PENTINGNYA PERAN PEMDA DALAM PROGRAM JKN-KIS

Untuk disebarluaskan segera SIARAN PERS

Pentingnya Peran Pemda dalam Program JKN-KIS Jakarta (21/11/2016): Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), peran Pemerintah Daerah diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program JKN-KIS sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Saat ini Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam Program JKN-KIS sudah bertambah dan diharapkan seluruh Pemerintah Daerah dapat melakukan hal serupa, disamping masih banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasikan Program JKN-KIS yang berkesinambungan. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Melaksanakan Program Strategis Nasional”, termasuk didalamnya dalam implementasi Program JKN-KIS yang merupakan agenda Negara karena dituangkan pada Visi, Misi dan Nawacita (Agenda Prioritas) pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. “Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan,” ujar Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari dalam acara Bincang JKN-KIS bertema “Menuju Rakyat Sehat dan Sejahtera Melalui Program JKN-KIS” yang akan dipandu oleh presenter kawakan Andi F.Noya Pemda, tambah Andayani dapat berperan besar, khususnya dalam hal percepatan kepersertaan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pembiayaan JKN-KIS yang terjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainable) dan terintegrasi. Selain itu, pelaksanaan sistem kendali mutu dan biaya ditingkat daerah dan sistem pembinaan dan pengawasan juga tingkat kepatuhan pelaksanaan JKN-KIS di daerah merupakan isu yang tidak kalah pentingnya untuk ditangani oleh Pemda. “BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya dapat saling bersinergi untuk mencapai kepesertaan 100% atau cakupan semesta yang ditargetkan terealisasi pada 1 Januari 2019. Saat ini cakupan peserta JKN-KIS di Indonesia sudah mencapai 170,9 juta jiwa atau sekitar 70%. Untuk itu, kami mendorong semua pemerintah daerah baik tingkat I maupun tingkat II untuk bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar jumlah peserta terus meningkat hingga cakupan semesta terwujud,” jelas Andayani. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan anggaran Jamkesda dan diintegrasikan dengan Program JKN—KIS. Dasar hukum atau kebijakan integrasi Jamkesda (penduduk yang didaftarkan oleh Pemda) sudah jelas, sesuai dengan, Perpres No 12 Nomor 111 Tahun 2013, Perpres Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan, Perpres Nomor 19 Tahun 2016 jo. Perpres 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, Surat Menteri Dalam Negeri nomor 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016. Jumlah peserta integrasi Jamkesda sampai dengan November 2016 adalah 15.151.350 jiwa. Dari 34 provinsi sudah 32 provinsi telah mengintegrasikan sebagian atau seluruh Jamkesda Kabupaten/Kota di wilayahnya. Terdapat 15 provinsi yang berkontribusi melalui sharing iuran/peserta dalam pembiayaan integrasi Jamkesda dengan pola yang bervariasi, misalnya 40% iuran dibayar oleh pemerintah provinsi, 60 % oleh Pembab/Pemkot. 15 provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, NTB, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan. Merujuk dari data BPJS Kesehatan, sebanyak 378 Jamkesda kabupaten/Kota sudah integrasi ke program JKN-KIS. Lalu, terdapat 4 provinsi yang sudah dapat dikategorikan Universal Health Coverage (UHC) atau kepesertaan JKN-KIS dari penduduknya > 95% yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo. Dalam rangka mendorong UHC, BPJS Kesehatan juga mendorong Pemerintah Daerah yang warganya terdaftar dalam peserta mandiri namun menunggak dan tergolong masyarakat tidak mampu dapat diakomodir menjadi peserta Jamkesda dan diintegrasikan ke program JKN-KIS. Peran Pemda yang tidak kalah penting adalah mengadvokasi masyarakat dengan mengimplementasikannya melalui pendaftaran Badan Usaha menjadi peserta JKN-KIS di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). -SelesaiInformasi lebih lanjut hubungi: Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Kantor Pusat +62 21 424 6063 [email protected]