Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

PEDOMAN TEKNIS | PPMK

i


ii



PEDOMAN TEKNIS

PPMK

Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum PEDOMAN TEKNIS | PPMK

iii


iv



KATA PENGANTAR

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) dilaksanakan dengan tujuan mencapai keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin melalui proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan pengokohan kelembagaan masyarakat di tingkat basis yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut salah satu komponen program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK). PPMK merupakan kelanjutan intervensi PNPM Mandiri Perkotaan dari phase BERDAYA menuju MANDIRI. Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) difokuskan untuk memperkuat dan mengembangkan KSM sebagai wadah masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya secara berkesinambungan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif. Buku Pedoman Teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat sehinggga program PPMK dapat berjalan secara efektif dan optimal dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sesuai amanat UUD’45. Semoga bermanfaat, Jakarta, Agustus 2012 Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Ir. Guratno Hartono, MBC.


vi


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN iv

I.

PENDAHULUAN | 1

1.1 LATAR BELAKANG 1 1.2 DASAR PEMIKIRAN 2 1.3 TUJUAN 5 1.4 PRINSIP DASAR 5 1.5 KELUARAN 5 1.6 STRATEGI 5

II. KETENTUAN UMUM 7

2.1

JENIS-JENIS KEGIATAN DALAM PPMK

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

8

Jenis Kegiatan Pelayanan Sosial melalui pengembangan kapasitas KSM 8 Jenis Kegiatan Pelayanan Infrastruktur Produktif melalui kegiatan prasarana pengembangan penghidupan masyarakat 8 Jenis Kegiatan Pelayanan Ekonomi melalui dana bergulir bagi KSM 9

2.2 SASARAN 9 2.2.1. Sasaran Penerima Manfaat 9 2.2.2. Sasaran Lokasi 9 2.3 KOMPONEN PROGRAM 10 2.3.1. Komponen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM 10 2.3.2. Komponen Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPMK 11 2.3.3. Komponen Kegiatan Bantuan Teknis 14

III. TAHAPAN PELAKSANAAN 17

3.1

TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN DI TINGKAT MASYARAKAT

18

3.1.1. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat 3.1.2. Tahapan Kegiatan di Tingkat Masyarakat

18 18

IV. MANAJEMEN DAN PENGORGANISASIAN 19 4.1 MANAJEMEN PENDAMPINGAN 20

iivi



4.1.1. Tim Pusat 4.1.2. Tingkat Provinsi 4.1.3. Tingkat Kota/Kabupaten 4.1.4. Tingkat Kelurahan

20 20 20 21

4.2 PENGEMBANGAN KAPASITAS 22

4.3. PENGELOLAAN PINJAMAN MODAL USAHA PPMK OLEH UPK-BKM 4.3.1 Peminjam

23

23 4.3.2 Tabungan 24 4.3.3 Besar Pinjaman/Pembiayaan 25 4.3.4 Jasa Pinjaman 25 4.3.5 Jangka Waktu Pinjaman dan Frekuensi Pinjaman 26 4.3.6 Angsuran Pinjaman 26 4.4. MONITORING DAN EVALUASI 27 4.4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi PPMK 27 4.4.2. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PPMK 27 4.4.3. Monitoring Capaian Indikator Dampak dan Hasil Kegiatan PPMK 28 4.4.4. Monitoring Lainnya 28 4.4.5. Mekanisme Evaluasi 28

V. PENUTUP 28 LAMPIRAN |

Lampiran I: Tabel Indikator Capaian Hasil Kegiatan PPMK

Lampiran II: Tabel Output dari setiap Komponen Program Lampiran III: Tabel Sasaran, Tujuan dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Lampiran IV: Tahapan Kegiatan di Tingkat Masyarakat Secara Rinci

30 32 33 38

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL | Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 3.1 Tabel 2.1

Proses Transformasi Sosial Melalui Intervensi PNPM Mandiri Perkotaan Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Penghidupan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka memperkuat siklus Program di Tingkat Masyarakat Bantuan Teknis Kegiatan PPMK Tahapan Kegiatan PPMK di Tingkat Masyarakat Persyaratan Penyaluran dan Pencairan BLM PPMK

2 3 10 15 18 12


vii iii


DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

A. Askot CD Askot MK B. BKM BLM D. DPRD E. EGM F. Fasilitator FKA-BKM K. KA KAK KBK KBP KBIK KMP KMW Korkot KPPN KPK-D KSM KUBE L. LKM LSM M. Musrenbang Monev P. PBL PERT Pemda Pemanas PJM PJ PJOK Pej.PK PNPMMP PMU PPMK PP-BLM PS2 POB

viii iv

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


Asisten Korkot Pengembangan Masyarakat (Community Development) Asisten Korkot Manajemen Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Bantuan Langsung Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Expert Group Meeting Tenaga Pengembangan Masyarakat Forum Komunikasi Antar BKM Tingkat Kota/Kabupaten Konsultan Advisory Kerangka Acuan Kerja Komunitas Belajar Kelurahan Komunitas Belajar Perkotaan Komunitas Belajar Internal Konsultan Konsultan Manajemen Pusat Konsultan Manajemen Wilayah Koordinator Kota Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Komite Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Tingkat Provinsi atau Kota/Kabupaten) Kelompok Swadaya Masyarakat Kelompok Usaha Bersama Lembaga Keswadayaan Masyarakat, merupakan nama generik yang dahulu dinamakan BKM Lembaga Swadaya Masyarakat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Pemerintah Daerah Pemandu Nasional Perencanaan Jangka Menengah Penanggung Jawab Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Program Management Unit Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas Permohonan Pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat Pemetaan Swadaya (Daftar Warga Miskin) Prosedur Operasional Baku


R. Relawan Renta RPD RT/RW RWT S. SATKER-PIP SDM SIM SKPD SK SNVT SOP SPKD SPP SPPB T. TA TKPKD TKPP Tridaya TOR TOT

: Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya tanpa pamrih : Rencana Tahunan : Rencana Penggunaan Dana : Rukun Tetangga/Rukun Warga : Rembug Warga Tahunan : Satuan Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan : Sumber Daya Manusia : Sistem Informasi Manajemen : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Surat Keputusan : Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu : Standard Operational Procedures : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah : Surat Perjanjian Pinjaman : Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan : Technical Assisstance : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah : Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (tngkat Provinsi dan Kota/kabupaten) : Pemberdayaan Lingkungan, Pemberdayaan sosial dan Pemberdayaan Ekonomi : Term of Reference : Training of Trainer

U.

: : : :

UP UPK UPL UPS

Unit Pengelola yang dibentuk BKM Unit Pengelola Keuangan Unit Pengelola Lingkungan Unit Pengelola Sosial


v ix


vix



I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan dengan tujuan mencapai keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin melalui proses pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan pengokohan kelembagaan masyarakat di tingkat basis yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). BKM/ LKM tersebut diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, sekaligus menjadi lokomotif upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Intervensi PNPM Perkotaan yang dilakukan terdiri dari transformasi sosial masyarakat dari Miskin menjadi Berdaya, kemudian menuju Mandiri dan pada akhirnya tercapai tatanan masyarakat Madani. Saat ini, PNPM Mandiri Perkotaan berhasil membangun pondasi masyarakat berdaya melalui perubahan sikap/perilaku/cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Sejalan dengan kebijakan Tim Pengendali PNPM Mandiri Perkotaan, tahun 2012-2014 merupakan phase kemandirian, yang difokuskan pada upaya membangun kemandirian masyarakat. Strategi phase kemandirian meiliputi: (1) Memperkuat kelembagaan masyarakat (BKM & UPUP), (2) Melaksanakan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK), dan (3) Mengembangkan Program Kawasan Permukiman Produktif, melalui Neighbourhood Development. Dengan demikian, PPMK merupakan salah satu komponen program PNPM Mandiri Perkotaan pada phase kemandirian. Kegiatan PPMK merupakan salah satu pengembangan konsep TRIDAYA khususnya melalui peningkatan penghidupan warga miskin dan perempuan yang terhimpun dalam KSM. Strategi pelaksanaan PPMK melalui proses pendampingan dan fasilitasi. Pendampingan dan fasilitasi KSM pada dasarnya menjadi bagian dari proses pembelajaran masyarakat dalam dinamika kelompok. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperkokoh ikatan kebersamaan, solidaritas dan kepedulian sesama anggotanya agar mampu memecahkan persoalan-persoalannya secara bersama, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pedoman Teknis PPMK ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan penghidupan masyarakat miskin berbasis komunitas.


