BAB II LANDASAN TEORI
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Djojohadikusumo, Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah barang yang dihasilkan suatu wilayah atau daerah selama satu periode dimana jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan uang atas dasar harga pasar yang sedang berjalan.1 BPS juga menyebutkan bahwa PDRB didefenisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi.2 Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost), yaitu bahan baku/ penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.3 2. Menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menghitung pendapatan regional dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang 1
Sumitro Djojohadikusumo, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: LP3S, 1994), hal. 2 2 Badan Pusat Statistik, PDRB Provinsi Riau (Riau Dalam Angka) 3 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional dan Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal 24
11
12
ada di daerah itu sendiri. Hal ini berbeda dengan metode tidak langsung yang menggunakan data dari sumber nasional yang dialokasikan ke masing-masing daerah. Metode langsung dapat dilakukan dengan mempergunakan tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.4 a. Metode langsung 1) Pendekatan Produksi Diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari semua sektor produksi. Penggunaan konsep nilai tambah dilakukan guna menghindari terjadinya perhitungan ganda. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada. Sektor industri tersebut di kelompokkan menjadi 12 sektor atas dasar ISIC (Internasional Standard Industrial Classification) yang meliputi:5 a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan.6 (1) Tanaman Pangan Sub sektor ini mencakup komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran.
4
Ibid, hal 23-26 Dumairy, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Erlangga 1996. 6 Ibid 5
13
(2) Tanaman Perkebunan Sub sektor ini mencakup semua jenis kegiatan tanaman perkebunan yang diusahakan baik oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditi yang dicakup meliputi antara lain cengkeh, jahe, jarak, kakao, karet, kapas, kelapa sawit, tembakau, dan tanaman perkebunan lainnya. b) Peternakan dan hasilnya Sub sektor ini mencakup semua jenis kegiatan pembibitan dan pembudidayaan segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun perusahaan peternakan. c) Kehutanan Sub sektor ini mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, akarakaran, termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditi ini mencakup kayu gelondongan, kayu bakar, rotan, bamboo, serta hasil hutan lainnya. d) Perikanan Sub sektor ini mencakup semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin.
14
Komoditi ini terdiri dari segala jenis ikan laut dan tumbuhan laut lainnya. e) Pertambangan dan Penggalian (1) Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Pertambangan
migas
meliputi
kegiatan
pencarian
kandungan minyak gas bumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan untuk dijual atau dipasarkan. (2) Pertambangan Tanpa Migas Pertambangan tanpa migas meliputi pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan benda padat, baik di bawah atau di atas permukaan bumi. Komoditi ini meliputi batubara, bijih timah, nikel, tembaga, bijih emas dan perak, aspal alam serta komoditi tambang lainnya. (3) Penggalian Sub sektor ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu karang, tanah liat, dan komoditi penggalian lainnya.
15
f) Industri Pengolahan (1) Industri Migas Sub sektor ini mencakup pengilangan minyak bumi dan produk LNG yang dihasilkan oleh penggalian gas alam. (2) Industri Tanpa Migas Meliputi industri makanan dan minuman, industri tekstil, pakaian jadi, industri kayu, industri kertas, industri barangbarang kimia, industri galian bukan logam dan industri pengolahan lainnya. g) Listrik, Gas dan Air Bersih (1) Listrik Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan umum listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan nonPLN seperti pembangkit listrik oleh perusahaan pemerintah daerah dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan), dengan tujuan untuk dijual. (2) Gas Kegiatan ini meliputi penyediaan serta penyaluran gas kota kepada konsumen dengan menggunakan pipa. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh Perum Gas Negara
16
(3) Air Bersih Kegiatan sub sektor air bersih ini mencakup proses pembersihan, pemurnian, dan proses kimiawi lainnya untukm menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah maupun swasta h) Bangunan Kegiatan sektor bangunan ini terdiri dari bermacam-macam kegiatan meliputi pembuatan, pembangunan, pemasangan dan perbaikan (berat maupun ringan) semua jenis konstruksi yang dilakukan. i) Perdagangan, Hotel dan Restoran (1) Perdagangan besar dan eceran Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor ini meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran/pendistribusian tanpa mengubah sifat barang tersebut. Sub sektor perdagangan dalam perhitungannya dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar meliputi kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importer ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan
17
lembaga yang mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat barang, baik barang baru maupun bekas. (2) Hotel Sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi di sini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan
penyediaan
makanan
dan
minuman
serta
penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap dimana kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan. (3) Restoran Kegiatan sub sektor ini mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umunya dikonsumsi di tempat penjualan, seperti rumah makan, warung nasi, warung kopi, catering, dan kantin.
