Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi REPUBLIK INDONESIA
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK SEKTOR AIR MINUM DAN SANITASI Oleh : Direktur Pendayagunaan SDA dan TTG
• Besarnya pemanfaatan jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa dari tahun ke tahun harus mampu membawa dampak signi9ikan dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan; • Diperlukan upaya refocusing pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung produktivitas Desa, melalui: Pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUM Desa, Pembangunan Embung, dan Pembangunan Sarana Olahraga Desa (Inmendesa PDTT No 1 Tahun 2017).
Penyelenggaraan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Infrastruktur/Sarpras) Pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masayarakat
JALAN= 29.050 KM
JEMBATAN = 402.620 M
MCK = 17.344 UNIT
AIR BERSIH = 6.668 UNIT
PAUD = 3.736 UNIT
POSYANDU = 3.536 UNIT
POLINDES = 904 UNIT
SUMUR = 9.360 UNIT
TAMBATAN PERAHU =828 UNIT
PASAR DESA = 1.296 UNIT
EMBUNG = 652 UNIT
DRAINASE = 33.976 UNIT
IRIGASI = 3.856 UNIT
TEMBOK PENAHAN TANAH: 11.504 UNIT
0.25% 1.70%
2.45% 1.47% 7.10%
5.90%
81.14%
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sarana Prasarana Desa
JALAN= 66,88 KM
JEMBATAN = 511,9 KM
MCK = 37.368 UNIT
AIR BERSIH = 16.295 UNIT
PAUD = 11.296 UNIT
POSYANDU = 7.524 UNIT
POLINDES = 3.133 UNIT
SUMUR = 14.034 UNIT
TAMBATAN PERAHU =1.373 UNIT
PASAR DESA = 1.819 UNIT
EMBUNG = 686 UNIT
DRAINASE = 65.998 UNIT
IRIGASI = 12.596 Unit
TEMBOK PENAHAN TANAH = 38.184 UNIT
Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembinaan Kemasyarakatan
Total Dana Desa 2017 Rp 60 Triliun
1. 2.
Tahap 1: Rp 36 Triliun (60%) Tahap 2: Rp 24 Triliun (40%)
3.
Penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Tahap I: Rp 35,98 Trilyun (99,97%); Hanya Kabupaten Ketapang dan Seluma yang pencairan Dana Desa Tahap 1 dari RKUN ke RKUD belum mencapai 100%; Total transfer dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) Tahap 1: Rp 31,48 Trilyun (87,48%) dari RKUD atau 52,47% dari alokasi di RKUN).
Laporan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 tahap 1 (49,97 Trilyun)
7.65%
1.48%
1.03%
5.60%
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sarana Prasarana Desa
0.38% 2.90% 80.97%
Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Pemanfaatan SDA dan Lingk Berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pembinaan Kemasyarakatan
Sebanyak 80,97% Dana Desa Tahun 2017 Tahap 1 masih didominasi untuk mendukung pembangunan sarana prasarana desa
PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA AKUMULASI TAHUN 2015, 2016 dan 2017 Hasil Pemanfaatan Dana Desa yang Berpengaruh terhadap Ekonomi Masyarakat Desa
121.601 KM
4.113 Unit
Hasil Pemanfaatan Dana Desa yang Berpengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa
1.959 KM
5.189 Unit
163.899 Unit
32.099 Unit
82.274 Unit
6.045 Unit
2.054 Unit
65.512 Unit
45.865 Unit
518.635 Unit
1.212 Unit
13.925 Unit
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
21.874 Unit
2.385 Unit
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 (Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017)
Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan disepakati dalam musyawarah desa serta dipublikasikan pada masyarakat di ruang publik. Dalam proses perencanaan program/kegiatan, desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa yang ada di Indeks Desa Membangun (IDM). a.
Pembangunan Desa untuk pemenuhan Sarana Prasarana, Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar (untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat: Air Bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, Jambanisasi, MCK ), Sarana Ekonomi Desa, Pelestarian Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana Alam;
b. Pemberdayaan Masyarakat: Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar (pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat:penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan lingkungan), Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi; penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya; pelestarian lingkungan hidup; pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA Transfer dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Peraturan Bupati atau Walikota (Perbub atau Perwali) ditetapkan
RKUN
TAHAP I 60% BULAN MARET - APRIL
TAHAP II
RKUD
40% BULAN AGUSTUS – SEPTEMBER
RKD
SYARAT PENYALURAN DANA DESA DARI KABUPATEN/KOTA KE DESA
1
RPJM Desa
2
RKP Desa
3
APB Desa
FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Desa Tertinggal dan/ atau sangat Tertinggal
• Sarana Prasarana Pemenuhan Kebutuhan • Akses kehidupan masyarakat Desa
Desa Berkembang
• Sarana Prasarana Pelayanan Umum dan Sosial Dasar Pendidikan • Sarana Prasarana Pelayanan Umum dan Sosial Dasar Kesehatan
Desa Maju dan/atau Mandiri
• Sarana Prasarana yang berdampak pada ekonomi Desa dan Investasi Desa • Prakarsa Desa Membuka Lapangan Kerja • Teknologi Tepat Guna • Investasi Melalui BUM Desa
13 TUGAS POKOK P3MD 1.
Memfasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
2.
Memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis.
3.
Memfasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa.
4.
Memfasilitasi demokratisasi desa
5.
Memfasilitasi kaderisasi desa
6.
Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa
7.
Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan di desa atau antardesa
8.
Memfasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum
9.
Memfasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel
10. Memfasilitasi kegiatan membangun desa yang dilaksanakan oleh supradesa secara partisipatif, transparan dan akuntabel 11. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa 12. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kerja sama desa dengan pihak ketiga 13. Memfasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan dan tugas lainnya mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat.