1


1.2 DASAR PEMIKIRAN Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat TIDAK BERDAYA menuju BERDAYA, MANDIRI dan menuju MADANI. Kondisi sosial masyarakat hasil pendampingan sampai saat ini sudah pada tahap Berdaya menuju Mandiri.

Gambar 1.1. Proses Transformasi Sosial Melalui Intervensi PNPM Mandiri Perkotaan Tahap transformasi ini dicirikan oleh terjadinya kemitraan sinergis antara Pemerintah dengan Masyarakat, yang didukung oleh dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil lainnya (Public Private Partnership/PPP). Pengalaman berbagai program penanggulangan kemiskinan, diperoleh pembelajaran bahwa untuk dapat terjadinya suatu “gerakan bersama” dalam menanggulangi kemiskinan diperlukan keterlibatan semua komponen masyarakat dan pemerintah meliputi pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Intervensi program PNPM Mandiri Perkotaan dalam mewujudkan transformasi masyarakat dari berdaya menuju mandiri, setidaknya terdiri dari dua hal: a. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) yang merupakan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. b. Membangun kemitraan dan replikasi program, yang melibatkan berbagai program penanggulangan kemiskinan dibidang sosial (pendidikan, santunan, kesehatan, dll), 2



program perbaikan/pembangunan sarana/prasarana lingkungan permukiman dan Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK). Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) merupakan intervensi pada pengembangan kegiatan-kegiatan produktif masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan penghidupan masyarakat miskin dengan pendekatan pendampingan KSM. Oleh karena itu pendampingan difokuskan pada penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha KSM Strategi pendampingan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha KSM dalam PPMK dilakukan melalui prinsip pengembangan lima asset sumber penghidupan manusia, yakni : modal sumberdaya manusia (human capital), modal sosial (social capital), sumberdaya alam (natural capital), sumberdaya fisik (phisical capital) dan sumberdaya keuangan (financial capital), sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2. Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Penghidupan Strategi pelaksanaan pengelolaan sumber penghidupan tersebut, berorientasi pada penguatan “kapasitas kewirausahaan” masyarakat miskin agar mampu mengoptimalkan kreativitas dan inovasi serta semangat kewirausahaannya. Untuk itu dilakukan serangkaian kegiatan penyadaran maupun penguatan kapasitas anggota KSM, sehingga terbangun sumber daya manusia yang tangguh di KSM dampingan tersebut (Human Capital). Sumber Daya Manusia yang tangguh memerlukan dukungan modal sosial (social capital), melalui proses inklusi dan partisipasi masyarakat. Proses ini memerlukan dukungan stakeholders diantaranya BKM, Unit Pengelola, relawan serta pihak swasta dan pemerintah lokal, sehingga mampu mendukung pengembangan KSM. PEDOMAN TEKNIS | PPMK

3


Asset sumberdaya fisik (phisical capital) merupakan bagian penting dalam peningkatan penghidupan masyarakat. Sumberdaya fisik dalam bentuk pengembangan infrastruktur produktif yang mendukung peningkatan penghidupan masyarakat, antara lain kios kerajinan, pasar, tempat pelelangan ikan, sandaran perahu, irigasi sederhana, jalan ke sentra produksi dan lain-lain. Pengelolaan asset sumber daya alam (natural capital) adalah kemampuan KSM dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya sebagai bahan baku, produksi, budidaya yang menunjang keberlanjutan kegiatan produktif untuk meningkatkan penghidupan warga miskin. Pengelolaan asset sumber daya keuangan (financial capital) pada hakekatnya mengelola kemampuan KSM dalam pemupukan modal sendiri serta memperluas akses terhadap pelayanan berbagai lembaga keuangan diantaranya UPK-BKM, koperasi, Baitul Mal wa Tanwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro, Perbankan, Pemda, CSR dll. Melalui integrasi dan pengokohan pilar-pilar peningkatan penghidupan masyarakat di atas, diharapkan dapat menciptakan KSM-KSM Mandiri yang dapat menumbuhkembangkan kegiatan usaha produktif dan kreatif yang berkelanjutan (sustainability) sehingga secara langsung KSM benar-benar berorientasi dan berperan sebagai peningkatan penghidupan masyarakat miskin yang menjadi anggota-anggota KSM tersebut.

Apa itu PPMK ? •

PPMK merupakan salah satu komponen PNPM Perkotaan, yang difokuskan pada penguatan KSM dalam rangka peningkatan penghidupan Masyarakat

•

Prinsip Dasar Pengembangan penghidupan masyarakat adalah Penguatan akses masyarakat miskin (KSM) kepada 5 asset sumber penghidupan manusia, yakni modal SDM (human capital), modal sosial (social capital), sumberdaya alam (natural capital), sumberdaya fisik (phisical capital) dan sumberdaya keuangan (financial capital).

•

Dalam pengelolaan sumber penghidupan tersebut, PPMK terkait dengan meningkatkan kemampuan KSM dalam mengakses berbagai sumber modal penghidupan.

•

Fokus pendampingan penguatan KSM, selain terkait dengan kelancaran modal keuangan, terutama juga berorientasi pada efektivitas kegiatan produktif yang dikembangkan KSM, sehingga dapat berkontribusi positif bagi peningkatan penghidupan anggotanya.

1.3 TUJUAN Menguatkan “kelembagaan dan kegiatan usaha KSM” secara mandiri dan berkesinambungan yang berorientasi pada peningkatan penghidupan masyarakat miskin (sustainable livelihood)”

4



1.4 PRINSIP DASAR Secara umum prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan PPMK mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana yang terdapat pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, sedangkan secara khusus prinsip-prinsip dasar PPMK adalah sebagai berikut: • Kemitraan. Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan PPMK didorong untuk mewujudkan kemitraan dan kerjasama sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi upaya dan manfaat kegiatan bagi warga miskin. • Kewirausahaan. Dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat memerlukan jiwa pelaku usaha yang kuat, kukuh, kreatif dan tidak mudah terguncang dalam menghadapi berbagai persoalan yang menghalangi usahanya, sehingga kegiatan peningkatan penghidupannya dapat lebih produktif, tumbuh dan berkelanjutan. • Kelembagaan. KSM menjadi wahana belajar mengukuhkan pranata social yang memperteguh kebersamaan dalam memperjuangkan tujuan dan kepentingan anggotaanggotanya serta memperkokoh kemandirian KSM dalam mengembangkan kapasitas sosial ekonomi anggotanya. • Kearifan Lokal. Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat didasarkan optimalisasi sumber daya setempat yang ada di wilayahnya maupun sekitarnya, baik sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya produksi dan pasar, sumber daya pendanaan, dan sumber daya lainnya, dalam rangka mendukung usaha yang akan dikembangkannya. • Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

1.5 KELUARAN Keluaran atau hasil yang diharapkan dari kegiatan PPMK adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya jumlah KSM yang dapat melaksanakan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat berorientasi tridaya 2. Meningkatnya jumlah KSM yang dapat mengakses serta bekerjasama dengan berbagai pihak dalam berbagai program tridaya untuk peningkatan penghidupan masyarakat; 3. Meningkatnya jumlah warga miskin peserta kegiatan PPMK