18
j) Pengangkutan dan Komunikasi (1) Pengangkutan Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor ini terdiri dari jasa angkatan rel, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara dan jasa penunjang angkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, dan pergudangan. k) Komunikasi Sub sektor ini terdiri dari kegiatan pos dan giro, telekomunikasi, dan jasa penunjang komunikasi. Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh perum pos dan giro. Kegiatan telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon dan telex yang diusahakan oleh PT Telkomsel dan PT Indosat. Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan lainnya untuk menunjang komunikasi seperti wartel, radio panggil, dan telpon seluler (ponsel).
19
l) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (1) Bank Kegiatan yng dicakup adalah kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain seperti: menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deosito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat penyimpanan barng berharga dan sebagainya. (2) Lembaga Keuangan Non Bank Meliputi usaha jasa asuransi dibedakan menjadi asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kerugian, dana pensiun yang dibedakan menjadi dua yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan, dan yang terakhir yaitu pegadaian, mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah
yang
bersifat
monopoli
dan
dibentuk
berdasarkan ketentuan Undang-undang. (3) Sewa Bangunan Sub sektor ini meliputi usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun
bukan
tempat
tinggal
seperti
pertokoan serta usaha persewaan tanah.
perkantoran,
20
(4) Jasa Perusahaan Meliputi jasa hukum (advokat/pengacara, notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran, serta jasa persewaan mesin dan peralatan. 2) Pendekatan Pengeluaran Dilakukan dengan menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk: a) Konsumsi rumah tangga b) Konsumsi lembaga swasta yang tidak mncari untung c) Konsumsi pemerintah d) Pembentukan modal tetap bruto (investasi) e) Perubahan stok f) Ekspor netto 3) Pendekatan Pendapatan Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung,
21
surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Pendekatan pendapatan dihitung dengan PDRB dikurangi penyusutan dari stok modal yang ada selama periode tertentu (PDRB dikurangi modal produksi yang digunakan ketika menghasilkan satu unit barang), penyusutan merupakan ukuran dari bagian PDRB yang harus disisihkan untuk menjaga kapasitas produksi dari perekonomian.7 b. Metode Tidak Langsung Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat digunakan yaitu: 1) Nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/sub sektor pada wilayah yang dialokasikan 2) Jumlah produksi fisik 3) Tenaga kerja 4) Penduduk 5) Alokator tidak langsung lainnya.
7
Sumitro Djojohadikusumo, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: LP3S, 1994)
22
Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa alokator dapat diparhitungkan persentase bagian masingmasing Propinsi terhadap nilai tambah setiap sektor atau subsektor. Dalam penghitungan PDRB dari tahun ketahun terdapat satu unsur unit atau penyebut yang sama yaitu harga barang-barang dan jasa yang selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu pendapatan regional dihitung dengan harga konstan dan harga berlaku. Penghitungan pendapatan atas dasar harga konstan yaitu apabila semua produk barang dan jasa nilainya dihitung menurut harga tahun tertentu. Sedangkan penghitungan pendapatan atas dasar harga berlaku yaitu apabila semua produk barang dan jasa nilainya dihitung menurut harga berlaku pada masa yang bersangkutan sehingga biasanya dipengaruhi oleh inflasi.8 3. Teori Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan
8
Badan Pusat Statistik Prov. Riau
23
harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar. 9 PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan, yaitu :10 a. Cara Produksi. Dengan
cara
ini
pendapatan
nasional
dihitung
dengan
menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). b. Cara Pengeluaran. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran
konsumsi
rumah
tangga,
konsumsi
pemerintah,
pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).
