PENGELOLAAN USAHA JASA PARIWISATA BERBASIS

ISSN 0125-1790 MGI Vol. 22, No. 2, September 2008 (145–164) © 2008 Fakultas Geografi UGM

PENGELOLAAN USAHA JASA PARIWISATA BERBASIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT PADA KAWASAN UBUD BALI Sujali [email protected] Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta INTISARI Yang penting untuk belajar tentang pembangunan berbasis masyarakat untuk menerima inovasi baru tentang keberlanjutan pengembangan ramah lingkungan berorientasi oleh beberapa rumah tinggal manajer Ubud di Bali adalah pengetahuan, pemahaman, dan tindakan nyata mereka. Analisis deskriptif sikap dan perilaku individu yang digunakan untuk penelitian ini, benar-benar dapat menunjukkan tentang proses pengembangan sistem berbasis masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dalam konsisten. Sebuah bagian dari peserta masyarakat cenderung untuk menyatakan bahwa mereka tidak memahami dan tidak perlu menerapkan kebijakan pemerintah. Dalam aksi nyata mereka dengan sadar mereka Namun, bagian dari mereka benar-benar telah melaksanakan banyak bagian dari makna kebijakan ramah lingkungan. Karena itu, untuk memahami proses tujuan pembangunan perlu tindakan pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka untuk mendistribusikan inovasi, kebijakan, dan berkelanjutan program yang diterapkan oleh proses pembangunan masyarakat ba¬sed, dapat dibentuk oleh pelatihan dari pelatih (TOT) pada kelompok sasaran masyarakat. Kata kunci: Pengetahuan oleh pembangunan berbasis ramah lingkungan, dan masyarakat. ABSTRACT The important thing to study on community based development for accepting new innovation about development sustainability of eco-friendly oriented by several Ubud home stay managers in Bali are knowledge, understanding, and their real actions. Descriptive analysis of individual attitude and behavior is employed for this research, can really indicate about the processes of community based development system. Result of this research indicates that between policy and implementation of the community based development are in consistent. A part of the community participants tend to state that they aren’t understanding and no need implementing of the government policy. In their real actions with their unconscious however, the part of them actually have carried out the lot of part of the eco-friendly policy meaning. Because of that, in order to grasp of the aim process of development need controlling and evaluation actions. In order to distribute innovation, policy, and sustainable of applied program by community based development process, could be established by training of trainer (TOT) on the community target group.

PENGELOLAAN USAHA JASA PARIWISATA

Sujali

Keywords: Knowledge by eco-friendly, and community based development.

PENDAHULUAN Suatu obyek wisata dan daerah tujuan wisata atau destinasi menjadi maju dan berkembang, kesiapan sisi Supply (penyedia) dan sisi Demand (peminta) dalam hal ini adalah wisatawan menjadi sentral perhatian. Agar kedatangan wisatawan berjumlah banyak dan bersifat dinamis lama tinggal (length of stay) panjang, dibutuhkan kesiapan perilaku dan sikap pelayan usaha jasa wisata yang menarik atau dikenal dengan suasana ber-Sapta Pesona yakni: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah, dan Kenangan. Makna terkandung dalam Sapta Pesona meliputi aspek fisik, dan sosial budaya (lingkungan), lingkungan fisik harus indah, bersih dan sejuk, lingkungan sosial budaya harus aman, tertib, sejuk, pelayanan ramah sehingga keseluruhan kondisi lingkungan memberikan kenangan menyenangkan dan sifatnya positif. Pulau Bali merupakan destinasi di Indonesia yang patut dibanggakan dan patut untuk dijaga kelestarian sebagai destinasi di Indonesia yang sangat laku ’dijual’ sebagi obyek wisata untuk pasar wisata nasional maupun internasional. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa setiap obyek wisata bahkan sejengkal lingkungan alam dan budaya yang memiliki andil dalam keparwisataan pantas untuk dijaga kelestariannya, sehingga dalam setiap kegiatan dan aktivitas perlu memperhatikan tentang keramahan lingkungan. Atas upaya tersebut, secara legal formal pemerintah telah mengundangkan terkait dengan penggunaan sumberdaya lingkungan, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No.3 tahun 2005 yang antara lain bahwa bagi pengusaha jasa wisata atau penyedia fasilitas penunjang pariwisata harus bersifat ramah lingkungan. Dilihat dari kecenderungan saat ini perkembangan kepariwisataan (pelaku wisata) berorientasi ke sifat menuju untuk menjaga kelesterian berupa ekowisata dan wisata kelompok kecil (bukan mass tourism). Dengan demikian selayaknya bahwa bagi para pengusaha dan pengelola pondok wisata Kawasan Ubud, proses pengembangan usaha dan pengelolaan usaha pondok wisata harus mengikuti dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Kondisi demikianlah yang menjadikan daya tarik penelitian yang dilakukan di Kawasan Ubud terkait dengan pertanyaan apakah upaya pengelolaan ramah lingkungan usaha pondok wisata telah dilaksanakan, sesuai dengan peraturan daerah yang diberlakukan. Undang Undang No.10 Tahun 2009 memberikan ruang gerak usaha terkait dengan pariwisata. Lundberg. DE, (1997) konsep umum pariwisata didefinisikan sejak 1811 namun masih sering berubah-ubah untuk menuju kelengkapan, namun masih tetap dengan prinsip, yakni mencakup orang-orang yang melakukan kegiatan perjalanan pergi dari rumahnya, dan perusahaan-perusahaan yang melayani mereka dengan cara untuk memperlancar, mempermudah dalam perjalanan atau 146

