PARADIGMA SEHAT UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN SIDANG KOMISI II RAKERKESNAS REGIONAL TENGAH BALI, 15 - 18 FEBRUARI 2015
KEANGGOTAAN KOMISI II Penanggung Jawab :
Direktur Jenderal PP dan PL
Pimpinan Sidang
:
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sekretaris
:
Kepala BBTKLPP Yogyakarta
Pendamping Pusat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sekretaris Ditjen PP dan PL Direktorat Penyehatan Lingkungan Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Pusat Pendikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Pusat Kesehatan Haji Pusat Penanggulangan Krisis kesehatan
10 Pusat Kerjasama Luar Negeri
11 Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 12 Perwakilan WHO di Indonesia
ANGGOTA KOMISI II Dinas Kesehatan A. PROV.JAWA TIMUR 1. Kab. Bangkalan 2. Kab.Banyuwangi 3. Kab. Pasuruan 4. Kab. Kediri 5. Kota Kediri B. DI YOGYAKARTA 1. Kota Yogyakarta C. PROV. BALI 1. Kab. Gianyar D. PROV. KAL. BARAT 1. Kab. Pontianak 2. Kab.Bengkayang E. PROV.KAL.SELATAN 1. Kota Banjarbaru 2. Kota Banjarmasin F. PROV.KAL.TENGAH 1. Kab Barito Selatan 2. Kota Waringin Timur G. PROV.KAL.TIMUR 1. Kab Kutai Barat 2. Kab. Penajaem Pasir Utara
Dinas Kesehatan H. PROV. NTB 1. Kab. Lombok Barat I. PROV. NTT 1. Kab. Timor Tengah Utara 2. Kab. Belu 3. Kab. Alor J. PROV. KAL. UTARA 1. Kota Tarakan
Rumah Sakit A. PROV.JAWA TIMUR 1. RSU Dr.Haryoto Lumajang 2. RSU Dr.Sayidiman Magetan 3. RSU Prof. Dr. M. Harjono, S, SPOG Ponorogo 4. RSU Pacitan 5. RSU Prof. Dr. Soekandar Mojokerto 6. RSU R.A. Basuni Mojokerto 7. RSU Kertosono Nganjuk
Rumah Sakit B. DI. YOGYAKARTA 1. RSUD Wates C. BALI 1. RS Wangaya D. KALIMANTAN BARAT 1. RSJ Pontianak 2. RSU Bengkayang E. KALIMANTAN SELATAN 1. RSJ Sambang Lihum F. KALIMANTAN TENGAH 1. RSU Buntok Kab. Barito Selatan G. KALIMANTAN TIMUR 1. RS Atma Husada Mahakam Samarinda 2. RSUD Kanujoso di Balikpapan H. NTB 1. RSJ Mataram I. NTT 1. RSUD. Naibonat 2. RSUD Soe 3. RSUD. Kefamenanu J. KALIMANTAN UTARA 1. RS Tanah Tidung
UPT PUSAT A. PROV. JAWA TIMUR 1. KKP Probolinggo 2. KKP Surabaya 3. BBTKLPP Surabaya B. DI YOGYAKARTA 1. KKP Yogyakarta 2. BBTKLPP Yogyakarta C. PROV. KAL. BARAT 1. KKP Pontianak D. PROV. KAL. SELATAN 1. BBTKLPP Banjarbaru
PENDEKATAN POLA PIKIR PENGELOMPOKAN HASIL DISKUSI
Pendekatan manajemen dalam upaya promotif dan preventif di bidang PP dan PL, yang meliputi : 1. Kebijakan dan regulasi 2. Perencanaan dan ketersediaan anggaran 3. Implementasi/pelaksanaan Provider kesehatan Kemitraan Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat 4. Monitoring dan evaluasi Note : Yang dimaksud promotif dan preventif mencakup mengendalikan faktor risiko dan tata laksana yang tepat.