1.6 STRATEGI Dalam kerangka mencapai tujuan, PPMK menerapkan 3 (tiga) strategi dasar yang satu sama lain merupakan satu kesatuan, yaitu: 1. Meningkatkan Kapasitas “Kelembagaan KSM” Kelembagaan KSM mencakup media (wadah) dan pranatanya (prinsip, nilai, aturan dan pengaturannya). KSM dalam PPMK merupakan media proses pembelajaran warga miskin (PS-2) dalam rangka memperkokoh dan mempertangguh nilai-nilai universal dan saling peduli antar anggotanya. KSM juga menjadi wahana belajar memperteguh nilai-nilai musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan kelompok, kemandirian dalam mengembangkan kapasitas sosial ekonomi anggota keluarganya serta memperkuat posisi tawar agar dalam mengembangkan penghidupan para anggota semakin meningkat sehingga kesejahteraan anggota KSM semakin meningkat dan berkesinambungan. PEDOMAN TEKNIS | PPMK

5


Peningkatan kapasitas usaha warga miskin (PS-2) yang terhimpun dalam KSM, dilakukan melalui pendampingan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KSM, mencakup aspek: manajemen organisasi dan administrasi KSM, tingkat keaktifan pengurus dan para anggotanya, tata kelola dalam mencapai tujuan, nilai dan prinsip dasar serta aturan dan pengaturan KSM. 2. Meningkatkan kapasitas “kelompok masyarakat miskin” dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat Kapasitas “kelompok masyarakat miskin” mencakup dimensi moral, intelektual, material dan manajerial. “Kelompok masyarakat miskin” yang terdiri dari kumpulan beberapa rumah tangga pada dasarnya telah memiliki asset berupa : asset keuangan, asset sosial (modal sosial/nilainilai kebajikan/jaringan sosial), asset fisik lingkungan, asset sumberdaya manusia maupun asset yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya alam dan informasi. Peningkatan kapasitas tersebut dimaksudkan untuk memperluas akses terhadap berbagai asset, diantaranya kebebasan dalam menyalurkan aspirasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan guna kesinambungan kualitas kehidupan keluarga miskin. Akses pendukung peningkatan ekonomi (usaha) diantaranya berupa peningkatan kapasitas pengetahuan, keterampilan teknis usaha, manajemen ekonomi rumah tangga, perluasan pemasaran serta kemampuan menyampaikan aspirasi untuk mendorong perlindungan dalam berusaha agar tingkat resiko kerentanannya berkurang. 3. Meningkatkan pelayanan BKM melalui Unit-Unit Pelaksana untuk masyarakat miskin Keberadaan BKM serta Unit-Unit Pelaksananya (UPK, UPL dan UPS) dimaksudkan untuk memperluas dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan penghidupannya. Secara umum layanannya berupa penyediaan akses infratruktur permukiman maupun infrastruktur produktif, akses social dan akses ekonomi, terutama dukungan dana bergulir untuk usaha produktif. Terkait pelaksanaan program PPMK, maka orientasi pelayanan masing-masing unit pada prinsipnya diarahkan pada jenisjenis kegiatan produktif yang dapat menunjang secara langsung peningkatan penghidupan masyarakat miskin secara berkesinambungan.

6



II. KETENTUAN UMUM

2.1 JENIS-JENIS KEGIATAN DALAM PPMK 2.1.1 Jenis Kegiatan Pelayanan Sosial melalui pengembangan kapasitas KSM Jenis-jenis kegiatan pelayanan sosial bagi KSM dalam pelaksanaan program PPMK, antara lain meliputi pelatihan, sosialisasi, vocational & on the job training, dll.

Contoh Jenis Kegiatan Pelayanan Sosial dalam Program PPMK •

Kegiatan pelatihan KSM, antara lain melalui Pelatihan manajemen & organisasi kelompok, pelatihan entrepreneurship, pelatihan manajemen usaha, dll

•

Kegiatan sosialisasi dan pemasaran KSM, antara lain melalui sosialiasi, pemasaran usaha di media lokal, booklet produk usaha, bazar hasil usaha, pameran/ event, dll

•

Kegiatan Vocational & On the job training, antara lain praktek latihan usaha, magang, on the job training, dll);

•

Peralatan Produksi, peralatan2 yg menjadi praktek produksi atau kegiatan usaha, menjadi bagian dari kegiatan pelatihan dengan dana kegiatan sosial. Contoh peralatan, al. Mesin Tenun, Mesin Bubut, Alat Cetak Batako, dll

•

Dll sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku

2.1.2. Jenis Kegiatan Pelayanan Infrastruktur Produktif melalui kegiatan prasarana pengembangan penghidupan Masyarakat;

Jenis-jenis kegiatan pelayanan Infrastruktur produktif bagi KSM dalam pelaksanaan program PPMK, antara lain meliputi prasarana produksi bata/ paving, showroom, pasar lokal/kios, prasarana limbah usaha, dan prasarana lainnya.


7


Contoh Jenis Kegiatan Pelayanan Infrastruktur Produktif dalam Program PPMK •

Kegiatan Infrastruktur Usaha Produktif, antara lain pembangunan showroom (ruang pamer produk) lokal, kios lokal, pasar lokal/tradisional, tempat pelelangan, jalan ke sentra produksi

•

Kegiatan Usaha Infrastruktur, antara lain melalui usaha cetak bata, usaha cetak batako, usaha pembuatan genteng, usaha bengkel, usaha sewa peralatan dll

•

Kegiatan Usaha Permukiman, antara lain Pengelolaan Sampah warga, Pengelolaan air minum, pengelolaan sanitasi warga, pengelolaan rumah sehat, Usaha kerajinan dari sampah atau limbahlimbah (kaleng/ botol bekas), Usaha daur ulang kertas dll);

•

Manajemen Infrastruktur, Bengkel kontruksi, relawan/ building controller, usaha penyusunan Maket, design, dll.

•

Dll sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

2.1.3. Jenis Kegiatan Pelayanan Ekonomi melalui dana bergulir bagi KSM; Jenis-jenis kegiatan pelayanan ekonomi bagi KSM dalam pelaksanaan program PPMK dilakukan melalui penyediaan dana bergulir bagi KSM-KSM Unggulan (yang telah terseleksi) untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi produktif untuk peningkatan penghidupan masyarakat miskin.

Contoh Jenis Kegiatan Pelayanan Ekonomi dalam Program PPMK

8

•

Kegiatan Usaha primer pertanian produktif dan kreatif, antara lain usaha terkait Tanaman pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, dll

•

Kegiatan ‘usaha pengolahan’ produktif dan kreatif oleh Home bisnis/industri, antara lain melalui Usaha kerajinan akar rotan tumbuhan , Usaha kerajinan anyam bambu, Usaha kerajinan pengolahan daun, Usaha pengolahan keripik singkong atau kulit singkong, Usaha budidaya jamur merang, Usaha pandai besi, dll

•

Kegiatan ‘Usaha jasa’ produktif, antara lain Sablon, Multimedia, Perbengkelan, Las, Rias pengantin, Perawatan kesehatan, dll

•

Dll sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.



