PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 DI KECAMATAN PARE, KABUPATEN KEDIRI Oleh : Aldina Widyasaksana Putri Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.Data yang di peroleh berupa data primer kuesioner yang disebarkan di 3 Desa/Kelurahan Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yaitu Desa/Kelurahan Pare, Tulungrejo dan Pelem.Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda.Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, di situ timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaranpengeluaran rutin dan pengeluaranpengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pungutan pajak maupun tidak. Penghasilan pemungutan sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain Pajak Daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahansumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah. Salah satunya Pajak Bumi Dan Bangunan yang merupakan salah satu faktor pemasukan bagi pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi

PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai dari penghasilan negara. Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga

55

Cendekia Akuntansi Vol. 5 No. 2, Mei 2017

ISSN 2338 - 3593

dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhitung mulai 1 Januari 2014, semua kabupaten dan kota di Indonesia diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) dalam sistem keberhasilan pemungutannya membutuhkan peran penting dari masyarakat yang menjadi Wajib Pajak. Melalui reformasi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Umum sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000, semua Wajib Pajak di Indonesia berdasarkan sistem “Self Assessment System” yaitu ketetapan pajak yang diterapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011). Dengan kata lain, Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya Pajak Yang Terutang. Kelebihan dari sistem Self Assesment ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri Pajak Yang Terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran, pengetahuan dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan timbul dari faktor pendidikan tentang perpajakan dalam diri Wajib Pajak, sedangkan Kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya di motivasi oleh kesadaran, pengetahuan atau kepatuhan perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Rachman dkk (2008) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan dapat di jadikan salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Imaniyah dan Handayani (2008) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pengetahuan perpajakan harus disosialiasikan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Sektor Pedesaan Perkotaan (P2) di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.”

56


ISSN 2338 - 3593

1. Untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. 2. Untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. 3. Untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Batasan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan pada penelitian ini di batasi pada kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan guna membandingkan presentase kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak dengan klasifikasi PBB yang terdaftar di Kecamatan Pare yang tersebar di 3 Kelurahan atau Desa yaitu Pare, Tulungrejo dan Pelem. Alasan peneliti mengambil 3 Kelurahan atau Desa tersebut karena jumlah Wajib Pajak yang terdata mempunyai PBB-P2 paling tinggi di Kecamatan Pare. Jumlah populasi di Kelurahan atau Desa Pare, Tulungrejo dan Pelem sebesar 18.179 Wajib Pajak PBB-P2 dan sampel yang di ambil kurang lebih 100 Wajib Pajak PBB-P2. Jumlah sampel penyebaran kuesioner atau angket dengan cara jumlah Wajib Pajak tiap Kelurahan atau Desa di bagi jumlah Wajib Pajak seluruh Kecamatan Pare di kali hasil pengukuran sampel yang akan mendapatkan hasil sampel tersebar rata setiap Kelurahan atau Desa di Kecamatan Pare.

Manfaat penelitian Dengan dilakukannya penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : Manfaat Operasional Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah daerah Kecamatan Pare dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2), serta bagi Wajib Pajak penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi Wajib Pajak agar Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan lebih meningkat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Manfaat Akademik Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan serta pemahaman bagi mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjadi badan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang sama, yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2).

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. 2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. 3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Tujuan Penelitian Adapun tujuan pada penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah :

ini

57

di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, hanya terbukti pada tingkat kesadaran perpajakan, sedangkan pada tingkat pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak PBB tidak terbukti kebenarannya. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas pengaruh pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan Wajib Pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Persamaannya yaitu pada teknik analisisnya sama-sama menggunakan program SPSS yanng meliputi uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik untuk kuesioner, sedangkan uji regresi linier berganda dan parsial untuk hipotesis. Salman dan Farid (2007) dengan judul : Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh sikap secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil kedua yaitu pengaruh moral Wajib Pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ketiga pengaruh sikap dan moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan sikap Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan moral Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu variabelnya meliputi sikap dan moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan, sedangkan peneliti sekarang variabelnya meliputi kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Persamaannya yaitu pada teknik analisisnya sama-sama menggunakan program SPSS yanng meliputi uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik untuk kuesioner, sedangkan uji regresi linier berganda dan parsial untuk hipotesis.

