PENERAPAN METODE BACKWARD CHAINING PADA KASUS TINDAK PERDATA Buchary Rumampuk1, Moh Hidayat Koniyo2, Abd. Azis Bouty3.
Intisari Indonesia merupakan negara hukum yang didalamnya sudah terdapat peraturanperaturan hukum perdata yang semuanya sudah diatur di dalam kitab undangundang hukum perdata (KUHPer), banyaknya pasal yang ada pada kitab ini sering menyulitkan masyarakat awam untuk mengetahui pasal-pasal tersebut. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode backward chaining pada kasus tindak perdata. Cara kerja dari metode ini dengan mencari sebab yang sebelumnya kesimpulan dari sebuah masalah telah diketahui, dengan metode ini maka hasil yang nantinya akan ditampilkan berupa sebuah perbandingan dimana akan ada hasil yang dipilih oleh pengguna sistem dan juga hasil dari sistem sesuai dengan inputan jawaban dari pengguna. Hasil dari penelitian ini dapat menampilkan informasi pasal sesuai dengan jawaban yang telah di input oleh pengguna sistem, namun informasi yang ditampilkan hanya berupa informasi awal atau bayangan hukuman yang akan dijerat kepada pengguna. Kata Kunci : Kasus Tindak Perdata, Sistem Pakar, Backward Chaining
1.
Pendahuluan Dalam kasus tindak perdata ini termasuk diantaranya adalah kasus yang
tersangkut dengan harta kekayaan. Kasus ini sering dialami oleh banyak orang dimana orang-orang tersebut terlibat dalam sengketa tanah (Pewarisan), atau sering juga terdapat kekeliruan dalam hal pembagian harta peninggalan. Adapun kasus-kasus yang berhubungan dengan harta kekayaan yakni kasus tentang persatuan harta kekayaan menurut UU dan pengurusannya, tentang perpisahan harta kekayaan, tentang perwarisan karena kematian, tentang pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan, tentang pemisahan harta peninggalan, serta kasus 1
Buchary Rumampuk Mahasiswa Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi Moh. Hidayat koniyo, ST, M.Kom Dosen Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi 3 Abd. Azis Bouty, S.Kom, M.Kom Dosen Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi 2
tentang harta peninggalan yang tidak terurus. Semua kasus tersebut diatur dalam pasal yang berbeda. Namun di zaman sekarang teknologi bisa melakukan apa saja, seperti yang kita ketahui saat ini bisa kita dapati teknologi yang dapat menggantikan seorang pakar dalam melayani konsultasi dengan berbagai orang yang membutuhkannya. Sistem pakar adalah teknologi yang dimaksud. Sistem pakar adalah sistem dengan kepintaran buatan yang dibuat oleh seorang programmer dan dibantu oleh seorang pakar atau lebih. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pakar ini adalah metode Backward Chaining. Dengan metode ini, penyebab dari sebuah keputusan dapat diketehaui oleh sistem dengan akurat. Dengan sistem pakar ini, maka diharapkan pakar atau praktisi hukum bisa terbantu dalam melayani konsultasi masalah yang berhubungan dengan kasuskasus perdata yang dalam hal ini adalah kasus harta kekayaan. Selain itu sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat awam atau orang-orang yang belum terlalu mengerti dengan hukum sudah dapat memilah pasal-pasal sesuai dengan kasus tertentu. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud membuat penelitian yang berjudul “PENERAPAN METODE BACKWARD CHAINING PADA KASUS TINDAK PERDATA“
2.
