POTENSI USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI DAERAH

Dandan Irawan, Potensi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil...

51

POTENSI USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI DAERAH TERISOLIR DAN TERTINGGAL Dandan Irawan Institut Manajemen Koperasi Indonesia [email protected]

ABSTRAK Pengembangan usaha KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) sentra di daerah terisolir dan tertinggal, merupakan upaya pemerintah yang terencana dan strategis untuk mengubah suatu daerah dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang berkualitas, agar tidak berbeda jauh dengan daerah lainnya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya dan keamanan. Di samping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah. Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten, sedangkan Pemerintah Pusat berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan pada daerah terisolir dan daerah tertinggal. Kata kunci: potensi usaha, koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM), daerah terisolir dan tertinggal

ABSTRACT Development of SME (Cooperatives, Small and Medium Enterprises) centers in isolated and backward areas, a government effort planned and strategically to transform an area with many social economic problems and physical limitations, become a developed area by a community of quality, so as not to be different away to other areas. Development of disadvantaged areas include not only economic, but also social, cultural and security. In addition to the well-being of communities who live in disadvantaged areas need attention and alignments of government. In effect the regional development is under the authority of local governments, both provincial and district levels, while the central government serves as a motivator and facilitator in the acceleration of development in isolated areas and underdeveloped areas. Keywords: potential businesses, cooperatives, small and medium enterprises (SMEs), isolated and backward areas

1. LATAR BELAKANG Pembangunan ekonomi yang hanya menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, ternyata menimbulkan permasalahan baik dari aspek ekonomi maupun aspek lainnya seperti sosial politik dan keamanan. Kesenjangan ekonomi dan sosial semakin lebar, sebab fondasi perekonomian Indonesia hanya ditopang oleh sekelompok pelaku ekonomi dengan skala besar, yang juga memperoleh fasilitas besar dari pemerintah. Padahal

apabila secara jujur diakui, terlihat bahwa kokohnya perekonomian, sangat didukung oleh pelaku usaha yang berada dalam skala kecil dan menengah. Koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM) merupakan usaha kecil skala mikro merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia. Karenanya, upaya pemberdayaan terhadap kelompok ini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan,

51

52

Coopetition, Volume VI, Nomor 2, November 2015, 51 - 62

terhadap proses pengembangan ekonomi dan menggali potensi usaha. Untuk memperlancar kegiatan dan kondisi pelaku bisnis KUKM yang kreatif dan inovatif mensyaratkan adanya dukungan riset, dan transfer teknologi, pemahaman manajemen, dan kewirausahaan, yang tentunya perlu disediakan rangkaian sistem dan media kerjasama yang menjembatani keberadaan dan perkembangan riset, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan bagi pertumbuhan dan perkembangan perilaku dan kelembagaan usaha KUKM itu sendiri, terutama sekali berkait dengan kinerja usaha dan keberlanjutan bidang usaha. Di sisi lain, ilmu dan teknologi berkembang cepat dengan berbagai dinamika dan variasinya, dengan demikian perlu upaya pemberian pemahaman dan pengidentifikasian iptek kepada para pelaku bisnis KUKM agar mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi agar berdaya dan bernilai guna. Pelaksanaan riset atau kajian pada berbagai fungsi bisnis yang dijalani KUKM, khususnya di daerah terisolir dan tertinggal, akan sangat mendukung dalam kegiatan usaha yang diiikuti pula dengan nilai positif dalam transaksi dan respon pasar. Keseluruhan aspek di atas diharapkan dapat memunculkan sektor-sektor ekonomi unggulan bagi KUKM. Identifikasi terhadap sektor unggulan yang akan dikembangkan, dapat dilakukan dengan pendekatan dan kriteria sebagai berikut : 1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB, di suatu daerah (dapat dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor). 2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk. 3. Memiliki potensi pasar yang prospektif, baik pasar lokal, regional, maupun pasar internasional. 4. Efisiensi investasi, yaitu dengan investasi yang kecil dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya. 5. Memiliki skala ekonomi yang besar sehingga produktif untuk dikembangkan. 6. Mempunyai kontribusi sektor yang besar terhadap kegiatan ekonomi pada kawasan tersebut. 7. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah relatif besar. 8. Memiliki dampak ekonomi maupun spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah.