LANDASAN TEORI Penelitian Terdahulu Imaniyah dan Handayani (2008) dengan judul : Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan Tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukan hasil yang signifikan. Hasil kedua yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil ketiga pengaruh penghasilan dan pengetahuan perpajakan terhadao kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil signifikan. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu hanya meliputi penghasilan, sedangkan penelitian sekarang meliputi kesadaran Wajib Pajak. Persamaannya adalah pada teknis analisis, teknik analisis pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan teknik program SPSS yang meliputi uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik untuk kuesioner, sedangkan uji regresi linier berganda dan parsial untuk hipotesis. Rachman, dkk (2008) dengan judul : Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh pemahaman menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Hasil kedua yaitu pengaruh kesadaran menunjukkan hasil signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Hasil ketiga yaitu pengaruh kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Hasil keempat menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menduga bahwa tingkat pemahaman, tingkat kesadaran perpajakan, serta kepatuhan Wajib Pajak PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 58


Khurniawan (2006) dengan judul : Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaannya penelitian terdahulu hanya meliputi satu variabel saja yaitu pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan peneliti sekarang meliputi dua variabel yaitu pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Persamaannya yaitu pada teknik analisisnya sama-sama menggunakan program SPSS yanng meliputi uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik untuk kuesioner, sedangkan uji regresi linier berganda dan parsial untuk hipotesis.

ISSN 2338 - 3593

penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2006). Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi Taxpayers Behavior. Jadi, kesadaran Wajib Pajak adalahsuatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Asri, 2009 adapun indikator dalam mengukur tingkat kesadaran Wajib Pajak yaitu : 1. Mengetahui adanya UndangUndang dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. 6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012) mengenai kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka

Kesadaran Wajib Pajak Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor–faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran Wajib Pajak tersebut masih rendah.Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.Wajib Pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan,

59


akansemakin patuh membayar pajak. Oleh sebab itu, kesadaran Wajib Pajak diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak.

ISSN 2338 - 3593

Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono, 2010). Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa: Pengetahuan pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undangundang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Asri, 2009 adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu : 1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak. 2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak. 3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap pendaftaran sebagai Wajib Pajak. 4. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tata cara pembayaran pajak. 5. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tarif pajak.

Pengetahuan Perpajakan Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diproleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal (Notoatmodjo, 2007). Menurut Soemitro, 2011 pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Menurut Imaniyah dan Handayani (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Voluntary Compliance: Tax Education Preventive” menyimpulkan dari 128 responden dimana 47,7% setuju pendidikan pajak meningkatkan kepatuhan dan 15,6% sangat setuju. Semua Wajib Pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengerahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi perpajakan yang menuntut

60


keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Kurnia, 2010). Menurut Zain (2007), menyebutkan bahwa suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana : 1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan. 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Eliyani (1989) dalam Jatmiko 2006 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Devano dan Rahayu (2006:110) mengemukakan ada dua macam jenis kepatuhan pajak, yaitu : 1. Kepatuhan formal Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam PerundangUndangan Perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi yang berpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu. 2. Kepatuhan material Suatu keadaan wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya Wajib Pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 192/PMK.03/2007 dijelaskan mengenai

ISSN 2338 - 3593

syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu : 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun). 2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. 3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya. 4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan: Laporan audit harus: a. Disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan; dan b. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik. 6. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

61


memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (sebelumnya 10 tahun). Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan ketidakpatuhan yang ditimbulkan dari individu yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakaannya (Agustiantono dan Prastiwi, 2012). Sedangkan kepatuhan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal. Menurut Asri, 2009 adapun indikator dalam mengukur tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yaitu : 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan. 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 Kesadaran Wajib Pajak bersinergi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Ajzen mengembangkan Theory Of Planned Behavior (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan control perilaku persepsian. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Salah satu faktornya, yaitu behavioral beliefs berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak, yaitu suatu kondisi dimana Wajib Pajak

ISSN 2338 - 3593

mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Bandura pada tahun 1986. Konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Bandura (1986) mengatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi/penerimaan untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan. Rachman dkk.(2008), menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan interaksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran Wajib Pajak berkonsekuensi logis untuk para Wajib Pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya kesadaran Wajib Pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Pengetahuan perpajakan bersinergi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Semua Wajib Pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan tentang pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak (Noormala, 2008:6). Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