MAJALAH GEOGRAFI INDONESIA, Vol 22, No. 2, September 2008


Sujali

membuatnya lebih menyenangkan. Dalam melakukan perjalanan jarak diberikan pembatas sekitar 80 Km, dan waktu digunakan minimal 24 jam atau dengan menginap, dan perjalanan dengan niatan untuk mencari kesenangan dan kepuasan (bukan tugas kerja, tugas belajar). Dengan jarak dan waktu tempuh tersebut bagi mereka yang melakukan kegiatan perjalanan pasti membutuhkan perlengkapan, fasilitas atau disebut sarana dan prasarana perjalanan. Perlengkapan dimaksud dapat seluruhnya disediakan oleh pelaku perjalanan sendiri, namun ada yang harus disiapkan oleh orang lain yakni penyedia layanan dan penyedia obyek. Usaha Pariwisata yang dimaksud dalam UU No.10 Th 2009 maupun yang terkandung dalam definisi, perupa perusahaan meliputi: usaha pelayanan Perjalanan Wisata (biro perjalanan, rental car), usaha penginapan (hotel berbintang, hotel non bintang, hotel melati, podok wisata, guest hous dll). Usaha penyedia makanan (restoran, rumah makan, warung), usaha tempat hiburan (nigt club, cafe dll), usaha penyedia cindera mata (art shop, usaha kerajinan). Selain itu termasuk usaha penyedia obyek wisata (obyek wisata alam, obyek wisata budaya, obyek wisata buatan, obyek wisata minat khusus, obyek wisata perdesaan, obyek wisata kuliner dll). Dengan terbukanya usaha seperti tersebut, berarti bidang kegiatan perjalanan atau pariwisata memiliki efek ganda (multiplier effects) yang cukup luas. Semakin luas multiplier effects yang ditimbulkan, berarti semakin banyak pula sektor atau bidang kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pembangunan daerah. Kegiatan kepariwisataan di negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan yang lain sudah mulai aktif dan maju sejak awal abad 19, dan terus berkembang sampai sekarang. Orientasi pencapaian kepuasan dan kenikmatan dalam kegiatan pariwisata dari waktu kewaktu mengalami pergeseran. Semula dari orintasi menikmati romantisnya panorama alam dan lingkungan, peninggalan seni budaya, semakin ke kini orientasi ada kecenderungan keinginan kearah penjagaan kelestarian (sustainable) obyek agar tetap alami, indah dan romantis, sehingga dimasa depan obyek tersebut masih dapat dinikmati seperti sebelumnya atau masih asli seperti semula Hall, C.H, (1999). Orientasi tersebut jelas bahwa upaya untuk tetap menjaga kelestarian obyek wisata dan lingkungannya menjadi pemikiran untuk diujudkan dan dikembangkan. Atas pemikiran itu, sangat relevan bahwa lingkungan obyek wisata (alam dan budaya), usaha jasa pariwisata berupa pondok wisata di Kawasan Ubud dapat mengikuti program kebijakan menjaga kelestarian lingkungannya. Menurut Hall dkk dalam Hall dan Page, (1999) proses perencanaan pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan beberapa pendekatan dan model yakni: (a) pendekatan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, (b) pendekatan peningkatan pendapatan usaha pariwisata, (c) pendekatan dengan memperhatikan fisikal dan spasial, (d) pendekatan pengembangan berbasis masyarakat, dan (e) pendekatan kelestarian (sustainable). Pendekatan sustainable merupakan tawaran MAJALAH GEOGRAFI INDONESIA, Vol 22, No. 2, September 2008

147


Sujali

pendekatan yang paling belakang ”paling terkini” dilihat pada situasinya, pendekatan sustainable selaras dengan kecenderungan orientasi pembangunan nasional dewasa ini Unitet State Travel and Tourism Administration dalam Lundberg. DE, (1997) di negara maju Amerika Serikat kepariwisataan merupakan industri ketiga terbesar setelah penjualan makanan dan penyalur otomotif. Gambaran pada tahun 1992 perolehan penerimaan sektor pariwisata khusus pariwisata internasional bagi beberapa negara maju sebagai berikut: Amerika Serikat mencapai $US 49 milyard, Perancis $US 22,19 milyard, Singapura $US 5,78 milyard. Bagi Negara maju tersebut memang sangat perhatian terhadap sektor pariwisata sebagai sektor penyumbang anggaran pendapatan Negara. Usaha pengembangan pariwisata nasional di Indonesia dengan bentuk usaha menetapkan kebijakan pintu terbuka lebar dan bebas (tamu wisatawan mancanegara tertentu masuk Indonesia tanpa Visa), serta memperluas jaringan penerbangan nasional Garuda Indonesia Airwais (GIA) ke dunia internasional merupakan upaya untuk meningkatkan perolehan devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara. Kebijakan tersebut merupakan aplikasi dari pendekatan peningkatan ekonomi dan peningkatan jumlah kunjungan seperti dikemukakan oleh Hall dkk. Jumlah penerimaan devisa bagi Indonesia, dari kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 1999 sekitar 4,7 juta wisatawan dan pencapai devisa sekitar US$ 4,7 milyard, sedangkan tahun 2003 jumnlah kunjungan wisatawan mancanegara turun menjadi 4,4 juta, dan penerimaan devisa menjadi sekitar US$ 4,0 milyard Statistik Indonesia,(2003).Oleh karena itu belajar dari pengalaman negara maju tersebut di muka, menjadi dorongan dan motivasi kepada negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, dengan berupaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan daerah, dari sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki peluang luas. Hal ini didukung oleh pertama pemikiran sumberdaya pembentuk obyek wisata tergolong sumberdaya tidak mudah habis untuk dimanfaatkan, baik berupa sumberdaya alam maupun sumberdaya budaya. Kedua pemikiran bahwa kebutuhan manusia tidak mudah terpenuhi, pemenuhan kebutuhan selalu ingin yang baru dan ingin bertambah. Janianton dkk, (2005) memberikan motivasi dan pendorong dalam pengembangan pariwisata dengan pandangan bahwa sektor pariwisata sudah lama disebut sebagai sektor ekonomi yang diandalkan, program pengembangan kepariwisataan mempunyai potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan. Sumbangan pariwisata terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dapat dioptimalkan dengan memperbesar multiplier effects dalam kesempatan kerja, peluang berusaha, dan distribusi pendapatan. 148



Sujali

Peningkatan pendapatan sektor pariwisata membutuhkan keterlibatan dan sumbangan pemikiran ilmuan social, antara lain perlu didukung pengetahuan terkait tentang sikap dan perilaku dari para penyedia jasa pariwisata. Dalam dukungan pengetahuan tersebut penyedia jasa pariwisata utamanya pengelolaan pondok wisata diarahkan menuju pengelolaan ramah lingkungan. Sikap dan perilaku dikaitkan dengan pengelolaan pondok wisata kawasan Ubud Bali, karena keduanya berpengaruh terhadap terwujudkannya destinasi bersifat Sapta Pesona, dengan harapan jumlah kunjungan wisata tetap banyak dan bertambah banyak, dan lama kunjungan (length of stay) juga bertambah panjang. Menurut LaPierre dalam Saiffudin. A, (2000), sikap dan perilaku seperti dua sisi mata uang, sikap merupakan suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi, untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Secara sederhana, sikap adalah proses terhadap stimulasi sosial yang telah dikondisikan. Sikap menurut Brehm & Kasim 1990 dalam Syaiffudin. A, (2000) tidak lain merupakan afek atau penilaian positif atau negatif terhadap suatu obyek. Formula sederhana disebutkan oleh Kurt Lewin dalam Syaiffudin Anwar, (2000), bahwa perilaku (B=behavior) adalah fungsi karakteristik individu (P=personality) dan lingkungan (E=environment) dengan rumus: B= f(P,E). Hovland Jenis dan Kelly dalam Syaiffudin. A, (2000), menjelaskan model tentang kemungkinan seseorang akan melakukan perubahan sikap karena dari adanya perlakuan. Perlakuan dalam berkomunikasi memiliki efek terhadap terjadinya perubahan sikap, sehingga dikatakan seberapa kedalaman komunikasi diperhatikan, difahami dan diterima oleh penerima komunikasi yang kesumuanya mempengaruhi sikap. Kelancaran dalam proses berkomunikasi dan kepekaan dalam menerima materi komunikasi merupakan contoh peningkatan proses pengembangan masyarakat. Komunikasi terdiri dari tiga faktor yakni: nara sumber atau komunikator, faktor materi pesan/isi yang dikomunikasikan dan faktor kualitas penerima. Ketiganya merupakan variabel yang mempengaruhi kelancaran terjadinya respon bagi penerima dan kemungkinan terjadinya perubahan sikap perbuatan seseorang. Skema proses perubahan sikap seseorang dapat dilihat pada skema berikut. Manusia dalam menerima hal baru (inovasi) membutuhkan waktu untuk mengetahui, memahami, merasakan dan kemudian melaksanakan. Tahapan-tahapan manusia aktfitas riil seperti itu adalah sangat wajar karena mereka mempertimbangkan keuntungan dan kerugian (cost and benefit). Menurut Syaiffudin. A, (2000) pengukuran sikap respon manusia dalam menerima hal baru ada tiga tahapan, pertama, respon kognitif merupakan respon yang mengarah pada dasar apa yang diyakini, kedua respon efektif merupakan respon yang dapat menimbulkan