pemerintah telah melaksanakan berbagai program yang diarahkan untuk memberdayakan KUKM. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pemetaan potensi usaha yang dimiliki setiap wilayah di tanah air, yang diharapkan dapat berdampak positif pada percepatan penumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah terisolir dan tertinggal. Perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis, menyadarkan stakeholders KUKM untuk selalu mengupayakan penciptaan iklim usaha yang baik secara terus menerus. Perkembangan dunia usaha yang cepat telah menjadi suatu agenda penting dalam kabinet Persatuan Nasional dewasa ini. Pengembangan potensi daya saing (competitive advantage) berimplikasi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah yang cukup pesat, namun demikian, sejalan pembangunan dan perkembangan wilayah, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan secara baik dan membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius, di antaranya ialah mengenai (1) Jumlah keluarga miskin, (2) tingkat pengangguran, (3) Iklim investasi yang belum kondusif, (4) Kinerja koperasi yang masih rendah dan belum dapat berperan nyata berkontribusi pada perekonomian kota, (5) Kinerja dan daya saing KUKM yang relatif rendah, (6) Pelaksanaan belum berorientasi pada sektor unggulan, (7) Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana fasilitas kegiatan ekonomi dan utilitas di daerah terisolir dan tertinggal. Kebijakan ekonomi dan otonomi daerah sebagai sebuah peluang bagi pengembangan ekonomi kota, selayaknya mampu mengintegrasikan suatu kegiatan pada kemajuan dengan tetap mengembangkan faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kebutuhan pengembangan lembaga dan usaha, khususnya kebijakan yang mampu mendorong KUKM dan masyarakat pengusaha agar mengantisipasi tuntutan pasar dan perubahan global yang tengah terjadi. Di samping itu, dibutuhkan pula kebijakan yang mendorong dan memungkinkan terciptanya usaha yang menyediakan kelengkapan layanan suatu kegiatan, menangkap peluang bisnis dalam skala lokal, regional, maupun internasional. Proses penyajian informasi dan teknologi secara tepat ditujukan agar produk riset dan teknologi dapat digunakan dan bernilai manfaat

52


53

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Latar belakang demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda, memiliki konsekuensi adanya keberagaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Perbedaan kinerja selanjutnya akan menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, meningkatnya tuntutan daerah, dan kemungkinan disintegrasi bangsa. Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Data BPS tahun 2004 mengenai penguasaan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) seluruh provinsi dan lajur pertumbuhan PDRB antarprovinsi menunjukkan bahwa Provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 61,0 persen dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatra menguasai sekitar 22,2 persen, provinsi di Kalimantan menguasai 9,3 persen, Sulawesi menguasai 4,2 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya 3,3 persen. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2004 sebesar 10,71 persen, provinsi di Sumatra sebesar 7,78 persen, provinsi di Kalimantan 5,72 persen, provinsi di Sulawesi sebesar 11,22 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebesar 4,34 persen. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama masyarakat di perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. Ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding dengan perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja,

9. Ketersediaan sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, dan prasarana dan sarana yang cukup memadai untuk pengembangan usaha tersebut. 10. Memiliki batasan/limitasi yang relatif kecil terhadap masalah-masalah seperti berikut: a. Pembiayaan b. Implementasi c. Kelembagaan d. Teknologi. Suatu leading industry (sektor unggulan) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. Relatif baru, dinamik dan mempunyai tingkat teknologi maju yang menginjeksikan iklim “gandrung pertumbuhan” ke dalam suatu daerah 2. Permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi, dimana produk biasanya dijual ke pasar-pasar nasional. 3. Mempunyai kaitan-kaitan antar industri yang kuat dengan sektor-sektor lainnya (kaitankaitan ini dapat berbentuk kaitan kedepan (forward linkages), dalam hal ini industri tersebut mempunyai rasio penjualan hasil industri antara yang tinggi terhadap penjualan total, atau berbentuk kaitan ke belakang (backward linkages), dalam hal ini industri tersebut mempunyai rasio (dari industri-industri lainnya) yang tinggi terhadap input total. Pengembangan usaha KUKM sentra di daerah terisolir dan tertinggal, merupakan upaya pemerintah yang terencana dan strategis untuk mengubah suatu daerah dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang berkualitas, agar tidak berbeda jauh dengan daerah lainnya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya dan keamanan. Disamping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah. Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten, sedangkan Pemerintah Pusat berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan pada daerah terisolir dan daerah tertinggal.

53

54


Daerah Tertinggal; serta tersusun dan terpetakannya potensi daerah tertinggal dalam rangka pengembangan kawasan produksi dan investasi di daerah tertinggal. Pembangunan wilayah perbatasan dan terisolir akan didukung dengan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh, melalui kawasan andalan, kawasan transmigrasi, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Kawasan tersebut berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah tertinggal dan perbatasan di sekitarnya.

informasi, teknologi pendukung, dan pemasaran hasil-hasil produksi di perdesaan. Ketimpangan desa-kota juga disebabkan oleh urbanisasi dan proses aglomerasi yang berlangsung sangat cepat. Saat ini, terdapat 14 kota metropolitan di Indonesia yang sebagian besar (11 kota) terletak di Jawa. Masalah lainnya adalah menurunnya luas rata-rata penguasaan tanah per rumah tangga pertanian, yang berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan. Rata-rata penguasaan tanah di Jawa diperkirakan hanya mencapai 0,2 hektar per rumah tangga pertanian. Pembangunan wilayah terisolir pada tahun 2005 telah mencapai hasil antara lain tersusunnya konsep kebijakan, strategi nasional pembangunan daerah tertinggal yang berisi uraian definisi dan batasan, konsep kebijakan dan program prioritas bagi percepatan pembangunan di daerah tertinggal; teridentifikasikannya 199 kabupaten tertinggal untuk jangka perencanaan 2006–2009; terbentuknya kerjasama antara Kementerian PDT, Bappenas, dan Bank Dunia dalam pengembangan daerah tertinggal; tersusunnya kebijakan pengembangan infrastruktur perdesaan daerah tertinggal; tersusunnya kebijakan penyerasian pembangunan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; tersusunnya kajian pembinaan masyarakat pedalaman dan pemberdayaan komunitas adat terpencil; dilaksanakannya pengembangan wilayah tertinggal di beberapa provinsi dengan pendekatan penyediaan sarana dan prasarana dasar; dilaksanakannya pengembangan wilayah tertinggal di beberapa permukiman transmigrasi lama melalui skim pengembangan permukiman transmigrasi; tersedianya data dan informasi tentang kabupaten dan wilayah tertinggal; serta terjalinnya jaringan komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal. Program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal diantaranya ialah meningkatnya ketersediaan air bersih di 20 lokasi daerah tertinggal; meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pulaupulau terpencil; tersusunnya strategi daerah (STRADA) pembangunan daerah tertinggal; tersusunnya naskah akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pola Pembangunan