KEBIJAKAN DAN REGULASI • Perlu adanya Perda, Pergub, Perwali, Perbup, promotif preventif di bidang PP dan PL seperti : Imunisasi, KTR di sekolah, pengendalian vektor, STBM dan lain-lain sesuai lampiran • Perlu adanya komitment pemerintah daerah dalam mendukung upaya promotif preventif di bidang PP dan PL yang ditandai dengan penyediaan sumber daya yang memadai • Meningkatkan proporsi anggaran di bidang promotif preventif • Penerapan penghargaan dan sanksi bagi pelaksanaan upaya promotif dan preventif • Sosialisasi dan advokasi produk-produks regulasi yang sudah ada di semua level • Mengembalikan fungsi Puskesmas dalam peran promotif dan preventif
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • Adanya keselarasan perencanaan promotif dan preventif RPJMN 2015-2019, RPJMD dan Renstra KL
• Perlu adanya pemetaan besaran dan distribusi masalah, serta potensi yang dapat digali • Penyusunan perencanaan berbasis masalah yang didukung oleh data • Penajaman skala prioritas dalam upaya promotif dan preventif • Sinkronisasi penyusunan perencanaan dengan siklus perencanaan yang telah ditetapkan (termasuk Musrenbang)
IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN 1. Provider kesehatan Peningkatan kualitas dan Pemenuhan Jumlah, serta distribusi Mengendalian rotasi dan mutasi Peningkatan kepatuhan terhadap aturan dan pedoman teknis Penempatan petugas sesuai dengan kompetensi/ jabatan fungsional Peningkatkan kemampuan petugas dalam pendekatan edukatif (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa)
IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN 2. Kemitraan Perlunya inventarisasi mitra yang potensial, termasuk PKK, Pramuka, UKS, PMR dan ormas lainnya untuk berbagi peran dan berkontribusi Membangun jejaring kemitraan Membuat rencana dan pelaksanaan terintegrasi melalui MoU Meningkatkan peran mitra kerja dalam perluasan sasaran misalnya karyawan, anggota dan keluarga
IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN 3. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat dan inovasi, serta berperan aktif dalam kegiatan promotif preventif seperti Jumat bersih, PSN, Pengelolaan sampah, arisan Jamban, dll Kelembagaan partisipasi dari masyarakat seperti pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat, call center Mengoptimalkan POKJA yang sudah ada dalam penggerakan masyarakat Memberdayakan orang yang pernah sakit sebagai agent of change Mengoptimalkan UKBM yang ada
MONITORING DAN EVALUASI • Perlu adanya tools/instrumen yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam upaya promotif dan preventif • Perlu keseimbangan pelaksanaan monitoring dan evaluasi • Memberikan umpan balik pelaksanaan monitoring dan evaluasi
• Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi • Perlu pengembangan metode monev partisipatif masyarakat, dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi
MATRIKS HASIL DISKUSI
IKK 1 TARGET 2015
: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap : 91
ISSUE/MASALAH 1. Adanya black campaign 2. Tidak adanya tenaga khusus untuk promosi 3. Kurangnya ketersediaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat 4. Rendahnya komitmen terhadap kegiatan promosi 5. Kurangnya dukungan media 6. Kurangnya Keterlibatan lintas sektor 7. Kurangnya guideline untuk promosi
SOLUSI 1.
RENCANA TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA + + +
3.
Penyuluhan kepada masyarakat melalui tokoh agama Pemberlakukan buku KIA untuk daftar sekolah, urusan administrasi Mengadakan lomba patuh imunisasi
4. 5.
Sweeping secara rutin oleh petugas Memetakan daerah yang tidak imunisasi
+ +
+ +
6.
Perda/Perwali/Pergub untuk KIA
+
+
7.
Revitalisasi Posyandu
+
+
8.
Sinkronisasi program antara KIA dan imunisasi
+
+
+
+
2.
9.