149


Sujali

rasa simpatik, ketida respon konatif merupakan respon yang berbentuk tindakan dan pernyataan mengenai perilakunya Saifuddin A, (2000). SKEMATIK PERUBAHAN SIKAP VARIABEL PENGARUH

PROSES

PERUBAHAN SIKAP

1.KOMUNIKATOR

PERHATIAN

PERUBAHAN PENDAPAT

2.BAHAN KOMUNIKASI

PEMAHAMAN

PERUBAHAN PERSEPSI AFEKSI

3.PENERIMA KOMUNIKASI

PENERIMAAN

PERUBAHAN TINDAKAN

Sumber: Fishbein & Ajzen dalam Saifuddin. A, (2000) Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam melaksakan sistem politik demokrasinya memberikan motivasi, aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan daerahnya. Perlu dipahami bersama bahwa berlakunya peraturan perundangan baru, tanpa mencabut peraturan perundangan yang lama dan relevan, maka peraturan lama dimaksud tetap berlaku dan diberlakukan selama tidak bertentangan. Pembangunan berkelanjutan, pembangunan ramah lingkungan, program konservasi bagi Indonesia merupakan semangat yang sangat cocok untuk diterapkan disegala sektor maupun bidang pembangunan. Isi dokumen Agenda 21 versi Indonesia dalam Baiquni, (2007) utamanya untuk pengelola agar pembangunan ekonomi Indonesia berlangsung berkelanjutan dibutuhkan strategi, dan integrasi antar (a) pengembangan pendekatan ekonomi, (b) pengembangan pendekatan pencegahan pencemaran, dan (c) pengembangan sistem neraca ekonomi, sumberdaya dan lingkungan Kantor Menteri Negara LH dan UNDP, (1997).Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pelaksanaan sistem demokrasi tetap harus konsisten melaksanakan program-program nasional. Usaha pondok wisata merupakan penunjang kegiatan pariwisata secara keseluruhan, dan sebagai kasus di Kawasan Ubud Bali, usaha pondok wisata ini merupakan usaha kemandirian dari masyarakat ekonomi tingkat bawah. Mereka sebagian besar hanya memiliki dan mengelola 4 atau 5 buah kamar, dengan memanfaatkan lahan terbuka di pekarangannya. Dari usaha tersebut berarti mereka mempunyai komitmen dan konsisten berupaya untuk mempertahankan bahwa Pulau Bali sebagai pulau destinasi (daerah tujuan wisata) bagi wisatawan manca-

150



Sujali

negara maupun wisatawan nusantara, dan berupaya untuk berperan dalam sektor pariwisata secara nasional. Usaha masyarakat pada tingkat ini merupakan bentuk usaha pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism development), sehingga mampu membantu dalam mengkondisikan stabilitas ekonomi masyarakat. Mereka mempunyai andil untuk tetap penjadikan Bali sebagai tujuan wisata yang dibanggakan dan andil dalam mencapai stabilitas ekonomi rakyat. Atas dasar itu usaha jasa pariwisata berupa pondok wisata secara intensif dan rutin mendapatkan bimbingan, binaan dan selalu dipantau untuk diarahkan agar mereka menjaga kualitas layanan kepada wisatawan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Dengan keberhasilan menggiatkan masyarakat pengusaha kecil pondok wisata, dari segi ekonomi maupun segi kelestarian lingkungan dan budaya melalui mempengaruhi sifat pribadi (behavior) untuk melakukannya maka program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dalam program mengembangkan daerah akan berhasil. Untuk pelestarian nilai budaya mendasarkan nilai filosofi agama Hindu Bali terangkun dalam filsafat Tri Hita Kirana. Yang artinya agar tetap menjaga tiga penyebab kesejahteraan manusia, yakni dari hasil hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lingkungan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun, (2005). Jamieon 2001 dalam Janianton, (2005) mengutarakan hasil penelitian di Philipina yakni kegiatan pariwisata di negeri ini mampu mengangkat kondisi masyarakat miskin, pariwisata mampu meningkatkan kedatangan wisatawan dan meningkatkan pendapatan. Peneliti lain seperti Manat, (2003) dalam penelitian di Phuket Thailand menemukan hasil kajian bahwa usaha, pariwisata mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja (mengurangi kemiskinan). Dari jumlah pekerja 12.315 orang, dapat terserap pada sektor pariwisata 90%, dan hanya 40% diantara mereka bekerja pada sektor formal, sehingga sebagian besar (60%) bekerja pada bidang pariwisata sektor non formal. Maneewan, (2003) hasil penelitian ”Pasar Apung” di Thailand diperoleh kesimpulan antara lain, keberadaan usaha pasar apung, dapat memperpanjang lama tinggal (length of stay) wisatawan sebagai konsumen dan dapat mendistribusikan pendapatan pada sektor jasa angkutan, pemanduan dan makanan, serta pada sektor usaha cindera mata. Dari proses kegiatan usaha kepariwisataan tersebut nampak bahwa usaha pariwisata mampu mewujudkan bentuk trickle-down effect yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Tumbuh dan kembangnya usaha hilir atau usaha yang lain, ini merupakan usaha spontan dari kemandirian atau pengembangan masyarakat. David L Andersen dalam Lindberg K, (1993) memberikan hasil kajian dalam penyediaan sarana ekoturisme yang sesuai. Ia mengatakan bahwa jaringan hotel besar seperti Marriott Coporation mencoba menyediakan kamar-kamar hotel yang berwawasan lingkungan yakni bahan-bahan dan teknik konstruksi yang MAJALAH GEOGRAFI INDONESIA, Vol 22, No. 2, September 2008