2. KETERBELAKANGAN DAERAH Dalam era globalisasi, perkembangan ekonomi di Indonesia sulit melepaskan diri dari perkembangan ekonomi di negara-negara lain, terutama negara maju. Keadaan ini akan memungkinkan perkembangan ekonomi kita tercemari oleh perkembangan ekonomi negaranegara lain, sehingga dapat memberikan dampak negatif maupun adanya eksploitasi. Satu hal penting yang perlu dilakukan agar dapat terhindar dari pencemaran, dampak negatif dan eksploitasi tersebut adalah menciptakan strategi pembangunan yang mampu menemukan ataupun menghasilkan produk unggulan yang proses kelahiran dan perkembangannya tidak mudah didikte oleh negara lain. Produk unggulan itu tidak harus berupa hasil industri dengan teknologi canggih atau dengan investasi tinggi, tetapi bisa berupa ”produk lokal” dengan daya saing handal. Di samping itu, produk unggulan tidak harus lain daripada yang lain, tetapi bisa berupa common product dengan berbagai keunikan. Dengan kata lain produk unggulan itu tidak harus berskala tinggi, tetapi bisa juga berada di daerah. Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas penting dalam pembangunan kita di masa datang. Menurut Usman (2003). Upaya demikian sekurang-kurangnya perlu memperhatikan tiga hal penting, yaitu: (1) bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar; (2) aspirasi masyarakat daerah sendiri, terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan daerah; dan (3) keterkaitan program antar daerah dalam tata perekonomian dan politik.

54


55

punya penghasilan di bawah $2 perhari, sedangkan Acuan Relatif adalah dengan menggunakan rata-rata. Yang di bawah ratarata dianggap berada di bawah. Maksudnya apabila pendapatan di bawah rata-rata nasional, maka dianggap tertinggal, demikian seterusnya. Pembahasan masalah keterbelakangan (underdevelopment) mencakup masalah kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan (depreciation) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berkategori miskin, hidupnya serba kekurangan. Sedangkan kesenjangan adalah sebuah kondisi dimana di dalamnya terjadi ketimpangan akses pada sumber-sumber ekonomi daripada kelompok lain yang tergolong lemah. Kelompok kuat melakukan monopoli sehingga kelompok lemah berada dalam posisi dormant. Di dalam masyarakat, dapat ditemukan dua macam keadaan (Usman, 2003): (terdapat kemiskinan sekaligus kesenjangan, atau (2) tidak terdapat kemiskinan tetapi boleh saja masih ada kesenjangan. Upaya menanggulangi kemiskinan sangat kompleks dan rumit, dan upaya menanggulangi kemiskinan sekaligus kesenjangan jauh lebih kompleks dan lebih rumit lagi. Hal ini berarti bahwa upaya mengatasi keterbelakangan itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Ketidakberdayaan dan keterbelakangan itu sebenarnya merupakan produk dari situasi yang kompleks pula. Situasi yang kompleks itu merupakan akumulasi dan interelasi dari berbagai macam faktor seperti: latar belakang historis (kolonialisme dan eksploitasi pada zaman penjajahan), masalah produktivitas dan ketenagakerjaan, ketergantungan pada sektor pertanian, keterbatasan akses pada input produksi serta kondisi struktur kondisi masyarakat desa itu sendiri. Dengan demikian, penjelasan tentang akar keterbelakangan melibatkan analisis dalam dimensi kultural sekaligus struktural. Penjelasan itu menyangkut nilai-nilai sosial sekaligus bentuk interaksi sosial yang berkembang dalam masyarakat, dan karenanya bersifat multi dimensi. Pemerintah di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan. Program-program pemba-