Perlu ada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Promkes 10. Pembekalan calon pengantin tentang pentingnya imunisasi. 11. Penyediaan dana di Promkes melalui jasa penyuluhan di JKN. 12. Memanfaatkan media
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
IKK 2 TARGET 2015
: Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah : 29 RENC. TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA
ISSUE/MASALAH
SOLUSI
1. Belum semua fasyankes memahami adanya ketentuan bahwa harus melapor 1x24 jam (KDRS) ke Dinas Kesehatan. 2. Pemda belum memahami tentang kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan terhadap kejadian penyakit berpotensi wabah. 3. Kurangnya advokasi oleh jajaran kesehatan pd stakeholder terkait. 4. SKD KLB belum berjalan optimal. 5. Mutasi petugas tidak memperhatikan kompetensinya. 6. Belum ada sistem atau kelembagaan masyarakat yang dapat menampung keluhan adanya permasalahan kesehatan yang berpotensi menimbulkan wabah dan kurangnya respon untuk penanggulangan masalah kesehatan. 7. Belum optimalnya pemanfaatan media dalam mendapatkan informasi tentang kejadian penyakit yang berpotensi wabah. 8. Kurangnya peran sektoral. 9. Belum optimalnya pemahaman petugas terhadap kejadian penyakit yang berpotensi wabah dikarenakan kurangnya pemahaman petugas dalam mendiagnosa dugaan penyakit yang berpotensi wabah dan kepatuhan terhadap pencatatan pelaporan sehingga tidak mengetahui adanya tren peningkatan penyakit. 10. Masih banyak kebijakan yang sifatnya reaktif, tidak pro aktif, yang cenderung terlambat dalam penanganan kejadian peningkatan penyakit berpotensi wabah. 11. Belum tercapainya dokumen rencana kontijensi sebagaimana target tahun 2015 (29% dari 106 kab/kota) karena belum pahamnya akan pentingnya dokumen tersebut.
1. Melakukan sosialisasi dan advokasi terkait rencana penyiapan kebijakan pengendalian penyakit berpotensi wabah (rencana kontijensi).
+
+
2. Menyusun dan melakukan upaya simulasi rencana kontijensi bersama seluruh stakeholder yang ada di dalam minimal 29% dari 106 kab/kota. 3. Mengembangkan pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat.
+
+
+
4. Mengembangkan pelaksanaan event based surveillance. 5. Memperkuat sistem surveilans yang sudah ada.
+ +
+
6. Mengembangkan pelaksanaan surveilans faktor resiko. 7. Kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pembiayaan. 8. Perlunya penyusunan rencana kontijensi yang terpadu dengan melibatkan seluruh jajaran di daerah, yang menjadi dokumen tingkat kabupaten/kota.
+
+ +
+
+ +
IKK 3 TARGET 2015
: Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu : 40
ISSUE/MASALAH
1. Belum adanya kebijakan di daerah yang mengatur tentang pengendalian vektor. 2. Belum dipahaminya perilaku vektor. 3. Belum ada sanksi terhadap masyarakat dan pimpinan wilayah yang belum berkontribusi dalam pengendalian vektor (dalam UU wabah memungkinkan untuk diberikan sanksi). 4. Kebiasaan/perilaku masyarakat yang berada di ruang terbuka/beresiko pada malam hari, termasuk dalam kondisi pengelolaan ladang berpindah. 5. Belum dimanfaatkannya data vektor oleh kab/kota dan puskesmas untuk memutuskan tindakan tepat pengendalian vektor. 6. Pemahaman yang kurang terhadap upaya mengurangi atau mencegah timbulnya tempattempat potensial perindukkan vektor, seperti lagun. 7. Pemahaman yang kurang dari masyarakat bahwa pengendalian vektor itu baru dilakukan apabila ada penyemprotan massal (fogging) untuk pengendalian demam berdarah. 8. Pemahaman tentang PSN oleh stakeholder dan masyarakat kurang atau tidak seperti yang seharusnya. 9. Komitmen PSN oleh pemerintah masih kurang.