Tinjauan Pustaka Ada beberapa definisi sistem pakar menurut para ahli, yaitu : Menurut Martin dan Oxman (dalam Kusrini, 2006). Sistem pakar adalah
sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh pakar dalam bidang tertentu. Menurut Oxman (dalam Marimin (2005), sistem pakar adalah perangkat lunak komputer yang menggunakan pengetahuan (aturan-aturan tentang sifat dari suatu unsur masalah), fakta dan teknik inferensi untuk masalah yang biasanya membutuhkan kemampuan seorang ahli. Metode backward chaining merupakan metode yang dimana sebuah hipotesa atau sebuah kesimpulan telah terjadi sebagai kosekuensi dari sebuah
permasalahan, dan backward chaining berusaha untuk mencari penyebabnya, dan menemukan hipotesa sebelumnya. Backward chaining membantu dalam menangani permasalahan dimana hipotesanya telah diketahui sebelumnya dan penyebab dari hipotesa tersebut yang kemudian dicari. Secara sepintas cara kerja dari metode ini adalah dengan memeriksa aturan dari fakta yang dalam basis data yang ada, yaitu hipotesa yang kemudian menguji bagian THEN dan mencari yang sesuai. Jika ternyata cocok, maka basis data berfungsi sebagai pencatat kondisi yang diperbaharui dan mendukung kesimpulan yang sesuai. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Ashtika, Widya (2011) dalam penelitiannya yakni “Perancangan Aplikasi Sistem Pakar Dengan Metode Backward Chaining Untuk Mendiagnosa Penyakit Jantung Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia”. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi ini dibuat guna membantu para masyarakat untuk mengetahui dan mencegah penyakit jantung secara dini, sistem ini dibuat karena mengingat penyakit jantung adalah penyakit yang tidak semua dokter dapat mengobati selain itu dokter ahli pada penyakit ini masih terbilang sedikit, sehinga dengan sistem ini diharapkan bisa membantu rumah sakit daerah kabupaten dan kota di indonesia. Penelitian lain mengenai kasus harta kekayaan yaitu Andreas Handojo, M. Isa Irawan (2008) dalam penelitiannya yakni “ Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Pakar Untuk Permasalahan Harta Kekayaan ”. Pada penelitiannya ini menggunakan metode Forward Chaining, penggunaan metode rule based dan inferensi dari Forward Chaining cocok untuk pembuatan sistem pakar ini.
3.
Metodologi Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian eksperimen. Dimana penelitian ini menguji hipotesis mengenai hubungan sebab akibat. Dengan penelitian ini juga peneliti dapat menemukan hubungan sebab akibat, hal ini dikarenakan peneliti dimungkinkan untuk melakukan perlakuan terhadap penelitian.
Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah : 1.
Persiapan Penelitian a.
Studi Literatur Dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan
dengan metode Backward Chaining. Sumber literatur berupa buku teks, paper, jurnal, karya ilmiah, dan situs-situs penunjang lainnya. b.
Pengumpulan Data Meliputi data kasus tindak perdata tentang harta kekayaan.
2.
Analisis Sistem Analisis sistem dilakukan untuk menentukan variabel dan semesta
pembicaraan yang diperlukan dalam melakukan analisis masalah. 3.
Perancangan Sistem Penulis mulai merancang sistem pakar yang akan dibuat yaitu sistem pakar
dengan menggunakan metode backward chaining atau yang sering disebut dengan algoritma runut balik. Berikut adalah diagram alir dari algoritma runut balik tersebut atau yang sering disebut dengan Backward Chaining Untuk memperjelas tentang algoritma runut balik dapat dilihat pada diagram alir berikut ini :
START
Inisialisasi
Input Goal
Proses Knowledge
Penentuan Hasil
Tampilkan Hasil
Tidak Ya
Mulai Ulang Program ?
STOP
Gambar 3 Diagram Alir Sistem Pakar Pada Kasus Tindak Perdata
4.
Hasil dan Pembahasan
4.1. Hasil 4.1.1. Analisis Sistem Dalam menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan Hukum ( dalam hal ini adalah Hukum Perdata ), sering ditemukan beberapa praduga mengenai pasal yang dijerat kepada tergugat, hal ini dikarenakan banyaknya pasal yang mengatur masalah perdata, selain itu bunyi dari masing-masing pasal yang ada hampir sulit dibedakan karena memiliki kesamaan kalimat dalam pasal tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Sistem
Pakar Kasus Perdata, sistem ini mengatur masalah perdata dan dapat memberikan sedikit bayangan mengenai pasal yang akan dijerat pada seorang tergugat. Struktur dan proses sistem pakar pada kasus tindak perdata dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini . Basis Pengetahuan Fakta dan Aturan
Antarmuka
Pemakai
Pakar
Fasilitas Penjelasan
Mesin Inferensi
Gambar 4 Arsitektur Sistem Pakar Pada Kasus Tindak Perdata
4.1.2. Perancangan Sistem Pada tahapan dari desain system ini penulis merancang desain proses, Diagram alir data ( DAD )
0
Admin
Data User Data Topik Data Pasal Data Hasil Data Pengetahuan
Sistem Pakar Kasus Tindak Perdata
Hasil Tanya Jawab Data Pasal
User Input Jawaban Ya atau tidak
Gambar 4 Diagram Konteks Sistem Pakar Kasus Tindak Perdata
Diagram konteks Sistem Pakar Pada Kasus Tindak Perdata terdiri dari 2 entitas yaitu Admin, dan User (Pengguna). Dimana Admin memberikan input berupa data user, data topic, data pasal , data hasil, dan juga data pengetahuan,
sehingga dapat digunakan oleh pengguna untuk mengetahui hasil konsultasi dari permasalahan hukum yang dialaminya.
