta Oleh karena itu, sekolah dapat seluruh warga sekolah harus dilibatkan melakukan pengelolaan biaya secara aktif dalam menyusun program operasional sekolah, baik yang kerja sekolah, dan sekaligus lengkap bersumber dari pemerintah dengan Rencana Anggaran Pendapatan Kabupaten/kota maupun dari dan Belanja Sekolah (RAPBS). masyarakat secara mandiri. Untuk Kedua, memiliki kewenangan mendukung program sekolah yang dalam penerimaan siswa baru sesuai telah disepakati oleh Komite Sekolah dengan ruang kelas yang tersedia, diperlukan ketetapan waktu dalam fasilitas yang ada, jumlah guru, dan pencairan dana dari pemerintah tenaga administratif yang dimiliki. kabupaten/kota. Oleh karena itu, Berdasarkan sumber daya pendukung praktik birokrasi yang menghambat yang dimilikinya, sekolah secara kegiatan sekolah harus dikurangi. bertanggung jawab harus dapat Keempat, pengadaan sarana dan menentukan sendiri jumlah siswa yang prasarana pendidikan, termasuk buku akan diterima, syarat siswa yang akan pembelajaran dapat diberikan kepada diterima, dan persyaratan lain yang sekolah, dengan memerhatikan standar terkait. Beberapa ketentuan yang dan ketentuan yang ada. Misalnya, buku ditetapkan oleh dinas pendidikan murid tidak seenaknya diganti setiap kabupaten/kota tentu saja perlu tahun oleh sekolah, atau buku murid mendapatkan pertimbangan secara yang akan dibeli oleh sekolah adalah bijak. yang telah lulus penilaian. Pemilihan Ketiga, menetapkan kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang pendidikan di sekolah dapat akan diadakan dan dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh sekolah, dengan sekolah. Dalam hal ini, dengan tetap mengacu pada standar dan mempertimbangkan kepentingan pedoman yang ditetapkan oleh daerah dan masa depan lulusannya, Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 80

Pemerintah Pusat atau provinsi dan kabupaten/kota. Kelima, penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah, dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Hal yang biasa terjadi, karena kewenangan penghapusan itu tidak jelas, barang dan jasa yang ada di sekolah tidak pernah dihapuskan, meskipun ternyata barang dan jasa sama sekali telah tidak berfungsi atau malah telah tidak ada barangnya. Keenam, proses pengajaran dan pembelajaran. ini merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah. Kepala sekolah dengan guru secara bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Pada masa sentralisasi pendidikan, proses pembelajaran pun diatur secara rinci dalam kurikulum nasional. Dalam era otonomi daerah, kurikulum nasional menjadi kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dan selanjutnya berkembang menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dan pada tahun 2013 direncanakan terjadinya perubahan kurikulum (Uno, 2008: 90). Ketujuh, urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep manajemen peningkatan nutu berbasis sekolah (MPMBS) merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan. Pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Desentralisasi pendidikan di tingkat seklah merupakan satu bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Jika kantor cabang dinas pendidikan kecamatan dan dinas pendidikan kabupaten/kota lebih memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan, dan penilaian maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Hal ini disebabkan proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan menggunakan Komite Sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat, dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secra nyata di dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam undangundang tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam Kepmendiknas tersebut disebutkan bahwa peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah sebagai (1) advisory agency (pemberi pertimbangan), (2) supporting Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 81

agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), dan (4) mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah). Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekollah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua, dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. Dengan kemudian, prinsip kemandirian dalam MBS adalah kemandirian dalam nuansa kebersamaan. Hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang disebut sebagai total quality management, melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan konsepsi total football dengan menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat.

operasional penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. Program-program tersebut terdiri dari penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan mingguan, bulanan, semesteran, serta tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan serta kurikulum yang telah ditetapkan, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Setiap rencana dan program yang disusun serta dilaksanakan di sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimum (SPM) yang diterapkan untuk pemerintah kabupaten/kota serta standar teknis yang diterapkan untuk masing-masing satuan pendidikan. Untuk dapat memerankan fungsi ini, Komite Sekolah menjadi “pendamping” bahkan “penyeimbang” bagi sekolahsekolah. Oleh karena itu, setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Komite Sekolah yang dimaksud. Atas nama masyarakat yang diwakilinya, Komite Sekolah dapat menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap rencana dan program pendidikan yang disusun oleh sekolah. Selain melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sekolahsekolah dapat juga menyusun program pendidikan life skill yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pada masyarakat sekitar. Dalam penyusunan Penyusunan Rencana dan Program program pendidikan life skill, Komite Sebagai ujung tombak dalam Sekolah dapat membantu sekolahpelaksanaan pendidikan, sekolah sekolah untuk mengumpulkan faktabertanggungjawab menentukan fakta mengenai kebutuhan serta potensi kebijakan sekolah dalam melaksanakan sumber daya tersedia di dalam kebijakan pendidikan sesuai dengan masyarakat untuk diterjemahkan ke arah kebijakan pendidikan yang telah dalam program pendidikan life skill ditentukan oleh pemerintah. Sebagai yang dapat dilaksanakan oleh sekolah. penyelenggara dan pelaksana kebijakan Mekanisme yang mungkin dapat pendidikan nasional, sekolah bertugas dilakukan adalah melalui rapat Komite menjabarkan kebijakan pendidikan Sekolah dengan sekolah yang nasional menjadi program-program dilaksanakan setiap semester atau Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 82

tahunan, untuk menyusun, memperbaiki serta menyesuaikan rencana dan program semester berikutnya.