SOLUSI
1. Meningkatkan keterlibatan/peran lintas sektor dalam upaya pengendalian vektor, terutama dengan kementerian PU, Pertambangan, kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dll. 2. Meningkatkan kebersihan lingkungan melalui PHBS dan UKS, serta saka bhakti husada. 3. Penerapan sanksi bagi pimpinan wilayah dan masyarakat yang tidak berkontribusi aktif terhadap pengendalian vektor, dan pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil dalam pengendalian vektor. 4. Melakukan inovasi seperti pelaksanaan lomba bebas jentik. 5. Kab/kota berkewajiban melakukan upaya pengendalian vektor secara terpadu. 6. Mendorong masyarakat untuk membuat community deal dalam pemberantasan vektor. penelitian antropologi 7. Melakukan kesehatan dalam pengendalian vektor. kegiatan entomologi 8. Melakukan (surveilans vektor) secara berkesinambungan.
RENCANA TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ + +
+
+
+
+
IKK 4 TARGET 2015
: Jumlah kabupaten/kota dengan API <1/1.000 penduduk : 340
ISSUE/MASALAH
1. Belum adanya kebijakan di sebagian daerah yang mengatur tentang pengendalian malaria. 2. Kekeliruan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemakaian kelambu pencegahan malaria. 3. Adanya mitos thdp penggunaan kelambu di bbrp daerah, khususnya kelambu warna putih. 4. Belum dipahaminya perilaku vektor oleh masy. 5. Belum ada sanksi terhadap masyarakat dan pimpinan wilayah yang belum berkontribusi dalam pengendalian vektor (dalam UU wabah memungkinkan untuk diberikan sanksi). 6. Kebiasaan/perilaku masyarakat yang berada di ruang terbuka/beresiko pada malam hari, termasuk dalam kondisi pengelolaan ladang berpindah. 7. Belum dimanfaatkannya data vektor oleh kab/kota dan puskesmas untuk memutuskan tindakan tepat pengendalian vektor. 8. Kerusakan lingkungan yang berdampak pada peningkatan tempat-tempat potensial perindukkan nyamuk malaria. 9. Belum pahamnya masyarakat terhadap upaya perlindungan diri dalam bepergian ke daerah endemis malaria.
SOLUSI
1. Meningkatkan keterlibatan/peran lintas sektor dalam upaya pengendalian vektor, terutama dengan kementerian PU, Pertambangan, kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dll. 2. Meningkatkan kebersihan lingkungan melalui PHBS dan UKS, serta saka bhakti husada. 3. Penerapan sanksi bagi pimpinan wilayah dan masyarakat yang tidak berkontribusi aktif terhadap pengendalian vektor, dan pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil dalam pengendalian vektor, yang diatur dalam peraturan dan kebijakan setempat, khususnya di daerah endemis tinggi. 4. Mendorong masyarakat untuk membuat community deal dalam pemberantasan vektor malaria. 5. Melakukan pengendalian vektor malaria secara berkesinambungan. 6. Meningkatkan percepatan menuju eliminasi malaria 2030. percepatan pengendalian 7. Meningkatkan malaria di daerah dengan edemisitas tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia, melalui upaya intensifikasi pengendalian malaria.
RENC. TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
IKK 5 TARGET 2015
: Jumlah kab/kota endemis yang melakukan pemberian obat pencegahan massal (POPM) Filariasis : 140
ISSUE/MASALAH
1. Kurangnya dukungan pembiayaan operasional oleh daerah dalam pelaksanaan POMP. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencegahan filariasis. 3. Adanya ketakutan masyarakat terhadap efek samping pemberian obat pencegahan massal filariasis. 4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya minum obat pencegahan bagi penyebaran filariasis. 5. Kurangnya pemanfaatan media dalam upaya sosialisasi terus menerus untuk menjelaskan pentingnya kegiatan POPM dan pengendalian filariasis. 6. Belum adanya kebijakan di daerah yang mengatur tentang pengendalian vektor. 7. Belum dipahaminya perilaku vektor. 8. Belum ada sanksi terhadap masyarakat dan pimpinan wilayah yang belum berkontribusi dalam pengendalian vektor (dalam UU wabah memungkinkan untuk diberikan sanksi). 9. Belum dimanfaatkannya data vektor oleh kab/kota & puskesmas untuk memutuskan tindakan tepat pengendalian vektor.