Bentuk kontribusi riil dari daerah bagi kepentingan pembangunan pada skala mikro bisa berbeda-beda, karena masing-masing daerah menyimpan kekuatan tersendiri yang berbeda-beda pula. Secara ekonomis misalnya, ada daerah yang dapat menjadi lumbung beras atau sebagai salah satu penyangga stock pangan. Ada pula daerah yang potensial menjadi tujuan wisata yang mampu memberi stimulan kenaikan devisa dan sekaligus sebagai andalan pendapatan negara selain minyak bumi. Selain itu, juga ada daerah yang memiliki potensi sebagai sentra industri, sekaligus menjadi pusat arus perdagangan. Selanjutnya, masing-masing perlu diberi kesempatan menumbuhkembangkan kepentingan dan cita-citanya sendiri. Kalaupun ada kepentingan nasional di suatu daerah, misalnya sebagai andalan utama pengembangan pariwisata, daerah harus diberi peluang untuk mencanangkan tujuan dan sasaran pembangunannya sendiri. Suatu daerah dapat saja mencanangkan cita-cita untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi tertentu dalam tata ekonomi nasional melalui program-program pembangunannya. Namun demikian, pencanangan cita-cita tertentu semacam itu seharusnya dikaitkan antara lain dengan latar belakang historis, letak geografis, dan potensi perkembangannya sehubungan dengan faktorfaktor penunjang yang dimilikinya. Dari uraian tersebut, tampak bahwa pembangunan daerah bukanlah semata-mata duplikasi dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah juga bukan hanya merupakan bentuk yang lebih kecil dari rencana pembangunan nasional. Pembangunan daerah mempunyai watak atau ciri tersendiri, serta memiliki pola dan spirit yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki (Usman, 2003). Jadi bukan sekedar serpihan dari sistem pembangunan nasional. Sebagai suatu sub-sistem, pembangunan daerah memiliki kebulatan tersendiri, yang bersifat fungsional bagi keseluruhan sistem pembangunan nasional. Untuk menilai ketertinggalan daerah, pada dasarnya ada 2 tahap, yaitu (1) Ketertinggalan Generik dan (2) Ketertinggalan Khusus. Baik menilai Ketertinggalan Generik maupun Khusus, semuanya harus menggunakan acuan, apakah itu Acuan Mutlak atau Acuan Relatif. Yang dimaksud Acuan Mutlak seperti definisi kemiskinan oleh MDGs bahwa orang miskin itu

55

56


mi nasional dan pengembangan masyarakat di daerah. Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan pemecahan yang menyeluruh dan konsepsional. Depdagri, Deperindag, Departemen Eksplorasi Laut dan Kelautan, serta Bappenas (2000), menyusun salah satu konsep model untuk pemulihan ekonomi dan pemecahan masalah dimaksud yakni melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (PEMD). Untuk pengembangan ekono-mi masyarakat di daerah aspek yang perlu dipecahkan bukan hanya aspek ekonomi saja melainkan juga aspek pemerintahan dan aspek masyarakat. Sebab baik buruknya ekonomi masyarakat di daerah dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengolah sumber daya alam, sumber daya manusia, serta aspek ekonomi itu sendiri. Tujuan yang akan dicapai Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Daerah (PEMD) ialah untuk memulihkan kegiatan ekonomi rakyat yang mundur akibat krisis ekonomi dan sekaligus untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka memperkuat ekonomi nasional, melalui pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, dan social budaya. Adapun tujuan khususnya yakni: 1. Untuk memperkuat masyarakat dalam aspek permodalan melalui lembaga keuangan bank yang ada 2. Untuk memperkuat kualitas sumberdaya tenaga kerja di pedesaan 3. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mantap dan berbasis pada kegiatan ekonomi rakyat 4. Untuk memperkuat akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam 5. Untuk mendorong percepatan industrialisasi di pedesaan 6. Untuk membangun system ekonomi kerakyatan yang efisien, tangguh dan berdaya saing tinggi 7. Untuk mewujudkan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance 8. Untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha, dan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat. Terdapat enam strategi yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di daerah, yaitu, 1. Penguatan tiga pilar

ngunan pedesaan antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah: (1) pembangunan pertanian (agricultural development), (2) industrialisasi pedesaan (rural development), (3) pembangunan masyarakat desa terpadu (integrated rural development), serta (4) strategi pusat pertumbuhan (growth centre strategy) (Misra, R. P. dalam Usman, 2003). Masing-masing program tersebut mempunyai spesifikasi penekanan sendiri-sendiri yang agak berbeda satu sama lain, meskipun secara umum mempunyai muara yang sama, yaitu sebuah upaya mengentaskan atau menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di pedesaan adalah melalui program Inpres Desa Tertinggal ( Inpres No 5/1993). Sasaran program ini adalah desadesa miskin. Program ini dalam implementasinya tidak berdiri sendiri tetapi diupayakan agar terpadu baik dengan program-program sektoral maupun regional yang kegiatannya mencakup desa-desa miskin tersebut. Program IDT pada hakekatnya merupakan bagian terpenting dari gerakan national untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus sebagai bagian dari strategi mengembangkan ekonomi rakyat. Melalui program ini diharapkan terjadi proses pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur social yang kondusif bagi peningkatan kapasitas masyarakat. Aktivitasnya dilakukan melalui: peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan permodalan, penguatan peluang kerja dan berusaha, serta ”penguatan kelembagaan kelompok miskin”. Pemahaman mengenai situasi dan kondisi sasaran baik potensi maupun tantangannya, amat mendukung bagi efektifitas aktivitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal tersebut. 3. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH Dalam menghadapi dampak krisis ekonomi (baik dampak ekonomi maupun sosial budaya) terbukti bahwa sektor ekonomi yang memiliki daya lenting cukup tinggi adalah sektor-sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta usaha informal. Oleh sebab itu, pemulihan ekonomi yang realistis untuk dilakukan harus dimulai dari sektor-sektor tersebut. Strategi ini digunakan sekaligus sebagai alat untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan ekono-

56


2.