62


Berdasarkan penelitian Imaniyah dan Handayani (2008) pengetahuan perpajakan Wajib Pajak dapat diukur dengan pendidikan terakhir Wajib Pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang PBB, pengetahuan tentang aturan PBB, pengetahuan tentang manfaat pajak, pengetahuan tentang perpajakan dan sanksi perpajakan. Secara simultan keduanya juga bersinergi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua Wajib Pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara Wajib Pajak badan dengan perorangan, Wajib Pajak besar dengan Wajib Pajak kecil dalam artian bahwa semua Wajib Pajak diperlakukan secara adil makan setiap Wajib Pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri Wajib Pajak. Wajib Pajak mempunyai kesadaran Wajib Pajak yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran Wajib Pajak. Seseorang yang mempunyai pendidikan tentang pajak akan memahami pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

ISSN 2338 - 3593

Ha2

Ha3

Hipotesis adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan (Sugiyono, 2013:86). Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : Ha1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara

63

parsialterhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. : Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. : Kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

ada ketiga Kelurahan atau Desa tersebut memiliki jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang paling banyak di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Jumlah Wajib Pajak PBB di Pare, Tulungrejo dan Pelem berjumlah 18.179 orang. Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru danmurid di sekolah tertentu dan sebagainya (Sugiyono, 2013:62). Penentuan jumlah sampel untuk penyebaran kuesioner atau angket yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat taraf kesalahan 10% yang akan tersebar rata di 3 Kelurahan atau Desa yaitu Pare, Tulungrejo dan Pelem agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang akan diambil. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBBP2 pada tahun 2016 yang kurang lebih 100 Wajib Pajak PBB-P2.

METODE PENELITIAN Ruang Lingkup Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB-P2 yang berada di wilayah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Variabel bebas (Independent Variabel) dalam penelitian ini faktor-faktor yang melekat pada Wajib Pajak yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan tentang cara pembayaran pajak. Sedangkan variabel tidak bebas (Dependen Variabel) dari penelitian ini adalah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan populasi di 3 Kelurahan atau Desa yaitu Pare, Tulungrejo dan Pelem berjumlah 18.179 orang pada tahun 2016 dan sampel yang di ambil kurang lebih 100 Wajib Pajak PBB-P2. Lokasi Penelitian Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Puncak Jaya No.10 Pare. Peneliti memilih di Kantor Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri karena menurut penelitian masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakannya dalam membayar PBBP2 dan di Kantor Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri serta belum pernah dilakukan penelitian masalah kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Teknik Pengambilan Sampel Teknik yang digunakan peneliti adalah teknik Cluster Sampling (Area Sampling). Teknik Cluster Sampling (Area Sampling) adalah penentuan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sagat luas, misal penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas sampai ke wilayah terkecil. Setelah terpilih sampelkemudian baru dipilih secara acak (Sugiyono, 2013:65). Di Kecamatan Pare terdapat 10 Kelurahan atau Desa. Dari 10 Kelurahan atau Desa tersebut di ambil 3 Kelurahan atau Desa yaitu Pare, Tulungrejo dan Pelem karena 3 Kelurahan atau Desa tersebut memiliki jumlah Wajib Pajak yang paling tinggi. Masing-masing Kelurahan atau Desa diambil sampel sesuai dengan jumlah populasi tiap Kelurahan atau Desa dibagi jumlah populasi ketiga Kelurahan atau Desa yang mewakili dikalikan seratus (Kurniawan, 2006).

Populasi dan Sampel Penelitian Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:61). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak dengan klasifikasi PBB-P2 yang terdaftar di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Peneliti mengambil 3 Kelurahan atau Desa yaitu Pare, Tulungrejo dan Pelem karena berdasarkan data yang

64


gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Pada statistik deskriptif ini, akan dikemukakan cara-cara penyajian data, dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, pictogram, penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku (Sugiyono, 2013:29). Peneliti menggolongkan karakteristik responden adalah sebagai berikut : 1. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin, 2. Karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan, 3. Karakteristik berdasarkan status perkawinan.