151


Sujali

digunakan berdampak kecil pada lingkungan. Choices Hotel melengkapi ruanganruangan dengan kotak-kotak untuk fasilitas hotel dari hasil daur ulang, serta memberikan himbauan kepada tamu agar tamu-tamu hotel yang menginap melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Selain itu semua, kedua hotel besar juga membuat program dengan mengembangkan hubungan kerjasama antar hotel-hotel besar di perkotaan dengan hotel-hotel di pinggiran pantai agar berpartisipasi dalam menyediakan sarana ekowisata degan ukuran kecil, sehingga dengan sarana berukuran kecil mampu mengurangi beban atau carrying capacity lingkungan kecil. Kesepakatan antara Pusat Studi Pariwisata UGM dengan Kantor Menko Kesra yang membahas peranan usaha kepariwisataan mengarah kepemihakan kepada masyarakat ekonomi lemah antara lain: (1) mereka sebagai pemasok tenaga kerja (2) mereka sebagai pemasok barang dan jasa pariwisata (3) mereka diberi peluang menjual barang dan jasa secara langsung kepada wisatawan (4) mereka didorong sebagai melaku dan pemilik usaha jasa pariwisata (5) mereka memperoleh keuntungan dari investasi infrastruktur (6) mereka berkesempatan mendapatkan pelatihan bidang pariwisata (7) mendorong munculnya entitas-entitas kelembagaan baru dan (8) mengoptimalkan potesi-potensi lokal dalam pembangunan pariwisata Janianton, (2005). Para pengelola pondok wisata kawasan Ubud dengan kondisi ekonomi masih lemah apakah sudah mampu berperan seperti dimaksud di muka, oleh karen itu perlu dikaji lebih mendalam. Permasalahan kebersihan lingkungan, pencemaran lingkungan tidak mudah untuk dilaksanakan pemecahannya, karena pemahaman masing-masing individu terhadap pemecahan masalah lingkungan belum sama. Menurut pendapat Muhadjir Nung, (2000) apabila pada lingkungan paling sempit yakni individu atau keluarga inti sudah merasakan bahwa lingkungan sekitarnya tidak nyaman dan menimbulkan masalah sosial. Akan tetapi apabila masalah tersebut sudah dapat diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga konsep pentingnya peran serta masyarakat (kumpulan antar individu atau keluarga) dapat diterapkan dalam pemecahan masalah sosial. Oleh karena itu penelitian dengan pendekatan sikap dan perilaku usaha jasa pariwisata apakah sudah ramah lingkungan dapat diketahui. Selain itu dalam mengatasi masalah dan membuat kebijakan sosial dilakukan dengan dua sistem, yakni sistim sistemik dan sistem sinergik. Masalah sosial dan masalah lingkungan yang merupakan permasalahan individual, namun tidak mudah diatasi dengan sistem individual, maka perlu dilakukan secara komprehensif dan sestemik. 1. Mengetahui pemahaman para pengelola/pengusaha pondok wisata dengan mendasarkan pada kebijakan pengelolaan ramah lingkungan. 2. Menganalisa persepsi dan perilaku para pengelola/pengusaha pondok wisata dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Daerah No.3 th 2005 terkait dengan pengembangan kepariwisataan. 3. Membuat model dengan pendekatan sosial untuk pencapaian pengelolaan pondok wisata ramah lingkungan berbasis pengembangan masyarakat. 152



Sujali

METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Wisata Ubub, Bali. Kawasan ini merupakan salah satu lokasi tempat usaha jasa pariwisata yang berfungsi sebagai salah satu menopang kehidupan kepariwisataan Pulau Bali. Penulis adalah sebagai penganalis lanjutan dan sebagai dosen pembimbing mahasiswa peserta Program Studi Ilmu Lingkungan UGM, telah diwisuda tahun 2008. Daerah penelitian ditentukan dengan purposive sampling, jumlah sampel responden sebagai kasus sebanyak 30 orang (sekitar 8% dari populasi/pengelola pondok wisata) Data dianalisis mencakup data yang menginformasikan tentang: (a) indentivikasi pengelola pondok wisata dan pemahaman lingkungan (b) persepsi tentang pelaksanaan pengelolaan ramah lingkungan (c) kebijakan pengelolaan lingkungan pada aspek fisik, ekonomi dan sosial-budaya menuju ramah lingkungan. Dari ke tiga aspek pemahaman tersebut dikembangkan menjadi 10 jenis aksi yang digunakan untuk menilai usaha ramah lingkungan yakni: (1) pembangunan memperhatikan ruang terbuka (2) pembangunan mengganggu habitat lingkungan (3) perilaku membuang sampah rumah tangga (4) perilaku mengelola limbah padat (5) perilaku mengelola limbah cair (6) pemberdayaan tenaga kerja lokal (7) melakukan sharing usaha dengan masyarakat lokal (8) pemberdayaan budaya lokal dan (9) mempromosikan budaya lokal. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui sikap dan aksi kegiatan para pengelola pondok wisata, serta untuk merencanakan model menuju pengelolaan berwawasan ramah lingkungan. HASIL DAN PEMBAHASAN Kunjungan wisatawan ke “pulau dewata” salah satu sebutan Pulau Bali merupakan andalan seluruh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, selain wisatawan nusantaranya. Dengan jumlah kunjungan yang besar dan terus bertambah, menjadikan pemicu munculnya ide-ide baru utamanya dalam menyediakan fasilitas penginapan. Apabila length of stay wisatawan tinggi penginapan merupakan fasilitas pariwisata yang pasti akan dibeli.Oleh karena itu pengelolaan fasilitas penginapan perlu memiliki standard tertentu yang sesuai dengan keinginan wisatawan, misalnya model arsitektur bangunan dan ruangan, bahan bangunan dan kebersihan tata lingkungan, serta pelayanan yang ramah. Berdasarkan Perda No. 4 tahun 1999, Kawasan Ubud merupakan salah satu dari 15 buah kawasan wisata di Pulau Bali, lingkungannya berada pada ketinggian antara 100 s/d 730 meter dpal, dan terlewati beberapa buah sungai yang berasal dari Bali tengah kearah muara di Bali selatan, dan jarak dari kota Denpasar sekitar 25 Km. Kondisi lokasi geografis dimungkinkan memiliki hawa sejuk, lingkungan perdesaan agraris serta adat budaya yang masih kental, sehingga masyarakat pada MAJALAH GEOGRAFI INDONESIA, Vol 22, No. 2, September 2008

153


Sujali

kawasan ini terispirasi untuk optimalisasi pemanfaatan lingkungan dengan usaha menyiapkan sarana jasa pariwisata pondok wisata. Desa Ubud merupakan salah satu desa pada Kawasan Ubud tahun 2003 memiliki 206 buah pondok wisata, tahun 2006 meningkat pesat menjadi 280 buah atau (80%). Usaha jasa pariwisata ini terus berkembang didorong oleh besarnya jumlah kunjungan wisata di Kawasan Ubud, jumlah kunjungan wisata pertahun sekitar 64.330 orang pengunjung (2000 s/d 2003). Penambahan jumlah sarana jasa pariwisata tersebut pasti mempengaruhi perubahan lingkungan antara lain berupa penyusutan luas lahan sawah dan tegal menjadi lahan pekarangan untuk kemudian digunakan bangunan pondok wisata. Penelitian dari Goantika Binastra, (2006) ditemukan bahwa selama 1993 s/d 2003 luasan lahan pekarangan bertambah sekitar 18,04%, penambahan tersebut berasal dari penyusutan lahan sawah dan lahan tegal. Desa Ubud merupakan sentral dan asal mulanya kegiatan pariwisata untuk Kawasan Ubud, hal ini didasarkan pada sejarah yang menginformasikan bahwa dengan kondisi lingkungan yang sejuk, nyaman. Pada tahun 1927 seorang pelukis berkebangsaan Jerman bernama Walter Spies mulai bermukim di desa ini dan melakukan kegiatan keahlianya sebagai seniman pelukis. Kedatangannya atas undangan pemuka desa Tjokorda Gede Agung yang juga ia berjiwa seni, dan tahun 1928 mulailah ia melakukan kegiatan dengan obyek melukis keindahan alam perdesaan. Hasil lukisan kemudian dikoleksi di Desa Ubud dan lukisan-lukisan tersebut menjadi daya tarik wisata, sehingga Desa Ubud menjadi desa wisata seni. Informasi tersebut didengar seniman mancanegara lainnya, sehingga datanglah pelukis berkebangsaan Belanda bernama Rudolf Bonnet, yang kemudian mengembangkan sebagai pelukis dan bergabung dengan Walter Spies. Dari sejarah itulah kemudian Desa Ubud berkembang menjadi desa kaya lukisan dan kaya karya seni lainnya sehingga menjadi desa berdaya tarik tinggi. Mulai sejak tahun 1930 mulailah berdatangan rombongan wisatawan mancanegara dari Eropa dan negara lain berkunjung ke Ubud Bali. Telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.3 tahun 2005 Provinsi Bali bahwa pengusahaan jasa wisata untuk penunjang pariwisata harus bersifat ramah lingkungan atau berwawasan lingkungan. Salah satu kosep dimaksudkan adalah bahwa semua pembangunan jasa wisata bernuasa falsafah Tri Hita Karana. Yakni konsep tetap mempertahankan budaya Bali dan dijiwai dasar agama Hindu Bali. Dengan semakin meningkatnya permintaan dan pemenuhan kebutuhan, konsep Tri Hita Karana menurut Goantika B, (2006) semakin mengalami pengaburan dalam penerapan. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa di Desa Ubud saat ini tidak ada lagi lahan pekarangan yang kosong, dan bahkan sudah merambah ke lahan sawah yang digunakan untuk membangun pondok wisata atau bentuk lain.

