Nomor 20 Tahun 2008. 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit. Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah bebera...
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang. Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 108, Tambahan ... Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 tahun 2008;. 16. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang. Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu 11;;. Memperhatikan : I. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan swat Nomor: 29498lA2lKPl2009 tanggal 8 Mei 2009;. 2. Pertimbangan Kepal
1 salinan peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 03 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi kawasan industri menteri negara lingkungan hidup,
1 s a l i n a n peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 04 tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi
Permenpan No. 13 Tahun 2009. Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan Partisipasi Masyarakat. PERATURAN MENTERI NEGARA ... Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 ten tang ... Aparatur Negara Nomor: SE/
PermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010. Menteri Negara. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PERATURAN ... 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4844);. 8. Unda
Nomor 20 Tahun 2008;. 17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;. Memperhatikan: I . Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor. 175/MPN/KP/2007 tanggal 15 November 2007;. 2. Pertimban
Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); 6. ... 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Download dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan .... Pengaduan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dicabut.
Download dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan .... Pengaduan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dicabut.
Download pengelola dan pelaksana kegiatan Pemberdayaan dan. Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2007, baik di pusat maupun di daerah. KETIGA. : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakrta. Pada tanggal 31 Mei 2
Download pengelola dan pelaksana kegiatan Pemberdayaan dan. Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2007, baik di pusat maupun di daerah. KETIGA. : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakrta. Pada tanggal 31 Mei 2
Download dan Tatacara Pendaftaran Pestisida; b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian, dan untuk meningkatkan pelayanan serta kepastian dalam pemberian pendaftaran dan izin pestisida, Peraturan.
Download dan Tatacara Pendaftaran Pestisida; b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian, dan untuk meningkatkan pelayanan serta kepastian dalam pemberian pendaftaran dan izin pestisida, Peraturan.
31 Des 2010 ... Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan. Indikator Kinerja Utama;. 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang. Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Penday
NOMOR 58 TAHUN 2016 . TENTANG . ... Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang- ... 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
dan b. tenaga kesehatan lain serta tenaga nonkesehatan. ... Rawat Jalan Eksekutif melakukan penilaian harus ... fungsi, dan kewenangan masing-masing
Download Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 3. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang dite
1 salinan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 38 tahun 2010 tentang penyesuaian jabatan fungsional guru dengan rahmat tuhan yang maha esa
Download Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2002 ... Pengertian ... Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang.
Download Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 171/ PMK.05/2007 tenta
Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama alamat, tanggal. ,lulus dan 'nomor surat izin kerja;. Asli dan salinan /foto copy daftar terperinci alat perlengkapan Apotek;. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik bahwa tidak bekerja tetap
Download Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2002 ... Pengertian ... Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang.
Download Perawatan Pesawat Udara telah diatur dalam Peraturan .... 145.163). (8) Manual sistem manajemen keselamatan ... (A safety management system manual for.
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/21/M.PAN/11/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi bioraksi di seluruh
Kementerian/Lembaga/Pernerintah
Daerah
maka
dipandang perlu menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman penyusunan Standar Operas! Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851). 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Susunan
Organisasi,
dan
Tata
Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008. 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
dan
Tugas
Eselon
I
Kementerian
Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008. 7. Keputusan Kedudukan,
Presiden
Nomor
Tugas,
103
Fungsi,
Tahun
2001
Kewenangan,
tentang Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Membentuk dan Mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu. MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN
MENTERI
NEGARA
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR
(SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. PERTAMA
:
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah
digunakan
sebagai
acuan
bagi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
Administrasi
Pemerintahan dilingkungan instansinya masing-masing. KEDUA
:
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
sebagaimana tercantum pada
lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
KETIGA
:
Hal-hal
yang
belum
jelas
dalam
Pedoman
ini
dapat
dikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi. KEEMPAT
:
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 26 November 2008