3.

4.

5.

6.

57

secara cermat lingkungan yang ada di hadapan kita, kemudian memperhatikan sasaran yang ingin diraih. Secara sederhana penciptaan peluang usaha dapat dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai potensi yang ada, kemudian tulis sebanyak-banyaknya dalam lembaran kertas. Metode ini akan lebih baik jika dilakukan secara berkelompok dengan metode brainstorming (sumbang saran). Untuk wilayah desa dapat dilakukan secara rinci dalam sebuah tabel, sebagai berikut :

Perekonomian yang kokoh dapat dibangun kalau ada kepemerintahan yang baik, yang dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya, diimbangi dengan masyarakat yang melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya pula, serta adanya kegiatan ekonomi secara jujur dan fair Mekanisme pasar Pengupayaan semaksimal mungkin untuk mengikuti mekanisme pasar, baik dalam hal penguatan akses pelaku ekonomi rakyat dalam memperoleh modal maupun dalam penguatan akses di pasar barang dan pasar input Demand driven Penyiapan tenaga kerja dan penumbuhan usaha harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan Keunggulan komparatif dan kompetitif Dengan pendekatan ini produk barang dan jasa dapat bersaing di pasar local, regional, dan internasional Kemitraan Dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat yang efisien dan berdaya saing, harus ada kemitraan antara usaha ekonomi besar dan ekonomi rakyat Skala ekonomi Dalam mendesain sistem produksi di semua sektor harus mempertimbangkan skala ekonomi agar efisiensi dapat dibangun.

Tabel 4.1. Tabel Metode Brainstorming (Sumbang Saran) Kelurahan/ Kampung

No.

Potensi

Lokasi (RT/RW)

1. 2. . . .

Semakin banyak potensi yang teridentifikasi, akan semakin banyak alternatif peluang usaha yang dapat kita lakukan. Hal ini akan semakin membuka cakrawala berpikir kita, bahwa potensi di sekitar kita luar biasa banyaknya. Tujuan brainstorming ini ialah kuantitas, sehingga tidak perlu dikomentari, sebab mungkin dari metode ini akan muncul ide-ide gila, yang justru dapat memberikan suatu gagasan terhadap penentuan jenis usaha secara brilian. Perlu diketahui bahwa dalam brainstorming ini, sebaiknya kita melepaskan atribut yang melekat dalam diri kita (jabatan, pangkat, golongan, strata sosial dsb), sebab salah satu prasyarat metode ini ialah tanpa penghalang apa pun, apabila dilakukan secara berkelompok.

4. PENDEKATAN PENETAPAN POTENSI USAHA Terdapat banyak cara atau kejadian untuk menciptakan potensi menjadi suatu peluang usaha, yang penting dalam penciptaannya, sepenuhnya berpangkal dari pelaku itu sendiri. Untuk itu diperlukan komitmen kuat dari individu yang terlibat bahwa ada dorongan yang kuat untuk mengubah potensi menjadi suatu peluang usaha. Adapun beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam menciptakan peluang usaha, yaitu, 1. Menciptakan gagasan 2. Melakukan seleksi atas gagasan 3. Menetapkan peluang usaha

4.2. Melakukan Seleksi Atas Gagasan Sasaran penciptaan gagasan produk ialah mendapatkan sebanyak mungkin gagasan peluang usaha, sedangkan dalam penyaringan produk, kita mencoba mengurangi jumlah gagasan tersebut berdasarkan fungsi produk dan pertimbangan biaya, menjadi jumlah yang ‘optimal’ produk/usaha yang paling mungkin dilakukan saat ini. Dalam seleksi produk ini, sudah mulai memperhatikan kemampuan yang ada dalam diri kita dengan memperhatikan secara cermat pasar sasaran. Terdapat metode yang sangat sederhana untuk menseleksi

4.1. Menciptakan Gagasan Dengan memperhatikan potensi yang ada, proses penciptaan produk dimulai dengan penggalian gagasan, dengan memperhatikan

57


Jumlah

Aspek Teknologi

Aspek Modal

Aspek Bahan Baku

Aspek Skills

No

Aspek Pasar

Tabel 4.1. Micro Screening

produk ini, yaitu menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan. Peluang/Kesempatan, Ancaman). Analisis SWOT terbagi atas 2 bagian, yaitu aspek internal (Kekuatan dan Kelemahan), yaitu aspek di mana kita yang paling mengetahui kondisi kita yang sesungguhnya dan aspek eksternal (Peluang dan Ancaman), yaitu aspek di mana kendali bukan berasal dari kita, tetapi dari lingkungan eksternal. Dalam analisis SWOT juga terdapat unsur pendorong positif , yaitu kekuatan dan peluang dan unsur negatif ialah kelemahan dan ancaman. Untuk kekuatan kita harus mempertahankan dan terus meningkatkan, untuk kelemahan kita harus mengatasi dan meminimalkan. Adapun untuk peluang kita harus dapat mengoptimalkan dan mengambil keuntungan, untuk ancaman kita harus mengantisipasi dengan seksama.