neraca tahunan sekolah yang disebut dengan RAPBS, yang harus disahkan atas dasar persetujuan bersama antara pihak sekolah dan Komite Sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah sehingga menjadi APBS pendidikan di tingkat sekolah yang resmi. Mekanisme ini diperlukan untuk memperkecil penyalahgunaan, baik dalam pendapatan maupun dalam pengeluaran sekolah sehingga anggaran resmi pendidikan di sekolah menjadi bertambah serta pendayagunaannya semakin efisien.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Dalam fungsi sebagai pelaksana pendidikan yang otonom, sekolah berperan dalam menyusun RAPBS setiap akhir tahun ajaran untuk digunakan dalam tahun ajaran berikutnya. Program-program yang sudah dirumuskan untuk satu semester Pelaksanaan Program Pendidikan atau satu tahun ajaran ke depan perlu Sistem pendidikan pada masa dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan orde baru, pelaksanaan pendidikan serta anggarannya masing-masing secara langsung dikendalikan oleh sesuai dengan pos-pos pengeluaran sistem birokrasi dengan mata rantai pendidikan di tingkat sekolah. Dari sisi yang panjang mulai dari tingkat pusat, pendapatan, seluruh jenis dan sumber daerah, bahkan sampai tingkat satuan pendapatan yang diperoleh sekolah pendidikan. Pada waktu itu, sekolahsetiap tahun harus dituangkan dalam sekolah adalah bagian dari sistem RAPBS, baik yang bersumber dari birokrasi yang harus tunduk terhadap pemerintah pusat, pemerintah pusat, ketentuan birokrasi. Pengaturan pemerintah provinsi, pemerintah penyelenggaraan pendidikan pada masa kabupaten/kecamatan, maupun birokrasi dilakukan secara uniform (one bersumber-sumber lain yang diperoleh fits for all) atau dilakukan secara baku secara langsung oleh sekolah-sekolah. dengan pengaturan dari pusat, mulai Dengan demikian, setiap rupiah yang dari perencanaan pendidikan, diperoleh sekolah dari sumber-sumber pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut harus sepenuhnya termasuk persiapan mengajar, diperhitungkan sebagai pendapatan metodologi dan pendekatan mengajar, resmi sekolah dan diketahui bersama, buku dan sarana pendidikan, sampai baik oleh pihak sekolah (kepala sekolah, pada penilaian pendidikan. Dengan kata guru-guru, pegawai, serta para siswa) lain, kepada sekolah-sekolah tidak maupun oleh Komite Sekolah sebagai diberikan kesempatan untuk mengurus wakil stakeholder pendidikan. dan mengatur dirinya sendiri dalam Dari sisi belanja sekolah, seluruh pelaksanaan pendidikan. Kepala jenis pengeluaran untuk kegiatan sekolah tidak diberikan kesempatan pendidikan di sekolah harus diketahui untuk mengambil keputusan sendiri bersama, baik oleh pihak sekolah dalam mengelola sistem pendidikan maupu oleh pihak Komite Sekolah, untuk memecahkan berbagai sesuai dengan rencana dan program permasalahan pendidikan yang sesuai yang telah disusun bersama oleh kedua dengan kondisi sekolahnya masingpihak tersebut. Kedua sisi anggaran masing. Kepada guru-guru juga tidak tersebut dituangkan ke dalam suatu diberikan kesempatan untuk berinisiatif Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 83

