Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
PEMBIAYAAN UMKM DALAM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI SEPTEMBER 2015
SURABAYA, 8 OKTOBER 2015
OUTLINE PEMBIAYAAN UMKM DALAM PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH PEMBIAYAAN UMKM DI BIDANG EKSPOR PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMKM DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PENURUNAN BOBOT RESIKO KREDIT KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) YANG DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN/ASURANSI KREDIT BERSTATUS BADAN USAHA MILIK DAERAH PENINGKATAN BATASAN NOMINAL KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA DALAM JUMLAH KECIL YANG PENILAIAN KUALITASNYA HANYA DIDASARKAN ATAS KETEPATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PENINGKATAN BATASAN NOMINAL KREDIT KEPADA UMKM YANG PENILAIAN HANYA DIDASARKAN ATAS KETEPATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA
Penyaluran Kredit dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun
Kredit (Rp triliun)
%
Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015
3679,87
11,28
4,71
2014
3674,31
11,58
5,02
2013
3292,87
21,60
5,78
2012
2707,86
23,08
6,23
2011
2200,09
24,59
6,49
2009
1765,85
22,81
6,22
2009
1437,93
9,96
4,63
2008
1307,69
30,51
6,02
2007
1002,01
26,47
6,35
2006
792,30
5,50
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) per Maret 2015 Ket: Penyaluran kredit kepada pihak ketiga
Penetrasi Kredit di Indonesia Masih Sangat Rendah Rasio Kredit ke Sektor Swasta Dalam Negeri (% terhadap PDB 2013)
Filipina Indonesia Banglades
36 38 42
Kamboja India Brasil Vietnam Malaysia Singapura Tingkok Thailand Afrika Selatan
Sumber: World Bank 2014 Kompas, 19 Mei 2015
45 52 71
97 124 129 140 154 156
KONDISI & POLA PEMBIAYAAN USAHA KONDISI
POLA PEMBIAYAAN USAHA
LAYAK GO PUBLIC
BESAR ± 4,95 ribu (0,01%)
KLASTER 6
± 4,4 Rb (10%) Jumlah:*) ± 39,85 Rb (90%)
KLASTER 5
LAYAK USAHA DAN BANKABLE Jumlah:*) ± 361,3 Rb (60%)
KLASTER 4
Jumlah:*) ± 240,9 Rb (40%)
KLASTER 3
LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE KLASTER 2
BELUM LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE
Jumlah:*) KLASTER 1
PENDUDUK MISKIN ± 29,89 juta jiwa (12,36%) (Data BPS 2011) Deputi Bidang Pembiayaan, Diolah dari Berbagai Sumber
± 38,19 Jt (70%)
Jumlah:*) ± 16,36 Jt (30%)
USAHA MENENGAH ± 44,28 ribu (0,08%)
USAHA KECIL ± 602,19 Ribu (1,01%)
USAHA MIKRO ± 54,55 juta (98,85%) MISKIN FAKIR MISKIN
• Pasar Modal • Perbankan • Sumber Lainnya •
• •
Perbankan Plafon 2009:129,428 milyar • UM 30,91% • UK 32,34% • UMi 36,75% Program KUMK SUP 005 Program LPDB KUKM • Perbankan • Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil • Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) • Program LPDB KUKM • Program Pemberdayaan Usaha Mikro • Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PNPM)
• Program Pemberdayaan Sosial • Program pemberdayaan Fakir Miskin
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMKM OLEH PEMERINTAH
KREDIT MURAH BAGI EKSPORTIR • Dalam rangka membantu pengusaha ekspor skala usaha kecil atau usaha menengah yang mengalami kesulitan keuangan karena menurunnya permintaan ekspor, maka Pemerintah menyediakan kredit sebesar Rp. 5 milyar hingga Rp. 50 milyar dengan suku bunga sesuai BI rate, saat ini 7,5%. Jangka waktu pinjaman sekitar 1 tahun. Kebijakan ini merupakan bagian dari skema National Interest Account yang ditugaskan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). • Untuk mendapatkan kredit tersebut pengusaha dapat mengajukan usulan kepada LPEI. • Penawaran kredit ini sementara berlangsung 6 bulan kedepan. • Jumlah kredit yang dialokasikan hingga Desember 2015 sebesar Rp. 700 milyar.
KREDIT USAHA RAKYAT Sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah UMKM yang produktif, layak/feasible dan belum memenuhi persyaratan agunan bank :
Usaha produktif : usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa, memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Usaha layak : usaha yang memberikan laba sehingga mampu membayar seluruh hutang termasuk bunga dalam jangka waktu tertentu dan memberikan sisa keuntungan bagi pengembangan usaha. Tidak dapat memenuhi persyaratan agunan : usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan bank khususnya penyediaan agunan.
SEKTOR USAHA YANG DIBIAYAI Sektor Usaha yang dibiayai KUR yaitu bidang usaha sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan yang terkait (hulu terintegrasi).
Mengacu Laporan Bank Umum (LBU), 19 sektor ekonomi : UMKM di sektor pertanian (kode sektor ekonomi 1) UMKM di sektor perikanan (kode sektor ekonomi 2) UMKM di sektor industri pengolahan (kode sektor ekonomi 4); UMKM di sektor perdagangan kode LBU 512111 s.d 525400 (terlampir).
9
PENYALURAN KUR 2015 Total penyaluran KUR sejak 14 Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2015 adalah:
Bank Pelaksana BRI Bank Mandiri BNI TOTAL
KUR Mikro Plafon (Rp Juta)
Debitur
Plafon (Rp Juta)
Debitur
3.110.580
218.272
406.840
2.195
141.700
7.441
207.490
2.731
220
14
80.248
373
3.252.500
225.727
694.578
5.299
Total penyaluran KUR (Rp Juta) Total Debitur KUR
KUR Ritel
3.947.078 231.026 10
FITUR KUR MIKRO No.
