1
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS TAYANGAN IKLAN TELEVISI YANG MENYESATKAN Putri Mahadewi, SH. MH. Abstrak Iklan sebagai media informasi juga dapat menimbulkan permasalahan. Semata untuk mendapatkan keuntungan sehingga muatan dalam informasinya kerap kali tidak jelas, tidak sesuai dengan janji promosi dan berkesan menyesatkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen atas tayangan iklan televisi yang menyesatkan. Temuan dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen atas iklan di televisi yang menyesatkan ada 2 macam yaitu (1) Perlindungan hukum konsumen yang bersifat preventif yang mana dapat dilakukan dengan melalui legislasi/regulasi yakni dengan cara memberikan aturan hukum yang akan menjamin bahwa konsumen dapat menerima perlindungan hukum dan melalui pengawasan konsumen baik dari pemerintah, masyarakat, maupun oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat serta (2) Perlindungan hukum Konsumen yang bersifat represif, yakni perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen akibat adanya gugatan dari konsumen yang merasa dirugikan. Dua cara yang dapat dilalui yakni melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen atau melalui non peradilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, Iklan Televisi Abstract Advertising as a medium of information can also cause problems. Solely to benefit so that the charge in the information often unclear, inconsistent with the promise of promotion and misleading impression. The purpose of this research is to determine the legal protection of consumers over misleading television commercials. The findings in this study is the legal protection for consumers over misleading ads on television that there are two kinds: (1) protection of consumer law preventative which can be done through legislation / regulation that is by providing the rule of law which will ensure that consumers can receive and legal protection through better consumer control of the government, the public, as well as by non-governmental consumer protection agency, and (2) Consumer Protection repressive laws, the legal protection given to consumers in the event of a dispute between businesses and consumers as a result of lawsuits from consumers who feel aggrieved. Two ways that can be passed through the judiciary to file a lawsuit to the judiciary in the domicile of the consumer or through nonjudicial namely through the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK). Keywords: legal protection, Consumer, Advertising Television
3
A. Latar Belakang
produk pun mulai bervariasi, bahkan di
Iklan di identikan sebagai media
antaranya
melahirkan
promosi dan pengenalan bagi produk yang
pengetahuan
akan
networking study,
di
produksi
masyarakat. Tahun
atau
di
Undang-Undang
1999
tentang
jual
ke
Nomor
8
Perlindungan
yang
sendiri
seperti
ilmu social
sebuah cabang ilmu
mempelajari
dengan
cabang
teknik
menggunakan
pemasaran
jaringan
sosial.
Konsumen, dalam Ketentuan Umum Pasal
Media yang digunakan pun beragam, dari
1 ayat (6) menyebutkan :“Promosi adalah
penggunaan
kegiatan pengenalan atau penyebarluasan
hingga elektronik
informasi suatu barang dan/atau jasa untuk
Namun, berbagai teknik periklanan yang
menarik
minat beli konsumen terhadap
baru dikenal dalam kehidupan masyarakat
barang dan/atau jasa yang akan dan sedang
ini tidak hanya memberikan akibat positif
diperdagangkan”.
bagi kehidupan manusia.
Dahulu, ragam cara yang dilakukan seorang
pelaku
maupun
usaha
distributor)
(baik saat
produsen melakukan
TV,
media
cetak,
brosur
melalui social media.
Iklan sebagai media informasi juga dapat menimbulkan permasalahan. Semata untuk
mendapatkan
keuntungan
yang
penawaran akan suatu produk (baik barang
sebesar-besarnya
maupun
usaha (korporasi) memberikan informasi
jasa)
Kesederhanaan
sangat ini
lahir
sederhana.
jarang
pelaku
dari
struktur
atau promosi secara berlebihan (puffery) dan mengesankan keunggulan produknya
masyarakat
yang
memang
masih
sederhana.
Kini,
ketika
semua
kesederhanaan
tidak
tersebut
terlalu
hebat.
