PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN TERHADAP PENTAATAN PENGELOLAAN LIMBAH DI PT.SGM
Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : Afiefah Alfiana NIM. E0012012 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN TERHADAP PENAATAN PENGELOLAAN LIMBAH DI PT.SGM Oleh : Afiefah Alfiana E0012012 Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan PengujiPenulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Surakarta, 15 Juni 2016
Pembimbing I
Pembimbing II
Pius Triwahyudi, S.H, M.Si
Waluyo, S.H, M.S
NIP. 196305191988031001
NIP.196808131994031001
ii
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN TERHADAP PENTAATAN PENGELOLAAN LIMBAH PT.SGM Oleh Afiefah Alfiana NIM E0012012 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari
:
Tanggal
:
DEWAN PENGUJI : 1. 2. 3. Mengetahui Dekan
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. NIP. 196011071986011001
iii
PERNYATAAN
Nama : Afiefah Alfiana NIM : E0012012 Menyatakandengansesungguhnyabahwapenulisanhukum :PELAKSANAAN
PENGAWASAN
BADAN
(skripsi)
LINGKUNGAN
berjudul HIDUP
KABUPATEN KLATEN TERHADAP PENTAATAN PENGELOLAAN LIMBAH PT.SGMadalahbetul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 30 Juni 2016 Yang Membuat Pernyataan,
Afiefah Alfiana NIM. E0012012
iv
ABSTRAK AfiefahAlfiana. 2012. E0012012. PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN TERHADAP PENTAATAN PENGELOLAAN LIMBAH PT.SGM . Penulisan hukum (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mendeskripsikan da nmengkaji bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah. Tindak lanjut dalam hasil pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap pentaatan pengelolaan limbah di PT.SGM. Penelitian ini adalah penelitian hokum empiris bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap PT.SGM yaitu melalui pengawasan dokumen UPL-UKL telah sesuai dengan UUPLH yang meliputi pengawasan terhadap ketaatan melakukan pelaporan SGM, dengan hasil bahwa tingkat ketaatan PT.SGM dalam pengelolaan limbah ada beberapa yang belum memenuhi kriteria yang telah diwajibkan, BLH juga melakukan pengawasan atas aduan masyarakat terhadap pentaatan pengelolaan limbah PT.SGM terhadap lingkungan sekitar. Tindak lanjut pengawasan yang dilakukan BLH terhadap penaatan hasil analisis laboratorium limbah dan terhadap aduan masyarakat atas peluapan limbah dilakukan sanksi teguran untuk memperbaiki pengelolaan limbah cair dengan benar dan memberikan tanggungjawab sosial pada masyarakat yang terkena dampak. Kata
kunci
:pelaksanaan pengawasan, Badan Kabupaten Klaten, pengelolaan limbah
v
Lingkungan
Hidup
ABSTRACT AfiefahAlfiana. 2012. E0012012. THE SUPERVISION OF ENVIRONMENTAL AGENCY OF KLATEN DISTRICT TOWARDS WASTE MANAGEMENT OF SGM COMPANY. Legal writing (thesis). Faculty of Law, SebelasMaret University. This study described and investigated the mechanism of waste management supervision. The follow-up on the results of the supervision towards waste management of the SGM company. Thisresearch is a descriptive empirical legal research. The Sources of data used were primary and secondary sources. Data collection techniques used were interview and study of literature. Technique of data analysis used was qualitative with interactive models. The results of the research showed that the supervision of the Environmental Agency of Klaten district on SGM company through the supervisory of UKL-UPL documents had been in accordance with UUPLH which included supervision of the observance of reporting SGM, with the result that there was still required criteria with respect to the degree of compliance of SGM company in waste management had not been fulfilled, the Environmental Agency also did supervision over public complaints against waste management of the SGM company in the surrounding environment. Follow-up supervision was done by the Environmental Agency towards the compliance of results of laboratory analysis of waste and towards the public complaints on the pile of waste to reprimand sanctions to improve the management of wastewater properly and provide social responsibility to the communities affected. Keywords: supervision, Environment Agency of Klaten District, wastemanagement
vi
MOTTO “Sesungguhnyasesudahkesulitanituadakemudahan” (Q.S. Al-Insyirah: 6) “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahalia amat buruk bagimu Allah mengetahui sedangkamu tidak mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 216) “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman” (Q.S Al-Imran: 139)
vii
PERSEMBAHAN Teriring rasa syukur kehadirat Allah subhannahu wa Ta’ala, atas limpahan nikmatyang diberikan-Nya. Skripsi ini penulis persembahan untuk: 1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Alwan Sumardiyanto dan Ibu Hanifah Endang Kusumastuti yang selalu memberikan doa serta memberikan dukungan moril dan materiil bagi punulis. 2. Kakak-kakakku tercinta, Titin Alwiati Ningrum, Lutfi Mufidia, Tri Santoso yang senantiasa memberikan doa dan dukungan bagi penulis. 3. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si dan Bapak Waluyo, S.H, M.Si selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi), yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan penulis hingga akhir pembuatan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. 4. Keluarga kos Vasatro yang senantiasa memberikan nasehat dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. 5. Sahabat-sahabatku SMA Negeri 1 Karanganom serta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Terhadap Pentaatan PengelolaanLimbah di PT.SGM”. Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H, M.M selaku Ketua bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 3. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 4. Bapak Pius Triwahyudi S.H., M.Si dan Bapak Waluyo S.H, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik; 5. Tim Penguji Skripsi bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah meberikan pengarahan dan menguji skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik; 6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menjadi bekal untuk kedepan;
ix
7. Seluruh staf Badan Lingkungan Hidup yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam memperoleh data yang diperlukan; 8. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Alwan Sumardiyanto dan Ibu Hanifah yang selalu memberikan doa serta memberikan dukungan moril dan materiil bagi penulis. 9. Kakak-kakaku tercinta, Titin Alwiati Nigrum, Lutfi Mufidia, yang senantias amemberikan doa dan dukungan bagi penulis 10. Sahabat-sahabatkuYuni, Nisa, Triwi, Sawitri, Tiara, Kurnia, Laili, Hayu, Nanda, Fendy yang selalu memberikans emangat kepada penulis. 11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum UNS dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Akhirnya dengan menyadari terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penulis, makakritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya untuk penulis.
Surakarta, 30 Juni 2016 Penulis
Afiefah Alfiana NIM. E0012012
x
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN...................................................................
iv
ABSTRAK .................................................................................................
v
ABSTRACK ................................................................................................
vi
HALAMAN MOTTO ...............................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ...............................................................
viii
KATA PENGANTAR...............................................................................
ix
DAFTAR ISI..............................................................................................
xi
DAFTAR TABEL. .................................................................................... ...................................................................................................................xiii BAB I PENDAHULUAN..........................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ...............................................................
1
B. Rumusan Masalah.........................................................................
6
C. Tujuan Penelitian ..........................................................................
6
D. Manfaat Penelitian ........................................................................
7
E. Metode Penelitian .........................................................................
8
1. Jenis Penelitian ......................................................................
8
2. Pendekatan Penelitian.............................................................
8
3. Lokasi Penelitian....................................................................
9
4. Jenis dan Sumber Data...........................................................
9
5. Teknik Pengumpulan Data.....................................................
10
6. Teknik Analisis Data ............................................................
11
F. Sistematika Penulisan Hukum ......................................................
11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA...............................................................
14
A. Kerangka Teori .............................................................................
14
1. Tinjauan TentangLingkungan Hidup.....................................
14
2. TinjauanTentang Hukum Lingkungan...................................
16
xi
3. Tinjauan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ....................................................................................
18
4. Tinjauan Tentang Limbah dan Pengelolaannya.......... ...........
27
5. Tinjauan Tentang Pengawasan. ..............................................
32
6. Tinjauan Tentang Teori Bekerjanya Hukum. .........................
36
B. Kerangka Pemikiran......................................................................
39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................
41
A. Deskripsi Lokasi Penelitian........................................................
41
1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten........................
41
2. Tugas Pokok dan Fungsi........................................................
41
3. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten .
42
4. Struktur Organisasi BadanLingkungan Hidup Kabupaten Klaten.....................................................................................
43
B. Pembahasan................................................................................. 1. Mekanisme Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap Pentaatan Pengelolaan Limbah di PT.SGM.. 2. Tindak
Lanjut
Badan
Lingkungan
Hidup
47
terhadap
Permasalahan Lingkungan yang ditimbukan oleh kegiatan industri PT.SGM...................................................................
57
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.........................................................
54
A. Simpulan .......................................................................................
62
B. Saran .............................................................................................
63
DAFTAR PUSTAKA. ...............................................................................