Uraian
Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro
1
Suku Bunga
KUR Mikro maksimal 12% efektif per tahun
2
Plafon Pinjaman
KUR Mikro maksimal Rp 25 juta
3
Maksimal Plafon
Maksimal Rp 75 juta
4
Cakupan Penjaminan
Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
5
Target Group
Usaha mikro yang produktif , layak dan belum memenuhi persyaratan agunan.
6
Pengecekan SID
KUR Mikro perlu pengecekan SID
7
Basis Data
Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan.
8
Jangka Waktu Kredit
• KI = 4 tahun • KMK = 2 tahun 11
FITUR KUR MIKRO No.
Uraian
Pedoman Pelaksanaan KUR MIkro
9
Jangka Waktu Perpanjangan
• KI = 8 tahun • KMK = 4 tahun
10
Tarif dan Perhitungan IJP
Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
11
Penyaluran Linkage
Linkage Chanelling)
12
Agunan Pokok Agunan Tambahan
Kegiatan usaha. Sesuai penilaian Bank Pelaksana KUR Mikro namun tanpa perikatan.
13
Online Sistem
Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin berkewajiban untuk membangun online sistem
14
Sektor
Usaha mikro di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdangangan yang terkait 12
FITUR KUR RITEL No.
Uraian
Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel
1
Suku Bunga
KUR Ritel maksimal 12% efektif
2
Plafon Pinjaman
> Rp 25 juta s.d. Rp 500 juta
3
Maksimal Plafon
Tidak diatur
4
Cakupan Penjaminan
Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
5
Target Group
Usaha mikro dan atau usaha kecil yang produktif , layak dan belum memenuhi persyaratan agunan.
6
Basis Data
Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan.
7
Jangka Waktu Kredit
• KI = 4 tahun • KMK = 2 tahun 13
FITUR KUR RITEL No.
Uraian
Pedoman Pelaksanaan KUR Ritel
8
Jangka Waktu Perpanjangan
• KI = 8 tahun • KMK = 4 tahun
9
Tarif dan Perhitungan IJP
Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin
10
Penyaluran Linkage
Linkage Chanelling)
11
Agunan Pokok Agunan Tambahan
Kegiatan usaha. Sesuai penilaian Bank Pelaksana.
12
Online Sistem
Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin berkewajiban untuk membangun online sistem
13
Sektor
Usaha mikro dan atau usaha kecil di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan yang terkait 14
FITUR KUR TKI No.
Uraian
Pedoman Pelaksanaan KUR TKI
1
Suku Bunga
Maksimum 12% efektif per tahun
2
Plafon Pinjaman
Maksimum Rp 25 juta
4
Bank Pelaksana
BRI, Mandiri, BNI, BII Maybank, Bank Sinarmas
5
Target Group
TKI dengan negara tujuan Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan
6
Pengecekan SID
KUR TKI perlu pengecekan SID
7
Basis Data
Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan.
8
Jangka Waktu Kredit
Maksimum sesuai dengan kontrak kerja atau 3 tahun.
15
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMKM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
Penurunan bobot resiko kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjamin/asuransi kredit berstatus BUMD Permasalahan • Diperlukan kebijakan yang countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. • Diperlukan kebijakan yang mendukung program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam penyaluran kredit kepada UMKM Regulasi yang diterbitkan • Kredit kepada UMKM yang dijamin oleh Lembaga Penjamin/Asuransi Kredit berstatus BUMD dapat dikenakan bobot risiko sebesar 50% sepanjang: • Skema penjaminan / asuransi kredit memenuhi persyaratan; • Lembaga penjaminan / asuransi kredit berstatus BUMD tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; dan • Lembaga penjaminan /asuransi kredit berstatus BUMD memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK setara “BBB-“ atau mendapat rekomendasi dalam bentuk tertulis dari OJK untuk melakukan program penjaminan Manfaat yang diberikan • Mendorong peran lembaga penjamin / asuransi kredit berstatus BUMD dalam penyaluran kredit kepada UMKM • Meningkatkan kredit kepada UMKM
17
Peningkatan batasan nominal kredit dan penyediaan dana dalam jumlah kecil yang penilaian kualitasnya hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga Permasalahan • Diperlukan kebijakan yang countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. • Diperlukan kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit kepada debitur kecil Regulasi yang diterbitkan • Penetapan kualitas kredit kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah sampai Rp 5 milyar (semula hanya Rp 1 milyar) dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan /atau bunga. Manfaat yang diberikan • Mendorong bank untuk meningkatkan pemberian kredit kepada debitur kecil yang penilaian kualitasnya hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan / atau bunga.
18
Peningkatan batasan nominal kredit kepada UMKM yang penilaian hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga Permasalahan • Diperlukan kebijakan yang countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. • Diperlukan kebijakan untuk mendukung program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi terutama yang berpihak kepada UMKM Regulasi yang diterbitkan Kredit kepada UMKM dengan jumlah: • lebih dari Rp 5 milyar (semula hanya Rp 1 milyar) s.d Rp 20 milyar, bagi bank yang memenuhi kriteria antara lain peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk risiko kredit sangat memadai, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai ketentuan, dan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan paling kurang 3; • lebih dari Rp 5 milyar (semula hanya Rp 1 milyar) s.d Rp 10 milyar, bagi bank yang memenuhi kriteria antara lain peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk risiko kredit sangat memadai, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai ketentuan, dan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan paling kurang 3; Manfaat yang diberikan • Mendorong bank untuk meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM yang penilaian kualitas kreditnya hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan / atau bunga
19
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN www.ekon.go.id