2.2 SASARAN 2.2.1. Sasaran Penerima Manfaat Penerima manfaat program PPMK adalah KSM-KSM dengan kriteria sbb : 1. Memiliki kegiatan produktif yang berpotensi dikembangkan (prospektif). • Bagi KSM Ekonomi: Jenis Usaha sektor Jasa maupun produksi, yang prospektif pemasaran tinggi dan melibatkan warga miskin • Bagi KSM Lingkungan: Memiliki kegiatan produktif seperti pembuatan batu bata/batako. Berpengalaman membangun sarana produksi atau instalasi lingkungan yang mendukung produksi/ penghidupan (pasar lokal/kios, prasarana limbah usaha, dan prasarana lainnya). • Bagi KSM Sosial: Pernah melakukan pelatihan kerja, magang dan tindaklanjut usahanya berkelanjutan 2. Jumlah anggota minimal 5 orang, 3. Minimal 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (terdaftar dalam PS-2) 4. Memiliki perangkat organisasi dan administrasi sederhana. 5. Bagi KSM yang memiliki kegiatan dana bergulir pernah mendapat pinjaman dari UPK atau lembaga keuangan lain dengan tingkat pengembalian pinjaman > 90%. 6. Bagi KSM bentukan baru dari warga miskin yang berasal dari beberapa KSM yang memiliki usaha sejenis, aneka usaha atau memiliki potensi untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 2.2.2. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi kegiatan PPMK harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Kinerja kelembagaan BKM minimal “Berdaya” 2. Opini audit tahun buku sebelumnya “Wajar Tanpa Pengecualian” 3. Kinerja sekretariat BKM minimal “memadai” selama 3 bulan terakhir.

2.3. KOMPONEN PROGRAM Kegiatan PPMK terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut: 1. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM 2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPMK 3. Bantuan Teknis


9


2.3.1. Komponen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM Komponen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM dilakukan dalam kerangka penguatan siklus program di tingkat masyarakat, seperti tergambar dalam siklus berikut ini:

Gambar 2.1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kerangka Memperkuat Siklus Program di Tingkat Masyarakat KSM merupakan bagian dari siklus pembelajaran di tingkat masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan. PPMK adalah salah satu komponen PNPM Mandiri Perkotaan yang difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM. 2.3.2. Komponen Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPMK Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PPMK. BLM PPMK bersifat stimulan dan disediakan untuk memberi akses kepada masyarakat miskin yang tergabung dalam KSM peserta kegiatan PPMK. BLM PPMK dapat digunakan untuk modal kerja, investasi dan penguatan kapasitas untuk mendukung usaha produktif yang layak berdasarkan penilaian UPK dan mendapat persetujuan BKM yang dinyatakan dalam Berita Acara Penetapan KSM Peserta Kegiatan PPMK. KSM yang berhak menerima pinjaman BLM PPMK adalah KSM yang sudah tidak memiliki pinjaman dari UPK atau lembaga keuangan lainnya. 10



A. Alokasi Pagu BLM PPMK Besarnya pagu BLM PPMK tiap kelurahan terseleksi adalah maksimal sebesar Rp 100 juta/ BKM. Sebagian dana BLM PPMK sebesar maksimal 5% dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas mengenai PPMK dan Biaya operasional yang dikelola oleh BKM beserta UP-UP-nya. Sedangkan sisanya disalurkan kepada KSM-KSM prioritas penerima dana PPMK yang ditetapkan dalam rembug BKM sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pada tahap awal, maksimal 5 (lima) KSM peserta PPMK terseleksi memperoleh dana BLM PPMK dengan jumlah dana yang diterima setiap KSM harus ‘sesuai kebutuhan yang tercantum dalam proposal kegiatan’ yang disetujui BKM. Pada tahap berikutnya, minimal 2 (dua) KSM baru peserta PPMK menerima perguliran dana BLM PPMK setiap tahunnya. Jumlah realisasi dana BLM PPMK untuk setiap KSM sepenuhnya tergantung pada kelayakan proposal masing-masing KSM. Bagi KSM dengan seluruh anggotanya adalah warga miskin yang baru belajar berusaha, dan memiliki kriteria usaha potensial, sebagian dana yang diterima (maksimal 20%) dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan ketrampilan produksi (termasuk modal investasi peralatan) dan sisanya merupakan dana bergulir yang dikembalikan kepada UPK-BKM. Sedangkan bagi KSM-KSM dan/atau anggota-anggotanya yang telah menjalankan usaha, seluruh dana yang diterima merupakan dana bergulir untuk pengembangan usaha produktif mereka. BLM PPMK adalah dana pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK-BKM, khusus untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin. BLM PPMK digulirkan dan dimanfaatkan hanya untuk anggota KSM yang masuk kategori miskin (PS-2) setelah mendapat persetujuan BKM. Jumlah dana BLM PPMK yang telah ada di rekening BKM harus diinformasikan secara luas dan transparan kepada semua warga kelurahan dan perangkat kelurahan setempat. Demikian pula jumlah dana BLM PPMK yang telah diterima dan ada di rekening KSM harus diinformasikan secara transparan kepada seluruh anggotanya. Penyampaian informasi perkembangan perguliran dana BLM PPMK secara berkala disampaikan BKM kepada masyarakat dan perangkat kelurahan setempat, serta disampaikan KSM kepada anggota-anggotanya secara transparan dan akuntabel. B. Persyaratan Penyaluran dan Pencairan Dana BLM PPMK Dana BLM disalurkan langsung kepada LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) melalui dua tahap, yakni tahap I 60% dan tahap II 40%, dengan ketentuan sebagai berikut:


11


TSyarat Pencairan Syarat Pencairan ke BKM

Tahap I (60%)

• Hasil Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK (Berita Acara Hasil Seleksi Lokasi PPMK dan SK Penetapan Lokasi PPMK). • BKM/LKM telah melaksanakan sosialisasi PPMK di Tingkat Kelurahan (Berita Acara Sosialisasi) • BKM/LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili Satker setempat dan diverifikasi oleh Senior Fasilitator. • Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, Kwitansi, Copy Rek. BKM/LKM)

SSyarat Pemanfaatan ke KSM • Proposal/usulan KSM peserta kegiatan PPMK telah dinyatakan layak oleh UPK dan disetujui oleh Rapat BKM/LKM. • Melampirkan rencana penggunaan dana / RPD BLM tahap I yang telah diverifikasi dan ditandatangani fasilitator. • KSM menandatangani akad kredit/ SPP (surat perjanjian pinjaman) dengan UPK dan diketahui oleh BKM serta perangkat kelurahan atau fasilitator • Melengkapi form dokumen pencairan (Kwitansi, Copy Rek. KSM, dll) • Disalurkan melalui mekanisme rembug KSM dihadiri UPK, Pengawas, BKM, relawan, perangkat kelurahan dan fasilitator

• Melampirkan rencana penggunaan • Proposal/usulan KSM untuk dana BLM PPMK tahap II yang telah penggunaan dana BLM tahap II diverifikasi dan ditandatangani telah dinyatakan layak oleh UPK fasilitator dan disetujui oleh Rapat LKM Tahap II (40%)

• Melengkapi form dokumen • Administrasi keuangan, organisasi pencairan (Kwitansi, Copy Rek. dan manajemen KSM telah BKM, Resume Akad Kredit diverifikasi oleh Fasilitator dengan pemanfaatan BLM Tahap 1 ke hasil minimal memadai rekening KSM) • Dana tahap I di KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% • Melengkapi form dokumen pencairan (Kwitansi, Copy Rek. KSM, dll) • Disalurkan melalui mekanisme rembug KSM dihadiri UPK, Pengawas, BKM, relawan, perangkat kelurahan dan fasilitator.