64
xii
DAFTAR TABEL Tabel 1: Dokumen Kelayakan Lingkungan untuk Kegiatan Operasional Pabrik PT.SGM Unit II .............................................................................46 Tabel 2 : Hasil Uji Laboratorium pH, COD, BOD, TSS, NH3 dan S= .........52 Tabel 3 : Hasil Uji Laboratorium Air Limbah Industri Susu. ...................... 53 Tabel 4 : Hasil Uji LaboratoriumUdara Ambien. ........................................ 53
xiii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angak 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Untuk mewujudkan kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain diperlukan adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Namun, manusia sering disebut sebagai kendala, atau bahkan perusak sumber daya alam. Sehingga diperlukan kebijakan nasional untuk membantu dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan pengembangan sistem terpadu yang dilaksanakan dipusat ke daerah. Kepedulian terhadap lingkungan hidup
di
Indonesia ditunjukkan dengan diundangkannya berbagai peraturan perundangundangan, seperti peraturan tentang baku mutu lingkungan hidup, peraturan tentang penataan ruang dan wilayah, peraturan tentang limbah, peraturan tentang kesehatan dan masih banyak lagi. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara sub sistem. Masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan (N.H.T Siahaan, 2004:1). Salah satu kegiatan manusia yang sangat berhubungan dengan lingkungan adalah pembangunan industri. Pada dasarnya industrialisasi adalah sebuah dilema. Di satu pihak, pembangunan industri ini sangat diperlukan untuk
1
2
meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam (R.M Gatot P Soemartono, 2004:195-196). Seperti yang diungkapkan oleh Supariadi (2010:38), bahwa pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan ekses, antara lain dihasilkannya limbah yang apabila dibuang ke lingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Industri yang berusaha untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup tersebut masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya dilapangan. Sejak beberapa dasawarsa terakhir masyarakat semakin menyadari pentingnya upaya mengatasi masalahmasalah lingkungan yang banyak mendapat perhatian publik adalah sumber daya alam dan tingginya pencemaran. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan (Muhammad Subhi, 2010:2). Jika masalah-masalah tersebut tidak segera diatasi dapat mengancam kelangsungan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup. Bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya (Gunawan, 2014: 2). Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari kedepan lebih baik dari hari ini. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan akan menyebabkan perubahan pada lingkungan dan sumber daya alam, tetapi tanpa pembangunan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Seolah-olah antara pembangunan dan kehendak untuk melestarikan kesadaran dan kemampuan sumber daya alam serta lingkungan hidup saling bertentangan . Oleh sebab itu keduanya harus dikelola dan ditangani secara serasi dan seimbang (Rizaldi, 2013:5).
3
Kegiatan pembangunan di bidang indusatri yang semakin berkembang sekarang ini, mempunyai potensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuang limbah cair yang dibuang ke lingkungan. Sehingga sangat perlu mengurangi pencemaran tersebut dengan adanya pengelolaan limbah yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan limbah pada dasarnya merupakan upaya yang harus dilakukan pertama kali, karena upaya ini bersifat preventif yaitu mencegah atau mengurangi terjadinya limbah yang tidak aman dan proses pengelolaan limbah yang benar. Pemerintah Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan Keputusan Nomor. KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Bagi Kegiatan Industri. Dalam Pasal 6 Keputusan Menteri tersebut dinyatakan bahwa setiap penanggung jawab industri wajib: 1. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melapaui baku mutu limbah cair yang ditetapkan. 2. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan 3. Memasang alat ukur atau laju air limbah cair dari melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut. 4. Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair. 5. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sbulan. 6. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan 7. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya. 8. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter baku mutu limbah cair, produksi bulanan senyatanya, sekurangkurangnya tiga bulan sekali kepada kepala Bapeda, Gubernur, instansi teknis yang membidangi industri dan instansi lain yan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin pengendalian limbah cair pada kegiatan usaha/industri seharusnya menjadikan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat. Akan tetapi kegiatan usaha/industri yang sudah memiliki izin tersebut masih menimbulkan keluhan dari masyarakat. Masih adanya beberapa kegiatan usaha/industri yang belum
4
melaksanakan kewajibannya yangsesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku, utamanya dalam hal pengelolaan limbah pada hasil kegiatan usaha/industrinya. Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan suatu peraturan hukum sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelindungan terhadap lingkungan hidup dari dampak negatif pembangunan, disamping itu juga dimaksudkan agar dalam suatu proses pembangunan nasional yang baik dan memiliki manfaat juga tidak merugikan aspek-aspek lain seperti pencemaran lingkungan yang lama kelamaan dapat merusak lingkungan hidup. Di Indonesia kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat,dan pelaku pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh menteri. Dalam hal ini menteri yang berwenang adalah menteri Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat melimpahkan wewenang tertentu mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah dan mengikut sertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Pasal 13 bahwa untuk pengendalian lingkungan hidup diserahkan pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengelolaan limbah oleh beberapa industri di Kabupaten Klaten ternyata masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Adanya keluahan dari masyarakat kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten mengenai dampak dari hasil kegiatan industri yaitu limbah, mengindikasikan bahwa masih banyak industri yang belum melaksanakan kewajiban sebagai penanggung jawab industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil dokumentasi yang di
5
peroleh dari Kabid.Pengendalian dampak lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, pada tahun 2014-2015 terdapat pengaduan terkait dengan pengelolaan limbah dari PT.SGM. PT.SGM (Sarihusada Generasi Mahardika) merupakan salah satu industri multiinternasional yang memproduksi berbagai makanan dan minuman, salah satu produknya adalah susu. Kehadiran berbagai produk Sarihusaha di masyarakat semakin melengkapi ketersediaan gizi bagi masyarakat utamanya bagi ibu dan anak. Industri ini terletak di wilayah Klaten dan berada di kawasan tak jauh dari area pertanian. Sarihusada merupakan industri yang memproduksi makanan dan minuman, tentunya di setiap pengolahan dari kegiatan tersebut akan menghasilkan suatu sisa atau buangan yang disebut dengan limbah. Berdasarkan dokumentasi data Pengaduan pada Badan Lingkungan hidup Kabupaten Klaten terdapat pengaduan yang masuk terkait permasalahan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan di PT.SGM. Aduan permasalahan lingkungan yang masuk yaitu terjadinya luapan limbah cair ke parit-parit dan area pertanian di lingkungan sekitarnya. Sementara itu, efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sangat besar peranannya dalam rangka pengawal peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam pengawasan dan penertiban kelestarian sumber daya alam yang menjadi prioritas sebagian masyarakat, dan sangatlah penting peran pemerintah untuk melindungi kebutuhan perlindungan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena oknum lainnya. Badan Lingkungan Hidup sebagai salah satu institusi yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan diharapkan mampu mencegah atau mereduksi potensi terjadinya gangguan lingkungan. Uraian-uraian diatas merupakan dasar penulis untuk mengkaji tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten sebagai badan yang melaksanakan tugas untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, dalam penulisan hukum yang berjudul
“PELAKSANAAN
PENGAWASAN
OLEH
BADAN
6
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
KLATEN
TERHADAP
PENTAATAN PENGELOLAAN LIMBAH DI PT.SGM”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan dirumuskan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji masalah yang diangkat dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Rumusan masalah tersebut adalah : 1. Bagaimana
mekanisme pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Klaten terhadap pentaatan pengelolaan limbah di PT.SGM? 2. Apa tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT.SGM? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaan penelitian. Dalam suatu penelitian dikenal dua macam tujuan, yaitu : Tujuan Obyektif dan Tujuan Subyektif. Tujuan Obyektif adalah tujuan yang berasal dari penelitian itu sendiri. Sedangkan Tujuan Subyektif adalah tujuan yang berasal dari penulis. Adapun Tujuan Obyektif dan Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah : a.
Tujuan Obyektif 1) Untuk mengetahui mekanisme pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap pentaatan pengelolaan limbah di PT.SGM 2) Untuk mengetahui tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT.SGM.
b.
Tujuan Subyektif 1) Memperoleh bahan hukum dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang
7
diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2) Menambah,
memperluas,
mengembangkan
pengetahuan,
dan
pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum didalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang administrasi negara, khususnya hukum lingkungan. 3) Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya. D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penelitian itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain : 1.
Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah refernsi dan literaur di dunia kepustakaan tentang upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian sejenis atau tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti; b. Mengembangkan daya penasaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis, sehingga dapa mengetahui kemampuan penulis atas ilmu yang telah diperoleh.
8
E. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2010 : 42). Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan tujuan, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan mempermudah pengembangan data yang diperoleh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian ini berbasis pada ilmu normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action) (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 47). Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pentaatan pengelolaan limbah di PT.SGM oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, sehingga dari penelitian ini dapat diketahui faktor yang menjadi kendala dan solusi penyelesaian sebagai hasil penelitian ini. b. Pendekatan Penelitian Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penulisan hukum yang menghasilkan data deskriptif analisis yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250).
9
c. Lokasi dan Waktu Penelitian 1) Lokasi penelitian yang akan digunakan agar dalam penelitian ini diperoleh hasil seperti yang diharapkan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten 2) Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2016 setelah pengurusan
perijinan
selesai.
Adanya
pertimbangan
perijinan
menyangkut instansi diluar kampus tentunya akan mempunyai prosedur berbeda dengan tingkat kesulitan yang berbeda pada kampus. d. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 156). Dalam hal ini data primer penulis diperoleh langsung dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono Soekanto, 2010 : 12), sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi : 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan terdiri dari : a) Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. c) Keputusan
Mentri
Lingkungan
Hidup
Nomor.
