Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nama NPM Program Studi Pembimbing
: Yuan Satyarini : 49213520 : Akuntansi Komputer : Dr. Beny Susanti, SE, MM.
BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
MATERI KERJA PRAKTIK
TUJUAN DAN MANFAAT KERJA PRAKTIK
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengamanatkan pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Maka untuk menerapkan ketentuan tersebut, pemerintah mengembangkan aplikasi akuntansi
berbasis akrual yakni aplikasi SAIBA yang akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Neraca. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk
mengetahui lebih lanjut dengan mengambil judul : “Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa”.
BAB I PENDAHULUAN Materi Kerja Praktik
Lingkup materi kerja praktik yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa adalah penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual yang didukung oleh aplikasi SAIBA yang berguna untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel serta memenuhi Standar Akuntansi yang berlaku.
BAB I PENDAHULUAN Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik
Tujuan penelitian dalam Kerja Praktik ini adalah memahami bagaimana penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual secara teoritis dan mengetahui efektifitas kinerja instansi serta memberikan gambaran mengenai
penyusunan laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Adapun manfaat yang diharapkan penulis yakni dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi perkembangan penerapan akuntansi berbasis akrual di
lingkungan pemerintah, menambah wawasan penulis dan menjadi referensi penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa lain.
BAB II TEMPAT KERJA PRAKTIK
GAMBARAN UMUM INSTITUSI
STRUKTUR ORGANISASI
BAB II TEMPAT KERJA PRAKTIK Gambaran Umum Institusi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yaitu terwujudnya
Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong Adapun Misi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa diantaranya: • Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. • Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
BAB II TEMPAT KERJA PRAKTIK Struktur Organisasi
BAB III METODE PRAKTIK
Tempat Kerja Praktik dan Periode Kerja Praktik
Metode Kerja Praktik
BAB III METODE PRAKTIK Tempat Kerja Praktik dan Periode Kerja Praktik Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19, DKI Jakarta.
Periode kerja praktik dimulai dari tanggal 24 Agustus 2015 – 24 September 2015 yang disesuaikan dengan hari kerja Pegawai Negeri Sipil yaitu masuk pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Dalam hal ini Penulis ditempatkan di bagian keuangan pada sub bagian verifikasi dan akuntansi.
BAB III METODE PRAKTIK Metode Kerja Praktik Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari instansi dan data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung yaitu menulis kembali data yang sudah ada pada instansi kemudian dikembangkan menjadi referensi tulisan agar lebih relevan. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi beberapa teknik yaitu : Studi Lapangan Wawancara Studi Pustaka
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL KERJA PRAKTIK
PEMBAHASAN HASIL KERJA PRAKTIK
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Kerja Praktik 1.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kerja praktik di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mengenai sistem akuntansi instansi berbasis akrual menggunakan aplikasi SAIBA yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa merupakan siklus akuntansi pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan.
2.
Aplikasi SAIBA dimulai dari perekaman dokumen dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut dilakukan posting ke dalam buku
besar dan diikhtisarkan dalam Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan CALK.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pembahasan Hasil Kerja Praktik
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Dokumen sumber yang digunakan dalam SAIBA sebagian besar sama dengan dokumen akuntansi yang selama ini digunakan seperti : 1. DIPA Satker 2. Revisi DIPA
3. SPM/SP2D 4. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 5.
Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan
6.
Memo Jurnal Penyesuaian
Adapun cara menginput dokumen – dokumen tersebut yaitu :
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Menginput DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Menginput SPM/SP2D (Surat Perintah Membayar)
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Menginput SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Menginput SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja)
BAB V PENUTUP
KESIMPULAN
SARAN
BAB V PENUTUP Kesimpulan 1.
Sistem Akuntansi Instansi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam penyajian laporan keuangannya menggunakan basis
akrual. 2.
Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan kerangka waktu implementasi SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP 71/2010 dan telah dikembangkan sistem akuntansi yang tercantum dalam PMK No. 213/PMK.05/2013 sehinggga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.
BAB V PENUTUP Saran 1.
Aplikasi SAIBA lebih kompleks karena proses pengoperasian dalam aplikasi tersebut lebih banyak dibutuhkan analisis akuntansi, dengan kondisi tersebut maka pemahaman terhadap akuntansi dasar harus dimiliki oleh operator dalam mengimplementasikan aplikasi SAIBA sehingga perlu meningkatkan sosialisasi
dan diharapkan melakukan pelatihan mengenai Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual sehingga operator lebih matang dalam menggunakan aplikasi SAIBA 2.
Mempertahankan dan meningkatkan pelaporan berbasis akrual karena bermanfaat
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan serta pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