12



C. Penggunaan Dana BLM PPMK Penggunaan dana BLM PPMK diperuntukkan untuk modal kerja, modal investasi dan peningkatan kapasitas bagi pengembangan usaha produktif dan kreatif masyarakat miskin (PS-2) yang menjadi anggota KSM peserta kegiatan PPMK. Modal kerja yang dimaksud dalam pedoman ini adalah dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha seperti bahan baku. Modal investasi adalah dana yang harus di keluarkan di awal, dan biasanya dipakai untuk jangka panjang seperti bangunan, peralatan usaha dan barang-barang lain yang dipakai untuk jangka panjang. Prospektif kelayakan usaha (analisis pasar, analisis sumber daya, dll) tetap menjadi pertimbangan utama dalam penetapan persetujuan proposal kegiatan PPMK oleh UPK-BKM. Adapun klasifikasi KSM-KSM (baik ekonomi, infrastruktur dan sosial) peserta kegiatan PPMK yang diprioritaskan untuk didanai BLM PPMK, antara lain sbb: i. KSM KUBE ii. KSM Usaha Sejenis iii. KSM Aneka Usaha Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam PPMK mengacu pada pelayanan kegiatan ekonomi, sosial dan infrastruktur, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Beberapa contoh jenis-jenis usaha tersebut adalah, tapi tidak terbatas pada; Usaha primer pertanian produktif dan kreatif diantaranya; • Tanaman pangan • Peternakan • Perikanan • Perkebunan Usaha olahan/ home industri, diantaranya; • Usaha kerajinan akar rotan tumbuhan • Usaha kerajinan dari kaleng/ botol bekas • Usaha daur ulang kertas • Usaha pengolahan daur ulang sampah • Usaha kerajinan anyam bambu • Usaha kerajinan pengolahan daun


13


• Usaha pengolahan ban bekas • Usaha olahan bakau/ eceng gondok/ pelapah pisang/ dan sejenisnya • Usaha pengolahan keripik singkong atau kulit singkong • Usaha budidaya jamur merang • Usaha produksi pangan • Usaha produksi sabun • Usaha pandai besi, dll Usaha jasa produktif diantaranya; • Sablon • Multimedia • Perbengkelan • Las • Pertukangan • Rias pengantin • Perawatan kesehatan, dll D. Negative List Kegiatan PPMK tidak memperkenankan pemanfaatan BLM PPMK untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan upaya pengembangan penghidupan masyarakat miskin, kegiatan yang bersifat hibah, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai (negative list) dengan dana BLM PPMK, adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll) 2. Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya) 3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank 4. Kegiatan yang memanfaatkan BLM PPMK sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya. 5. Pembebasan lahan 6. Pembangunan rumah ibadah 7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM-UP-KSM 8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam safeguard dan

14



9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal 2.3.3. Komponen Kegiatan Bantuan Teknis Kegiatan PPMK pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, yakni dari, oleh dan untuk masyarakat (swakelola). Sebagai pelaku utama kegiatan ini adalah masyarakat miskin, KSM dan UPK peserta kegiatan yang difasilitasi oleh BKM beserta relawan-relawan setempat yang berkoordinasi dengan perangkat pemerintah kelurahan. Untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan mendukung dengan penyediaan tambahan fasilitator dalam setiap tim fasilitator yang mendapatkan kegiatan PPMK, dengan dukungan operasional dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk tingkat kota/kabupaten, pelaku utama adalah pemerintah kota/kab itu sendiri yang digerakkan oleh relawan-relawan kota/kab, pemandu nasional pemda, dan KBP serta TKPK-D, yang difasilitasi oleh Askot MK beserta tim korkot dengan dukungan operasional dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan. Gambar 2.2 Bantuan Teknis Kegiatan PPMK


15


16



III. TAHAPAN PELAKSANAAN

3.1 TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN DI TINGKAT MASYARAKAT 3.1.1 Prinsip Pelaksanaan Kegiatan di Masyarakat Prinsip utama pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat adalah proses penyadaran, pemahaman, pembelajaran dan pelembagaan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat miskin melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif. Siklus kegiatan masyarakat adalah siklusnya masyarakat, yang menempatkan masyarakat miskin, KSM, relawan-relawan dan UPK-BKM sebagai pelaku utama atau subyek dari pelaksanaan kegiatan. Posisi fasilitator bersama perangkat kelurahan setempat hanya ‘memfasilitasi’ untuk mendorong dan menjamin masyarakat mampu melaksanakan kegiatannya sesuai kaidah pembangunan partisipatif dan ketentuan pelaksanaan kegiatan PPMK. Melalui upaya mendorong masyarakat sebagai pelaku utama pelaksanaan kegiatan, maka diharapkan proses kegiatan PPMK tetap berjalan berkesinambungan setelah PNPM Mandiri Perkotaan berakhir. 3.1.2. Tahapan Kegiatan di tingkat Masyarakat Sejalan dengan prinsip di atas, tahapan kegiatan di tingkat masyarakat terdiri dari 4 (empat) tahapan sbb: a. Tahapan Persiapan Program, serangkaian kegiatan mulai dari seleksi lokasi hingga sosialisasi PPMK tingkat kelurahan kepada seluruh lapisan masyarakat di lokasi terseleksi. b. Tahapan Perencanaan, serangkaian kegiatan pelatihan tentang orientasi dan perencanaan PPMK bagi KSM, BKM, Pengawas, UPK, relawan dan perangkat kelurahan, serta pelatihan keterampilan usaha bagi anggota KSM. c. Tahapan Pencairan dan Pemanfaatan BLM, serangkaian kegiatan mulai dari pencairan dana BLM PPMK ke rekening BKM sampai akad kredit UPK-BKM dengan KSM. d. Tahapan Penguatan dan Pengembangan, serangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan yang mendukung penguatan dan pengembangan keberlanjutan KSM dan UPK-BKM serta penyiapan KSM untuk peserta PPMK selanjutnya.


17


Gambar 3.1 Tahapan Kegiatan PPMK di Tingkat Masyarakat

18



IV. MANAJEMEN DAN PENGORGANISASIAN

4.1 MANAJEMEN PENDAMPINGAN Tim Manajemen pelaksana kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) secara berjenjang terdiri dari: 4.1.1 Tim Pusat Tim Pusat terdiri dari; Project Management Unit (PMU), Satuan Kerja Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Advisory dan Konsultan Manajemen Pusat (KMP). Tim Pusat bertanggungjawab dalam merumuskan kebijakan dan desain kegiatan serta pedoman PPMK, KMP mendukung PMU dalam mengendalikan kegiatan PPMK secara Nasional, antara lain; pengembangan kapasitas, pengendalian KMW, penyusunan KAK, pelaporan, manajemen data dll. Dalam pelaksanaannya KMP berkoordinasi dengan Advisory. 4.1.2. Tingkat Provinsi Tim Provinsi terdiri dari; Satuan Kerja Penataan Bangunan Lingkungan (Satker PBL), Pemerintah Provinsi, dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). KMW bertanggungjawab dalam mengendalikan kegiatan PPMK di tingkat Provinsi, antara lain; pengembangan kapasitas pendampingan, pengendalian Korkot, pelaporan, manajemen data dll. Dalam pelaksanaannya KMW berkoordinasi dengan Satker PBL dan Pemerintah Provinsi serta bertanggungjawab kepada PMU melalui KMP. 4.1.3. Tingkat Kota/ Kabupaten Tim Kota/ Kabupaten terdiri dari; Pemerintah Kota/ Kabupaten dan Tim Koordinator Kota (Korkot). Pemerintah Kota/ Kabupaten Pemerintah Kota/ Kabupaten antara lain terdiri dari; Walikota/ Bupati, DPRD, SKPD, dan TKPKD yang antara lain membantu dalam; 1. Memfasilitasi kemitraan pengembangan penghidupan, usaha ekonomi produktif dan kreatif. 2. Memfasilitasi kegiatan promosi produk-produk usaha KSM peserta kegiatan PPMK melalui berbagai kegiatan, antara lain; bazar, web site, pasar malam, pameran, dsb. 3. Memfasilitasi monitoring kegiatan PPMK di tingkat masyarakat.