1.0
Admin Data User Data Topik Data Pasal Data Hasil Data Pengetahuan
INPUT DATA
F1
Data Pasal
F2
Data Pengetahuan
F3
Data User
F4
Data Topik
F5
Data Hasil
2.0 Input Kasus Input Jawaban Ya atau tidak
User
Hasil Tanya Jawab Data Pasal
DIALOG
Gambar 5 DAD Level 0 Sistem Pakar Kasus Tindak Perdata
4.2. Pembahasan 4.2.1 Implementasi Sistem Form Question berfungsi untuk melakukan proses pencarian kasus dan pasal yang dijerat. Jawaban dari pengguna diproses oleh sistem yang kemudian dapat menampilkan hasil pencarian pasal tersebut. Pada form ini juga metode dari backward chaining digunakan sebagai pencarian dari hasil, dimana pemakai mulai dengan memilih topik, kemudian memilih pasal, setelah itu sistem ini akan mulai melakukan pencarian pasal, yang nantinya bisa dilihat hasil penelusuran sistem
apakah cocok dengan pasal yang dipilih oleh pengguna. Sistem ini bisa saja menampilkan jawaban yang sama dengan pasal yang dipilih oleh pengguna, tetapi bisa saja berbeda, bahkan ada kemungkinan sistem tidak bisa menemukan pasal apa yang dijerat kepada pengguna, karena sistem ini menyesuaikan dengan jawaban yang di input oleh pengguna. Pada form question ini misalnya pengguna memilih topik Persatuan Harta Kekayaan menurut Undang-undang kemudian pengguna dapat memilih pasal yang bersangkutan dengan persatuan harta kekayaan, misalnya pasal 119, setelah memilih pasal pengguna akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sistem yang dimulai dengan pertanyaan “Hubungan Suami Istri ?”, jika pengguna menjawab YA maka sistem akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, jika TIDAK maka sistem akan menampilkan hasil, hal ini dikarenakan untuk kasus persatuan kekayaan menurut undang-undang hubungan suami istri merupakan sebab yang ada di semua pasal, dengan kata lain jika pengguna menjawab tidak untuk pertanyaan ini maka sistem akan menampilkan hasil dengan keterangan bahwa sistem tidak menemukan pasal yang dimaksud. Jika pengguna menjawab YA maka sistem akan memberikan pertanyaan lain, kemudian setelah pertanyaan selesai maka sistem akan menampilkan hasil sesuai dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh pengguna sistem.
Gambar 6 Tampilan Form Question
5.
Penutup
5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil implementasi dan analisis sistem pada penerapan backward chaining untuk kasus tindak perdata, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1
Penerapan Metode backward chaining pada kasus tindak perdata berjalan dengan sesuai.
2
Sistem pakar pada kasus tindak perdata ini mampu memberikan informasi awal mengenai pasal yang dikenakan untuk sebuah kasus.
3
Penerapan metode backward chaining berhasil diterapkan pada sistem pakar kasus tindak perdata.
5.2. Saran Dari beberapa kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran-saran yang akan sangat membantu untuk pengembangan sistem ini selanjutnya. 1
Perlu dipertimbangkan untuk membuat sistem ini bisa memberikan informasi untuk pengguna yang dikenai pasal berlapis, sehingga sistem pakar ini dapat lebih berkembang.
2
Diharapkan sistem ini dapat dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk mencari kasus diluar harta kekayaan.
Daftar Pustaka Andreas Handojo, M. Isa Irawan.2008 .Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Pakar Untuk Permasalahan Harta Kekayaan. Jakarta: Universitas Kristen Perta Arhami, muhammad.2005.Konsep Dasar Sistem Pakar.Yogyakarta:Andi Offset
Asthika, Widya. 2011. Perancangan Aplikasi Sistem Pakar Dengan Metode Backward Chaining Untuk Mendiagnosa Penyakit Jantung Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Medan: Universitas Sumatera Utara. Wawan Yunanto.2007. Algoritma Backward Chaining pada Rule-Based Expert System. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