Sehingga
muatan
dalam
telah
informasinya kerap kali tidak jelas, tidak
kehidupan
sesuai dengan janji promosi dan berkesan
dengan tingkat kompleksitas yang tinggi,
menyesatkan. Hal tersebut terkait dengan
bermetamorfosis
menjadi
para pelaku usaha pun bereaksi dengan menyesuaikan pemasaran
teknik yang
penawaran
digunakannya.
dan
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Para
Konsumen yang dimana mengatur tentang
pelaku usaha kini harus saling berlombalomba dalam bersaing mendapatkan atensi konsumen
untuk
memilih
pasal 9, 10, 12, 13, 20 Undang-Undang
produknya.
Teknik-teknik beriklan dan memasarkan
Larangan dalam
Bagi
Pelaku
Undang-Undang
Usaha.
Selain
Perlindungan
Konsumen hal ini juga terkait dengan Undang-Undang
No.
32
Tahun 2002
4
tentang Penyiaran Bab V Pasal 48 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran. bertentangan
dengan
Etika
Indonesia angka 1.2.2 iklan
Bentuk
iklan-iklan
yang
isinya
Selanjutnya
mengelabui dan tidak bertanggung jawab,
Pawiwara
harus sedini mungkin dapat dicegah dan
tentang Bahasa
dikontrol.
Meskipun
Undang-Undang
dan angka 4.13.1-4.13.3 tentang
Perlindungan
Konsumen
telah
penggunaan data riset. Agar terhindar dari
memberikan
batasan-batasan
mengenai
hal-hal tersebut di atas, hukum seharusnya
hal-hal yang dilarang untuk dimuat dalam
memberikan
sebuah iklan, namun pada kenyataannya,
perlidungan
kepada
konsumen. Kewajiban pelaku usaha seperti
tidaklah
mudah
memberikan
bahwa
sebuah
iklan
justifikasi
tertentu
telah
pada ketentuan Pasal 7 huruf b UU No.8
memberikan informasi yang menyesatkan
Tahun
bagi masyarakat konsumen. Oleh karena
1999
Konsumen
tentang
adalah
:
Perlindungan “Memberikan
itu,
penting untuk
diketahui apa yang
informasi yang benar,
jelas dan jujur
menjadi tolak ukur agar sebuah iklan dapat
mengenai kondisi dan
jaminan
barang
dinilai menyesatkan atau tidak, siapa yang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan
harus bertanggung jawab dan bagaimana
penggunaan,
mengontrol
muatan-muatan
disuguhkan
oleh
perbaikan
dan
pemeliharaan”. Kemudian dan
Tata
Cara
menurut Tata Krama Periklanan
memuat: 1) Iklan harus jujur, bertanggung dan tidak
produsen
atau pelaku usaha.
bertentangan dengan
B. Rumusan Masalah Berdasarkan masalah
diatas
hukum yang berlaku. 2) Iklan tidak boleh
perumusan
menyinggung perasaan dan merendahkan
“Bagaimanakah
martabat negara,
konsumen
hukum,
perusahaan,
yang
Indonesia,
memuat asas-asas umum periklanan harus
jawab,
iklan
agama, adat budaya,
dan golongan. 3) Iklan harus
latar maka
dapat
masalahnya
atas
belakang
perlindungan
ditarik
yaitu
:
hukum
tayangan iklan televisi
yang menyesatkan ?”
dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.1 C. Batasan Masalah 1
Taufik H.Simatupang, Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, Hlm. 31.
Untuk memperjelas serta memberi arah yang tepat dalam pembahasan ini
5
dan berdasarkan identifikasi masalah di
program kegiatan untuk mempersiapkan
atas,
berita
maka
penulis
membatasi
tersebut
dan
menyebarluaskan
permasalahan pada perlindungan hukum
kepada pasar.
konsumen
Perlindungan Konsumen
atas
tayangan iklan televisi
yang menyesatkan.
Istilah
perlindungan
konsumen
sudah sangat sering terdengar di dalam D. Tujuan Penelitian
masyarakat Indonesia,
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui
konsumen
atas
perlindungan
hukum
tayangan iklan televisi
yang menyesatkan.
ruang
konsumen
Manfaat penelitian ini adalah untuk
sulit
hukum
perlindungan
dibatasi hanya
dengan
menampungnya dalam satu jenis undangundang
E. Manfaat Penelitian
lingkup
sedangkan untuk
seperti Undang-Undang tentang
Perlindungan
Konsumen.