KEP-
51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Bagi Kegiatan Industri.
10
2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian yang relevan terkait penelitian ini, termasuk diantaranya skripsi, thesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 3) Bahan Non Hukum Bahan non hukum merupakan semua literatur berasal dari norma hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. e. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain : 1) Data primer merupakan teknik pengumpulan dengan melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung pada objek yang diteliti. Dilakukan dengan cara : a) Studi
dokumen
atau
bahan
pustaka,
merupakan
teknik
pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal atau bahan pustaka lainnya dalam bentuk tertulis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. b) Pengamatan atau observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung obyek yang ada di lapangan tentang segala sesuatu mengenai obyek penelitian. Dalam hal ini pengamatan atau observasi dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. c) Wawancara, merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung guna memperoleh data, baik lisan maupun tertulis atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Lexy J. Moleong, 2007 : 135).
11
f. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menurut Sutopo, analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasinya (H.B. Sutopo, 2002 : 94-96). 1) Reduksi Data Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Dalam menyusun ringkasan tersebut, peneliti memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan, dan membuang hal-hal yang tidak penting. 2) Sajian Data Penyajian data merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, serta mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan tabel sebagai pendukung narasinya. 3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi Simpulan
perlu
diverifikasi
agar
cukup
mantap
dan
bisa
dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan mengembangkan ketelitian, misalnya dengan berdiskusi. Ketiga komponen analisis data di atas membentuk prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus. F. Sistematika Penulis Sistematika penulisan hukum dilakukan untuk memberikan gambaran, penjabaran maupun pembahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai kaidah atau aturan baku penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab dimana setiap
12
bab terbagi dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran. Kerangka teoritis yang mendasari penulisan ini adalah tinjauan tentang Lingkungan Hidup, tinjauan tentang Hukum Lingkungan, tinjauan tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tinjauan tentang
Limbah
Dan
Pengelolaannya,
tinjauan
tentang
Pengawasan dan tinjauan tentang Teori Bekerjanya Hukum. Kerangka pemikiran menjelaskan dan memberikan gambaran tentang alur berpikir penulis terhadap permasalahan dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk bagan. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yang ada yaitu mengenai Bagaiamana Mekanisme Pengawasan Oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap Pentaatan Pengelolaan Limbah pada PT.SGM? serta, Apa tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT.SGM? . BAB IV : PENUTUP
13
Pada bab ini penulis akan mengemukakan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta memberikan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup a. Pengertian Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubung
satu dengan yang lainnya sehingga pengertian
lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain,
manusia
merupakan
penguasa
lingkungan
hidup,
sehingga
lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek (Supriadi, 2006:22). LL.Bernard dalam bukunya yang berjudul “Introduction to Social Psychology” membagi lingkungan atas empat macam (N.H.T Siahaan, 2004:13-14) yakni : 1) Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya. 2) Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat
biotis
berupa
tumbuhan-tumbuhan.
14
mikroorganisme,
Termasuk
juga
parasit,
disini,
hewan,
lingkungan
15
prenatal
dan
proses-proses
biologi
seperti
reproduksi,
pertumbuhan dan sebagainya. 3) Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi dalam tiga bagian : a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil : peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain. b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia
dan
interaksinya
terhadap
sesamanya
dan
tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik. c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandagan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain. 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat didaerah kota atau desa. b. Pencemaran Lingkungan Pengertian Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga mel ampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan
Pengertian
perusakan
lingkungan
sebagaimana
dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 UUPPLH adalah “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:
16
1)
Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu;
2)
Karenanya
menghalang/menggangu
ke
dalam
sumber
daya/lingkungan tersebut (N.H.T Siahaan, 2004:280). Apabila disimpulkan maka Pencemaran adalah suatu keadaaan yang terjadi karena perubahaan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran bendabenda asing (seperti sampah kota, sampah industri, minyak bumi, sisa-sisa biosida dan sebagainya) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula (Y.Eko Budi, 2003:9) Menurut Muhamad Erwin dalam bukunya, selain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara (kebisingan) seperti disebutkan di atas, di tambahkan satu jenis pencemaran yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran yang langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Sedangkan pencemaran tidak langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh bulldozer pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, dan mencemari udara
2. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan a. Pengertian Hukum Lingkungan Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti yang seluas-luasnya (Koesnadi Hardjasoematri, 2009 : 38). Hukum Lingkungan menurut
17
St.Moenadjat
Danusaputro
adalah
hukum
yang
mendasari
penyelenggaran perlindugan dan tata pengelolaan peningkatan ketahanan lingkungan hidup (N.H.T Siahaan, 2008:58). Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkuppengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan (Koesnadi Harjasoemantri, 2009:14-15). b. Aspek-aspek Hukum Lingkungan Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, 2009:42-43), aspek-aspek lingkungan yaitu meliputi : 1) Hukum Tata Lingkungan 2) Hukum Perlindungan Lingkungan 3) Hukum Kesehatan Lingkungan 4) Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misal pencemaran oleh industri, dan sebagainya) 5) Hukum
Lingkungan
Transnasional/Interasional
(dalam
kaitannya dengan hubungan antar negara) 6) Hukum Perselisihan Lingkungan (dalamkaitannya dengan masalah ganti kerugian, dan sebagainya). c. Penegakan Hukum Lingkungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat macam penegakan hukum lingkungan yaitu sanksi administrasi, penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, Penyelesaian Sengketa di Pengadilan dan Penegakan Hukum Pidana. Diantara penegakan hukum lingkungan tersebut, penegakan hukum administratisi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.
18
Penegakan hukum lingkungan administrasi pada dasarnya berkaitan dengan hukum lingkungan itu sendiri serta hukum administrasi karena penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administrasi, perdata dan pidana. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secra umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan. Sanksi
administrasi
meliputi
paksaan
pemerintah
dan
pencabutan izin, untuk sanksi perdata Undang-Undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak, dan menyatakan tetap berlakunya acara perdata sebagai acuan dalam tata acara pengajuan dalam masalah lingkungan hidup, sedangkan sanksi pidana mencakup tentang delik material dan delik formal, ketentuan tentang tanggung jawab korporasi dan ketentuan tentang asas subsidaritas penerapan sanksi pidana. Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai dua fungsi yaitu bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan bersifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran (Andi Hamzah, 2005:52). 3. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaann Lingkungan Hidup a. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian
19
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan,
pengawasan
dan
pembinaan
dan
penegakan hukum. Lilin Budiati (2012:25) dalam bukunya Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan
pencemaran serta
pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: 1) Tanggung jawab negara; a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan mafaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Lihat juga AE Boyle, 2005:1). 2) Kelestarian dan keberlanjutan Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu
20
generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 3) Kelestarian dan keseimbangan Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi,sosial, budaya, dan perlindungan sert pelestarian ekosistem. 4) Keterpaduan Perlindungan dan pengelolaan lingkunga hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. 5) Manfaat Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 6) Kehati-hatian Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkahlangkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 7) Keadilan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 8) Ekoregion Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 9) Keanekaragaman hayati
21
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 10) Pencemar membayar Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 11) Partisipatif Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam
proses
pengambilan
keputusan
dan
pelaksanaan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 12) Kearifan lokal Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nalai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 13) Tata kelola pemerintah yang baik Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparasi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 14) Otonomi daerah Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan di
bidang
perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlidungan dan pengelolaan ligkungan hidup di Indonesia pada umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara
22
formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian besar bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya dirumuskan mengenai Pengertian, Asas,Tujuan, dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan,
Pengendalian,
Pemeliharaan,
Pengelolaan
Bahan
Berbahaya Dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Sistem Informasi, Tugas Dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
Hak,
Kewajiban,
Dan
Larangan,Peran
Masyarakat,
Pengawasan dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan
Dan Pembuktian,
Ketentuan Pidana,
Ketentuan Peralihan Penutup. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup anatara lain (Lilin Budiati, 2012:27): a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM); b. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA); c. Lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan; d. Lemahnya penegakan hukum lingkungan; e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup; f. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. b. Peran
Para Pihak
dalam pelaksanaan
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada dasarnya pihak-pihak yag berkepentingan dan memiliki kewajiban
dalam
pelaksanaan
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan hidup ialah, pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. a. Pemerintah Pemerintah pusat merupakan pihak yang paling berperan dan yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan
23
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merancang, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah pusat telah menetapkan suatu kebijakan nasional tetang lingkungan hidup berupa aturan hukum nasional, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping itu pemerintah pusat juga bertangung jawab sebagai pengawas seta penegakan hukum lingkungan. Disamping pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. “Dengan adanya desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dalam pelaksanaannya akan lebih efisien karena merantai pengawasan dan pelaksanaan menjadi lebih pendek serta adanya rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi” (Lilin Budiati, 2012:8). Dalam lingkup pemerintahan daerah juga haus dibentuk suatu lembaga yang mengurusi lingkungan hidup, baik berupa kantor atau badan agar dalam koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat semakin mudah. b. Masyarakat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahu 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Disamping itu masyarakat juga berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
24
yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dan lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi lingkungan hidup atau korban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga dapat melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tersebut kepada kantor lingkungan hidup. Selain itu, sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. c. Pelaku usaha Bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk: (1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. (2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. (3) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sesuai Pasal 22 Undang-Undnag Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Damak
Lingkungan)”.