Jenis Usaha

58

Skor: 5 = baik sekali; 4 = baik; 2 = cukup baik; 1 = buruk

Dari tabel di atas ditetapkan bahwa nilai terbesar, merupakan potensi usaha yang bisa diubah menjadi peluang usaha yang menguntungkan 4.4. Analisis peluang Pasar Kegunaan analisis peluang pasar ditujukan bagi kepentingan pihak internal dan eksternal dari sisi aspek pemasaran. Hal yang harus diperhatikan ialah, 1. Permintaan produk, meliputi (1) Jumlah Permintaan Terhadap Produk, (2) Sasaran Pembeli (konsumen), (3) Jumlah konsumen, (4) Jumlah kebutuhan dan (5) Total Kebutuhan per-tahun dan (6) proyeksi permintaan beberapa tahun ke depan Penawaran/Pesaing 2. Pesaing meliputi (1) produk sejenis, (2) nama perusahaan pesaing, (3) kapasitas pesaing 3. Penetapan rencana penjualan dan pangsa pasar 4. Strategi pemasaran meliputi (1) Poduk (mutu, ukuran, kemasan, dll), (2) Harga (harga satuan, syarat pembayaran, potongan, dll), (3) Jalur distribusi dan (4) Promosi. 5. Analisis pesaing.

4.3. Menetapkan peluang usaha Analisis SWOT ialah analisis secara kualitatif, sedangkan secara kuantitatif untuk mengetahui produk ‘terpilih’ yang akan kita usahakan saat ini, dapat dilakukan dengan menggunakan Micro Screening. Dari lima produk yang telah di-SWOT-kan, tentunya tidak mungkin ke lima produk tersebut dijalankan sekaligus, oleh sebab itu perlu ada pemilihan jenis usaha, agar benar-benar terpilih satu usaha yang paling dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh kita saat ini Untuk melakukan penyaringan produk, kita dapat melakukannya dengan menggunakan Micro Screening, yang merupakan bentuk penyaringan produk secara kuantitatif, sehingga angka yang terbesar merupakan komoditi produk yang terpilih atau yang paling siap untuk dilaksanakan. Unsur penilaian dalam micro screening (terlampir) meliputi : 1. Kemudahan pasar 2. Ketersediaan bahan baku 3. Kemudahan teknologi 4. Keterampilan/kecakapan 5. Modal 6. dsb Masing-masing unsur tersebut di atas disusun dalam suatu tabel dengan diberikan peringkat sesuai dengan kadar informasi yang dimiliki dan prioritas dari pelaku usaha, dapat dilihat dalam tabel micro screening sebagai berikut,

4.4.1. Mengukur Permintaan Permintaan menekankan tentang kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi atau kemungkinan sudah terpenuhi namun kurang memuaskan. Misalnya, masyarakat di wilayah pedesaan banyak yang pergi ke kota untuk belanja pakaian. Artinya, golongan masyarakat tersebut membutuhkan pakaian sesuai dengan selera mereka yang tidak dapat diperoleh di desa atau mungkin dapat diperoleh di desa, tetapi harganya terlalu mahal. Jadi, di desa ini

58


59

5. POTENSI USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI KERAKYATAN Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang telah teruji dalam menghadapi terpaan krisis moneter yang merembet menjadi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Memang banyak juga jenis sektor usaha ini yang mengalami kebangkrutan, namun ada juga yang mampu bertahan dan bahkan dapat berkembang. Jenis usaha yang mampu berkembang dan bertahan adalah usaha yang menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dengan prospek pasar yang baik, di dalam atau di luar negeri serta mampu memiliki saya saing kompetitif dan komparatif. Melihat kondisi tersebut, kajian potensi usaha KUKM di daerah terpencil dan tertinggal merupakan langkah awal yang patut dilakukan dalam rangka pengembangan KUKM sesuai dengan potensi wilayah dan potensi usahanya, yang merupakan alternatif pilihan terbaik dalam rangka memberdayakan masyarakat yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Berkembangnya KUKM dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah yang bersangkutan. Memang, selain adanya kelebihan yang ada pada KUKM, banyak juga kelemahan yang harus diperbaiki. Pengembangan potensi usaha KUKM menempuh kebijakan yang pelaksanaannya akan didukung bersama oleh semua pihak/ instansi terkait, serta tersusun dari komponenkomponen kebijakan yang universal, yaitu : 1. Menggariskan prioritas sektoral pengembangan KUKM melalui pemilihan jenis-jenis industri yang dijadikan fokus pengembangan untuk dijadikan acuan prioritas bagi aparat pembina secara terpadu/lintas instansi, baik di pusat maupun di daerah, di mana pilihan jenis industri dan komoditi yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kecocokan potensi dan prospek tumbuh di daerah pengembangan yang bersangkutan. 2. Melakukan kegiatan pemberdayaan agar para pelaku KUKM : a. Mempunyai wawasan dan jiwa wirausaha yang ulet, patriotik (cinta produk dalam negeri), dan profesional.