SOLUSI
RENC. TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Meningkatkan komitmen dukungan pembiayaan operasional oleh daerah. 2 Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder terkait akan pentingnya pelaksanaan POPM dalam pengendalian filariasis, dengan melibatkan media. 3 Meningkatkan keterlibatan/peran lintas sektor dalam upaya pengendalian vektor, terutama dengan kementerian PU, Pertambangan, kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dll. 4. Penerapan sanksi bagi pimpinan wilayah dan masyarakat yang tidak berkontribusi aktif terhadap pengendalian vektor, dan pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil dalam pengendalian vektor. berkewajiban melakukan upaya 5. Kab/kota pengendalian vektor secara terpadu. 6. Mendorong masyarakat untuk membuat community deal dalam pemberantasan vektor. 7. Melakukan penelitian antropologi kesehatan dalam pengendalian vektor. 8. Melakukan kegiatan entomologi (surveilans vektor) secara berkesinambungan. 9. Melakukan advokasi terhadap dampak keekonomian akibat penyakit filariasis.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
IKK 6 TARGET 2015
: Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat : 82 ISSUE/MASALAH
1. Ketidakmampuan petugas kesehatan tentang deteksi dini kusta. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cara penularan dan gejala kusta. 3. Masih adanya stigma masyarakat, terutama self-stigma, sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kasus. 4. Masih adanya persoalan terkait dengan pemahaman terhadap transmisi penularan kusta. 5. Masih lemahnya pelaksanaan surveilans monitoring pelaksanaan pengobatan kusta. 6. Masih kurangnya pemahaman petugas terhadap monitoring neuritis sebagai bagian dari pencegahan/deteksi dini kejadian kecacatan pada penderita kusta. 7. Kurangnya pengetahuan orang yang pernah mengalami kusta untuk self-care. 8. Rendahnya anggaran pengendalian penyakit kusta melalui APBD. 9. Kurangnya pelaksanaan penemuan kasus secara aktif oleh petugas kesehatan.
SOLUSI
1. Pelatihan untuk petugas kesehatan tentang deteksi dini kusta.
RENC. TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA
+
+
2. Penyuluhan untuk masyarakat tentang kusta.
+
+
3. Sosialisasi melalui media massa dan elektronik.
+
+
+
+
+
+
4. Advokasi kepada pemda untuk pembiayaan.
5.
Insentif petugas.
+
+
IKK 7 TARGET 2015
: Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate ) minimal 85 persen : 75
ISSUE/MASALAH
SOLUSI
RENC. TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Kepatuhan petugas kesehatan dan masyarakat masih rendah.
1. Pelatihan untuk petugas kesehatan tentang TB.
2. PMO tidak aktif.
untuk PMO 2. Penyuluhan masyarakat tentang TB.
3. Pemahaman masyarakat masih kurang.
+
dan
+
+
+
+
3. Sosialisasi melalui media massa dan elektronik.
+
+
+
5. Peran lintas sektor masih kurang.
4. Advokasi kepada pembiayaan.
+
+
+
6. PHN petugas kurang optimal.
5. Insentif petugas.
+
+
6. Peningkatan Public Health Nursing.
+
+
7. Penghargaan untuk penderita yang sembuh dari TB dan petugas PMO (dijadikan agent of change). PMT untuk penderita TB.
+
+
4. Dukungan dokter spesialis di RS tentang DOTS masih rendah.
7. Belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan strategi DOTS.
pemda
untuk
IKK 8 TARGET 2015
: Persentase kasus HIV yang diobati : 45
ISSUE/MASALAH 1. Belum semua fasyankes dapat memberikan pengobatan CST. 2. Masih tingginya stigma masyarakat dan di lingkungan petugas kesehatan. 3. ODHA masih banyak yang menutup diri dan tidak mengikuti konseling. 4. Dukungan masyarakat (peer group) masih kurang. 5. Kepatuhan pasien untuk berobat ke fasyankes masih rendah. 6. Pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS masih rendah. 7. Kehilangan jejak/identitas pasien. 8. Kurangnya peran dan jumlah tenaga konselor.