Dokumen
AMDAL
merupakan
dasar
keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup yang ditetapkan berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
25
Selain daripada itu, sesuai Pasal 34 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam
kriteria
wajib
AMDALwajib
memiliki
UKL
(Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)”. Sedangkan untuk setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Disamping ini untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL dan UPL diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin
tidak
dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL. c. Instrumen Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa instrumen-instrumen
pencegahan
pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup tertuliskan instrumen-instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) b. Tata ruang c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
26
d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; e. AMDAL; f. UKL-UPL; g. Perizinan; h. Intrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; i. Peraturan perundang-undangan berasis lingkungan hidup; j. Anggaran berbasis lingkungan hidup; k. Analisis risiko lingkungan hidup; l. Audit lingkungan hidup; dan m. Instrumen
lain
sesuai
dengan
kebutuhan
dan/atau
perkembangan pengetahuan. d. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b) Menjamin keselamatan, kesehatandan kehidupan manusia; c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup e) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; f) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; g) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; h) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan i) Mengantisipasi isu lingkungan gobal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
27
a) Perencanaan, dilaksanakan melalui tahap inventarisasi lingkugan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH. b) Pemanfaatan, sumber daya alam dimanfaatkan berdasarkan RPPLH. Pemanfaatan ini harus dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. c) Pengendalian,
dilaksanakan
dalam
rangka
pelestarian
fungsi
lingkungan hidup. Kegiatan ini meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. d) Pemeliharaan, dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer. e) Pengawasan dan pembinaan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota mempunyai kewajiban dalam pengawasan dan pembinaan terhadap ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan dibidang lingkungan hidupsesuai dengan kewenangannya dan dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. f) Penegakan hukum, bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dapat dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis, pelaksanaan perintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. 4. Tinjauan Umum tentang Limbah dan Pengelolaannya a. Pengertian limbah Berdasar pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah) atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.
28
Menurut Sugiarto (1987:93) “air limbah adalah kotoran yang berasal dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya” Pengelolaan limbah bertujuan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan,
memulihkan
kualitas
lingkungan tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan. Jika pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara optimal, maka air limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah ini adalah untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika terpaksa dibuang
ke
badan
air
di
lingkungan.
(http://www.sanitasi.or.id/ppsp/wp-content/uploads/pdf/airlimbah/4_dasar-dasar_teknik_dan_pengelolaan_air_limbah.pdf): Tanpa bantuan tangan manusia dalam mengolah limbah yang mengandung pencemar, alam sendiri memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisinya sendiri atau yang disebut “self purification”. Alam memiliki kandungan zat yang mampu mendegradasi pencemar dalam air limbah menjadi bahan yang lebih aman dan mampu diterima alam itu sendiri, diantaranya adalah mikroorganisme. Waktu yang diperlukan akan sangat tergantung dari tingkat pencemarannya yang otomatis berkorelasi dengan tingkat kepadatan penduduk. Jika kepadatan penduduk meningkat maka pencemaran pun akan sangat mungkin meningkat sehingga proses alam untuk membersihkan dirinya sendiri akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga akhirnya akan terjadi penumpukan beban limbah sampai dimana kemampuan alam untuk dapat melakukan pembersihan sendiri (self purification) jauh lebih rendah dibanding dengan jumlah pencemar yang harus didegradasi.
29
b. Pengelompokan Limbah (1) Limbah Cair Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan, berupa air beserta bahan-bahan buangan yang tercampur (tersuspensi)
maupun
terlarut
dalam
air.
Limbah
cair
diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu : (a) Limbah cair domestik (domestic wastewater) yaitu limbah cair hasil buangan dari rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Misalnya air deterjen sisa cucian, air sabun, tinja. (b) Limbah cair industri (industrial wastewater), yaitu limbah cair hasil buangan industri. Misalnya air sisa cucian daging, buah, sayur dari industri pengolahan makanan dan sisa pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil. (c) Rembesan dan luapan (infiltration and inflow), yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan permukaan. (d) Air hujan (strom water), yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. (2) Limbah Padat Merupakan limbah yang terbanyak di lingkungan. Biasanya limbah padat disebut sebagai sampah. (3) Limbah Gas Jenis limbah gas yang berda diudara terdiri dari bermacam-macam senyawa kimia. (4) Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Suatu limbah digolongkan sebagai Limbah B3 bila mengandung
bahan
berbahaya
beracun
yang
sifat
dan
konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak
atau
mencemarkan
lingkungan
hidup
atau
30
membahayakan kesehatan manusia. Bahan yang termasuk Limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lahi karena rusak, sisa kemasan tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan khusus. c. Pengelolaan Limbah (1) Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menjelaskan mengenai pengertian pencemaran air yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Angka 4 dari peraturan ini menjelaskan mengenai pengertian pengendalian pencemaran air yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air agar sesuai dengan baku mutu air. (2) Pengendalian Pencemaran Udara Pengertian pencemaran udara berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPLH tentang pencemaran lingkungan yaitu pencemara yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung api yang mengeluarkan debu, gas dan awan panas. Menurut Peraturan Pemeintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. (3) Pengelolaan Limbah B3
31
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyebutkan bahwa jenis limbah B3 berdasarkan sumbernya yaitu: a) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik b) Limbah B3 dari sumber spesifik c) Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan
produk
yang tidak
memenuhi
spesifikasi. Menurut M. Hamdan (2000:3) mengatakan bahwa : “Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi bila selama manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batasbatas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi apabila timbul ketergantungan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang”. Pengelolaan limbah bertujuan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan,
memulihkan
kualitas
lingkungan tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan. Jika pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara optimal, maka air limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah ini adalah untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika terpaksa dibuang
ke
badan
air
di
lingkungan.
(http://www.sanitasi.or.id/ppsp/wp-content/uploads/pdf/airlimbah/4_dasar-dasar_teknik_dan_pengelolaan_air_limbah.pdf)
32
5. Tinjauan Umum tentang Pengawasan a. Pengertian Pengawasan Pengawasan sebagai salah satu fungsi hukum administratif tidak dapat terlepas dari faktor manusia, hal ini disebabkan karena yang melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atau mengawasi dan yang diawasi adalah manusia. Ini berarti manusia yang merencanakan dan manusia pula yang melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, manusia pulalah yang harus melakukan pengawasan sehingga kegiatan itu dapat berjalan dengan yang diharapkan. Pengawas adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yangtelah ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta korektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu (Nurmayani,2009: 8) Pengawasan lingkungan sebagai alat pengelolaan lingkungan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan eksploitasi sumberdaya alam untuk yang berbeda diselaraskan dengan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan hidup. Dikaitkan
dengan
otonomi
daerah,
pengawasan
atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
yang
berwenang
melakukan
pengawasan
penataan
penanggungan jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan Hidup.
33
Pengawasan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengwasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pegawai negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) (Harmat Hamid, 2007:21-22). Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Pengawas dan Pembinaan tersebut dilakukan agar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
mematuhi
peraturan
perundang-undangan
dibidang
lingkungan hidup. Kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengawas lingkungn hidup berwenang untuk (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang
34
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) : a) Melakukan pemantauan; b) Meminta keterangan; c) Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d) Memasuki tempat tertentu; e) Memotret; f) Membuat rekaman audiovisual; g) Mengambil sampel; h) Memeriksa peralatan; i) Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j) Menghentikan pelanggaran tertentu. Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan (Irreversible). Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan daripada pemulihan. Hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratanpersyaratan pengelolaan lingkungan. Fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan (Takdir Rahmadi, 2013:208). b. Bentuk-bentuk Pengawasan Paulus Efendi Lotulung (1993:xv-xviii) mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol dapatlah dibedakan kontrol ektern dan intern:
35
1) Kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organistoris/ struktual masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri 2) kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/ lembaga yang secara organisatoris/ struktural berada diluar pemerintah. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dua jenis, yaitu kontrol a-priori dan kontrol a-posteriori. 1) Kontrol a-priori terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah 2) kontrol a-posteriori terjadi bila pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, selain itu kontrol dapat pula ditinjau dari segi objek yang diawasi, yang terdiri dari kontrol dari segi hukum (rechtmatigheid) dan kontrol dari segi kemanfaatan (doelmatigheid). Kontrol dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang
bersifat
hukum
saja
(segi
legalitas)
yaitu,
segi
rechtmatigheid dari perbutan pemerintah, sedangkan kontrol dari segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan
pemerintah
itu
dari
segi
atau
pertimbangan
kemanfaatan. c. Tujuan dan Dasar Hukum Pengawasan Pengawasan sangatlah penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, begitupun dalam pelaksanaan pembangunan, usaha atau proses lainnya agar tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya dan tidak merugikan pihak lain. Sedangkan pengawasan itu sendiri diadakan dengan maksud untuk: a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
36
b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru; c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan; d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak; e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar (Situmorang Vitor M dan Juhir, 1998:22). 6. Tinjauan tentang Teori Berkerjanya Hukum Berbicara tentang hukum, pada prinsipnya membahas fungsi dan tujuan hukum di dalam masyarakat. Kebijakan di bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan deskriminasi terhadap kelompok. Menurut Soerjono Soekanto (1993:5) untuk memahami fungsi hukum itu tidak lepas dari aspek penegakan hukum, yaitu pelaksanaan suatu kebijakan atau komitmen yang bersangkutan dengan faktor pokok,yaitu : 1)
Faktor hukumnya sendiri yang merupakan dasar kebijakan;
2)
Faktor penegak hukum, yaitu piha-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3)
Faktor atau saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4)
Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan;
5)
Faktor budaya yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaualan hidupnya.