atau berinovasi dalam melaksanakan permasalahan belajar yang dihadapi pengajaran atau mengelola kegiatan oleh murid secara kelompok maupun belajar murid secara maksimal karena secara individual sehingga dapat metode mengajar dan teknik evaluasi membantu guru-guru untuk diatur secara langsung melalui juklak menerapkan pendekatan belajar yang dan juknis yang dibuat dari pusat. tepat bagi murid-muridnya. Dewan Dalam masa desentralisasi Pendidikan pada setiap kabupaten/kota pendidikan ke depan, melalui dapat melaksanakan program paradigma MBS sekolah-sekolah pendukung dalam bentuk studi atau diberikan kesempatan seluas-luasnya penelitian terhadap berbagai untuk mengurus dan mengatur permasalahan pendidikan di sekolahpelaksanaan pendidikan pada masingsekolah agar dapat memberikan masing sekolah. Pelaksanaan masukan kepada Dinas Kabupaten/Kota pendidikan di sekolah-sekolah dalam untuk menerapkan suatu kebijakan tempat yang berlainan dimungkinkan yang tepat dan kena sasaran. Dewan untuk menggunakan sistem dan Pendidikan juga dapat memberikan pendekatan pembelajaran yang penilaian kepada berbagai kebijakan berlainan. Kepala sekolah diberikan pendidikan yang diterapkan, terutama keleluasaan untuk mengelola rnenyangkut berbagai dampak yang pendidikan dengan jalan mengadakan sudah atau mungkin terjadi dalam serta memanfaatkan sumber-sumber pecerapan suatu kebijakan baru. daya pendidikan sendiri-sendiri asalkan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pusat. Akuntabliltas Pendidikan Dikarenakan karakteristik setiap murid Pada masa orde baru, satujuga berbeda-beda secara individual satunya pihak yang berwenang untuk maka pendekatan pembelajaran pun meminta pertanggungjawaban dimungkinkan berbeda untuk masingpendidikan ke sekolah-sekolah adalah masing murid yang berlainan. pemerintah pusat. Pada waktu itu, Dalam keadaan seperti itu maka pemerintah pusat telah menempatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah “kaki tangan”nya di seluruh pelosok akan dapat melaksanakan peran dan tanah air melalui pemeriksa, pengawas, fungsinya sebagai penunjang dalam atau para pemilik sekolah untuk pelaksanaan proses pembelajaran yang mengawasi dan meminta pertanggungsejalan dengan kondisi dan jawaban sekolah-sekolah mengenai permasalahan lingkungan masingproses pendidikan yang berlangsung di masing sekolah. Komite Sekolah dapat sekolah-sekolah. Jika terdapat melaksanakan fungsinya sebagai “penyimpangan administratif” yang partner dari kepala sekolah dalam dilakukan oleh kepala sekolah atau mengadakan sumber-sumber daya guru-guru maka kepada mereka pendidikan dalam rangka diberikan sanksi administratif seperti melaksanakan pelaksanaan pengelolaan teguran resmi, penilaian melalui DPK, pendidikan yang dapat memberikan penundaan kenaikan gaji berkala, fasilitas bagi guru-guru dan murid penundaan kenaikan pangkat, dan untuk belajar sebanyak mungkin, sejenisnya. Namun, penilaian tersebut sehingga pembelajaran menjadi lebih banyak diberikan terhadap proses semakin efektif. Komite Sekolah bisa administrasi pendidikan dan hampir ikut serta untuk meneliti berbagai tidak pernah ada sanksi (punishment) Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 84

atau ganjaran (rewards) kepada guruguru atau kepala sekolah atas dasar hasil-hasil yang dicapai dalam pembelajaran murid atau lulusan. Dalam era demokrasi dan partisipasi, akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi bahkan harus lebih banyak pada masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Dewan Pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota perlu menempatkan fungsinya sebagai wakil dan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban atas hasil pendidikan dalam mencapai prestasi belajar murid-murid pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Dewan Pendidikan perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan bahkan “protes” kepada Dinas Pendidikan jika hasil pendidikannya tidak memuaskan masyarakat sebagai klien pendidikan. Sama halnya, Komite Sekolah dapat menyampaikan ketidakpuasan para orang tua murid akan rendahnya prestasi yang dicapai oleh suatu sekolah. Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah tidak perlu melaksanakan kegiatan studi atau penilaian pendidikan, tetapi cukup dengan menggunakan data-data yang tersedia atau hasil-hasil penilaian yang sudah ada sebagai bahan untuk menyampaikan kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan atau kepada masingmasing sekolah. Dengan demikian, diperlukan suatu mekanisme akuntabilitas pendidikan yang dibentuk melalui suatu Peraturan Daerah di bidang pendidikan (Uno, 2008: 91-96).

diperlukan adanya kerjasama sekolah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat demi kemajuan sekolah pada saat sekarang ini dengan dibentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Ini menunjukkan bahwa semua pihak mesti merasa memiliki sekolah dan percaya bahwa peserta didik akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dengan bantuan para guru dan perhatian dari orang tua serta adanya penilaian yang seimbang dari stakeholder. DAFTAR RUJUKAN Abbas, Syahrizal. 2008. Manajemen Perguruan Tinggi, Beberapa Catatan. Jakarta: Prenada Media Group. Asnawir 2006. Manajemen Pendidikan. Padang : IAIN IB Press. Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Fadjar, A. Malik. 2000. Holistika Pemikiran Pendidikan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta. Kunandar. 2007. Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Penelitian Guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Muhaimin, et al, 2011. Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/ Madrasah. Jakarta: Kencana. Mulyasa, E., 2012. Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara. Pidarta, Made. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

SIMPULAN Lingkungan pendidikan Islam memerlukan manajemen yang baik sehingga tujuan pendidikan bisa terwujud. Untuk majunya sekolah Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016

85

Sagala, Syaiful. 2000. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta.

Uno,

Hamzah B., 2008. Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 1, Juni 2016 86