19


Tim Koordinator Kota (Tim Korkot) Tim Korkot terdiri dari Koordinator Kota/ Kabupaten yang dibantu oleh beberapa asisten seperti: Asisten Korkot CD, MK, Infrastruktur, Manajemen Data, Urban Planner, Kemitraan. Bilamana di Kota/ Kabupaten tidak terdapat Korkot, maka Kota/ Kabupaten tersebut difasilitasi oleh Askot Mandiri. Adapun ruang lingkup tugas Tim Korkot antara lain; 1. Memperkuat kapasitas TKPKD, KBP, FKA BKM dalam pelaksanaan kegiatan PPMK. 2. Memfasilitasi Pemerintah Kota/ Kabupaten di wilayahnya dalam pelaksanaan kegiatan PPMK. 3. Bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pencapaian tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayahnya. 4. Pengendalian, pendampingan dan peningkatan kapasitas Tim Fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayahnya. 5. Menjamin tercapainya tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan PPMK di tingkat Kota/ Kabupaten. 6. Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi program. 7. Menjamin akurasi data SIM tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan PPMK. 8. Membantu dan memfasilitasi pengembangan pasar usaha serta jaringan usaha yang lebih luas. 9. Menyusun best practices kegiatan PPMK. 10. Melakukan koordinasi dan mediasi (a.l. jejaring, kemitraan, bridging, maupun linkages) dengan para pemangku kepentingan di daerah, antara lain, Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Lembaga perbankan dan non perbankan, Perguruan Tinggi, swasta maupun BUMN/D dan Pemerintah Kelurahan, LSM serta masyarakat kelurahan lainnya termasuk potensi relawan setempat. 11. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan PMU. 4.1.3. Tingkat Kelurahan Tim Kelurahan terdiri dari; Pemerintah Kelurahan/ Desa dan Tim Fasilitator. Pemerintah Kelurahan/ Desa Pemerintah Kelurahan/ Desa antara lain terdiri dari; Lurah/ Kepala Desa, Perangkat Kelurahan/ Desa, kelembagaan, dan tokoh masyarakat, antara lain bertanggungjawab dalam; 1. Berkoordinasi secara intensif dengan BKM, UPK dalam rangka mendukung kegiatan PPMK 2. Mensosialisasikan kegiatan PPMK bersama BKM, UPK kepada masyarakat 3. Memfasilitasi BKM, UPK, dan KSM serta masyarakat untuk menjamin kelancaran kegiatan PPMK 4. Mensinergikan kegiatan kelurahan dengan kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi lokal, usaha ekonomi produktif dan kreatif 5. Monitoring Partisipatif kegiatan PPMK di tingkat masyarakat bersama dengan BKM dan UPK 6. Pemerintah kelurahan memfasilitasi kegiatan promosi produk-produk usaha KSM peserta kegiatan PPMK melalui berbagai kegiatan, antara lain; bazar, pasar malam, pameran, dsb 7. Pemerintah Kelurahan/ Desa melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan penghidupan masyarakat

20



Tim Fasilitator Pendampingan kegiatan PPMK dilakukan oleh Tim Fasilitator yang ada sebagai bagian dari pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan secara menyeluruh. Tim Fasilitator terdiri dari senior fasilitator, fasiltator ekonomi, fasilitator teknik dan fasilitator sosial serta fasilitator lainnya sesuai dengan kebutuhan. Adapun ruang lingkup tugas Tim Fasiltator antara lain; 1. Memfasiltasi BKM, Pengawas, UPK, KSM, Relawan, pemerintah Kelurahan/ Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayah dampingannya. 2. Bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pencapaian tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayah dampingannya 3. Pengendalian, pendampingan dan peningkatan kapasitas BKM, Pengawas, UPK, KSM, Relawan, pemerintah Kelurahan/ Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayah dampingannya. 4. Menjamin tercapainya tujuan, keluaran, serta substansi dari pelaksanaan kegiatan PPMK di tingkat masyarakat dampingan. 5. Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi program. 6. Melakukan input data SIM tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan PPMK. 7. Memperkuat kapasitas BKM, Pengawas, UPK, KSM, Relawan, pemerintah Kelurahan/ Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK di wilayah dampingannya. 8. Membantu dan memfasilitasi BKM, Pengawas, UPK, KSM dalam pengembangan pasar usaha serta jaringan usaha yang lebih luas. 9. Peningkatan Kapasitas KSM dan anggota KSM agar mampu membangun kemampuan dan implementasi akses modal usaha dari berbagai sumber daya dan mobilisasi tabungan dalam upaya meningkatkan produk dan produktivitasnya. 10.Melaksanakan pemetaan, analisis, dan pelaporan yang dibutuhkan untuk memperkuat implementasi UPK selaku lembaga keuangan mikro dan KSM selaku wadah pengembangan sosial ekonomi masyarakat utamanya dalam mendukung pengembangan kegiatan penghidupan warga miskin sebagai usaha ekonomi produktif dan kreatif di kelurahan sasaran. 11.Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan PMU.

4.2 PENGEMBANGAN KAPASITAS Strategi Pengembangan Kapasitas dalam kegiatan PPMK dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas penerima manfaat di lokasi sasaran dan pendamping kegiatan PPMK, yang meliputi pengembangan SDM, penguatan organisasi/ kelembagaan dan sistem. Fokus orientasinya dititikberatkan pada penguatan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan penghidupan masyarakat miskin, pengembangan kelembagaan masyarakat (UPK/ BKM dan KSM), peningkatan kapasitas pemda dan peningkatan kapasitas pendamping. Peningkatan kapasitas bukan hanya melalui pendidikan dan pelatihan bagi individu, akan tetapi juga dilakukan peningkatan kapasitas bagi organisasi. Pengembangan kapasitas di tingkat masyarakat miskin dan KSM diantaranya berupa pelatihan orientasi PPMK, pelatihan perencanaan dan manajemen usaha, pelatihan keterampilan usaha, pelatihan penguatan dan pengembangan KSM, promosi dan kemitraan usaha serta pendampingan oleh fasilitator, relawan, UPK-BKM dan Pemerintah Daerah. PEDOMAN TEKNIS | PPMK

21


Pengembangan kapasitas di tingkat pengelola dan pengawas UPK antara lain kegiatan pelatihan orientasi PPMK, pelatihan pengelolaan keuangan dan analisis usaha, pelatihan penguatan dan pengembangan UPK, kemitraan usaha serta pendampingan oleh fasilitator, BKM, relawan dan Pemerintah Daerah. Pengembangan kapasitas di tingkat BKM, aparat kelurahan dan relawan antara lain kegiatan pelatihan orientasi PPMK, pelatihan perencanaan dan pengelolaan BKM, pelatihan penguatan dan pengembangan BKM, pendampingan oleh fasilitator, relawan dan aparat pemerintah, Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) dan pertemuan Forum Relawan dan BKM. Pengembangan kapasitas di tingkat fasilitator dan korkot antara lain kegiatan pelatihan dasar PPMK, pelatihan lanjutan, Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) serta Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Pengembangan kapasitas di tingkat konsultan (KMP dan KMW) antara lain kegiatan pelatihan orientasi PPMK, TOT PPMK, Expert Group Meeting (EGM), Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK), rapat koordinasi dan lokakarya serta monitoring supervisi. Pengembangan kapasitas di tingkat aparat Pemda diantaranya kegiatan pelatihan aparat dan pemandu Pemda, Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), revitalisasi TKPKD dan reorientasi SPKD serta lokakarya dan studi banding/tematik.