Penentuan Jumlah Sampel Dalam metode pengambilan sampel adalah beberapa jumlah yang dibutuhkan penelitian.Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya.Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Peneliti memilih teknik cluster sampling, peneliti melakukan penyebaran kuesioner atau angket yang diambildalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yang akan tersebar rata di 3 Kelurahan atau Desa yaitu Pare, Tulungrejo dan Pelem agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang akan diambil. Hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Ukuran sampel dengan rumus: 𝑁𝑁 n= 1+Ne2 Dimana: n = Ukuran sampel N = Ukuran populasi e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (10 %) Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh : 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 n= 𝟐𝟐 n=

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 16,0 dengan metode Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid dan jika memiliki nilah di atas 0,05 berarti data yang diperoleh adalah tidak valid (Ghozali, 2005). Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden.Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 1. Repeated Measure atau pengukuran ulang. 2. One shot atau pengukuran sekali saja, pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau

𝟏𝟏+𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟎𝟎,𝟏𝟏) 18.179 182,79

ISSN 2338 - 3593

= 99,45 = 100responden

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah anggota sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden Wajib Pajak PBB-P2 Teknik Analisis Untuk melakukan analisis data, peneliti menggunakan analisis data statistik yang diharapkan dapat membantu dalam mengambil keputusan menerima atau menolak hipotesis.Pada prosesnya perhitungan dilakukan dengan program SPSS (Statistik Package for the Social Siciences) meliputi Statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi 65


mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran sekali saja atau One Shot.

ISSN 2338 - 3593

c. Uji Heteroskedastisitas Uji ini bertujuan unuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut Homokesdastisitas dan jika berbeda disebut Heterokesdastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokesdastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokesdastisitas atau tidak terjadi Heterokesdatisitas. Uji Heterokesdatisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi varibael terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian mengemput, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi homokesdastisitas, tidak terjadi heterokesdastisitas (Ghozali, 2006:105) d. Uji Linearitas Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear.Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (Linearity) kurang dari 0,05 (Joyo, 2012). e. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Dalam uji autokorelasi ini peneliti menggunakan metode DurbinWatson dengan nilai signifikansi > 0,05 berarti tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya.

Uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan pre-test atau uji awal terhadap suatu perangkat yang digunakan dalam pengumpulan data yang akan diproses lebih lanjut, sehingga prinsip Blue Linier Unbiesed Estimator (BLUE) terpenuhi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskodestisitas, uji linearitas, dan uji autokorelasi.Kelima uji ini sudah mencapai standart BLUE suatu alat uji (Joyo, 2012). a. Uji Normalitas Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal.Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Normal PPlot.Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan pernyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. b. Uji Multikolinearitas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (tidak terjadi multikolinearitas) (Ghozali, 2009:91).Uji Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan Varian Inflantion Factor (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 (Ghozali, 2009:92).

66


ISSN 2338 - 3593

dependen.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Bila R = 0 berarti diantara variabel bebas (independent variabel) dengan variabel terikat (dependent variabel) tidak ada hubungannya, sedangkan bila R = 1 berarti antara variabel bebas (independent variabel) dengan variabel terikat (dependentvariabel) mempunyai hubungan kuat (Ghozali, 2005). d. Uji F Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%) ; 0,05 (5%) dan 0,10 (10%). Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. e. Uji t Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel.Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masingmasing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji Hipotesis Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi parsial, metode regresi linear berganda uji R, uji F, dan uji T. a. Regresi Parsial dan Regresi Linear Berganda Regresi Linier Berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Jatmiko, 2006). Sementara itu model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut : Y = βo + β1X1 + β2X2 + e Keterangan : Y = Kepatuhan WP dalam membayar PBB = Konstanta BO B1 = Koefisien regresi kesadaran WP dalam pembayaran PBBP2 = Koefisien regresi B2 pengetahuan tentang perpajakan oleh WP = Kesadaran WP X1 X2 = Pengetahuan Perpajakan e = Standart Error c. Uji R2 (Koefisien Determinasi) Koefisien determinasi digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel independen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel

67

digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X), sedangkan korelasi parsial digunakan untuk menganalisis pengaruh hubungan salah satu variabel independen dan dependen dimana salah satu variabel independen dibuat tetap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan korelasi parsial. Analisis regresi linear berganda

Hasil Uji koefisien Determinasi ( R2 ) Tabel berikut menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R2 ) : Tabel 1 Uji koefisien Determinasi ( R2 ) Constant; Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Dependent Variable; Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Data Primer Diolah (2017)

Adjusted R Square; 0,460

Berdasarkan tabel 4.12 diatas besarnya adjusted R2 adalah 0,460 hal ini berarti 46,0% variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan.