9 10
Widodo, Perencanaan Pembangunan, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Sumitro Djojohadikusumo, op cit, hal. 23
24
c. Cara Pendapatan. Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.11 Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang didapat tau diperoleh adalah : 1) PDRB atas dasar haraga berlaku/nominal Mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/ provinsi. Nilai PDRB yang besar menunjukan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Mengetahui
pendapatan
yang
memungkinkan
dapat
dinikmati oleh penduduk suatu wilayah/provinsi. 2) PDRB atas dasar haraga konstan Mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun. Mengetahui laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau antar provinsi. Setelah melihat pada uraian PDRB di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat/warga dalam suatu wilayah atau daerah dalam waktu tertentu (1 tahun). PDRB juga merupakan ukuran laju
11
Widodo,. op., cit.
25
pertumbuhan suatu daerah. PDRB dalam hal ini juga dapat berarti jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
B. Tenaga Kerja 1. Pengertian Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15 - 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.12 Undang-undang
No.13
tahun
2003
tentang
ketenagakerjaan
mendefenisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.13 Menurut Badan Pusat Statistik tenaga kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja (AK) dan bukan Angkatan Kerja (AK). Angkatan Kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu 12
Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) Hal. 59 13 Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
26
Tenaga kerja (man power) terdiri atas dua kelompok yaitu angkatan kerja (labour force) dan bukan angkatan kerja (unlabour force). Angkatan kerja (labor force) adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja (unlabour force) adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatanya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya ibu-ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya. 2. Teori-teori Tenaga Kerja14 a. Menurut Eeng Ahman & Epi Indriani tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. b. Menurut ALAM. S tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. c. Menurut Suparmoko dan Icuk Ranggabawono tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan,
14
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007, hal. 24
27
yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga. d. Menurut Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles, Joseph tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat homogen dalam suatu negara, namun bersifat heterogen (tidak identik) antar negara. Rencana pembangunan memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sektor atau sub sektor ekonomi. Setiap rencana pembangunan sekaligus mencerminkan kebutuhan tenaga kerja terdidik dari masingmasing jenis dan tingkatan pendidikan. 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja a. Tingkat Upah Yang mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan adalah tingkat upah para tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, sehingga akan meningkatkan harga per unit produk yang dihasilkan. Apabila harga per unit produk yang dijual ke konsumen naik, reaksi yang biasanya timbul adalah mengurangi pembelian atau bahkan tidak lagi membeli produk tersebut. Sehingga akan muncul perubahan skala produksi yang disebut efek skala produksi (scale effect) dimana sebuah kondisi yang memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi tenaga kerja perusahaan. Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk
28
menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek substitusi (substitution effect). b. Teknologi Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mempengaruhi berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kecanggihan teknologi saja belum tentu mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja. Karena dapat terjadi kecanggihan teknologi akan menyebabkan hasil produksi yang lebih baik, namun kemampuannya dalam menghasilkan produk dalam kuantitas yang sama atau relatif sama. Yang lebih berpengaruh dalam menentukan permintaan tenaga kerja adalah kemampuan mesin untuk menghasilkan produk dalam kuantitas yang jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia. Misalnya, mesin pengemasan produk makanan yang dulunya berbasis tenaga kerja manusia dan beralih ke mesin-mesin dan robot akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja manusia lebih rendah untuk memproduksi makanan tersebut. c. Produktivitas tenaga kerja Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan oleh berapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Apabila untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dibutuhkan 50 karyawan dengan produktivitas standar yang bekerja selama 9 bulan. Namun
29
dengan karyawan yang produktivitasnya melebihi standar, proyek tersebut dapat diselesaikan oleh 25 karyawan dengan waktu 9 bulan. Kita mengetahui bahwa kekuatan permintaan tenaga kerja dalam pekerjaan tertentu sebagian bergantung pada produktivitas. Perusahaan mengontrol kebanyakan faktor-faktor yang menentukan produktivitas pekerja. Tetapi dua cara serikat buruh dapat mempengaruhi ouput per jam
pekerja
adalah
berpartisipasi
dalam
komite
manajemen
produktivitas tenaga kerja gabungan yang seringkali disebut “lingkaran kualitas” dan “codetermintation”, yang terdiri dari partisipasi langsung para pekerja dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang sebelumnya juga terkadang disebut “demokrasi buruh”. Tujuan kedua pendekatan tersebut adalah memperbaiki komunikasi internal dalam perusahaan dan meningkatkan produktivitas melalui penekanan lebih melalui kerjasama lebih dan insentif profit. Dalam banyak kasus, serikat buruh telah menolak partisipasi dalam lingkaran kualitas dan codetermintation, memperdabatkan bahwa program-progam ini memperlancar proses tawar menawar dan memperkecil otoritas serikat. Dalam contoh lainnya, serikat setuju untuk berpartisipasi dalam basis eksperimental. Sampai pada saat pendekatan mereka meningkatkan marginal product tenaga kerja, permintaan tenaga kerja akan meningkat, sehingga meningkatkan prospek serikat untuk menegoisiasi peningkatan upah.