4.3. PENGELOLAAN PINJAMAN MODAL USAHA PPMK Oleh UPK-BKM Pengertian pelayanan pengelolan pinjaman modal usaha di kegiatan PPMK adalah pelayanan khusus kepada KSM-KSM yang berorientasi pada pengembangan penghidupan masyarakat miskin melalui kegiatan ekonomi produktif dan kreatif. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan pengelolan pinjaman modal usaha di kegiatan PPMK, meliputi antara lain; 4.3.1. Peminjam Penerima manfaat atau peminjam adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah memenuhi kriteria peserta kegiatan PPMK. Adapun jenis-jenis KSM kegiatan PPMK yang dapat dikembangkan sebagai penerima manfaat atau peminjam adalah sebagi berikut; a. KSM KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yaitu kumpulan para peminjam/ wirausahawan yang mempunyai satu usaha dan dikelola secara bersama, dengan kriteria antara lain; • • • • • • • 22

Kelompok usaha yang beranggotakan antara 5 - 15 orang Penerima manfaat adalah warga miskin berdasarkan PS-2 Usaha dikelola bersama diantara anggota KSM Fokus usaha adalah ekonomi produktif dan kreatif Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi) Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan/ atau investasi) Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman



• • • •

Mendapat persetujuan keluarga Anggota kelompok tidak diperkenankan satu keluarga dalam 2 tingkatan Harus disepakati oleh seluruh anggota Usahanya tidak termasuk negatif list

b. KSM Sejenis yaitu kumpulan para peminjam/ wirausahawan yang mempunyai usaha sejenis dan/ atau saling terkait dengan kriteria antara lain; • Kelompok usaha yang beranggotakan antara 5 - 15 orang • Penerima manfaat adalah warga miskin berdasarkan PS-2 • Usaha dikelola bersama diantara anggota KSM • Fokus usaha adalah ekonomi produktif dan kreatif • Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi) • Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan/ atau investasi) • Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman • Mendapat persetujuan keluarga • Anggota kelompok tidak diperkenankan satu keluarga dalam 2 tingkatan • Harus disepakati oleh seluruh anggota • Usahanya tidak termasuk negatif list c. KSM Aneka Usaha yaitu kumpulan para peminjam/ wirausahawan yang mempunyai usaha beraneka ragam dalam satu kelompok dengan kriteria antara lain; • • • • • • • • • • • •

Kelompok yang beranggotakan minimal 5 – 15 orang Penerima manfaat adalah warga miskin berdasarkan PS-2 Usaha dikelola oleh masing-masing anggota KSM Fokus usaha yang dikelola beraneka ragam diantara anggota KSM Fokus usaha adalah ekonomi produktif dan kreatif Memenuhi kelayakan usaha 5P (harga, produk, pasar, tempat, promosi Membutuhkan tambahan modal (modal kerja dan/ atau investasi) Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman Mendapat persetujuan keluarga Anggota kelompok tidak diperkenankan satu keluarga dalam 2 tingkatan Harus disepakati oleh seluruh anggota Usahanya tidak termasuk negatif list

Dari 3 (tiga) jenis pengembangan KSM di atas, prioritas yang diutamakan untuk difasilitasi BLM PPMK adalah KSM KUBE dan KSM sejenis. 4.3.2. Tabungan Tabungan merupakan salah satu kegiatan ekonomi KSM maupun UPK dalam rangka memperkuat modal sendiri menuju keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat maupun lembaga. Tabungan juga menjadi salah satu bagian skim yang dikembangkan dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir. Adapun besaran tabungan KSM dalam skim PPMK ditentukan sebesar 15% dari besaran dana pinjaman bergulir yang akan diterima KSM.


23


KSM wajib membuka rekening bank dan tabungan anggota KSM dapat dititipkan ke pengurus KSM/ UPK atau di Bank. Selanjutnya jenis tabungan KSM yang dikembangkan dalam skim PPMK, antara lain; a. Tabungan Visi adalah tabungan yang disimpan pada saat anggota KSM mulai bergabung dalam suatu kelompok. b. Tabungan Wajib adalah tabungan yang wajib disimpan secara rutin oleh anggota KSM c. Tabungan Sukarela adalah tabungan yang disimpan secara sukarela oleh anggota KSM d. Tabungan Pendidikan, Hari Raya, dll Dari berbagai jenis tabungan di atas, maka jenis tabungan yang harus ada minimal tabungan visi dan tabungan wajib, sedangkan tabungan sukarela, pendidikan, hari raya dll disarankan tetap ada. Adapun besaran tabungan dan mekanismenya dapat disepakati diantara anggota KSM masing - masing. 4.3.3. Besar Pinjaman/ Pembiayaan Mempertimbangkan keterbatasan dana BLM PPMK, UPK dalam memberikan pelayanan dana pinjaman bergulir PPMK adalah sesuai dengan kelayakan proposal yang diajukan KSM dengan ketentuan maksimum Rp 30.000.000,- untuk setiap KSM dan maksimum Rp 5.000.000,- untuk setiap anggota KSM. 4.3.4. Jasa Pinjaman Guna mendorong pertumbuhan KSM di kegiatan PPMK, maka penerapan jasa pinjaman PPMK sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan insentif yang diberikan kepada KSM oleh UPK serta memperhitungkan tingkat kesehatan UPK. Adapun jasa pinjaman PPMK sebesar 1% - 3% perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula (besar pinjaman yang diterima). Penentuan besaran jasa BLM PPMK berdasarkan musyawarah BKM/ LKM dengan masyarakat sedangkan UPK melaksanakan kebijakan/ keputusan yang sudah disepakati bersama akan tetapi agar besaran jasa yang ditentukan tidak salah perhitungan, maka Pengawas dan UPK dapat memberikan masukan kepada BKM/ LKM serta masyarakat, dengan harapan agar jasa pinjaman yang ditetapkan minimal harus dapat meningkatkan penghidupan KSM dan UPK mampu menutup semua biayanya seperti biaya dana (kalau ada), biaya operasional UPK, biaya resiko pinjaman, memelihara nilai modal awal (inflasi), serta tingkat keuntungan tertentu yang dapat digunakan untuk : Pemupukan modal, BOP BKM/ LKM, Dana Lingkungan dan Dana Sosial dll. Contoh : Perhitungan untuk menentukan besarnya jasa pinjaman • Insentif KSM • Biaya dana (= suku bunga simpanan) • Biaya operasional UPK

24


0,5% per tahun 0% per tahun 5,5% per tahun


• Biaya resiko pinjaman macet 5% per tahun • Keuntungan yang diharapkan 10% per tahun Jumlah 21% per tahun Agar bisa menutup biaya-biaya yang mencapai 21% tersebut, maka jasa pinjaman harus ditentukan minimal sebesar 24% setahun atau 2 % perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula. Mengingat dalam pembayarannya kemungkinan akan terjadi tunggakan misalnya 10%, maka jasa 24% tersebut hanya akan diterima riil sebesar 90% x 24 % = 21,6%. Semakin kecil tingkat jasa pinjaman dan semakin besar tunggakan, akan semakin kecil jasa riil yang diperoleh UPK. Dampaknya adalah tingkat keuntungan akan semakin kecil, dan akumulasi/ pemupukan modal semakin kecil. Apabila keuntungan yang diperoleh negatif, berarti terjadi dekapitalisasi atau pengurangan modal awal (dana BLM) yang lama kelamaan akan habis, yang berarti kegiatan pelayanan UPK tidak bisa berkelanjutan (sustainable). Demikian sebaliknya Untuk itu senantiasa relawan, UPK, Pengawas, LKM bersama fasilitator melakukan dampingan secara intensif kepada para KSM dalam kegiatan PPMK, baik dari sisi organisasi, usaha, administrasi, pembukuan dsb agar para KSM yang menjadi sasaran dalam kegiatan PPMK tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penentuan besar dan perlakuan jasa pinjaman dalam pengelolaan dana PPMK dapat menggunakan 3 cara, yaitu berdasarkan Jasa Pinjaman Tetap (Flat), Jasa Pinjaman Menurun (Efektif), dan Jasa Pinjaman Annuitas (Tahunan). Khusus bagi UPK yang akan menerapkan pinjaman menurun (efektif) maka perlu dipastikan kinerja UPK Tanpa PAR (Portfolio at Risk) masuk kategori “Sangat Baik” selama 6 bulan berturutturut serta sudah teruji kemampuan dan keterampilannya dalam pembukuan. 4.3.5. Jangka Waktu Pinjaman dan Frekuensi Pinjaman Jangka waktu pinjaman KSM disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam berdasarkan kelayakan usaha dan kemampuan membayar kembali. Jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun. Dengan jangka waktu tersebut diharapkan proses pembelajaran kepada KSM dalam kegiatan PPMK dapat tercapai. Adapun frekuensi pinjaman masing-masing peminjam ditetapkan oleh UPK/ BKM dengan mempertimbangkan perkembangan usaha KSM dan keberlanjutan perguliran dana BLM PPMK. Untuk selanjutnya diharapkan KSM bisa menjalin kemitraan dengan pihak lain atau dengan Lembaga Keuangan lain. Disamping itu BKM/ LKM diharapkan memfasilitasi KSM dengan mengupayakan channelling atau mencarikan pinjaman/ pembiayaan ke Lembaga Keuangan lainnya. 4.3.6. Angsuran Pinjaman Angsuran pinjaman KSM dapat dilakukan berdasarkan perputaran dan kemampuan usaha KSM, yaitu pembayaran angsurannya dengan cara harian, mingguan, bulanan, atau musiman seperti peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan dsb. Meskipun pembayaran angsuran pinjaman juga diperkenankan musiman namun penggunaan dana BLM PPMK tersebut maksimal sebesar 50% dari modal awal dengan tujuan agar kebutuhan KSM terlayani dalam meningkatkan penghidupannya dan UPK tetap hidup sehat/survive. Apabila terjadi jumlah pembayaran PEDOMAN TEKNIS | PPMK