Hukum
perlindungan
konsumen
selalu
berhubungan
dan
berinteraksi
dengan
menambah wawasan dan wacana ilmu
berbagai bidang dan cabang hukum lain,
pengetahuan,
karena pada tiap
perlindungan
khususnya hukum
dibidang
konsumen
atas
tayangan iklan televisi yang menyesatkan.
bidang dan cabang
hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat ”konsumen”3 Diharapkan
F. Tinjauan Pustaka
tentang Perlindungan Konsumen sebagai
Periklanan
benteng
Periklanan nonindividu,
Undang-Undang
adalah
dengan
komunikasi
sejumlah
biaya,
untuk
meniadakan
tindakan
sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha
hanya
demi
untuk
kepentingan
konsumen.
Hukum
melalui berbagai media yang dilakukan
perlindungan
oleh perusahaan, lembaga non-laba, serta
perlindungan konsumen merupakan bagian
individu-individu.2
dari hukum konsumen yang lebih luas. Az.
Istilah
periklanan
berbeda dengan iklan, karena iklan adalah beritanya
itu
sendiri,
sedangkan
periklanan adalah prosesnya, yaitu suatu 2 Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo W. 2002. Pengantar Bisnis Modern, Edisi Ketiga. Yogyakarta : Liberty.
Nasution secara definisi mengatakan : ”Hukum
perlindungan
konsumen
merupakan bagian dari hukum konsumen 3 Sidharta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo
6
yang
memuat
asas-asas/
kaidah-kaidah
penting
dalam
membangun
dan
bersifat mengatur dan juga memandang
mengembangkan citra positif bagi suatu
sifat melindungi kepentingan konsumen4
perusahaan dan produk yang di hasilkan, ii) membentuk opini publik yang positif
G. Hasil dan Pembahasan
terhadap
Iklan di identikan sebagai media
perusahaan
tersebut,
iii)
mengembangkan kepercayaan masyarakat
promosi dan pengenalan bagi produk
terhadap
produk
yang akan di produksi atau di jual ke
perusahaan
yang
masyarakat.
menjalin komunikasi secara efektif dan
Tahunn
Undang-Undang Nomor 8
1999
Konsumen,
tentang
dalam
Perlindungan
Ketentuan
konsumsi
dan
memproduksinya,
iv)
efisien dengan masyarakat luas, sehingga
Umum
dapat membentuk pemahaman yang sama
Pasal 1 ayat (6) menyebutkan : “Promosi
antara terhadap suatu produk barang dan
adalah
jasa yang ditawarkan kepada masyarakat
kegiatan
penyebarluasan
pengenalan
informasi
atau
suatu
barang
luas.
dan/atau jasa untuk menarik minat beli
Kriteria iklan yang menyesatkan
konsumen terhadap barang dan/atau jasa
di
yang akan dan sedang diperdagangkan”.
perspektif hukum positif di Indonesia
Di bentuk
dalam
menentukan
iklan,
terlebih
bentukdahulu
televisi
antara
apabila
lain
mengelabui
yaitu:
mengenai
kualitas,
iklan,
elektronik
kegunaan,
harga,
dan
garansi
iklan
(televisi,
radio,
media
elektronik
majalah,brosur,
media
internet,dsb) (surat
reklame,
non
kabar,
dsb).
Iklan
i)
konsumen
membedakan iklan menjadi 2 (dua macam yaitu
merujuk
barang
pada
Iklan
yang
(misleading)
kuantitas, tarif,
dan/atau
bahan
jaminan jasa
dan
dimana
pelaku usaha tidak bisa bertanggungjawab dan
memenuhi
janji-janji
sebagaimana
melalui media televisi merupakan media
dinyatakan dalam iklan yang di tayangkan
favorit dan kerap kali menjadi pilihan
di televisi. ii)
utama
pelaku
mengambil periklanan
usaha.
peranan i)
Iklan
Iklan
televisi
Mendeskripsikan/memberikan
penting
dalam
informasi secara keliru, salah, maupun
berperan
tidak tepat (deceptive) mengenai barang
televisi
dan/atau jasa. iii) Memberikan gambaran 4 Nasution A.Z., 1995. Konsumen dan Hukum. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
secara
tidak
lengkap
(ommision)
7
mengenai informasi barang dan/atau jasa.