30
d. Kualitas Tenaga Kerja Pembahasan mengenai kualitas ini berhubungan erat dengan pembahasan mengenai produktivitas. Karena dengan tenaga kerja yang berkualitas akan menyebabkan produktivitasnya meningkat. Kualitas tenaga kerja ini tercermin dari tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kematangan tenaga kerja dalam bekerja. e. Fasilitas Modal Dalam prakteknya faktor-faktor produksi, baik sumber daya manusia maupun yang bukan sumber daya alam dan lain-lain, seperti modal tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada suatu industri, dengan asumsi faktor-faktor produksi yang lain konstan, maka semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga kerja. Misalnya, dalam suatu industri air minum, dengan asumsi faktor-faktor lain konstan, maka apabila perusahaan menambah modalnya, maka jumlah tenaga kerja yang diminta juga bertambah. f. Fasilitas Modal Dalam prakteknya faktor-faktor produksi, baik sumber daya manusia maupun yang bukan sumber daya alam dan lain-lain, seperti modal tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada suatu industri, dengan asumsi faktor-faktor produksi yang lain konstan, maka semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga kerja. Misalnya, dalam suatu industri air
31
minum, dengan asumsi faktor-faktor lain konstan, maka apabila perusahaan menambah modalnya, maka jumlah tenaga kerja yang diminta juga bertambah.
C. Investasi
1. Definisi Investasi Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Menurut Abdul Halim, “Investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko”. Dalam Berinvestasi berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Investor bisa saja mengalami kerugian bahkan lebih dari itu bisa kehilangan semua modalnya. Hal ini mungkin dapat menjelaskan mengapa tidak semua investor mengalokasikan dananya pada semua instrumen investasi yang menawarkan return yang tinggi. Definisi lain mengenai investasi di kemukakan oleh Sunariyah “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masamasa yang akan diinvestasikan adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.15 Investasi adalah sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan 15
Abdul Halim, Analis Investasi Edisi Ke2, Jakarta: Salemba Empat
32
di masa datang. seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atapun sejumlah deviden di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan resiko yang terkait dengan investasi tersebut. Setelah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada aset riil (tanah, emas, mesin atau bangunan), maupun aset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakukan. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung resiko. aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial lainnya yang lebih kompleks seperti warrants, option dan futures maupun ekuitas internasional.16 Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Sedangkan sekuritas yang mudah
diperdagangkan
adalah
aset-aset
finansial
yang
bisa
diperdagangkan dengan mudah dan dengan biaya transaksi yang murah pada pasar yang terorganisir. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (individual investors) dan investor institusional (institutional investors). Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana
16
Hartono, Toeri Portofolio dan Investasi, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), Hal. 25
33
(bank dan lembaga simpan-pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Dalam teori ekonomi makro yang dibahas adalah investasi fisik. Dengan pembatasan tersebut maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal. Stok barang modal adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian pada saat tertentu. a. Investasi Dalam Bentuk Barang Modal dan Bangunan Yang tercakup dalam investasi barang modal dan bangunan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian pabrik, mesin, peralatan produksi, bangunan/gedung yang baru. Karena daya tahan madal dan bangunan umumnya lebih dari setahun, seringkali investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk harta tetap (fixed investment). Di Indonesia, istilah yang setara dengan fixed investment adalah pembentukan modal tetap domestic bruto (PMTDB). Supaya lebih akurat, jumlah investasi yang perlu diperhatikan adalah investasi bersih yaitu PMTDB dikurangi penyusutan. b. Investasi Persediaan Perusahaan seringkali memproduksi barang lebih banyak daripada target penjualan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.