SOLUSI 1. Memperbanyak fasyankes memberikan pengobatan CST.
RENC. TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA yang + + +
pengetahuan 2. Penyuluhan komprehensif kepada masyarakat dan petugas kesehatan.
+
+
+
+
4. Ibu hamil harus mengikuti konseling dan PMTCT.
+
+
5. Meningkatkan peran dan jumlah konselor.
+
+
+
+
3. Pendataan kasus.
6. Meningkatkan kemitraan LSM dan lintas sektor.
+
dengan
+
IKK 9
: Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu TARGET 2015 : 10 ISSUE/MASALAH 1. Program PTM belum dianggap prioritas. 2. Belum seluruh puskesmas memiliki Posbindu. 3. SDM belum terlatih. 4. Dukungan logistik dan perawatan PTM masih terbatas. 5. Kurangnya pemberdayaan kelompok masyarakat oleh petugas kesehatan. 6. Jejaring masyarakat masih kurang optimal. 7. Kurangnya penghargaan kepada puskesmas untuk target program yang tercapai. 8. Kurangnya sinkronisasi lintas program dan sektor di puskesmas. 9. Dukungan dana masih kurang.
RENC. TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA 1. Advokasi kepada stakeholder terkait + + + PTM. SOLUSI
2. Pelatihan SDM tentang PTM.
+
+
3. Pemberian penghargaan kepada puskesmas yang mencapai target program.
+
+
4. Sosialisasi kepada tentang PTM.
+
+
di
+
+
6. Menggerakkan dan Melembagakan posbindu di tempat kerja.
+
+
5. Pemantapan puskesmas.
program
+
masyarakat PTM
IKK 10 TARGET 2015
: Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah : 10
ISSUE/MASALAH
SOLUSI
Belum semua daerah memiliki Perda ttg KTR. 2. Banyak stakeholder yang belum bisa menjadi panutan (masih merokok). 3. Kurangnya sosialisasi di sekolah tentang dampak rokok. 4. Pajak rokok masih rendah. 5. Kontrol masyarakat masih rendah. 6. Penjualan rokok masih banyak di lingkungan sekolah. 7. Gencarnya reklame/iklan rokok. 8. Implementasi sanksi pada pelaksanan Perda KTR belum optimal. 9. Rendahnya komitmen perusahaan rokok. 10. Pajak yang didapat oleh pemda belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung programprogram pencegahan PTM.
1. Sosialisasi dan advokasi tentang dampak buruk dari rokok untuk merubah perilaku stakeholder dan guru agar menjadi panutan (tidak merokok). 2 Meningkatkan konseling dan advokasi ke sekolah-sekolah tentang dampak rokok. 3 Melibatkan peran lintas sektor. 4 Mendorong kepala daerah untuk menyusun Perda tentang KTR.
1.
5 Mendorong proporsi yg besar bagi promosi kes. dari pajak rokok.
RENC. TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA
+
+
+
+
+
+ + +
+ + +
+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+ + +
+ +
+ +
6 Memberikan penghargaan kepada sekolah yang menerapkan KTR. 7 Meningkatkan pajak rokok secara bertahap hingga 500%. 8. Membuat surat edaran ke sekolah tentang implementasi KTR. 9. Membuat Pergub/Perbup/Perwali dalam implementasi KTR di sekolah. 10 Mengupayakan adanya aturan tegas dari pemerintah kepada jajaran sekolah yang melanggar KTR. 11 Melakukan pembuatan produk hukum untuk pemanfaatan pajak bagi program pencegahan PTM oleh Pemda melalui aturan Kemendagri. 12 Informasi lebih awal kepada SKPD kesehatan dari pemda tentang adanya dana dari pajak. 13 Penyusunan juknis di daerah tentang penggunaan dana dari pajak. 14 Mendorong pemerintah untuk meratifikasi FCTC. 15 Melakukan kegiatan integrasi pengendalian dampak rokok di
+
IKK 11 : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM TARGET 2015 : 25.000 RENC. TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA
ISSUE/MASALAH
SOLUSI
1. Belum optimalnya sosialisasi Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang STBM. 2. Kurangnya anggaran untuk pemicuan. 3. Belum menjadi unggulan program di desa/kelurahan. 4. Adanya permasalahan aturan penggunaan lahan untuk membangun jamban komunal dikarenakan keterbatasan lahan. 5. Lingkungan budaya kurang mendukung dimana masyarakat masih terbiasa BAB di sungai/kali. 6. PDAM belum menjangkau. 7. Tenaga sanitarian masih kurang. 8. Belum optimalnya pemanfaatan anggaran desa untuk STBM. 9. Kurangnya keterlibatan perusahaan dalam mendukung STBM melalui dana CSR. 10.Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses sumber air bersih di daerah tertentu.
