PEMERINTAHAN AWAL KOLONI AUSTRALIA

menyusun sistem pemerintahan atau konstitusi Australia. ... •Konvensi memutuskan sistem pemerintahan di mana pemerintahan federal memegang kekuasaan a...

56 downloads 796 Views 4MB Size
PEMERINTAHAN AWAL KOLONI AUSTRALIA

TERBENTUKNYA FEDERASI AUSTRALIA

MENGAPA PERLU FEDERASI? • Terbentuknya koloni menyebabkan perbedaan pemerintahan dan tidak adanya koordinasi • Dalam hal perdagangan, terdapat kendala perdagangan antarkoloni, seperti Sydney dan Melbourne • Tahun 1847, Earl Grey menteri urusan jajahan pada waktu itu telah menyadari perlunya penanganan kepentingan bersama di antara koloni yang berbeda di Australia

LATAR BELAKANG • Munculnya kekuatan Eropa di wilayah Pasifik, yaitu Jerman di Irian Timur laut, kepulauan Marshal, Solomon, dan Mariana, serta Perancis di New Hebrides, dirasakan sebagai ancaman bersama • Berbagai Trade Union di koloni yang berbeda itu menghendaki adanya keseragaman aksi terhadap tenaga kerja Cina, jumlah jam kerja per hari, serta perlindungan atas hak-hak mereka. • Untuk mewujudkan keinginannya itu, mereka mengadakan Intercolonial Congress yang diadakan khusus untuk Trade Union.

LATAR BELAKANG • Keinginan mereka bersama untuk menjaga agar benua itu hanya diisi oleh orang-orang kulit putih, mendorong hasrat untuk menciptakan ketentuan yang seragam tentang imigrasi orang-orang kulit berwarna, terutama Cina ke negeri itu. • Hasrat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kerja sama di bidang perdagangan, yang menghendaki pengaturan bersama hal-hal yang berhubungan dengan bea dan cukai perdagangan antar koloni. • Perkembangan ala-alat komunikasi dan hal-hal yang berhubungan dengan suratpos dan telegaf.

• Aspek militer dalam pertahanan dan keamanan yang menuntut adanya satu komando, satu front, bila koloni-koloni itu benar-benar diserang musuh. • Kebanggaan untuk disebut orang Australia daripada sebagai orang Victoria, orang Tasmania, atau sebutan daerah lainnya.

LATAR BELAKANG FEDERASI AUSTRALIA • Grey mengusulkan pada parlemen tentang komisi perdagangan dan perkebunan • Komisi inilah yang tahun 1849 mengusulkan adanya gubernur jendral yang mempunyai kekuasaan yang menghimpun suatu badan yang diberi nama General Assembly Of Australia. • Badan ini merupakan wakil dari tiap koloni yang keanggotannya dipilih oleh parlemen dari masing-masing koloni. Badan inilah yang nantinya akan membentuk mahkamah agung

GAGASAN-GAGASAN FEDERASI • Henry Parkes, negarawan terkenal dari New South Wales menyarankan pembentukan Federal Council untuk menangani semua masalah yang dihadapi oleh koloni dalam kehidupannya sehari-hari dan untuk memikirkan persatuan semua koloni itu. • Pada tahun 1885 pemerintah Inggris mengeluarkan satu undang-undang yang mengijinkan keenam koloni di Australia bersama New Zealand dan Fiji membentuk Federal Council of Australia.

KONVENSI FEDERAL I • Parkes mengemukakan kembali segala hal yang berkaitan dengan Federasi Australia itu dalam pidato yang menggemparkan di Tenterfield, sebuah kota diperbatasan New South Wales dengan Queensland. • 1890 diadakan pertemuan kepala pemerintahan dari seluruh koloni di Melbourne • 1891 Konvensi federal yang pertama ini ditugaskan menyusun sistem pemerintahan atau konstitusi Australia

REAKSI TERHADAP KONVENSI FEDERAL I

• Jika masalah federasi Australia itu tetap ditangani hanya oleh para politisi saja, kemungkinan realisasinya akan terus tertunda. • Dr. John Quick menggagas Australian Native Association (ANA), yaitu organisasi orang-orang yang dilahirkan di Australia. • ANA berkampanye untuk penyusunan konstitusi baru dan mengusulkan agar konsep baru itu sebaiknya diputuskan oleh rakyat secara langsung, bukan oleh parlemen setiap koloni.

GAGASAN ANA • Dorongan kearah federasi itu hendaknya berasal langsung dari rakyat; • Konstitusi baru hendaknya disusun oleh suatu konvensi yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat; • Konsep konstitusi itu selanjutnya diserahkan kepada rakyat untuk diterima atau ditolak;

• Jika konstitusi itu telah diterima di dua atau lebih koloni, maka hendaknyalah konstitusi itu disahkan oleh parlemen Inggris sebagai hukum yang berlaku untuk seluruh koloni.