37
Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana ia berada, sehingga tidak heran jika terjadi ketidak-cocokan antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Dari hal tersebut munculah diskrepansi antara law in the book dan law in action.Oleh sebab itu Chambis dan Seidman dalam mengamati keadaan yang demikian itu menyebutkan The myth ofthe operation of the law to given the lie daily (Esmi Warassih,2005:83). Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M Friedman, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur (Esmi Warassih,2005:30) : 1) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi
yang
mempunyai
fungsi
untuk
mendukung
bekerjanya sistem hukum itu sendiri; 2) Komponen substansif yaitu suatu output dari sistem hukum, beberapa
peraturan-peraturan,
keputusan-keputusan
yang
digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur; 3) Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M Friedman disebut sebagai kultur hukum. Komponen-komponen tersebut merupakan peringkat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Kita dapat mengatakan bahwa kultur hukum seseorang dari lapisan bawah akan
38
berbeda dengan mereka yang berada di lapisan atas. Demikian pula, kultur hukum seorang pengusaha berbeda dengan orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri dan seterusnya. Tidak ada dua orang laki-laki maupun wanita yang memiliki sikap yang sama terhadap hukum. Dari hal tersebut adanya korelasi yang sistematik antara berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan dan sebagainya (Esmi Warassih, 2005:82). Pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dan usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh karena itu sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem norma. Pemahaman ini untuk menghindari terjadinya pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah kedudukannya.
39
B. Kerangka Pemikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 71,72,73,74 tentang Pengawasan dan Pembinaan)
Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.
1. Mekanisme Pengawasan BLH Kabupaten Klaten terhadap pengolahan limbah di PT.SGM 2. Tindak Lanjut dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh BLH
Hasil Pengawasan
Lingkungan yang baik,sehat dan bebas dari pencemaran
Keterangan: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan payung hukum dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Upaya pelaksanaan Otonomi Daerah semakin memberikan perubahan hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah termasuk dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
40
Sehingga setiap daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Termasuk Pemerintah Kabupaten Klaten juga mempunyai kewenangan untuk melakukan urusan daerahnya sendiri. Wujud dari otonomi daerah di Kabupaten Klaten dalam bidang lingkungan hidup yaitu dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 tahun 2008 tentang Oranisasi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Peraturan inilah yang mengatur tentang kewenangan Badan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan. Penulisan hukum ini akan mengkaji pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan hidup Kabupaten Klaten dalam konteks pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT.SGM. Sehingga jelas akan diketahui peranan konkrit dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Untuk kemudian peranan tersebut akan ditinjau juga dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung hukumnya. Pelaksanaan tugas dan wewenang oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap hasil pengawasan pada suatu kegiatan ini tentunya akan ada tindak lanjut terhadap permasalahan lingkungan yang telah ditimbulkan guna mewujudkan lingkungan yang baik, sehat dan bebas dari pencemaran.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Lokasi Penelitian 1.
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Badan Lingkungan hidup Kabupaten Klaten merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup sendiri berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Badan Lingkungan Hidup KabupatenKlaten dibetuk menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17).
2.
Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
membantu
dan
menunjang
kelancaran
tugas
Bupati
dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup; b. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaran pemerintah daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup; c. Pelaksana penyusunan rencana dan program pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian lingkungan hidup; d. Pemberian rekomendasi perijinan bidang lingkungan hidup; e. Penyelidikan dan penyelesaian kasus di bidang lingkungan hidup; f. Koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
41
42
g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, Analisis mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 3.
Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup memiliki visi dan Misi. Visi dan Misi tersebut terdapat dalam rencana strategik yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun, yaitu periode 2015 – 2020. Visi
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Klaten
adalah
“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Klaten yang maju dan mandiri”. Visi BLH Kabupaten Klaten tersebut mengandung beberapa unsur dan memiliki arti sebagai berikut: 1.
Kualitas lingkungan hidup artinya sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah.
2.
Kabupaten Klaten yaitu suatu wilayah yang di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Luas mencapai 665,57 km2 dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.
3.
Maju sesuai dengan visi Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhannya secara adil danmerata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram dan damai.
4.
Mandiri sesuai dengan visi Kabupaten Klaten yaitu bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi dan kemampuan sendiri tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangungan.
43
Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten adalah : 1. Meningkatkan Kualitas dan Profesioalisme Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup. 2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan pelestarian sumber daya alam dengan mengendalikan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 4.
Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahuun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, yaitu : a. Kepala. Kepala Badan Lingkungan Hidup mempuyai tugas memimppin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. b. Sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Sub bagian perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan. 2) Sub Bagian Keuangan. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan badan. 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian. c.
Bidang Analisis mengenai dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
44
badan dibidang pemantauan dan pengembangan kapasistas lingkungan serta pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang kajian dampak lingkungan, pengkajian dokumen lingkungan, perizinan dan penataan ruang, pengembangan sistem manajemen lingkungan dan pengembangan kemitraan lingkungan. Bidang Analisis Mengenai dampak lingkungan dan pengembangan kapasistas lingkungan terdiri dari: 1) Sub bidang mengenai dampak lingkungan. Subbidang mengenai dampak lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan kapasistas lingkungan
yang
menyelenggarakan
pengembangan lingkungan hidup
pemantauan,
evaluasi,
dan pengkasjian perizinan di
bidanng lingkungan hidup. 2) Sub Bidang Pengembangan Kapasistas Lingkungan. Sub bidang pengembangan
kapasistas
lingkungan
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas bidang analisis mengenai dampak lingkungan
dan
pengembangan
kapasistas
lingkungan
yang
menyelenggarakan pengembangan sistem menejemen lingkungan, perangkat ekonomi lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan serta pengembangan kemitraan lingkungan. d.
Bidang
pengendalian
melaksanakan
dampak
sebagian
lingkungan
tugas
badan
yang
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
pengendalian pencemaran air, udara limbah padat dan bahan beracun dan berbahaya, tanah, pengendalian kerusakan lahan, kerusakan sumber daya air, kerusakan kawasan konservasi dan kerusakan keanekaragaman hayati. Bidang pengendalian dampak lingkungan terdiri dari : 1) Sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Sub bidang pengendalian
pencemaran
melaksanakan
sebagian
lingkungan
yang
lingkungan
tugas
bidang
menyelenggarakan
mempunyai pengendalian
pengendalian
tugas dampak
pencemaran
45
lingkungan
yang
meyelenggarakan
pengendalian
pencemaran
lingkungan. 2) Sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan. Sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian dampak lingkungan yang menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian
tugas
sesuai
bidang
keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. B. Pembahasan 1. Mekanisme Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten terhadap penaatan pengelolaan limbah di PT.SGM Usaha yang dijalankan oleh PT.SGM adalah industri pengolahan susu. Produk utama PT.SGM disajikan pada tabel berikut: No
Nama Produk
Bentuk
Kemasan
1
Susu Bubuk SGM
Padat
Alumunium Foil
2
Susu Bubuk LLM
Padat
Alumunium Foil
3
Susu Bubuk VITALAC
Padat
Alumunium Foil
4
Susu Bubuk Vitaplus
Padat
Alumunium Foil
5
Susu bubuk Lactamil ibu hamil dan menyusui
Padat
Alumunium Foil
46
6
SGM Sereal
Padat
Alumunium Foil
7
Susu
Bubuk
Nutricia
Padat
Alumunium
Base Powder 8
Susu
Foil
Bubuk
Dumex
Padat
Alumunium
Powder
Foil
Sumber : Dokumen UKL/UPL,PT.SGM Tabel 1. Dokumen Kelayakan Lingkungan untuk Kegiatan Operasional Pabrik PT. SGM Unit II No Nama Dokumen 1
Keputusan
Keterangan
Dokumen UKL-UPL Kepala
Kantor
PT.SGM Tbk.
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Klaten
-
Dokumen
Lahan
:
150.00 m2 -
Luas Bangunan: 45.925m2
No.660.1/239.1/24 tentang
Luas
Persetujuan
-
UKL-UPL
PT.SGM Tbk.
