Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei – Agustus 2015
PARTISIPASI PRIA DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI KECAMATAN PAKAL SURABAYA ZAHRAH Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga
Abstract The participation of a citizen in development program becomes the first step to create the ideal and democrative government, particularly in the restrain of demography program. In the program of Keluarga Berencana (KB), the participation of a citizen is the main component to give shape to balance conditionof the citizen both in quality and quantity. Lately, the participation of citizen in KB program dominated by women and it is not followed bay men. Therefore, the research of men participation in KB program becomes interesting to be done. The research will give the answer to the problem related to how men citizen in Pakal sub-district participate in program. This research is executed based on the high record of men partiscipation KB M OP program in Pakal sub-district, and their achievement due to their participation in this program. The researcher endeavors to answer the question of this research by utilizing qualitative method in the type of descriptive research. The location research is in Pakal sub-district where there is high participation of men citizen in M OP program. In determining informant, the researcher utilizes purposive technique. The informants who are taken for this research are acceptor KB M OP of men sub-district, PLKB, BKKBN and Bapemas Staff of KBdivision as the executor of this program. the data collection is executed by using observation method, visceral interview, and documentation. The data analys is is executed by using data reduction, data serving and conclusion determining. The result of the research shows that the participation of men citizen in KB program is trigged by the M OP events, started from planning, socialization, until the implementation of MOP. the participation of men in MOP activity are started from their participation as contraception acceptor M OP, furthermore become a cadre and actively participate in socializing M OP. The form of participation of men in KB program include co-operation and co-learning. Co-operation form participation is when men in Pakal sub-district participate in M OP due to compensation. While in co-learning form is when in Pakal sub-district directly involved in decision making and agenda arrangement of the event. Keyword : Participation, Men, KB program.
Pendahul uan Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia tidak luput dari masalah kependudukan. Secara garis besar, masalah pokok d i bidang kependudukan yang dihadapi Indonesia antara lain ju mlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata, struktur umu r muda, kualitas penduduk yang masih harus ditingkatkan (Sulistyawati, 2012:3). Untuk mengatasi berbagai permasalahan kependudukan tersebut Indonesia menyelenggarakan program Keluarga Berencana (KB) yang tujuan utamanya untuk mengendalikan ju mlah penduduk khususnya jumlah kelah iran. Melalui Program KB yang dilaksanakan sejak awal 1970-an, angka fertilitas total Indonesia telah menurun drastis, dari 5,6 anak per ibu menurut Sensus Penduduk 1971 men jadi 2,6 anak per ibu pada tahun 1997. Dapat dikatakan jika dulu perempuan Indonesia memiliki anak rata-rata sampai sebanyak 5 atau 6 orang, kin i hanya 2 sampai 3 orang per perempuan. Dampak penurunan fertilitas ini ternyata sangat besar, tidak saja secara langsung menghambat laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga ada kaitannya
dengan peningkatan kesejahteraan keluaga peserta KB. (Lembaga Demografi FEUI, 2010:261-270). Melihat data diatas, dapat dikatakan Partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana cukup baik khususnya dalam hal penggunaan alat dan obat kontrasepsi. Namun, penggunaan kontrasepsi sampai saat ini masih didominasi oleh wanita (istri). Berdasarkan fakta, pada tahun 1997, partisipasi pria dalam penggunaan kontrasepsi masih 1,1%; lebih dari 70% pria perkotaan dan pedesaan berpendapat sebaiknya perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi; sebagian besar pria berpendapat bahwa berpartisipasi dalam Keluarga Berencana cukup hanya memberikan dukungan kepada istri; informasi dan konseling KB pada pria o leh provider umu mnya sangat rendah; dan hanya sebagian kecil pria yang pernah mendengar tentang istilah Kesehatan Reproduksi (BKKBN, 2003:138). Oleh karena itu, Peningkatan partis ipasi pria Dalam Program KB men jadi isu penting dewasa ini. Sesuai reko mendasi dari Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di kairo dan Convention on the Elimination of All Forms o f Discrimination Againts Women (CEDAW), Indonesia telah mulai melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan gender dalam Program KB dan KR. Sejak tahun 2004, pemerintah sepakat untuk men ingkatkan partisipasi
1