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
iv) Hal lain yang dilarang dan melanggar
masyarakat, baik bagi kepentingan diri
ketentuan adalah
hukum
oleh
memberikan
berlebihan sifat,
(puffery)
kegunaan,
pelaku
usaha
sendiri,
informasi
yang
makhluk
mengenai
kualitas
kemampuan
barang
keluarga, hidup
orang lain
lain
maupun
dan tidak
untuk
diperdagangkan”. Dalam
Undang-Undang
tahun
barang dan/atau jasa yang menyesatkan
Konsumen Pasal 1 angka (1) menyatakan
konsumen. Pada dasarnya standar kriteria
bahwa
periklanan di Indonesia sedikit banyaknya
segala
telah disesuaikan dengan standar kriteria
kepastian
yang
perlindungan
misalnya
di
dengan
telah
di negara-negara Amerika
Serikat,
mempergunakan
maju, yaitu unsur-
satu
pelindungan upaya
kepada
hak
undang
adalah
dalam
mengenai
Undang-Undang
Perlindungan
konsumen
adalah
menjamin
adanya
untuk
memberi
konsumen.
Salah
yang dijamin oleh undang-
mendapatkan
10
yang
hukum
unsur fakta material sebagaimana tertuang Pasal
tentang
8
dan/atau jasa dan membuat perbandingan
berlaku
1999
No.
hak
konsumen
informasi
produk
yang
benar
barang/jasa
pelaku
Perlindungan Konsumen serta konsumen
usaha.
rasional
dalam
melaksanakan kewajiban dan melanggar
Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan b UUPK.
larangan tersebut, maka konsumen yang
Tetapi keberadaan fakta material dan
merasa
konsumen rasional tersebut belum cukup
pertanggungjawaban. Pasal 20 Undang-
jelas diatur dalam ketentuan perlindungan
Undang
konsumen di Indonesia sehingga pada
Perlindungan
prakteknya belum secara tegas dijadikan
bahwa
sebagai
bertanggung
sebagaimana
dasar
terdapat
penentuan
iklan
menyesatkan. Pengertian
“konsumen”
yang
No.8Tahun
No.
8
dapat
“Pelaku
atas
segala
tentang
menetapkan
usaha
jawab
tidak
meminta
Tahun 1999
Konsumen
dan
usaha
periklanan iklan
yang
akibat
yang
ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Di dalam hukum pidana tentang
tentang
pemberian keterangan yang tidak benar
bahwa
dan menyesatkan melalui media iklan,
“Konsumen adalah setiap orang pemakai
memang tidak secara tegas disebutkan.
Perlindungan
1999
pelaku
dirugikan
diproduksi
termuat dalam Pasal 1angka (2) UndangUndang
Apabila
untuk
Konsumen,
8
Tetapi apabila ditinjau buku kedua KUHP
bertanggungjawab,
Bab
Perlindungan
XXV (dua puluh lima), termuat
Undang-Undang
Konsumen
secara
nyata
berbagai ketentuan mengenai kejahatan
melalui Pasal 60 UU No. 8 Tahun 1999
perbuatan curang atau yang lebih dikenal
tentang
dengan istilah penipuan, yang terdiri dari
memberikan
dua puluh pasal. Dalam dua puluh pasal
administratif
tersebut
terbukti
melanggar
ketentuan
larangan
iklan
tersebut.
“Adapun
sanksi
secara
terperinci
disebutkan
yang
dianggap
perbuatan-perbuatan
Perlindungan konsekuensi bagi
administratif tersebut
terhadap
banyaknya
persaingan
curang,
sanksi
pihak-pihak
sebagai penipuan, antara lain penipuan asuransi,
Konsumen,
sebesar
yang
adalah sebanyakRp
200.000.000,-
penipuan dalam jual beli, sampai kepada
Dalam melakukan kerjasamanya, ketiga
penipuan di bidang kepengacaraan.