Tenaga Kerja : 450 orang
-
Kapasitas Produksi
:
34.426/tahun 2
Dokumen
Kepala
Badan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Lingkungan Hidup
Kabupaten
Klaten
No.510.44/22
tentang
rekomendasi atas DPLH
-
Susu
lahan
:
154.796 m2 -
Luas bangunan : 51.623 m2
-
KegiatanIndustri Pengolahan
Luas
Tenaga kerja : 794 orang
oleh
-
Kapasitas
PT.SGM Unit II, Desa
produksi 90.000
Kemundo,
Kecamatan
ton/tahun.
Prambanan,
Kabupaten
Klaten
47
Proses produksi PT.SGM Unit II menggunakan beberapa jenis bahan baku, bahan penolong dan bahan pengemas. Proses pengolahan susu bubuk di PT.SGM meliputi dua proses, yaitu proses basah (wet process) dan proses kering (dryprocess). Proses basah merupakan pengolahan susu yang masih dalam bentuk cair, sedangkan proses kering merupakan proses pengeringan susu cair menjadi susu bubuk. Berdasarkan dokumen UKL-UPL yang disetujui maka sebagai pemegang izin lingkungan PT.SGM berkewajiban untuk mengelolaa limbah, tidak menggabungkan saluran limbah cair dengan air hujan, membuang limbah cair ke badan air yang dibawah baku mutu limbah, mungujikan kualitas air limbah setiap sebulan sekali, memasang flowmeter di IPAL, mencatat swapantau harian (Ph,suhu,debit) dan wajib melakukan sekaligus membiayai penanggulangan dan pemulihan apabila terjadi pencemaran atau kerusakan yang diakibatkan dari kegiatan perusahaan. Selain izin lingkungan, izin PPLH yang dimiliki PT.SGM anatara lain mencakup: 1. Izin Usaha; 2. Izin Pmbuangan Limbah Cair; 3. Izin Pengelolaan Limbah B3, dan 4. Izin ABT (Air Bawah Tanah). Berdasarkan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui sebelumnya, saat ini PT.SGM Unit II telah menjalankan kegiatan operasional. Kegiatan ini melibatkan berbagai aktivitas dan penggunaan berbagai peralatan yang berpotensi memberi dampak terhadap karyawan, masyarakat maupun lingkungan di sekitarnya. Mastriks ringkasan dampak untuk kegiatan operasional yang saat ini sedang berjalan disajikan dalam tabel berikut. No Sumber Dampak 1
Dampak
Material expired, kertas, karton, kayu, logam, Timbulan sampah aluminium
2
Pencucian peralatan produksidan truk tangki Penurunan susu segar
sungai
kualitas
air
48
3
Pengolaha limbah cair yang kurang optimal
Pencemaran
kualitas
udara (kebauan) 4
Kegiatan dariproses pengujian, pemeriksaan, Timbulan limbah B3 penelitian dan pengembangan di laboratorium serta maintenance peralatan produksi
5
Operasional boiler, diesel dan drier
Pencemaran
kualitas
udara ambien 6
Berdirinya pabrik
Dampak
lingkungan
pabrik dan karyawan Sumber: Laporan Dokumen UKL- UPL,PT.Sarihusada Generasi Mahardhika Unit II(SGM) Sistem yang dipakai dalam pengelolaan limbah cair di PT.SGM adalah mengacu pada kombinasi proses anaerobik dan aerobik di instalasi pengolahan air limbah pabrik PT.SGM Unit II. Air limbah yang telah diolah dan sesuai baku mutuakan dimanfaatkan ssebagai penyiram tanaman dan dibuang keperairan umum. Sementara itu, untuk limbah padat domestik dari pekerja dan kegiatan operasional pabrik dilakukan pemilahan antara bahan organik dan bahan anorganik. Bahan organik selanjutnya akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan pembuatan kompos, sedangkan bahan anorganik disalurkan kepada pihak ketiga sebagai perantara daur ulang. 1. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Suparto Wijoyo, 2005 : 165). Dikaitkan dengan tugas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup, maka pemerintah kabupaten/kota dapat
49
mengatur urusannya dalam bidang lingkungan di daerah berdasarkan pemberian otonomi ini. Tugas dan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten/kota tercantum dalam pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tugas dan wewenang terebut
mencakup
pembuatan
kebijakan,
menerapkan
kebijakan,
pembinaan dan pengawasan dan pembinaan di bidang lingkungan hidup. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Lembaga teknis daerah yang dibentuk untuk dikonsentrasikan di bidang lingkungan yaitu Badan Lingkungan Hidup. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung dari pelaksanaan pemerintah daerah. Begitu pula badan lingkungan hidup kabupaten Klaten merupakan bagian dari lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Telah dijabarkan diatas mengenai tugas dari badan lingkungan hidup Kabupaten Klaten. Penjabaran tugas pokok dan fungsinya tercantum dalam Peraturan Daerah Klaten Nomoer 56 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Tugas dan fungsi tersebut sangatlah berkaitan erat dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan pengelolaan limbah PT.SGM merupakan kewajiban Bupati Klaten yang kemudian mendelegasikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Kemudian dalam struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, bidang yang memiliki tugas terhadap pengawasan pengelolaan limbah PT.SGM yaitu subbidang Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan.
Subbidang
Pengendalian
Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok menyediakan bahan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan, pengembangan teknis,
50
fasilitasi, pelayanan administrasi dan teknis pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Pelakasanaan pengawasan pengelolaan limbah PT.SGM yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ditetapkan Bupati Klaten. Pejabat
Pengawas
Lingkungan
Hidup
Daerah
(PPLHD)
yang
melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah PT.Sgm merupakan staff dari subbidang pengendalian pencemaran lingkungan karena yang diawasi terkait pengendalian pengelolaan limbah. Pelaksanaan
pengawasan
kemudian
berdasarkan
Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam standar Operasional Prosedur (SOP) terdapat alur melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Alur pelaksanaannya sebagai berikut: 1. Menyusun jadwal pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan untuk ditanda tangani kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Pelaksanaan pengawasan ditujukan kepada usaha/kegiatan maka sebelumnya juga dibuat daftar usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkugan. Jangka waktu pelaksanaannya yaitu 7 hari. 2. Memberikan
pelaksanaan
pengawasan
kepenanggung
jawab
usaha/kegiatan yang menjadi sasaran target. Penanggung jawab kegiatan dapat disebut sebagai pemilik usaha. Jangka waktu 1 hari. 3. Disiapkan Surat Perintah Tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
setelah
penanggung
jawab
usaha/kegiatan
menerima
pemberithuan pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Setelah Surat Perintah Tugas selesai dibuat surat pelaksana tugas maka diajukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. 4. Penandatanganan Surat Perintah oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.
51
5. Persiapan ke lapangan serta membawa persyaratan atau perlengkapan, antara lain: Surat Perintah Tugas, blangko, Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD),
format
berita
acara,
data
awal,
kendaraan
bermotor/mobil dinas, Global Positioning System (GPS),kamera peraturan perundang-undangan. 6. Pelaksanaan pengawasan di lapangan dengan membawa surat perintah tugas, berita acara kelengkapan. 7. Melakukan
evaluasi,
analisa
terhadap
pengawasan
setelah
dilaksanakannya kegiatan tersebut dan dilaporkan ke Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Pada tahap akan tersusun draf hasil evaluasi, analisis terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim teknis maka diperlukan 3 hari untuk melakukan kegiatan tersebut. 8. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten menerima hasil laporan, mengakaji dan menyampaikan pemberitahuan ke penanggung jawab kegiatan/usaha terkait temuan-temuan. Hasil temuannya dapat berupa dianggap telah taat atau tidak/belum taat melaksanakan ketentuan
yang
dipersyaratkan.