terdapat peluang usaha untuk menyediakan pakaian kebutuhan masyarakat desa. Melalui pendekatan permintaan Anda dapat mengetahui jumlah permintaan terhadap produk/jasa yang meliputi : 1. Sasaran pembeli/konsumen 2. Jumlah konsumen 3. Jumlah kebutuhan 4. Total kebutuhan pertahun Kemudian dengan data-data tersebut Anda dapat membuat proyeksi permintaan, misalnya selama 3 bulan atau 3 tahun mendatang. 4.4.2. Mengukur Penawaran Pendekatan penawaran berawal dari kemampuan wirausaha dalam membuat suatu produk dengan memperhatikan produk sejenis dari pesaing, kemudian dianalisis apakah konsumen berminat kemudian membeli produk yang kita buat. 4.4.3. Mengukur dan Menilai Peluang Pasar Langkah-langkah yang harus Anda perhatikan untuk menentukan ada atau tidak adanya peluang pasar adalah sebagai berikut, 1. Ukur berapa permintaan 2. Ukur berapa banyak permintaan yang sudah dilayani oleh produk sejenis dan pesaing 3. Apabila kebutuhan permintaan yang tidak sepenuhnya dipenuhi oleh pesaing, maka peluang pasar masih terbuka/ tersedia 4. Putuskan dari peluang yang masih terbuka tersebut, berapa banyak yang akan dipenuhi oleh produk kita, sehingga nanti dapat dihitung serapan pangsa pasar. 4.4.4. Analisis Pesaing Analisis pesaing ini perlu dilakukan untuk mengukur apakah tingkat persaingan tinggi atau rendah. Jika persaingan tinggi, berarti peluang pasar rendah, selanjutnya harus membandingkan keunggulan pesaing, dilihat dari strategi produk, strategi harga, strategi jaringan distribusi, dan strategi promosi. Apakah lebih unggul ? Bagaimana tingkat teknologinya ? Jika pesaing lebih unggul, berarti bisnis yang akan dirintis atau dikembangkan akan lemah dalam persaingan. Untuk memenangkan persaingan, tentu saja bisnis tersebut harus lebih unggul daripada pesaing.

59

60


5. 6. 7. 8. 9.

Teknologi luar dan lokal Keefektifan lembaga Pola ROI Sektor produktif dan tidak produktif Akses terhadap sumber dana Berikut ini ialah bagan menyeluruh yang menggambarkan potensi usaha KUKM :

b. Mampu mengidentifikasi, mengembangkan ataupun memanfaatkan peluang usaha. c. Mampu mendayagunakan sumberdaya produktif dan mengakses pasar (lokal, dalam negeri maupun ekspor). d. Mempunyai kemampuan manajemen usaha, keahlian dan keterampilan teknis/ teknologis. e. Mampu membangun daya-saing (berwawasan efisiensi, produktivitas dan mutu, proaktif-kreatif-inovatif). Pemberdayaan terhadap institusi yang berkaitan dengan pengembangan KUKM juga dilakukan agar mereka: 1. Mempunyai komitmen kuat untuk memajukan KUKM yang diwujudkan dalam bentuk pemberian perhatian, alokasi sumberdaya/ dana, upaya dan waktu yang lebih banyak. 2. Mempunyai wawasan konseptual untuk membuat program pengembangan KUKM yang berdayaguna dan berhasil guna. 3. Bersikap konsisten dalam semangat keterpaduan untuk secara bersama mendukung/ melaksanakan program pengembangan KUKM sesuai dengan peran, fungsi dan tugas masing-masing. Pemberdayaan potensi usaha KUKM ialah upaya membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dan mempertahankannya. Pemberdayaan juga memberikan kesempatan, dukungan yang lebih besar kepada pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup Koperasi dan UKM. Keberdayaan KUKM berarti KUKM sebagai lembaga dan pelaku usaha memungkinkan KUKM untuk bertahan dan dinamis dalam mengembangkan diri serta mencapai kemajuan yang sangat berarti bagi dirinya dan lingkungannya. Memberdayakan KUKM berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat KUKM dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, ketertinggalan; dimana KUKM menjadi mampu dan mandiri. Pemberdayaan usaha tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya : 1. Dimensi rasional 2. Dimensi moral 3. Pendekatan pembangunan 4. Bantuan material dan bantuan keterampilan teknis dan manajerial

Gambar Potensi Usaha KUKM Adapun pendekatan yang dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan potensi usaha pada KUKM diantaranya ialah: 1. penciptaan iklim usaha yang sehat yang mendukung tumbuh dan berkembangnya perkoperasian dan UKM pada tingkat Kota, propinsi dan nasional 2. peningkatan kapasitas pelaku dan badan usaha Koperasi dan UKM dalam membangun usahanya 3. Pengembangan kelembagaan Koperasi dan UKM di tingkat kelurahan dan kecamatan 4. perlindungan dan keberpihakan kepada Koperasi dan UKM dalam menciptakan kemitraan. 5. Restrukturisasi kinerja ekonomi Koperasi dan UKM : 6. Sistem perpajakan yang adil bagi Koperasi dan UKM

60


61

23. Bantuan teknik dan subsidi pemerintah untuk program prioritas. 24. Citra aparat pembina/fasilitator yang bersih (good governance).