154



Sujali

Nampak terdapat pergeseran penggunaan lahan secara pelan-pelan dari penggunaan lahan non pariwisata ke kegiatan pariwisata dan fasilitas pariwisata (lahan sawah, tegal berubah menjadi pekarangan, dan pekarangan dimanfaatkan untuk bangunan, lihat Gambar 1 dan 2). Selama 5 tahun (2002-2007) jumlah pondok wisata atau home stay dari 87 menjadi 351 buah, penambahannya 264 buah. Dengan lokasi penambahan dimaksud berarti konsep tersedia ruang terbuka (open space), ruang resapan (resevoir space) mengalami penyusutan. Dengan penyimpangan pengelolaan lingkungan pada skala sempit pasti akan memberikan akibat pada lingkungan pada skala luas. Menurut Kurt Lewin dalam Syaiffudin. A, (2000), perilaku adalah fungsi karakteristik individu dan lingkungan. Pemerintah telah pengeluarkan peraturan terkait pemanfaatan lahan agar menganut prinsip berwawasan lingkungan. Telah banyak dirasakan terjadi banjir, tanah longsor dll, salah satunya disebabkan dari kesalahan atau kekurang patuhan melaksanakan aturan dari manusia sebagai individu, yang mereka hanya mementingkan kebutuhan individu, sehingga kadang berlawanan dengan tata laksana aturan yang ada dan diberlakukan. Tingkat pendidikan dalam kehidupan masyarakat menjadi indikator sosial dan diharapkan mampu melakukan perubahan dalam pola berfikir, yang kemudian diteruskan dalam perbuatan atau tindakan yang rasional. Seseorang berpendidikan lebih tinggi diasumsikan pola berfikir lebih maju, rasional, proaktif, dan kemudian mungkin mempunyai peluang menduduki jabatan atau difungsikan. Pengelola pondok wisata Kawasan Ubud sebagian besar (70%) tingkat pendidikan minimal Diploma tiga (D-3), kondisi ini diharapkan potensial terkait dengan wawasan dan pengetahuan yang luas. Harapan tersebut hampir terbukti, 63,3% dari para pengelola ternyata telah mengetahui bahwa dalam pengelolaan pondok wisata perlu bersifat ramah lingkungan. Bahkan dilihat dari pendekatan persepsi, menunjukan bahwa hampir semuanya mempunyai persepsi sama, yakni pengelolaan bersifat ramah lingkungan alah perlu. Persepsi, perilaku dan aksi merupakan suatu mata rantai dapat berbentuk garis linier atau garis lurus. Artinya apa bila ada suatu perlakuan kebijakan, pemahaman seseorang tentang objek tidak bertentangan. Kegiatan dan perbuatan tidak menyimpang, dan hasil kegiatannya diterima secara umum. Akan tetapi juga dapat bersifat sebaliknya pemahaman tidak sejalan dengan perbuatan/aksi, atau dengan kata lain cocok dan setuju tetapi tidak melakukan. Persepsi seseorang cenderung “pasif” atau netral , namun apabila persepsi disertai komitmen atau pernyataan berbentuk lisan atau tertulis atas dasar keyakinan, akan lebih kuat dalam merealisasikanya. Para pengelola pondok wisata 99,9% mempunyai persepsi bahwa positif dan sangat setuju dalam pengelolan MAJALAH GEOGRAFI INDONESIA, Vol 22, No. 2, September 2008

155


Sujali

pondok wisata berwawasan lingkungan atau ramah lingkungan. Mereka yang memiliki persepsi setuju perlunya menjaga lingkungan, dalam komitmen atau kesepakatannya belum jelas, bahkan 82,8% dari pengusaha dalam mengurus izin usaha diproses setelah usaha pondok wisata sudah beroperasi. (lihat Tabel. 1). Persepsi positif perlu menjaga lingkungan bagi pengelola pondok wisata belum ditindak lanjuti dengan perbuatan atau tindak aksi. Sebagian besar (99,9%) mempunyai persepsi perlu menjaga lingkungan, akan tetapi 82,8% diantaranya baru mempunyai komitmen akan melakukan aksi ramah lingkungan. Pembangunan pondok wisata dengan menggunakan lahan pekarangan mencapai < 70%, dari mereka hanya 17,2% yang mengatakan saat ini sudah melaksanakan aksi ramah lingkungan (lihat Tabel.2). Bentuk aksi nyata mereka menghijaukan lingkungan dan menyiapkan ruang resepan, pada sela-sela bangunan pondok dan arsitektur bangunan bernuasa budaya lokal (lihat Gambar 3 dan 4) serta mengelola sampah rumah tangga seperti limbah bahan masakan atau limbah menggunakan layanan jasa TPA yang disediakan oleh pemerintah. Perilaku seseorang menurut Kurt Lewin dipengaruhi oleh kondisi, sifat dan karakter dari setiap individu, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Posisi minoritas belum tentu ditentukan oleh posisi mayoritas, akan tetapi dapat sebaliknya dengan catatan bahwa pihak minoritas sebenarnya berada pada jalur aturan, jalur ketentuan yang diberlakukan. Seorang responden mengatakan bahwa ”tidak perlu menjaga lingkungan” dengan alasan dia sudah setiap hari sebelum ada slogan ramah lingkungan sudah melaksanakan dengan tujuan usaha pondok wisata dapat memberikan kenyamanan, kekeluargaan dan kepuasan bagi tamu penghuninya, sehingga hal itu tidak menjadi tindakan atau pekerjaan yang ”berat dan istimewa”. Suatu hal dikategorikan ganjil apabila seseorang telah setuju dan memiliki komitmen, tetapi belum pernah melakukan aksi nyata dalam mewujudkan usaha ramah lingkungan. Tabel .1 Hubungan Persepsi Dengan Bentuk Komitmen Kelingkungan Kebijakan lingkungan Persepsi