KONVENSI FEDERAL II (18971898)

• Parkes yang pada tahun 1895 sudah berusia 80 tahun lalu digantikan oleh Edmund Barton sebagai pemimpin gerakan federasi.

• Ia didampingi juga oleh Alfred Deakin, pemimpin dari Victoria • Mereka menggagas konvensi federal kedua

KONVENSI FEDERAL II • Dalam konvensi kedua, rancangan konstitusi yang disusun dalam konvensi pertama (1891) dilengkapi dan disempurnakan hingga mencapai bentuk dan isi yang diharapkan pada masa itu. • Bahasan tentang “seberapa besar kekuasaan yang harus diserahkan kepada pemerintahan sentral atau pemerintahan federal” • “kekuasaan apa saja yang diserahkan kepada pemerintah federal lalu semua kekuasaan lainnya yang tersisa dipegang oleh pemerintahan koloni”

HASIL KONVENSI II • Konvensi memutuskan sistem pemerintahan di mana pemerintahan federal memegang kekuasaan atas halhal tertentu, yaitu pertahanan, bea dan cukai, hubungan luar negeri, perdagangan luar negeri, pos dan telegraf, imigrasi dan pelayaran • Konvensi juga menetapkan nama federasi yang akan dibentuk itu, yaitu Commonwealth of Australia. • Mengadakan referendum di seluruh koloni untuk meminta pendapat rakyat terhadap konstitusi yang telah diputuskan dalam konvensi kedua tersebut.

HASIL REFERENDUM I (1898) Koloni

Suara Yang Setuju

Suara Yang Menolak

Victoria

100.520

22.099

Australia Selatan

35.800

17.320

Tasmania

11.797

2.716

New South Wales

71.595

66.228

219.712

108.363

HASIL REFERENDUM II (1899) Koloni

Suara Yang Setuju

Suara Yang Menolak

Victoria

13.437

791

Australia Selatan

65.990

17.053

Tasmania

152.653

9.805

New South Wales

107.420

82.741

Queensland

38.488 377.988

30.996 141.386

TINDAK LANJUT • Tanpa menunggu Australia Barat, kelima koloni mengirimkan rancangan konstitusi federal itu ke Inggris untuk disahkan oleh Parlemen Inggris. • Pemerintah Inggris dalam tahun 1900 mengeluarkan undang-undang yang mengijinkan pembentukan federasi tanpa Australia Barat. • Undang-undang itu disebut Australian Commonwealth Act.

• Sementara itu Australia Barat menyelenggarakan referendum dan hasilnya adalah 44.800 setuju dan 19.601 menolak.

• Setelah 50 tahun lamanya terpecah-pecah, The commonwealth of Australia menjadi kenyataan pada tanggal 1 Januari 1901. • Pada tanggal 9 Mei 1901, raja Edward VII, diwakili oleh anaknya, Duke of York, membuka secara resmi siding pertama parlemen Federal di Melbourne. Perdana menteri pertama untuk federai yang baru lahir adalah Edmund Barton. • Melbourne sementara menjadi tempat kedudukan pemerintahan federal hingga kemudian dipindahkan Ke Canberra tahun 1927.

1847 gagasan Earl Grey : • Gubernur Jenderal • General Assembly of Australia (wakil dari tiap koloni) Gagasan ini ditolak Parlemen Inggris

LAHIRNYA COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

1880 Henry Parkes (intercolonial conference) menyarankan pembentukan Federal Council 1850 ACGA

Gagasan Persatuan Italia (1870) Persatuan Jerman (1871)

1890 Pertemuan kepala-kepala pemerintahan seluruh koloni di Melbourne

Gerakan rakyat (ANA) 1895 Konferensi di Corowa - saran John Quick 1900 Australian Commonwealth Act

1891 Konvensi Federal I (Sydney) : Menyusun konstitusi Australia

Faktor-faktor pendorong : • Australia for the Empire • Australia for the Australians • Ketakutan akan invasi imigran Asia (Cina) • Perlunya sistem pertahanan • Berkembangnya alat-alat komunikasi

1898 Referendum I gagal

1901

Commonwealth of Australia 1899 Referendum II: berhasil menggolkan gerakan Federasi

1897 - 1898 Konvensi Federal II (Adelaide, Sydney, Melbourne) : • penyempurnaan draft konstitusi • sistem pemerintahan FEDERAL • nama Commonwealth of Australia

LEGISLATIVE COUNCIL • 1823 LC di NSW 5-7 orang • Membuat UU pemeliharaan perdamaian, kesejahteraan, good government • Merupakan turunan peraturan dari pemerintahan inggris • Prakteknya LC hanya mengeluarkan UU dan tidak berhak untuk berinisiatif membuuat UU • Gubernur sebagai penguasa kuat

• UU 1823 pembentukan MA, pertama kali jabatan ini diduduki oleh Sir Francis Forbes

AUSTRALIA COLONIES GOVERNMENT ACT