pihak
Setelah itu selain dapat dikenakan
yang
periklanan
berkepentingan
pada
umumnya
melakukan
sanksi pidana pokok sebagaimana diatur
suatu
dalam Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999
karena
tentang Perlindungan Konsumen, pelaku
pertanggungjawaban yang ditanggung dan
usaha sesuai ketentuan Pasal 63 UU No. 8
di samping itu perjanjian/kontrak juga
Tahun
dapat
1999
tentang
Perlindungan
perjanjian/kontrak
dalam
ini
secara tertulis,
menyangkut
digunakan
beban
sebagai bukti dalam
Konsumen dapat pula diancam dengan
suatu peradilan apabila ada konsumen
hukuman tambahan, berupa:
yang menggugat atas suatu iklan yang
1. Perampasan barang tertentu;
merugikan.”5
2. Pengumuman keputusan hakim;
Pertanggung
jawaban
3. Pembayaran ganti rugi;
diberlakukan
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu
periklanan apabila dalam pembuatan atau
yang
menyebabkan
timbulnya
penarikan
para
pelaku
produksi, penerbitan atau penyebaran isi
kerugian konsumen; 5. Kewajiban
terhadap
dapat
materi suatu iklan melanggar Tata krama barang
dari
dan
peredaran;
Tata
menyebabkan
Cara
Periklanan
timbulnya
sehingga
kerugian pada
6. Pencabutan izin usaha. Terlepas penentuan
dari
subyek
kompleksitas yang
harus
5
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999 TLN No. 3821Pasal 63
9
konsumen.
Pertanggung
tanggung
renteng
jawaban
dapat
diberlakukan
terhadap para pelaku usaha periklanan
menyesatkan sebenarnya
dari
informasi
dari keadaan
yang
nyata suatu
barang dan/atau jasa.
apabila dalam pembuatan atau produksi, penerbitan atau penyebaran, isi materi
H. Penutup
suatu iklan melanggar Tata Krama dan Tata
Cara
Periklanan,
menyebabkan
timbulnya
Perlindungan
konsumen atas iklan di televisi yang
kerugian pada
menyesatkan ada 2 macam yaitu (1) Perlindungan
Krama
bagi
sehingga
konsumen. Tata
hukum
dan
Tata
Cara
bersifat
hukum
preventif
konsumen
yang
mana
yang dapat
Periklanan Indonesia yang disempurnakan
dilakukan
dengan
pada bab V sub 4 tentang bobot pel
legislasi/regulasi
yakni
anggaranmenyebutkan bahwa :
memberikan aturan hukum yang akan
1. Bobot pelanggaran tata krama dan tata
menjamin
bahwa
cara periklanan Indonesia ditentukan
menerima
perlindungan
secara
dengan
melalui pengawasan konsumen baik dari
masing-
pemerintah,
klausul
melihatbobot,
dan
peran
dari
masing pihak yang terlibat. 2. Bobot,
peran
keterlibatan
melalui dengan
konsumen
dapat
hukum
masyarakat,
cara
maupun
dan
oleh
lembaga perlindungan konsumen swadaya
atau
masing-masing
besarnya
masyarakat serta (2) Perlindungan hukum
pihak
Konsumen yang bersifat represif, yakni
didasarkan pada peringkat pemrakarsa
perlindungan
atau “otak” pelanggaran,
pelaksana
kepada konsumen ketika terjadi sengketa
pelanggaran
pembantu
antara pelaku usaha dengan konsumen
dan
pelanggaran. Jadi
hukum
yang
diberikan
akibat adanya gugatan dari konsumen
pada
dasarnya
komponen
yang merasa dirugikan. Dua cara yang
pelaku usaha periklanan dapat dituntut ke
dapat
pengadilan
dimintai
peradilan dengan mengajukan gugatan ke
perbuatannya
badan peradilan di tempat kedudukan
untuk
pertanggungjawaban apabila
ternyata
merugikan memberikan
atas iklan
dilalui
yang
dibuat
konsumen
konsumen
dengan
alasan
yaitu
suatu
informasi
yang
atau
melalui
yakni
melalui
melalui non Badan
Sengketa Konsumen (BPSK).
badan
peradilan
Penyelesaian
2
. DAFTAR PUSTAKA Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo W. 2002. Pengantar Bisnis Modern, Edisi Ketiga. Yogyakarta : Liberty. Nasution A.Z., 1995. Konsumen dan Hukum. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan Sidharta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo Taufik H.Simatupang. 2004. Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999 TLN No. 3821Pasal 63