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei – Agustus 2015 pria dalam Program KB dan KR menjad i delapan persen (BKKBN, 2003:139). Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pria dalam Program KB terutama dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari sisi klien pria itu sendiri (pengetahuan, sikap dan praktek serta kebutuhan yang ia inginkan), factor lingkungan (social, budaya, masyarakat dan keluarga/istri, keterbatasan informasi dan aksesibilitas terhadap pelayanan KB pria, keterbatasan jenis kontrasepsi pria, persepsi masyarakat tentang pria yang berkontrasepsi) (BKKBN, 2003:139). Meskipun dalam skala nasional partisipasi pria masih rendah namun di kota Surabaya minat dan partisipasi pria dalam Program KB cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di jawa timur. Data di media mengungkapkan secara langsung bahwa Surabaya unggul dan memperoleh penghargaan atas keberhasilan pelaksanaan MOP pada 2012 lalu.(http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusant ara-nasional/12/ 06/ 22/ m60nfy-program-kb-priaterbaik-d iraih-surabaya). Berdasarkan data yang ada, prestasi Surabaya dalam hal pencapaian partisipan terbanyak skala nasional dalam program M OP 2012 lalu, d isebabkan adanya partisipan yang cukup banyak di Kecamatan Pakal Surabaya dalam pelayanan MOP. Adanya data sekunder tentang tingginya partisipasi pria dalam berKB men jadi dasar untuk penelaahan lebih dalam lagi tentang bentuk partisipasinya dalam program KB. Penelit ian in i berusaha menjawab permasalahan terkait apa dan bagaimana pria di kecamatan pakal berpartisipasi dalam program KB. Teori yang dijadikan dasar acuan penelitian adalah teori part isipasi milik Syahyuti (2006) yang dianggap relevan dengan permasalahan penelit ian in i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelit ian in i di kecamatan pakal dimana terdapat partisipasi yang tinggi dari pria dalam program M OP. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Informan yang diambil dalam penelitian in i diantaranya adalah akseptor KB MOP pria di kecamatan pakal, PLKB, staff Bapemas KB dan BKKBN selaku pihak pelaksana program KB di Kecamatan Pakal. Pengumpulan data dilaku kan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Partisipasi Pria Dalam Program KB di Kecamatan Pakal Dit injau secara historis, keikutsertaan pria di kecamatan pakal dalam pelayanan kontrasepsi MOP dimulai pada tahun 2010. Berdasarkan hasil wawancara, in forman mengatakan adanya peningkatan ju mlah partisipan MOP yang signifikan pada tahun
2010. Hal ini dikarenakan adanya tokoh penggerak yang menjadi akseptor yang bernama Suharto yang berdasar pada pengalamannya secara aktif mengajak pria lain di kecamatan pakal secara sukarela mengikuti MOP. Pada akh ir tahun 2010 ju mlah akseptor KB pria MOP mencapai 17 orang, tahun 2011 sebanyak 25 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 126 orang. Kenaikan ju mlah partisipan MOP di kecamatan pakal dari tahun ke tahun juga disebabkan oleh adanya partisipasi dan sosialisasi oleh kader KB pria dari kelo mpok KB pria “Siwalan Mesra” yang terbentuk pada tahun 2011. Capai an Peserta MOP Kecamatan Pakal Tahun Capai an Peserta MOP kecamatan Pakal 2010 17 2011 25 2012 126 2013 85 Berdasarkan hasil penelit ian yang juga melibatkan anggota paguyuban “Siwalan Mesra” sebagai informan penelitian dan juga pihak pelaksana KB dari BKKBN Jawa Timu r dan bapemas KB Surabaya, dapat digambarkan partisipasi akseptor KB pria dalam program KB cukup baik. Kelima informan KB yang telah menjadi akseptor sekaligus kader KB mengungkapkan alasannya untuk ikut dan terlibat men jadi akseptor MOP. Diantaranya adalah alasan untuk mencapai kesejahteraan dengan jumlah keluarga yang cukup dan tanggung jawab sebagai lelaki untuk ikut serta merencanakan keluarga. Keterlibatan mereka dalam kegiatan KB di kecamatan pakal cu kup holistik. Sesuai dengan teori milik Hoofstede 1971 (dalam Sugandi 2011:183), yang mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan muali dari perencanaan hingga evaluasi, maka part isipasi pria dalam program KB di kecamatan pakal telah merepresentasikan teori tersebut. Keterlibatan pria dalam program KB d i kecamatan pakal diwujudkan dalam keg iatan-kegiatan yang berkaitan dengan kontrasepsi MOP, mu lai dari perencanaan hingga pelaksanaanya. Pada awalnya, partisipasi pria dimu lai dari keikutsertaannya dalam kontrasepsi MOP. Selanjutnya, pria yang telah menjadi akseptor terlibat dalam kelo mpok paguyuban akseptor pria yang juga berpartisipasi dalam proses sosialisasi MOP. Dalam proses sosialisasi MOP in i, akseptor pria terlibat mu lai dari perencanaan, hingga pelaksanaan sosialisasinya. Sosialisasi ini mereka lakukan secara personal maupun bersama untuk menjaring calon akseptor. Bentuk-bentuk Partisipasi Pria dal am Program KB di Kecamatan Pakal
2