Tidak ada komitmen

Perlu menjaga lingkungan Tidak perlu

17,2 (n=5) 0,0

Komitmen dan akan beraksi secara nyata 82,8 (n=24) 100,0 (n=1)

Total %

100,0 (n=29) 100,0 (n=1)

Tabel. 2 Hubungan Persepsi Dengan Aksi Kelingkungan Aksi kelingkungan Persepsi Perlu menjaga lingkungan Tidak perlu menjaga

156

Sudah ada aksi kelingkungan 17,2 (n=5) 100,0 (n=1)

Belum ada aksi kelingkungan 82,8 (n=24) 0,0

Total % 100,0 (n=29) 100,0 (n=1)



Sujali

Tabel. 3 Hubungan Pengetahun Keperluan Akasi Dengan Persepsi Aksi Riil Pengetahuan dan tindakan perlu aksi lingkungan Tahu dan Perlu aksi riil Tahu dan Tidak perlu aksi riil Tidak tahu dan Tidak perlu aksi

< 5 kegiatan aksi riil ramah lingkungan 16,7 78,6 90,0

>/ 5 kegiatan aksi riil ramah lingkungan 83,3 21,4 10,0

Jumlah % 100,0 100,0 100,0

n 6 14 10

Mengutip konsep Filsafat Sosial dalam Muhadjir Nung, (2000) diantaranya membuat telaah untuk menyajikan suatu justifikasi relasi koersif lembaga dengan warganya. Salah satu perkembangan dari konsep ini mengarah pada A fair justice memberikan kebebasan atau dapat dioperasionalkan dengan mengurangi dominasi mayoritas, mengantisipasi munculnya tekanan dari minoritas (presure groups). Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdaayaan masyarakat, dibutuhkan figur seseorang yang ‘ditokohkan’ difungsikan sebagai opinion leader, ia dijadikan sebagai panutan, untuk menghasilkan suara, pengaruh dan idialisme mayoritas dalam mencapai tujuan. Program kegiatan ramah lingkungan istilah dari World Commisison on Environment and Development (WCED) dalam Sumarwoto, (2003) disebut dengan “Pembangunan Berkelanjutan”. Istilah atau operasional dari program tersebut belum tentu difahami semua orang, sehingga kegunaan dan kepentingan program masih perlu disosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat luas. Dalam kajian pada para pengelola pondok wisata Kawasan Ubud dengan menggunakan 9 (sembilan) alat ukur bentuk kegiatan bernuansa ramah lingkungan, ditemukan ada kecenderungan untuk pengelolaan pondok wisata harus bersifat ramah lingkungan belum banyak diketahui, sehingga program aksi ramah lingkungan dimaksud merasa tidak perlu dilakukan (lihat Tabel 3). Menurut model Yale dalam Saifuddin. A, (1995) faktor subyek sebagai penerima proses perubahahan maupun inovasi untuk memperhatikan, memahami adalah penting, sehingga ia akan menerima dan melakukan tindakan aksi riil. Pengelola pondok wisata yang mengatakan perlu dan telah melakukan aksi riil pengelolaan bersifat ramah lingkungan tergolong sangat minor (20%), sedangkan 80% mereka merasakan belum melakukan aksi ramah lingkungan. Tentang komitmen mereka untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Perda No.3 th 2005, justru mereka kecenderungan telah aksi melakukan kegiatan bersifat ramah lingkungan. Kegiatan yang mereka lakukan adalah sbb: a. Pengelolaan pelayanan pondok wisata Kegiatan pariwisata hampir seluruhnya mengandung unsur pelayanan. Teori bisnis memberikan slogan ”pembeli adalah raja” sehingga mereka pantas mendapatkan layanan dan pelayanan yang optimal. Dalam hal ini 100% dari pengelola telah memberikan motivasi kepada seluruh karyawan dalam melayani tamu tetap menciptakan suasana ramah, menarik, sopan, kekeluargaan. Serta mengajak agar MAJALAH GEOGRAFI INDONESIA, Vol 22, No. 2, September 2008

157


Sujali

karyawan tidak mempunyai tendisi untuk mendapatkan tip atau hadiah dari tamu. Pengelola yang merasa belum melakukan aksi ramah lingkungan sebesar 98,8%, namun secara riil telah menjalankan (lihat Tabel.3). Pemahaman seperti ini terkait dengan tingkat pendidikan pengelola. Pendidikan formal belum tentu memberikan kontribusi terhadap pemafahaman tentang hal-hal khusus seperti pengertian ramah lingkungan. b.Pengelolaan kemungkinan dampak dari penetapan lokasi Penetapan lokasi situs sebuah bangunan dengan memperhatikan banyak pertimbangan etika, estetika, efisien yang terintegrasi adalah merupakan upaya untuk memaksimalkan kualitas hasil. Pada bagian ini nampak bahwa dari kedua kelompok pengelola yang sudah aksi dan belum aksi ramah lingkungan tidak jauh berbeda pemahaman tentang pertimbangan penetapan lokasi bangunan pondok wisatanya. Masing-masing 100% dan 92,8% mengatakan penetapan lokasi atau site dengan mempertimbangkan landsekap dan konstruksi budaya lokal (lihat Tabel.4). Kesamaan tersebut kemungkinan karena sifat kesamaan jiwa seni, kentalnya adat istiadat dan dasar kuatnya keagamaan. c.Pengelolaan limbah rumah tangga usaha pondok wisata Tamu pondok wisata pada umumnya berkeinginan sebagai penghuni sementara pondok wisata dapat hidup ’menyatu’ dengan pemilik. Mereka kadang berkeinginan dapat makan minum menyatu dalam satu layanan keluarga jasa pondok wisata. Dengan demikian volume penyiapan masakan serta limbah rumah tangga menjadi banyak, sehingga untuk sistem pembuangan limbah perlu pengelolaan tersendiri. Dari kelompok pengelola yang merasa sudah, maupun yang belum melaksanakan aksi kelingkungan, cara membuang sampah limbah terlihat pada Tabel yakni: (1) pembuangan limbah rumah tangga cenderung sama, sebagian besar 83,3% dan 95,8% dengan menggunakan jasa TPA yang dikelola oleh pemerintah, (2) untuk pembuangan limbah padat cenderung sama, sebagian besar 83,3% dan 100% tidak melaksanakan pengelolaan, karena limbah dibuang mengikuti sistem yang disediakan pemerintah yakni jasa TPA, (3) pengelolaan limbah cair sebagian besar 100% dan 95,8% menggunakan bak resapan atau dengan menggunakan saluran langsung bembuangan limbah. d.Pengelolaan. berbasis pengembangan masyarakat (Community based development. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diharapkan mampu berfungsi ganda (mutiplier effects) dalam penanggulangan kemiskinan dan lingkungan. Penelitian Pasar Apung di Thailand Maneewan, (2003) dalam Janianton 20050 dari length of stay yang panjang mampu mewujudkan bentuk trickle-down effect yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dengan bentuk usaha makanan, sovenis, kepemanduan dll. Usaha pondok wisata Ubud dengan basis memberdayakan masyarakat dan budaya lokal merupakan bentuk peduli dan 158