Tentu
saja
investasi
persediaan
diharapkan
meningkatkan penghasilan/keuntungan. Persediaan barang tersebut dikatakan sebagai investasi yang direncanakan atau investasi yang
34
diinginkan karena telah direncanakan. Selain barang jadi, investasi dapat juga dilakukuan dalam bentuk persediaan barang baku dan setengah jadi. 2. Penanaman Modal Asing (PMA) PMA yang terkandung dalam Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No.11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No.1 tahun 1967 mencakup unsur pokok, yaitu:17 a. Penanaman modal secara langsung; b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia; c. Resiko ditanggung pemilik modal/investor. Dimana pengertian modal asing tersbut terdiri dari: a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari devisa Indonesia dan disetujui pemerintah untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. b. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan dari luar negeri ke dalam wilayah RI yang tidak dibiayai dari devisa Indonesia. c. Bagian dari hasil perusahaan yang dapat ditransfer, tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang tersebut, jenis PMA bisa secara penguasaan penuh atas bidang usaha yang bersangkutan (100% asing)
17
Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
35
ataupun kerjasama/patungan dengan modal Indonesia. Kerjasama dengan modal Indonesia tersebut dapat terdiri dari: hanya dengan pemerintah (misalnya pertambangan) atau pemerintah maupun swasta nasional. Jangka waktu PMA di Indonesia tidak boleh melebihi 30 tahun dan bidang usaha yang terbuka atau tertutup bagi PMA adalah pelabuhan, listrik umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, media, dan bidang-bidang usaha yang berkaitan dengan industri militer. PMA dapat berupa penanaman modal langsung atau portofolio. Investasi langsung biasanya melibatkan kontrol manajemen dari pihak asing sedangkan investasi portofolio meliputi pembelian surat-surat berharga dan jenis investasi ini tidak melibatkan pengawasan pihak asing terhadap perusahaan domestik. Negara-negara berkembang sebagian besar memberikan insentif untuk PMA dan menyalurkannya untuk penggunaan-penggunaan yang diinginkan. Pada saat yang sama, mereka juga mengenakan berbagai hambatan terhadap PMA untuk menghindari dominasi asing dan memegang sumber daya alam mereka kembali. Argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar berasal dari analisis neoklasik tradisional yang memusatkan pada berbagai determinan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing merupakan sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut mengisi kekurangan tabungan yang didapat dari dalam negeri, menambah cadangan devisa,
36
memperbesar penerimaan pemerintah, dan mengembangkan keahliann manajerial bagi negara penerimanya. Semua ini merupakan faktor-faktor kunci yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan. PMA ini dapat mengatasi dua kesenjangan (two gap) yaitu ‘kesenjangan tabunganinvestasi’ (saving gap) dengan pemberian sumbangan finansial jika terjadi kurang memenuhinya mobilisasi tabungan domestik, dan mengatasi kesenjangan devisa atau ‘kesenjangan perdagangan luar negeri’ (trade gap) dengan peranannya dalam mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan dan hasil-hasil aktual devisa dari ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri netto. Menurut argumen ini, arus-arus masuk modal swasta asing tersebut bukan hanya dapat menghilangkan sebagian atau seluruh defisit yang terdapat didalam neraca pembayaran, akan tetapi dapat juga menghilangkan defisit dalam jangka panjang (secara permanen) bila perusahaan asing tersebut dimungkinkan untuk hadir di negara yang bersangkutan guna menghasilkan devisa dari hasil-hasil ekspornya secara netto.18 a. Keuntungan Penanaman Modal Asing Dalam Berinvestasi Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya Penanaman Modal Asing antara lain: 1) Produksi beberapa produk kebutuhan rakyat dengan tujuan untuk ekspor (dengan penggunaan bahan baku yang umumnya berasal dari Indonesia akan meningkatkan kuantitas dan kualitasnya). 18
Erlangga)
Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi 9, Jilid 1 (Jakarta:
37