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei – Agustus 2015 Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diinterpretasikan dengan teori Syahyuti tentang tentang bentuk partisipasi, menunjukkan bahwa partisipasi pria dalam program KB terbagi men jadi dua bentuk. Yaitu bentuk co-operation dan co-learning. Pada bentuk yang pertama yaitu Co-operation, ditemukan bahwa terdapat keikutsertaan yang didasari oleh adanya ko mpensasi/insentif dalam suatu kegiatan oleh akseptor pria dalam p rogram KB. Hal in i ditunjukkan oleh adanya insentif dalam pelaksanaan dan sosialisasi kontrasepsi MOP di kecamatan pakal. Dalam teori milik Syahyuti, bentuk keikutsertaan ini termasuk dalam kategori Cooperation. Dimana masyarakat local terlibat dalam suatu kegiatan karena alasan ko mpensasi/insentif yang diberikan o leh pihak pemerintah/pelaksana program KB. Dalam pelaksanaan kontrasepsi, masyarakat local dalam hal ini akseptor pria bekerja sebagai bawahan untuk pelaksana program KB dalam kepentingan untuk memperoleh honor/upah. Bentuk partisipasi Cooperation juga ditunjukkan oleh adanya keterangan yang didapat bahwasannya pelaksanaan pelayanan kontrasepsi murn i didesain oleh pihak BKKBN dan Bapemas KB selaku pihak pelaksana program KB. Lalu pada bentuk partisipasi kedua yang dalam teori Syahyuti disebut Co-learning, partisipasi masyarakat local diwu judkan dengan cara ikut serta dalam perencanaan program dan terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dalam konsep bentuk partisipasi menurut syahyuti, konsep Colearning ditunju kkan dengan adanya kerjasama dalam hal penyusunan agenda dan penentuan aksi atau tindakan dimana masyarakat saling bekerjasama dengan pihak pelaksana program dan masyarakat local diposisikan sebagai partner dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menggambarkan adanya kerjasama dan keterlibatan akseptor pria dalam keg iatan-kegiatan yang berkaitan dengan MOP yaitu kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kontrasepsi MOP. Di samp ing itu, bentuk partisipasi masyarakat Co-learning ditunjukkan oleh akseptor pria di kecamatan pakal dengan adanya kemandirian mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan MOP. Dalam hal in i akseptor pria lebih memiliki peran dalam menentukan agenda kedepan dan pihak pelaksana KB yaitu Bapemas KB hanya bertindak sebagai fasilitator bagi keg iatan MOP di kecamatan pakal. Partners dalam bentuk partisipasi Co-learning dijabarkan sebagai kerjasama antara pihak luar dan masyarakat local yang saling berbagi kepentingan bersama dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan bersama. Namun, dalam pengertian partner, masyarakat local lebih banyak berperan dan bertindak aktif sementara p ihak luar atau pelaksana hanya bertindak sebagai fasilitator saja.
Daftar Pustaka
Michael
P. Todaro,
Stephen
C.
Smith.
2006.
Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga. http://www.hariansumutpos.com/2012/ 11/ 45527/proble mat ika-dan-prospek-indonesia-menjad i-negaramaju#ixzz2LB96YwvP http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantaranasional/12/06/22/ m60nfy-program-kb-priaterbaik-d iraih-surabaya http://newjoesafirablog.blogspot.com/2012/06/defin isidan-bentuk-partisipasi.html) Rusli, said. 2012. Pengantar Ilmu Kependudukan. Jakarta : LP3ES. BKKBN. 2007. Pelayanan KB dan KR Melalui Fasilitas Kesehatan KB „Aisyiyah. Jakarta. BKKBN.
2009.
Sekilas
Informasi
Tentang
Kependudukan dan Keluarga Berencana. BKKBN. 2013. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kependudukan
dan
Keluarga
Berencana
Provinsi Jawa Timur Bu lan Januari Tahun 2013. BKKBN.
2009.
Pelaksanaan
Program
Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi. BKKBN. 2009. Mekan isme Operasional Keluarga Berencana. Suratun, dkk. 2008. Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi. Trans Info Media : Jakarta. Dinamika
Kependudukan
dan
Kebijakan.
2004.
Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. Lembaga
Demografi
FEUI.
2010.
Dasar-Dasar
Demografi Ed isi II.. Jakarta : Salemba Empat. Sulistyawati,
Ari.
2012.
Pelayanan
Keluarga
Berencana. Jakarta : Salemba Med ika. Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
3
Kebijakan dan Manajemen Publik
ISSN 2303 - 341X
Volume 3, Nomor 2, Mei – Agustus 2015 Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Offset. Sedarmayanti. 2010. Reformasi ad ministrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimp inan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung : refika Aditama. Dwiyanto,
Agus.
2008.
Mewujudkan
Good
Governance Melalui Pelayanan Publik. Japan international Corporation Agency. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Sumbu lah, Umi. 2008. Spektru m Gender:Kilasan
.
Inklusi Gender di Perguruan Tinggi. UIN Malang Press. Sugiyono.2010.
Metode
Penelitian
Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Moleong, Lexy J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Bungin, Burhan. 2010. Analisis Data Penelit ian Kualitatif. Jakarta : Rajawali. Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. Metodologi Penelit ian
Sosial:Berbagai
Alternative
Pendekatan. Jakarta:Kencana. Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelit ian Ilmu Sosial. Jakarta : Erlangga Sumarto, Hetifah SJ. 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan partisipatif di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
4