Sujali

ramah terhadap lingkungan. Hal ini terlihat 53,3% dari pengusaha/pengelola mampu merekrut tenaga kerja lokal lebih dari 50% dari seluruh tenaga kerjanya, selebihnya merupakan tenaga keluarga. Usaha podok wisata ini terkategori sebagai usaha kecil, mereka belum mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat lingkungan dalam memberi bantuan fasilitas umum maupun membuat even budaya lokal di dalam bagian usaha pondok wisata. Berdasarkan kenyataan yang telah dilakukan oleh pengelola, terlihat bahwa para pengelola pondok wisata walaupun baru beberapa bentuk kegiatan telah melakukan aksi riil. Kenyataan ini dapat dikategorikan bahwa mereka sebenarnya belum memahami sepenuhnya apa yang dimaksud kegiatan ramah lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Telah disadari bahwa kegiatan pariwisata dalam arti luas memiliki dampak positif maupun negatif, dampak langsung maupun dampak tidak langsung terhadap lingkungannya. Untuk memperkecil dampak negatif dan meningkatkan daya tariknya, pemerintah yang membidangi kepariwisataan membuat rambu-rambu kemudian disosialisasikan dengan konsep Sapta Pesona (tujuh sifat menarik) yakni Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah, dan Kenangan. Tabel. 4 Hubungan Aksi Menuju Ramah Lingkungan Dengan Aksi Buang Sampah Rumah Tangga Aksi menglola sampah Aksi ramam lingkungan Sudah ada kasi kelingkungan Belum ada aksi kelingkungan

Sampah dibuang sembarang 0,0 4,2

Sampah dikrim ke TPA 83,3 95,8

Sampah dipilah utk kompos 16,7 0,0

Total (% dan n) 100,0 (n=6) 100,0 (n=24)

Tabel. 5 Hubungan Aksi Menuju Ramah Lingkungan Dengan Aksi Mengurangi Limbah Padat Aksi menglola sampah Aksi ramam lingkungan Sudah ada aksi kelingkungan Belum ada aksi kelingkungan

Tidak ada usaha mengurangi limbah padat 83,3 100,0

Sudah ada implementasi mengurangi 16,7 0

Total %

(n)

100,0 (n=6) 100,0 (n=24)

Tabel. 6 Hubungan Aksi Menuju Ramah Lingkungan Dengan Aksi Mengurangi Limbah Cair Aksi menglola sampah Aksi ramam lingkungan Sudah ada aksi kelingkungan Belum ada aksi kelingkungan

Limbah dibuang di sistem pembuangan 100,0 95,8


Limbah dibuang di septik tank 0 4,2

Total % (n)

100,0 (n=6) 100,0 (n=24)

159


Sujali

Rasa aman bagi tamu pondok wisata tercipta karena pengelola menggunakan konsep ”Pagar mangkok lebih kuat dari pagar tembok”, artinya dengan memberdayakan tenaga kerja lokal dalam usahanya, diharapkan menjadi pagar sehingga gangguan berasal dari luar dapat cegah. Penataan lingkungan terbuka yang rapi, hijau, sejuk dan pengelolaan limbah yang tertib mengikuti prosedur kelingkungan, bersih dan indah, serta sistem pelayanan tamu secara kekeluargaan dengan mengutamakan kualitas pelayanan, bukan semata tip oriented sehingga memberikan rasa keramahan dan kenangan. Itu semua menjadikan lingkungan pondok wisata semakin tambah daya tarik dan tamu akan memperpanjang length of stay atau akan datang kembali diwaktu mendatang. Kehidupan masyarakat Bali dengan filosofi Tri Hita Karana menerapkan konsep dan keyakinan terjadi saling hubungan antara Tuhan, Manusia dan Lingkungan. Selain itu juga melestarikan konsep desa adat dan desa dinas, masingmasing konsep berbeda fungsi atau peran. Aktivitas dan tugas desa adat pada era otonomi daerah ternyata menjadi meluas, desa adat tidak hanya mengurus bidang agama dan adat, tetapi juga terlibat dalam proses pembangunan dalam cakupan luas yang meliputi: pengembangan budaya lokal, melestarikan lingkungan alam, pemanfaatan kekayaan desa adat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengarah pengelolaan pondok wisata berwawasan ramah lingkungan dengan mendasarkan pemberdayaan masyarakat dikaji dengan tiga metode pemecahan: (1) konsep Otonomi Daerah, (2) konsep kearifan lokal dan (3) konsep kepribadian individual. Otonomi Daerah berorientasi pada sistem demokrasi, menyelenggarakan rumah tangga sendiri, dengan memperhatikan rambu-rambu aturan. Masyarakat sebagai akar rumput (grass root) menjadi patner dalam bottom-up and top-down system, masyarakat mempunyai peran ganda yakni sebagai obyek dan subyek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kegiatan usaha pondok wisata di Kawasan Ubud termasuk tidak wajib AMDAL namun harus wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen UPL dan UKL dimaksud merupakan salah satu persyaratan untuk menerbitkan Surat Ijin Usaha. Akan tetapi kenyataan di Kawasan Ubud dari seluruh pengusaha pondok wisata baru 14% yang memiliki surat ijin usaha. Dari sampel pengelola pondok wisata yang diteliti ada 10% memiliki surat ijin usaha. Jumlah pengusaha pondok wisata seluruhnya 98 orang tahun 2004 dan tahun 2007 meningkat menjadi 352 orang. Pertanyaan yang perlu dicari jawaban adalah: apakah ini merupakan penerapan otonomi daerah, demokrasi dan mengatur rumah tangga sendiri dengan tidak mengikuti peraturan yang berlaku, atau sebagai contoh masalah sosial. 160