2) Bila produksi mengalami kegagalan maka seluruh resiko ditanggung oleh penanam modal dalam investasi langsung (investor asing). 3) Tenaga kerja Indonesia akan memperoleh kesempatan kerja dan dapat membiasakan diri dengan teknologi modern. 4) Terbukanya kesempatan untuk membangun perusahaan nasional yang sejenis, sehingga akan dapat meningkatkan pembangunan, terutama pembangunan di daerah para pekerja yang bekerja diperusahaan asing tersebut telah memiliki pengalaman dan keterampilan dalam membangung perusahaan nasional yang sejenis, yang mungkin lebih baik dan terarah bagi peningkatan pembangunan di daerah-daerah lainnya sehingga mereka dapat menjadi pioner pelaksana proyek-proyek mutakhir di daerahdaerah. 5) Devisa akan meningkat jumlahnya, selain akan meningkatkan nilai tukar rupiah dalam negeri, dana untuk pembangunan juga meningkat. 6) Langsung memperkenalkan manfaat ilmu, teknologi dan organisasi yang mutakhir kenegara yang dituju. 7) Mendorong perusahaan lokal untuk berinvestasi lebih banyak pada industri pendukung atau dengan bekerjasama dengan perusahaan asing.
38
8) Sebagian
laba
pada
umumnya
ditanamkan
kembali
pada
pengembangan atau modernisasi industri terkait. 9) Kemungkinan terjadi pelarian modal berkurang.19 b. Kerugian Penanaman Modal Asing Dalam Berinvestasi 1) Penyediaan
sejumlah
modal
oleh
perusahaan-perusahaan
multinasional dalam kenyataannya malah justru menurunkan tingkat tabungan maupun investasi domestik di negara tuan rumah sehubungan dengan akan terciptanya aneka bentuk persaingan tidak sehat yang bersumber dari perjanjian-perjanjian produksi ekslusif antara pihak perusahaan multinasional dengan pihak pemerintah di negara tuan rumah. 2) Tidak terlaksananya reinvestasi atas keuntungan yang mereka dapatkan dalam perekonomian tuan rumah. 3) Terhambat
atau
terganggunnya
perkembangan
perusahaan-
perusahaan domestik yang sebenarnya bisa menjadi pemasok barang sejenis. 4) Terpacunya
tingkat
konsumsi
domestik
sehingga
justru
menurunkan minat masyarakat setempat untuk menabungkan atau menginvestasikan tambahan pendapatan 5) Dalam jangka panjang PMA dapat mengurangi penghasilan devisa baik dari sisi neraca transaksi berjalan maupun neraca modal.
19
Salim, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Hal. 54
39
6) Kecilnya kontribusi yang didapatkan bagi penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak yang disebabkan oleh adanya konsesi-konsesi pajak yang bersifat liberal, pemberian fasilitas penanaman modal yang berlebihan, subsidi-subsidi terselubung, serta proteksi yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah.20 3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian PMDN yang terkandung dalam Undang-Undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencakup kriteria sebagai berikut :21 a. Bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia; b. Dimiliki oleh negara ataupun swasta nasional dan swasta asing yang berdomisili di Indonesia; c. Guna menjalankan suatu usaha; PMDN merupakan bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik sendiri atau secara tidak langsung, antara lain melalui pembelian obligasi, saham, deposito, dan tabungan yang jangka waktunya minimal 1 tahun.
20 21
(PMDN)
Ibid, hal 60-63 Undang-Undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
40
Menurut Undang-Undang tersebut, perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing, dimana perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnyaa oleh negara dan atau swasta nasional ataupun sebagai usaha gabungan antara negara dan atau swasata nasional dengan swasta asing dimana sekurang-kurangnya 51% modal dimiliki oleh negara atau swasta nasional.
Pada
prinsipnya
semua
bidang
usaha
terbuka
untuk
swasta/PMDN kecuali bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis.
4. Tujuan Investasi Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk mengahasilkan sejumlah uang. Tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang. Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari aset-aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari tabungan. Investor yang mengurangi konsumsinya saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung. Dana yang berasal dari tabungan tersebut, jika diinvestasikan akan memberikan harapan meningkatnya kemampuan konsumsi investor di masa datang, yang diperoleh dari meningkatnya kesejahteraan investor tersebut.