1. Penataan fokus penggunaan CSR untuk STBM.
+
+
2. Memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil melaksanakan STBM. 3. Meningkatkan ketersediaan tenaga sanitarian di puskesmas minimal satu orang.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4. Meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya PHBS dan budaya yang keliru kepada masyarakat sehingga mau dan mampu untuk melakukan STBM. 5. Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan Permenkes STBM kepada pemda dan stakeholder.
+
6. Meningkatkan kapasitas PDAM dan nonPDAM guna penyediaan air bersih. 7. Meningkatkan komitmen pemda untuk pelaksanaan STBM.
+
IKK 12 : Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan TARGET 2015 : 30
ISSUE/MASALAH 1. Keterbatasan tenaga sanitarian untuk pengawasan air minum. 2. Alokasi dana operasional pengawasan yang terbatas. 3. Luasnya dan banyaknya sumber air minum yang perlu dilakukan pengawasan. 4. Sebagian daerah belum terintegrasi perizinan DAM dengan persyaratan/rekomendasi dari kesehatan. 5. Sulitnya pengawasan karena banyaknya produk air minum yang ilegal. 6. Masih kurangnya pengawasan produksi es balok di sebagian daerah. 7. Resistensi dari lintas sektor masih tinggi.
SOLUSI jumlah 1. Menambah sanitarian di puskesmas.
RENC. TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA petugas + + +
2. Bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan dan pemilik depo air minum.
+
+
3. Pendanaan untuk pengawasan air minum.
+
+
4. Mengintegrasikan proses perizinan DAM dengan rekomendasi dari kesehatan.
+
+
5. Meningkatkan pengawasan produk air minum ilegal dan es balok.
+
+
+
+
6. Sosialisasi dan advokasi terhadap lintas sektor/pokja dan asosiasi terkait, seperti adanya MoU.
+
+
IKK 13
: Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan TARGET 2015 : 50 RENC. TINDAK LANJUT 2015 PUSAT PROV KAB/KOTA
ISSUE/MASALAH
SOLUSI
1. Banyaknya TTU yang harus diawasi. 2. Kurangnya petugas sanitarian, masalah distribusi yang belum merata, kurangnya kapasitas/kompetensi, dan cepatnya rotasi petugas. 3. Belum dipenuhinya persyaratan pada saat membangun TTU. 4. Kurangnya sinergisme lintas sektor dalam rangka perizinan. 5. Tidak adanya perizinan TTU seperti tempat wisata lokal. 6. Rendahnya komitmen pengelola TTU.
penghargaan 1. Memberikan kepada petugas sanitarian dan TTU yang memenuhi syarat.
+
+
+
2. Melakukan pelatihan kepada petugas sanitarian.
+
+
+
3. Sosialisasi kepada pengelola TTU.
+
+
perjanjian untuk 4. Kontrak petugas yang telah dilatih agar tidak cepat dimutasi (minimal 3 tahun).
+
+
5. Pengawasan pengelolaan TTU.
+
+
Tanda Tangan Ketua
:
..........................................
Sekretaris
:
..........................................
Pendamping Pusat :
..........................................
TERIMA KASIH