Sujali

Menurut Otto Sumarwoto, (2003) untuk mengajak para pengusaha kecil terkait dengan pariwisata dan akan tetap melaksanakan kebijakan yang berlaku, menggunakan ajakan dari sifat Atur Dan Awasi (ADA) menjadi Atur Diri Sendiri (ADS). Orang tidak perlu diawasi akan tetapi harus belajar dan melakukan aturan dengan sendirinya. Dalam problem dan kebijakan sosial, apabila lingkup menjadi luas dan menyangkut orang banyak (kumpulan individual), dengan kondisi masingmasing individu belum mampu sendiri-sendiri, maka metode pemecahan masalah adalah dengan pendekatan sistemik dan komprehensif. Konsep kearifan lokal merupakan pemikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan tetap mempertimbangkan foktor internal sesuai dengan kekuatan dan kelemahannya disamping faktor eksternalnya. Hal itu terlihat 53,3% pengelola telah memperdayakan tenaga kerja lokal lebih dari separo, dari seluruh jumlah karyawannya. Dalam membangun usahanya 93,3% arsitektur dan bahan bangunan mengadopsi budaya dan mengunakan bahan lokal. Awig-awignya merupakan alat kontrol bagi masyarakat Bali dalam melaksanakan filosofi Tri Hita Karana. Aktivitas pariwisata di Pulau Dewata yang mengutamakan kekayaan nilai seni dan budaya selain kekayaan keindahan alamnya, tetap merealisasikan kearifan lokal para pengelola harus secara konsisten. Kepribadian individual dalam pengelolaan pondok wisata ramah lingkungan dengan pendekatan perilaku manusia sebagai individu adalah penting selain tetap mengikuti dan melaksanakan norma masyarakat yang berlaku. Kurt Lewin memberikan formula perilaku adalah fungsi karakteristik individu dan lingkungan (B=f(P,E). Karakteristik individual para pengelola 70% minimal berpendidikan D3 dan 63,3% diantaranya telah mengetahui perlunya pengelolaan ramah lingkungan. Selanjutnya 99,9% diantaranya mempunyai persepsi sangat setuju pengelolan pondok wisata ramah lingkungan. Akan tetapi kenyataannya terdapat 82,8% yang mengatakan belum melakukan aksi nyata menuju kondisi ramah lingkungan, dan baru 14% yang memiliki surat ijin usaha. Dikontrol dengan bentuk aktivitas yang telah dilakukan dari para pengelola pondok wisata, hampir 90%nya telah menlakukan pembuangan limbah rumah tangga pondok wisata berupa limbah padat dengan menggunakan jasa TPA pemerintah, dan 98% pengelolaan limbah cair menggunakan bak resapan atau saluran langsung bembuangan limbah. Pada bidang sosial, pengusaha telah merekrut dan memperkerjakan tenaga kerja lokal, degan jumlah lebih separo dari jumlah seluruh karyawan. Dari angka-angka tersebut masih nampak adanya tidak konsistensi antara pengetahuan pemahaman dan pelaksanaan. Hal itu jelas bahwa mereka pengelola pondok wisata belum memahami secara jelas dan pasti apa yang terkandung dalam Perda Provinsi Bali No.3 tahun 2005. Oleh karena itu sangat perlu masyarakat pelaku usaha wisata mendapatkan materi sosialisasi sebagai sumber pengetahuan tentang proses dan kewajiban sebagai pengelola dan pengusaha wisata MAJALAH GEOGRAFI INDONESIA, Vol 22, No. 2, September 2008

161


Sujali

dalam menuju pengelolaan ramah lingkungan dengan disertai simulasia atau contoh nyata dengan peralatan dan teknologi bersifat tepat guna. Untuk itu model yang disiapkan dan dapat digunakan dalam penyampaian program kegiatan dengan rumus: B=f(P, E, R, T) B = behavior: merupakan kebiasaan dilakukan adalah fungsi dari P = personality: ciri dan sifat individu, E = environment: kondisi lingkungan masyarakat, R = resource: kualitas materi disampaikan dan T = technology: alat, perangkat, cara penyampaian informasi f = fungsi atau peran Perlu dipahami bahwa pada masyarakat dengan pengetahuan formal maupun pengetahuan yang khusus masih marginal, terlebih bahasa komunikasi, peralatan untuk mengkomunikasikan tidak sesuai dengan kemempuan penerima inovasi, kegaiatan termasuk tidak efektif atau sia-sia. Oleh karena itu diusulkan dengan pengembangan model Kurt Lewin diharapkan akan menjadi mudah dan lancar menyapiapkan misi kearah ramah lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat pelaku. KESIMPULAN Pengelola pondok wisata diharapakan sudah melaksanakan pengelolaan ramah lingkungan. Berdasarkan hasil temuan dan hasil analisis adalah sebagi berikut: 1. Pengetahuan dan persepsi pengelola pondok wisata yang sebagain besar berpendidikan formal cukup tinggi terkait untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan ramah lingkungan berdasarkan Perda Provinsi Bali, terbukti sebagian besar sudah mengetahui dan berpersepsi positif. 2. Pengetahuan dan persepsi belum sejalan dengan pemahaman maupun aplikasinya. Para pengelola sebagian besar tidak faham tentang makna kebijakan ramah lingkungan. Sehingga antara sikap dan perilaku nyata para pengelola pondok wisata belum sinkron atau konsisten dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Daerah No.3 th 2005 terkait dengan pengembangan kepariwisataan ramah lingkungan. 3. Model pengembangan masyarakat untuk tujuan pengembangan dan pembangunan daerah dengan pendekatan sosial budaya, yakni menjadikan masalah masyarakat menjadi masalah individu dan sebaliknya masalah individu menjadi masalah masyarakat. 4. Dalam sosialisasi kebiajakan maupun inovasi kepada masyarakat atau individu harus disertai dengan contoh aplikasi riil dalam bentuk simulasi dan dengan model memfungsikan komponen behavior atau perilaku.

162



Sujali

DAFTAR PUSTAKA -----------Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2005. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. ------------Undang Undang Republik Indonesia N0. 10 Tahun 2009. Tentang Kepariwisaataan. Abe Alexander., 2002. Perencanaan Daerah, Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. Anonim., 1994., Pariwisata Dan Sapta Pesona.Dep ParPostel Kanwil III. Yogyakarta. Baiquni, M. 2007., Strategi Penghidupan Di Masa Krisis, Belajar dari desa. AdeAs Media Yogyakarta. Yogyakarta. Bagastawa Saptadi ed., 2006. Meraih Keunggulan Kompetitif Melalui Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia. Amarsa Books. Yogyakarta. Damanik Janianton, Adji Kusworo H, Raharjana. T D peny., 2005. Penanggulangan Kemiskinana Melalui Pariwisata. Kepel Press. Yogyakarta. Fandeli Chafid dan Nurdin Muhammad., 2005. Pengembangan Ekowisata Berbasisi Konservasi Di Taman Nasional. Fak Kehutanan UGM, Puspar UGM, Kantor Mentri LH. Yogyakarta. Goantika Binastra, I.P., 2006. Kajian Pariwisata Dan Perubahan Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (Kasus Desa Ubud Bali). Tesis. Pascasarjana UGM. Yogyakarta. Gromang Frans terj., 1992. Manajemen Pariwisata. PT Pradnya Paramita. Jakarta. Hall, C.M and Page. S.J., 1999. The Geography Of Tourism And Recreation, environment, place and space. Bath Press Ltd. London New York. Jusuf Sofyan terj., 1997. Ekonomi Pariwisata. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Moehadjir Noeng., 2000. Kebijakan Dan Perencanaan Sosial, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Telaah Cross Dicipline. Rake Sarasin. Yogyakarta.


163


Sujali

Mowforth M and Munt I., 1998. Tourism and Sustainability, New tourism in the Third World. Biddles Ltd. London New York. Nugrahaning Tyas, L.A. Pengelolaan Pondok Wisata Ramah Lingkungan Kawasan Ubud Bali. Tesis. Pascasarjana UGM. Yogyakarta. PACT dan ALAMI (terj)., 1995. Ekoturisme, Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola. Yayasan Alam Mitra Indonesia. Jakarta. Pearce Douglas., 1981. Tourist Development. William Clowes Limited. Longman London New York. Pendit S Nyoman., 1994. Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana.. PT Pradnya Paramita. Jakarta. Saiffudin Azwar., 2000. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Soemarwoto Otto peny., 2003. Menuju Jogja Propinsi Ramah Lingkungan Hidup. Pemda Prop DIY. Yogyakarta.

164


PENGELOLAAN USAHA JASA PARIWISATA BERBASIS

Recommend Documents