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 2 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) Instrumen

F

Sig

Constant; Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Dependent Variable; Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Data Primer Diolah (2017)

31,682

0,000

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa nilai F dihitung diperoleh sebesar 31,682 dengan tingkat siginifikasi 0,000. Karena tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan dan siginifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Keterangan Berpengaruh simultan signifikan

dan

Hasil Uji Signifikasi Parsial (Uji t) Uji signifikasi parameter individual bertujuan untuk menginterpretasikan koefisien variabel independen. Untuk dapat menentukan persamaan regresi dalam penelitian ini harus ditentukan besarnya nilai konstanta dan koefisien regresi parsial yang terdapat dalam tabel Coefficients (a) hasil uji data penelitian sebagai berikut: 68

Tabel 3 Regresi Parsial X1 Coefficientsa Model

Unstandardized Coefficients B

(Constant)

Standardized Coefficients

Std. Error 5,88

Beta

2,82

Kesadaran ,70 ,12 Wajib Pajak a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Data Primer Diolah (2017)

t

Sig.

,00

2,09

,040

,58

6,05

,000 Comment [1]:

variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan kepatuhan Wajib Pajak (Y), keduanya saling mempengaruhi. Jika variabel X1 meningkat maka variabel Y juga ikut meningkat, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin bagus dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak.

Y = 5,88 + 0,70X1 Berdasarkan persamaan regresi yang di peroleh Y = 5,88 + 0,70X1, artinya apabila terjadi kenaikan X1 (Kesadaran Wajib Pajak) sebesar 1 maka Y akan meningkat sebesar 0,70 dan apabila X2 adalah 0 maka nilai Y sebesar 5,88. Jadi kesimpulannya

Tabel 4 Regresi Parsial X2 Coefficientsa Model


(Constant)

7,93


Std. Error

Beta

2,10

Pengetahuan ,56 ,08 Perpajakan a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Data Primer Diolah (2017)

t

Sig.

,00

3,77

,000

,65

7,15

,000

variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) dan kepatuhan Wajib Pajak (Y), keduanya saling mempengaruhi. Jika variabel X2 meningkat maka variabel Y juga ikut meningkat, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin bagus dengan meningkatnya Pengetahuan Perpajakan.

Y = 7,93 + 0,70X2 Berdasarkan persamaan regresi yang di peroleh Y = 7,93 + 0,70X2, artinya apabila terjadi kenaikan X2 (Pengetahuan Perpajakan) sebesar 1 maka Y akan meningkat sebesar 0,70 dan apabila X2 adalah 0 maka nilai Y sebesar 7,93. Jadi kesimpulannya

69


ISSN 2338 - 3593

Tabel 5 Regresi Linear Berganda Coefficientsa Model


(Constant)


Std. Error

Beta

t

Sig.

3,42

2,59

,00

1,32

,192

,36

,13

,30

2,75

,008

,46

4,24

,000

Kesadaran Wajib Pajak

Pengetahuan ,40 ,09 Perpajakan a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Data Primer Diolah (2017) Dari tabel 4.16 diperoleh persamaannya regresi sebagai berikut : Y = 3,42 + 0,36X1 + 0,40X2 Persamaan regresi di atas megandung makna bahwa : a. Konstanta sebesar 3,42 berarti bahwa dengan mengesampingkan pengaruh besarnya kesadaran Wajib Pajak (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2), maka besarnya kepatuhan Wajib Pajak adalah 3,42. b. Koefisien regresi variabel kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,36 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran satu Wajib Pajak (X1) sebesar satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan

Comment [2]: end of file

Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,36 satuan. c. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 0,401 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan (X2), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,40 satuan. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 0,40 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan (X2), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,40 satuan.

Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis Variabel

Nilai T

Sig

X1 terhadap Y

2,75

0,008

H0 ditolak, Ha diterima terdapat pengaruh X1 terhadap Y, dimana X1 berpengaruh positif terhadap Y

X2 terhadap Y

4,24

0,000

H0 ditolak, Ha diterima terdapat pengaruh X2 terhadap Y, dimana X2 berpengaruh positif terhadap Y

X1X2 Y

1,32

,192

H0 ditolak, Ha diterima terdapat pengaruh X1X2 terhadap Y, dimana X1X2 berpengaruh simultan terhadap Y

terhadap

Keterangan

Sumber : Data Primer Diolah (2017) Berdasarkan uji regresi berganda pada tabel diatas menunjukkan bahwa :

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

70


ISSN 2338 - 3593

Variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,008 nilai ini lebih kecil dari 0,05 , dimana H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak (X1) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini konsisten sejalan dengan penelitian Rachman, dkk (2008). Kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya rasa kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 secara tepat waktu semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam PBB-P2. b. Variabel Pengetahuan Perpajakan Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0 nilai ini lebih kecil dari 0,05 , dimana H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan (X2) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini konsisten sejalan dengan penelitian Imaniyah (2008). Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak maka Wajib Pajak mengerti bagaimana pentingnya dan fungsinya dalam membayar PBB-P2 secara patuh sesuai dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam PBB-P2. c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,008 nilai ini lebih kecil dari 0,05 , dimana H0 ditolak dan Ha diterima. Sedangkan Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0 nilai ini lebih kecil dari 0,05 , dimana H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) secara signifikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pembahasan Hasil Penelitian Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dimana nilai t 2,75 dengan sig 0,008 , H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dimana nilai t 4,24 dengan sig 0,000 , H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R2). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai R2 sebesar 0,460. Artinya, kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan hanya memberikan pengaruh 46% terhadap

71


ISSN 2338 - 3593

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sedangkan sisanya 54% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Maka apabila kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan dimiliki oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara bersama-sama akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

72

diharapkan dapat lebih memahami pentingnya pajak sehingga kepatuhan dalam membayar PBB-P2 akan lebih tinggi serta tepat waktu dalam melakukan pembayaran PBBP2, karena berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan bersama sebagai warga Negara, baik untuk Daerah maupun Negara, untuk pembiayaan pembangunan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri.

PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : a. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan dengan nilai sig 0,008 terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rachman, dkk (2008). b. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan dengan nilai sig 0,000 terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Hasil ini sejalan dengan penelitian Imaniyah dan Handayani (2008). c. Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan dengan nilai sig 0,192 terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Saran Penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, antara lain : a. Diharapkan pihak Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri proaktif dalam mensosialisasikan kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan, khususnya PBB-P2 dengan harapan Wajib Pajak mempunyai kepatuhan yang tinggi dalam hal membayar pajak. b. Untuk Wajib Pajak Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri

73

Kudus.” Universitas Semarang.

DAFTAR PUSTAKA Asri, Wuri. 2009. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar”. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakuttas Ekononti Universitas Udayana. Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. “Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014), “Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ghozali, Imam (2009), Aplikasi Multivariat dengan Program SPSS, Semarang: Badan penerbit UNDIP

Negeri

Mardiasmo (2011), “Perpajakan (Edisi Revisi).” Yogyakarta: Andi. Rachman, Suryawati dan Harwida (2008), “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.” Universitas Trunojoyo. Salman dan Farid (2007), “Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya.” STIE Perbanas Surabaya. Sugiyono (2013), “Statistika untuk Penelitian”, Bandung: Alfabeta. Suwarno, Jonathan (2006), “Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS”, Yogyakarta: Andi Tim Penyusun Penulisan Pedoma Skripsi. “Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi”, FE UNISKA, Kediri, 2017.

Imaniyah dan Handayani (2008), “Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan Tahun 2008.” Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Waluyo. “Perpajakan Indonesia”, Edisi Sepuluh, Salemba Empat, Jakarta, 2011. Yani, Ahmad (2015), “Buku Panduan Praktikum Laboratorium Akuntansi SPSS”, Fak. Ekonomi Uniska.

Jatmiko, Agus Nugroho (2006), Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Kota Semarang, Yogyakarta: Universitas Diponegoro. Kurniawan, Dhani (2006), “Pengaruh Sosialiasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten

Zain, Mohammad (2007), “Manajemen Perpajakan Jilid 3”, Bandung: Salemba E

74

i

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN

Recommend Documents