Jika
usaha/kegiatan
tersebut
tidak/belum taat, permasalahannya dilimpahkkan ke bidang penataan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan untuk mendapatkan teguran dan atau sanksi setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan minimal 3 kali atau tergantung ada tidaknya perbaikan yang dilakukan penanggung jawab usaha/kegiatan. Jangka waktu pada tahap ini yaitu 4 hari. Pengawasan terhadap PT.SGM itu sendiri dilakukan beradasarkan pengawasan dokumen lingkungan yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen lingkungan tersebut didalamnya memuat pengelolaan lingkungan, limbah padat, air limbah, udara ( udara ambien, kebisingan,emisi ) dan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. Peran PT.SGM dalam pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten sangat penting untuk mendukung terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk
52
mengetahui seberapa besar prosentase peningkatan dari Badan Lingkungan Hidup, maka pihak PT.SGM harus menyampaikan laporan triwulan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Catatan yang harus dilaporkan mengenai jumlah Ph,COD, BOD, debit air limbah, udara catatan neraca limbah, udara ambien. Tabel 2. Hasil Uji Laboratorium pH, COD, BOD, TSS, NH3 dan S= No Parameter
Hasil
Ketidakpastian Baku Mutu
analisis
Klas II
Klas III Klas IV
1
Temperatur
30,0
1,300
Dev 3
Dev 3
Dev 3
2
TSS
45,0
0,526
50
400
400
3
pH
7,28
0,076
6-9
6-9
6-9
4
COD
12,03
1,84
25
50
100
5
BOD
4,43
0,021
3
6
12
6
NH3-N
0,077
0,002
-
-
-
7
Sulfida
0,082
0,002
-
-
-
sebagai S Sumber : Laporan Dokumen UKL- UPL,PT.Sarihusada Generasi Mahardhika Unit II(SGM) No Parameter
Hasil
Ketidakpastian Baku Mutu
analisis
Klas II
Klas III Klas IV
1
Temperatur
30,0
1,300
Dev 3
Dev 3
Dev 3
2
TSS
46,0
0,526
50
400
400
3
pH
7,40
0,076
6-9
6-9
6-9
4
COD
24,53
1,90
25
50
100
5
BOD
8,90
0,042
3
6
12
6
NH3-N
0,237
0,006
-
-
-
7
Sulfida
0,159
0,003
-
-
-
sebagai S
53
Sumber : Laporan Dokumen UKL- UPL,PT.Sarihusada Generasi Mahardhika Unit II(SGM) Tabel 3. Hasil Uji Laboratorium Air Limbah Industri Susu No Parameter
Hasil Analisa
ketidakpastian
Baku Mutu
1
Temperatur
25,7
1,300
-
2
TSS
62,0
0,526
50
3
pH
4,36
0,076
6,0-9,0
4
COD
5468
92,85
100
5
BOD
363
12,69
40
6
DHL
3,09
-
-
7
DO
-
-
-
Sumber : Laporan Dokumen UKL- UPL,PT.Sarihusada Generasi Mahardhika Unit II(SGM) Tabel 4. Hasil Uji Laboratorium Udara Ambien No Parmeter
Hasil Analisis
Baku Mutu
Data Fisik 1
Suhu ambien
32,5
-
2
Kelembaban
43,5%
-
3
Tekanan Barometer
723 mmHg
-
4
Cuaca
Cerah
-
5
Kecepatan Angin
5,3-7,9 km/jam
-
6
Arah angin dari
Barat
-
Data Kimia 1
H2S
<0,003 ppm
0,02
2
NH3
0,04ppm
2,0
3
Kebisingan
50,41 dB A
70
Sumber : Laporan Dokumen UKL- UPL,PT.Sarihusada Generasi Mahardhika Unit II(SGM)
54
Keterangan : -
Dari tabel-tabel diatas terdapat ada beberapa parameter yang melampaui baku mutu, seperti BOD (II), COD (II), dan BOD (II) (III). Pengawasan
dilakukan
untuk
menilai
tingkat
ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau pejabat instansi lingkungan hidup yang ditugaskan. Hasil pengawasan disusun dalam berita acara pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan cara: 1. Pengawasan
langsung,
dilakukan
melalui
inspeksi
lapangan
menggunakan panduan inspeksi lapangan proper yang ditetapkan oleh menteri. 2. Pengawasan tidak langsung, dilakukan dengan memeriksa laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Badan lingkungan hidup Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan Peraturan menteri ini termasuk pengawasan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pegelolaan limbah produksi PT.SGM lebih terfokus pada dokumen lingkungan UKL/UPL. Jika terjadi suatu pelanggaran dalam hal yang berdampak lingkungan bagi pemegang dokumen UKL/UPL dan SPPLH, Badan Lingkungan Hidup lah yang berwenang penuh dalam menangani atau memberikan pembinaan bagi suatu kegiatan usaha tersebut. Dari hasil evaluasi yang dilakuakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap dokumen lingkungan PT.SGM tingkat ketaatan terhadap kepemilikan dokumen lingkungan dan ketaatan pemantauan lingkungan hidup dan kontinuitas pelaporan masih ada yang belum sesuai. Namun, terkait permasalahan aduan masyarakat terhadap PT.SGM Badan Lingkungan Hidup memeberi masukan untuk memperbaiki kinerjanya dan harus segera ditindaklanjuti. Pelaksanaan
pengawasan
ini
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Klaten tidak bekerja sendirian, namun di bantu oleh masyarakat. Masyarakat dapat melakukan pengaduan yang difasilitasi oleh Badan Lingkungan Hidup yaitu Pos Pengaduan bilamana terjadi
55
pelanggaran atau dampak – dampak yang diterima lingkungan sekitar kegiatan usaha dirasa merugikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan aduan dari masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan produksi dari PT.SGM, pihak badan lingkungan hidup telah melakukan verifikasi terhadap aduan yang masuk. Dari hasil monitoring dilapangan pihak badan lingkungan hidup sudah tidak menjumpai luapan limbah dari IPAL pada area persawahan. Setelah dikonfirmasi pihak sarihusada sendiri membenarkan memang pernah mengalami kerusakan teknis pada sistem IPALnya. Namun ketika terjadi permasalahan tersebut, pihak perusahan juga sudah melaksanakan kesepakatan dengan masyarakatnya dan pada petani yang terkena dampak dengan melakukan pembersihan lahan dengan penyedotan kembali. Dari hasil pemantauan dokumen perusahaan SGM tercatat telah melakukan hasil limbah yang dikeluarkan secara berkala, antara lain: a. Terhadap limbah cair, perusahaan sarihusada seharusnya melaporkan ke BLH secara berkala setiap sebulan sekali, namun dengan adanya ketenggangan dan mempermudah pemilik
usaha,
BLH
memberikan
kelonggaran
dimana
pelaporan dapat diberikan setiap tiga bulan sekali yang mana pelaporan tersebut memuat mengenai baku mutu limbah cair pada tiap bulanya; b. Limbah udara dilaporkan setiap enam bualn sekali pada Badan Lingkungan Hidup; c. Limbah tanah dilakukan oleh pihak ke tiga dimana yang mempunyai ahli dalam hal LB3. Monitoring ke lapangan dilakukan oleh BLH Kabupaten Klaten ketika ada pelaporan atau aduan yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup. Bentuk tanggungjawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten ditunjukkan melalui pembinaan terhadap PT.SGM. Saran tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
56
dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, dilihat dari hasil pengawasan dokumen lingkungan dari PT.SGM, antara lain sebagai berikut : 1. Semua limbah yang dihasilkan harus diolah dalam IPAL. 2. Dokumen sebelumnya untuk dikomparasi dalam dokumen yang baru. 3. Aturan baku mutu untuk ditambahkan dalam dokumen. 4. Bagian alur proses untuk dibuatkan dalam dokumen. 5. Limbah b3 dikelola pihak ketiga, siapa dan MOU untuk dilampirkan. 6. Uji emisi melebihi ambang batas untuk diperhatikan. Dust colector ada berapa dan dipasangkan dimana untuk dijelaskan dalam dokumen. 7. Uji kualitas air untuk dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik kepada dinas terkait. 8. Untuk diperinci penggunaan air. Jumlah MCK yang tersedia berapa. 9. Sampah sebanyak 2,3 ton direcycle, yang menangani siapa untuk dijelaskan dalam dokumen. 10. CSR yang telah diberikan untuk diinformasikan ke PEMKAB Klaten. 11. Uji limbah cair diharapkan tidak melebihi baku mutu. 12. Pengelolaan limbah udara untuk diperhatikan karena uji melebihi ambang batas 13. Agar membuat sumur resapan air hujan, biopori dan mengadakan penghijauan. Tingginya kesadaraan perusahaan sarihusada terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini membuat Badan Lingkungan Hidup memilih Perusahaan SGM sebagai salah satu perusahaan yang masuk dalam proper. Proper ini dimaksudkan sebagai salah satu program penilaian kinerja perusahaan,
yang
diharapkan
agar
supaya
perusahaan-perusahaan
berlomba-lomba untuk melalukakan pengelolaan lingkungan dan tidak
57
semata-mata mendirikan usaha untuk mendapat keuntungan semata dalam mendirikan suatu usaha. 2. Tindak Lanjut Badan Lingkungan Hidup terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri PT.SGM Dari hasil pengawasan yang telah diuraikan sebeelumnya Badan Lingkungan hidup Kabupaten Klaten memberi teguran kepada PT.SGM. Karena berdasarkan hasil pelaporan PT.SGM limbah cairnya melebihi baku mutu, sehingga masuk indikasi keperusakan lingkungan. Dari Klarifikasi PT.SGM mendapat teguran agar kejadian tidak terulang lagi, pembuangan limbah cair tidak melebihi kapasitas, sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Klaten Nomor 660.3/561/2009 mengenai Ketentuan Dan Kewajiban Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah Keperairan Umum. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain : I.
Ketentuan teknis: Pembuangan air limbah industri susu dengan kapasistas produksi
165,47 ton/hr harus memenuhi persyaratan : 1. Debit air limbah maksimum : 330,9 m3/hr 2. Kualitas eflluent air limbah yaitu Kadar dan beban pencemaran maksimum adalah : No
Parameter
Kadar
Beban
maksimum
Maksimum
(mg/I)
(kg/hari)
1
BOD5
40
13,2
2
COD
100
33
3
TSS
50
16,5
4
pH
6-9
-
3. Pembuangan air limbah di buang ke sungai deleran. 4. Melakukan pemantauan dan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang ke sungai Deleran.
