Millennium Challenge Account-Indonesia
Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi
Tahukah Anda, perempuan memiliki potensi dan peran yang besar dalam pasar kerja dan dunia wirausaha?
Namun, perempuan masih menghadapi beberapa kendala yang mengakibatkan potensi tersebut tidak dapat dikembangkan secara optimal.
• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada 2013 ialah 50,26%. Artinya, setengah dari perempuan usia produktif adalah bagian dari angkatan kerja nasional (BPS, 2014).
• Kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki masih tinggi, yaitu 22,26% untuk sektor non-pertanian dan 38.93% untuk sektor pertanian (BPS, 2014). Artinya, untuk jenis pekerjaan dan kualifikasi sama, perempuan hanya menerima upah 77,74% dari upah lakilaki pada sektor non-pertanian, dan 61,07% dari upah laki-laki pada sektor pertanian.
• Pada tahun yang sama, lebih dari 40% pekerja di sektor industri dan jasa adalah perempuan. Pada sektor perdagangan jumlah pekerja perempuan tercatat seimbang dengan pekerja laki-laki (BPS, 2014). • Dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan status usaha sendiri, 37 orang adalah perempuan dan 63 orang adalah laki-laki (BPS, 2014). • Dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai pegawai/buruh/ karyawan, 34 orang adalah perempuan dan 66 orang adalah laki-laki (BPS, 2014). • Perempuan memiliki andil dalam status kepemilikan 42,8 % dari perusahaan di Indonesia (World Bank, 2009). • Sepertiga UKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan (International Finance Corporation, 2011)
• Perempuan masih mendominasi jumlah pekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar. • Perempuan pekerja mengemban beban ganda antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. • Perempuan pengusaha masih mengalami kesulitan dalam mendaftarkan usahanya dan mendapatkan akses pembiayaan. Peran serta perempuan dalam pasar kerja dan wirausaha belum mendapatkan pengakuan setara dengan laki-laki, sehingga menimbulkan diskriminasi berbasis gender seperti kesenjangan upah dan beban ganda. Kita perlu dukungan dan solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.
PEREMPUAN DAN WIRAUSAHA
Perempuan dan Wirausaha
1
• Saat ini, belum ada data nasional tentang jumlah dan dinamika yang dihadapi oleh usaha yang dimiliki oleh perempuan dan lakilaki dalam berbagai skala dan sektor usaha, sehingga sejauh mana peran serta perempuan dalam wirausaha sulit ditentukan.
Pemanfaatan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan
Pengumpulan / Analisis Data
• Pemerintah Indonesia belum memiliki konsep baku untuk mendefinisikan kepemilikan usaha dan usaha milik perempuan. • Pendataan yang valid dan komprehensif akan memberikan informasi tentang partisipasi dan kontribusi perempuan dalam dunia usaha, dan dapat menjadi dasar yang kuat bagi berbagai pihak dalam menciptakan program dan kebijakan untuk mendukung perempuan pengusaha. • Oleh karena itu, dengan adanya definisi resmi tentang kepemilikan usaha oleh perempuan, diharapkan ada data valid mengenai usaha milik perempuan yang dapat diperbandingkan (comparable) serta terbebas dari bias. Diperlukan definisi resmi yang menggambarkan kepemilikan usaha oleh perempuan, untuk mendokumentasikan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam dunia usaha. Studi Penyusunan Definisi Resmi Usaha milik Perempuan • Melalui studinya, MCA-Indonesia memperkenalkan konsep usaha milik perempuan dengan bertumpu pada 4 (empat) kriteria: kepemilikan modal/input usaha, pengelolaan usaha, tenaga kerja, dan kontrol/ pengambilan keputusan. • Jika seorang atau sekelompok perempuan memiliki minimal satu dari empat kriteria tersebut, maka dapat ditentukan bahwa usaha yang dimaksud adalah milik perempuan. Definisi Usaha Milik Perempuan: usaha di mana seorang atau sekelompok perempuan memegang sebagian besar peran dan posisi penting dalam (1) kepemilikan modal/input usaha, (2) pengelolaan usaha, (3) sumber daya manusia/ tenaga kerja, dan/atau (4) kontrol usaha.
Program dan Kebijakan Afirmasi
Penelitian atau Studi terkait
Definisi Usaha Milik Perempuan
• Definisi Usaha Milik Perempuan ini bukanlah hasil, melainkan alat yang dapat digunakan untuk mencapai sebuah hasil. • Secara umum, keempat kriteria di atas dapat digunakan sebagai acuan dalam menggambarkan kepemilikan usaha. • Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pusat Statistik (BPS), dapat menggunakan definisi tersebut sebagai dasar pengumpulan data terpilah kepemilikan usaha. • Pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait juga dapat menggunakannya sebagai acuan identifikasi usaha milik perempuan dalam program atau kebijakan afirmasi yang bertujuan membantu perempuan memulai dan mengembangkan usaha. • Lembaga penelitian, universitas dan Pusat Studi Gender/Wanita dapat memanfaatkan definisi tersebut dalam studi atau program untuk membantu usaha milik perempuan. • Diharapkan dengan tersedianya data yang valid dan komprehensif, disertai dengan program, kebijakan, dan penelitian yang strategis untuk mendokumentasikan dan membantu usaha milik perempuan, maka kontribusi dan peran perempuan dalam dunia usaha akan semakin nyata terlihat. Definisi Usaha Milik Perempuan yang telah disusun diharapkan dapat menjadi acuan dalam kegiatan pengumpulan data, pengembangan program dan kebijakan, serta studi dan penelitian terkait.
Millennium Challenge Account-Indonesia
Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi
Gedung MR21, Lantai 11. Jl. Menteng Raya No. 21, Jakarta 10340 Tel. +6221 39831971 | Fax: +6221 39831970
PEREMPUAN DAN WIRAUSAHA
Bagaimanakah pendataan bisa berkontribusi dalam penciptaan solusi?
2