7. Penyehatan perbankan dalam layanan usaha Koperasi dan UKM 8. Pengembangan bidang usaha andalan Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing ekspor 9. Pengembangan komoditas unggulan daerah 10. Peningkatan kapasitas pelaku bisnis Koperasi dan UKM 11. Penataan kelembagaan Koperasi dan UKM 12. Pemantapan Satuan Kerja Layanan Koperasi dan UKM bagi kinerja ekonomi kota 13. Sinkronisasi program sektoral mengenai perkoperasian dan UKM 14. Keterlibatan secara proaktif keputusan daerah dan antar daerah mengenai Koperasi dan UKM bagi pengembangan ekonomi kota 15. Bantuan operasional pembinaan bagi peningkatan kemampuan SDM Koperasi dan UKM maupun aparatur pemerintah daerah 16. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung Koperasi dan UKM 17. Monitoring dan evaluasi dampak kegiatan pembinaan. 18. Mengembangkan iklim usaha yang lebih mendorong, melindungi dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada para pebisnis KUKM untuk tumbuh berkembang maju. Komponen iklim usaha yang bersifat teknis utamanya adalah : 19. Kepastian hukum dan kejelasan/kesederhanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kondusif dan tidak membebani ekonomi. 20. Tersedia cukupnya prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi (investasi publik maupun swasta). 21. Sistem insentif yang secara efektif dapat merangsang kegairahan ekonomi melalui KUKM. 22. Kebijakan makro ekonomi yang menunjang, khususnya dari segi ketersediaan dan kemudahan akses permodalan, suku bunga yang relatif rendah, kestabilan nilai tukar valuta asing, dsb.

25. Meningkatkan pemberian layanan prima (fasilitasi) kepada pelaku KUKM, baik layanan administratif (perijinan/pencatatan/ legalisasi/ ketetapan fasilitas/rekomendasi, informasi kebijakan, dsb), maupun layanan bisnis berupa informasi bisnis yang diperlukan (pasar, peluang usaha, teknologi, permodalan, mitra-usaha, dan sebagainya) maupun sistem dan sarana penunjang yang dapat mendinamisasi dan memajukan daya-saingnya (utamanya dengan mensosialisasikan penggunaan teknologi informasi yang mutakhir). 26. Selalu mengembangkan program yang inovatif, realistik dan membumi (menyentuh kepentingan pelaku pasar di sektor riil), mampu menjawab masalah aktual yang dihadapi sesuai kondisi nyata obyek binaan di lapangan. 6. KESIMPULAN Dari uraian tulisan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam rangka penguatan ekonomi di daerah tertinggal dan terisolir, maka harus dilakukan strategi : 1. Penguatan perekonomian yang kokoh dapat dibangun kalau ada kepemerintahan yang baik, yang dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya, diimbangi dengan masyarakat yang melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya pula, serta adanya kegiatan ekonomi secara jujur dan fair 2. Mekanisme pasar berupa pengupayaan semaksimal mungkin untuk mengikuti mekanisme pasar, baik dalam hal penguatan akses pelaku ekonomi rakyat dalam memperoleh modal maupun dalam penguatan akses di pasar barang dan pasar input 3. Demand driven dalam kaitan dengan penyiapan tenaga kerja dan penumbuhan usaha harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan

61

62


Freddy Rangkuti. 1999. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT Gramedia

4. Keunggulan komparatif dan kompetitif dengan pendekatan bahwa produk barang dan jasa dapat bersaing di pasar lokal, regional, dan internasional 5. Kemitraan sebagai upaya memperkuat ekonomi rakyat yang efisien dan berdaya saing, harus ada kemitraan antara usaha ekonomi besar dan ekonomi rakyat 6. Peningkatan skala ekonomi dalam upaya merancang sistem produksi di semua sektor harus mempertimbangkan skala ekonomi agar efisiensi dapat dibangun

GTZ. 1990. Competency-Based Economies Through Formation of Enterpreneur, CEFE Hardjana HP. 2001. Membantu Desa tertinggal. Analisa Jakarta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 2010. Membangun Daerah Tertinggal, Percepatan Menuju Kesetaraan Rambat Lupiyoadi. 2006. Pemasaran Jasa, Salemba Empat, 2006 Revrisond Baswir. 2000. Koperasi Indonesia, BPFE Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA Arifin Sitio dan Halomoan Tamba 2005. Koperasi Teori dan Praktek. Erlangga.

Sumodiningreat, Gunawan. Memberdayakan Masyarakat : Kumpulan Makalah Tentang Inpres Desa tertinggal. 1996, CSIS

Buchari Alma. 2003. Kewirausahaan, Alfabeta Bandung

62

POTENSI USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI DAERAH

Recommend Documents