58
5. Tidak menggabungkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan atau saluran lainnya. 6. Melakukan pemantauan pada titik-titik pantau yang telah ditetapkan bersama dengan Tim Bdan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Tim IPLC Pemerintah Kabupaten Klaten di intlet dan outlet Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) setiap satu bulan sekali dan pemantauan kualitas air sungai Deleran sebelum dan sesudah bercampur air limbah setiap 6 bulan sekali dengan biaya ditanggung perusahaan 7. Tidak boleh melakukan pengenceran air limbah dan apabila air limbah tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain harus melakukan penelitian terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. II.
Kewajiban Pihak Perusahaan. 1. Melaporkan hasil analisa kualitas air limbah di intlet dan outlet IPAL setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan hasil analisa kualitas air di sungai Deleran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Klaten dengan tembusan Gubernur Jawa
Tengah
Cq.Kepala Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. 2. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah kepada Bupati Klaten paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah berakhir. 3. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kaitannya pembuangan air limbah. Dalam hal ini perusahaan SGM telah mampu mengindahkan teguran dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terkait permasalahan yang terjadi dari perusahaan SGM , Badan Lingkungan Hidup memberikan teguran terhadap perusahaan SGM, berdasarkan monitoring dokumen perusahaan sarihusada maka badan lingkungan hidup memberikan teguran pada perusahaan SGM agar tidak melebihi baku mutu harian yang telah ditentukan sesuai dengan SK Bupati Klaten tentang
59
Ketentuan dan Kewajiban Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah Keperairan Umum . Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten sudah sepenuhnya sesuai dengan aturan – aturan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sehingga hasil yang dicapai dalam pengawasan selama ini dapat berjalan dengan baik dan semua pelanggaran yang terdapat kegiatan usaha di Kabupaten Klaten selama ini masih menggunakan sanksi administrasi dimana dalam tahap teguran saja belum lebih ke tingkat pencabutan atau pengehentian kegiatan usahan , dan/atau sanksi pidana maupun perdata. Karena semuanya dapat diselesaikan dengan baik dengan cara menitik beratkan pada hal pembinaan terhadap kegiatan usaha. Hasil pengawasa dan pertimbangan penjatuhan sanksi: 1. Hasil pelaporan ketaatan analisis dengan hasil baik tidak dilakukan penjatuhan sanksi administratif apapun, sedangkan untuk kasus aduan masyarakat dan verifikasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten melakukan tindakan berupa teguran lisan yaitu untuk memperbaiki kinerjanya. 2. Tindakan teguran lisan yang diberikan kepada PT.SGM ini dirasa sudah efektif, hal tersebut dibuktikan dengan pelaporan dokumen yang didalamnya memuat mengenai perbaikan yang harus dilakukan bedasarkan saran dan tindak lanjutyang diberikan BLH dari hasil pantauan sebelumnya. Mengenai permasalah pembuangan limbah cair apakan sudah sesuai dengan ketentuan yangtelah disepakati, maka Badan Lingkungan Hidup juga melakukan uji laboratorium. (Berdasarkan wawancara dengan staff pengendalian dampak lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Bapak Bondan). Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten kepada perusahaan yang ada apabila dilihat dari
60
teori bekerjanya hukum menurut Lawrence M.Friedman mengemukakan efektif dan berhasil tidaknya penegakan tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal culture), ketiga unsur tersebut merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat dan dapat dilihat dariimplementasinyasebagai berikut : a. Substansi hukum (substance of the law) Substansi hukum telah tersedianya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi untuk PERDA mengenai Perlindunngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. b. Struktur hukum (structure of law) Dari struktur hukumnya telah terdapat organisasi yang diberi kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan hidup yang terdiri dari sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan. c. Budaya Hukum (legal culture) Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui budaya hukum telah menunjukkan tingginya kesadaran pelaku usaha yang dalam hal ini adalah perusahaan sarihusada. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran untuk memenuhi standart norma yang ada di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan, atau pun kewajibannya sebagai pelau usaha terhadap lingkungan, misalnya ketaatan dalam melakukan laporan berkala kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, memantau limbahnya melalui pemeriksaan laboratorium, serta tanggung jawab sebagai pelaku usaha jika terjadi permasalahan lingkungan. Budaya hukum birokrasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum birokrasi ini,
61
aparat birokrasi cenderung bersifat menunggu atau pasif serta kurang tegas dalam penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran atau ketidak patuhan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Klaten terhadap kewajiban sesuai dengan ijin lingkungan dan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan hidup Kabupaten Klaten terhadap pentaatan pengelolaan limbah di PT. SGM, maka di tarik kesimpulan bahwa: 1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan pasal 71 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap lingkungan hidup. Pengawasan tersebut meliputi ketaatan melakukan pelaporan PT.SGM 3 bulan sekali dengan hasil ketaatan PT.SGM dalam pengelolaan limbah terdapat beberapa yang belum memenuhi kriteria yang diwajibkan. Selain pengawasn terhadap dokumen lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten juga melakukan pengawasan atas aduan masyarakat terhadap pentaatan pengelolaan limbah PT.SGM terhadap lingkungan sekitar. Sehingga hasil yang dicapai dalam pengawasan selama ini dapat berjalan dengan baik dan semua permasalahan lingkungan yang terjadi dapat diatasi. 2. Tindak Lanjut hasil pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup terhadap pentaatan hasil analisis laboratorium limbah SGM dan terhadap aduan masyarakat atas peluapan limbah yang terjadi , Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten memberikan sanksi teguran untuk memperbaiki pengelolaan limbah cair dengan benar dan memberikan tanggung jawab sosial pada masyarakat yang terkena dampak.
62
63
B. SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. BLH menambah frekuensi sosialisasi pada perusahaan-perusahaan utamanya pada kegiatan yang menghasilkan limbah baik itu limbahcair padat dan limbah B3 untuk mengurangi sifat bahaya dari limbah dan sosialisasi kepada masyarakat umum agar berperan aktif menjaga lingkungannya. 2. BLH secara insidentil melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke perusahaan-perusahan baik skala besar maupun kecil agar lebih peka terhadap pengelolaan lingkungan hidup. 3. Pengawasan hendaknya dilakukan oleh BLH secara aktif, tidak hanya menunggu aduan dari masyarakat , sehingga bisa mencegah tejadinya permasalahan lingkungan. 4. Pengawasan BLH terhadap ketaatan perusahaan tidak hanya pada hasil laporan tetapi perlu lebih sering melakukan sidak.
64
DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta : Sinar Grafika. Esmi Warassih.2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : Suryandaru Utama H.B Sutopo. 2002 . Metode Penelitian Hukum Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press. Hamrat Hamid dan Bambang Pramudiyanto. 2007. Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I. Jakarta : Granit Koesnadi Hardjasoematri. 2009. Hukum Tata Lingkungan.Yogyakarta : Gajah Mada University. Lexy J.Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Lilin Budiati. 2002. Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bogor: Ghalia Indonesia. Lotulung, Paulus Effendi, 1993, Bebarapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah. Bandung : Citra Aditya Bakti. M. Hamdan . 2000. Tindakan Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Bandung : Mandar Maju. Muhammad Erwin. 2008. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung : PT. Refika Aditama. Mukhti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pealajar. Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung Rahmadi, Takdir. 2013. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta : Rajawali Siahaan, N.H.T. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi kedua). Jakarta: Erlangga. Situmorang, Vitor. M. dan Juhir, Jusuf. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
65
Soemartono, Gatot P. 2004. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press. ________________. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Unversitas Indonesia Press. Sugiharto.1987. Lingkungan dan Berbagai Analisa Terhadap Pencemarannya. Bandung. Supriadi. 2006 . Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar. Edisi I. Jakarta : Sinar Grafika. Winarno Surakhmad. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah . Bandung : Tarsito Y.Eko Budi Susilo. 2003. Menuju Keselarasan Lingkungan (memahami sikap teologis manusia terhadap pencemaran lingkungan). Malang : Averroes Press. Jurnal : Gunawan, Marthta.2014. Pengawasan Limbah Cair Rumah Sakit Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekan Baru. JOM FISIP Vol.3 No.1. Pekanbaru : Universitas Riau. Rizaldi, Adiwira. Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Kantor Lingkungan Hidup Kediri Terkait Kasus Limbah Industri Pembuatan Tahu POO. Malang: Universitas Brawijaya. Muhammad Subhi.2010. Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Di Kabupaten Kupang). Ketapang. AE Boyle. 2005. Globalising Environmetal Liability: The Interplay Of National And International Law. Oxford Univercity Press. Peaturan Perundang-undangan : Keputusan Mentri Lingkungan Hidup Nomor. KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Bagi Kegiatan Industri Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
66
Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Internet : (http://.sanitassi.or.id//ppsp/wp–content/uploads/pdf/airlimbah/4_dasar dasar_teknik_dan_pengelolaan_air_limbah.pdf, diakses 01/03/2016, pukul 22.57 WIB).