41
Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seorang melakukan investasi, antara lain adalah: a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatnya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. c. Dorongan untuk menghemat pajak Beberapa negara di dunia banyak melakukan pemberian fasilitas perpajak kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidangbidang usaha tertentu.
D. Kerangka Berpikir Pendapatan Domestik Regional Bruto merupakan pendapatan yang ingin dicapai oleh perekonomian suatu negara/daerah dalam jangka panjang, dan semaksimal mungkin konsisten dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tujuannya tidak lain untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Tenaga kerja adalah salah satu dari faktor produksi yang penting, karena produktivitas dari faktor produksi lain bergantung pada produktivitas tenaga
42
kerja dalam menghasilkan produksi. Selain itu, tenaga kerja adalah penggerak pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan output adalah dengan memperbanyak tenaga kerja. Akan tetapi peningkatan jumlah tenaga kerja harus diimbangi dengan peningkatan jumlah modal dan teknologi sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Salah satu indikator tenaga kerja yang mencerminkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi adalah menggunakan data tingkat partisipasi angkatan kerja. Hubungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan yaitu investasi PMA PMDN dan tenaga kerja adalah sebagai berikut:22 a. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, yaitu setiap negara akan ikut menginvestasikan modal mereka yang memiliki comparative advantage. Kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan melakukan perdagangan. Dengan demikian peranan perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi cukup besar. Kenaikan perdagangan akan memperbesar pertumbuhan ekonomi b. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, hal ini didukung oleh pendapat Todaro, yang mengatakan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. 22
Mursalam Salim, Pengaruh Investasi an Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Papua, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua
43
Dari kerangka pemikiran tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa investasi, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto. Selengkapnya ditunjukkan pada kerangka pikir penelitian di bawah ini:
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian INVESTASI (PMDN) (X1) INVESTASI (PMA) (X)
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) (Y)
TENAGA KERJA (X3) Faktor lain Yang Mempengaruhi (e)
E. Hubungan Antara Investasi PMA PMDN Terhadap PDRB Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumbersumber keuangan lokal khususnya melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto. Jika PDRB meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
44
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerimaan daerah yang banyak pemerintah akan dapat memprioritaskan program-program yang telah dibuat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
F. Hubungan Antara Tenaga Kerja dengan PDRB Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan, apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal, dan tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Pertambahan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) juga dianggap sebagai faktor yang positif dalam menentukan partum-buhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja, berarti semakin produktif
45
tenaga kerja. Karena dengan semakin besar angkatan kerja, akan meningkatkan tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK).
G. Defenisi Operasional 1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Djojohadikusumo, Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah barang yang dihasilkan suatu wilayah atau daerah selama satu periode dimana jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan uang atas dasar harga pasar yang sedang berjalan.23 2. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Salim dan Budi, Penanaman Modal Asing merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu Negara ke Negara lain atau pemindahan modal. Tujuan pemindahan modal ini digunakan di Negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik total maupun sebagian.24 3. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
23
Sumitro Djojohadikusumo, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: LP3S, 1994), hal. 2 24 Salim H.S dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 149
46
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.25 4. Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15 - 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.26
H. Penelitian Yang Relevan No
Peneliti
Judul
1
Agus Sulaksono
2
Mursalam Salim
Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertambangan di Indonesia Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Papua
3
Dedi Rustiono
4
Hadidtya Surya 25
Lokasi Penelitian Indonesia
Tahun Variabel Data 2000- - Tenaga Kerja 2012 - Invetasi - PDB
Papua
20062010
- Investasi - Tenaga Kerja - PDRB
Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi jawa Tengah
Jawa Tengah
19852006
- Investasi - Tenaga kerja - Pengeluaran Pemerintah - Pertumbuhan Ekonomi
Pengaruh Penanaman Modal Asing,
Jawa Tengah
19802012
- Investasi - Belanja
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 2, Tentang Penanaman
Modal 26
Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) Hal. 59
47
Nugraha
Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2012
Daerah - PDRB