25


pinjaman yang tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan jumlah angsuran pokok dan jasa, maka prioritas pembayaran dilakukan menurut urutannya: jasa pinjaman, pokok pinjaman yang tertunggak, baru untuk pokok saat pembayaran.

4.4. MONITORING DAN EVALUASI 4.4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi PPMK Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam suatu manajemen penyelenggaraan program. Monitoring pada dasarnya adalah upaya untuk menjamin agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana, strategi dan metodologi yang telah ditetapkan sehingga akan menghasilkan kinerja, output dan outcome yang diharapkan. Sedangkan evaluasi secara prinsip adalah mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai berdasarkan ketentuan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu pelaksanaan monitoring kegiatan PPMK dilakukan oleh seluruh pelaku sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu: • Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Provinsi dan kota/kabupaten) • Konsultan, baik di tingkat Pusat oleh KMP, tingkat KMW, Korkot, Askot, sampai fasilitator • Kelompok Peduli di tingkat Provinsi maupun Kota/ Kabupaten • Lembaga Donor,dan • Masyarakat. 4.4.2. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PPMK Dalam rangka menjamin kualitas mutu pelaksanaan program PPMK ini prinsip utama yang harus dipegang adalah monitoring harus dilaksanakan secara rutin dan terintegrasi bersama dengan seluruh pelaku sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Monitoring dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut : 1. Monitoring Tahap Persiapan Program Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah persiapan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap persiapan kegiatan PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. Proses seleksi ditingkat Kelurahan sampai dengan penetapan lokasi di tingkat Pusat b. Sosialisasi • Penyiapan pedoman, POB dll. • Diseminasi seluruh perangkat aturan dan kebijakan, pedoman, manual, POB dan instrumen kepada pelaku terkait. 2.Monitoring Tahap Perencanaan Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah pada tahapan perencanaan

26



sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap perencanaan di kegiatan PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Pelatihan Orientasi dan Perencanaan PPMK bagi KSM, BKM, Pengawas, UPK, Relawan, Perangkat Kelurahan, dll (TOR, pedoman, modul, peserta dsb). b. Pendampingan KSM dalam penyusunan proposal usaha. c. Penilaian kelayakan proposal KSM oleh UPK-BKM. 3. Monitoring Tahap Pencairan dan Pemanfaatan BLM Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah pada tahapan pencairan dan pemanfaatan BLM sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap pencairan dan pemanfaatan BLM di kegiatan PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Pencairan dana BLM PPMK ke Rek BKM. b. Akad Kredit UPK-BKM dengan KSM. 4. Monitoring Tahap Penguatan dan Pengembangan Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah pada tahapan penguatan dan pengembangan sesuai dengan pedoman PPMK. Monitoring pada tahap penguatan dan pengembangan di kegiatan PPMK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Pelatihan dan Pendampingan KSM dan UPK-BKM. b. Pengembangan keberlanjutan KSM dan UPK-BKM. 4.4.3. Monitoring Capaian Indikator Dampak dan Hasil Kegiatan PPMK Monitoring yang dilakukan secara berkala dalam rangka mengidentifikasi perkembangan capaian indikator dampak dan hasil dari kegiatan PPMK. Monitoring dilakukan berdasarkan data-data SIM, laporan KMW atau sumber data sekunder lainnya. 4.4.4. Monitoring Lainnya Monitoring lainnya dilakukan untuk mengetahui perkembangan yang terkait dengan rencana, jadwal, personil, strategi dan metodologi pada setiap tahapan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan guna menjamin terwujudnya kinerja penyelenggaraan program yang baik. Monitoring pada setiap tahapan PPMK diharapkan dapat menghasilkan antara lain: 1. Dapat diketahuinya apakah kebijakan, konsep, indikator di PPMK dalam pelaksanaannya sesuai di lapangan. 2. Kendala dan permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program. 3.Tindakan-tindakan korektif yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan. Monitoring pelaku dan stakeholder lainnya untuk mengidentifikasi kinerja pelaku maupun stakeholders lain dalam pelaksanaan kegiatan PPMK. 4.4.5. Mekanisme Evaluasi Evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja akhir dari seluruh proses serta hasil dan dampak


27


pelaksanaan kegiatan PPMK. Instrumen evaluasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Instrumen evaluasi disusun oleh KMP melalui proses need assesment dengan mempertimbangkan indikator output dan outcome Program PPMK. Hasil evaluasi selanjutnya akan dibahas oleh seluruh pelaku dalam suatu rapat koordinasi sebagai bahan dasar untuk melakukan tindakan korektif, perbaikan percepatan atau perubahan strategi dan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilakukan.

V. PENUTUP Pedoman Teknis ini diterbitkan sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berpartisipasi mensukseskan program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) PNPM Mandiri Perkotaan.

28



LAMPIRAN


29


30



LAMPIRAN I Tabel Indikator Capaian Hasil Kegiatan PPMK

Tujuan

Indikator Dampak

Menguatkan “kelembagaan a. Minimal 80% warga dan kegiatan usaha miskin di lokasi kegiatan KSM” secara mandiri dan mengetahui informasi berkesinambungan yang kegiatan PPMK berorientasi pada peningkatan b. Minimal 30% warga miskin penghidupan masyarakat (PS-2) di lokasi kegiatan miskin (sustainable livelihood) PPMK dapat mengakses dana keuangan mikro untuk kegiatan PPMK c. Penurunan jumlah warga miskin (PS-2) minimal 10% di 70% kelurahan sasaran kegiatan PPMK. d. Volume perdagangan di lokasi program meningkat 10% e. Tenaga kerja terampil dan kegiatan usaha produktif meningkat 10%

Keluaran

Indikator Hasil

Kegunaan dari Informasi Dampak Menetapkan apakah kegiatan PPMK memberikan dampak secara umum pada perbaikan ekonomi dan penghidupan masyarakat miskin. Diukur 2 tahun setelah pelaksanaan PPMK di kelurahan tersebut.

1 tahun setelah program selesai 2 tahun setelah program selesai

Kegunaan Pemantauan Hasil

1.Meningkatnya jumlah KSM a. Minimal terdapat 5 KSM • 1 tahun setelah KSM yang dapat melaksanakan yang mengusulkan kegiatan melaksanakan kegiatan kegiatan peningkatan pengembangan kapasitas • Menetapkan apakah penghidupan masyarakat terkait PPMK kemanfaatan kegiatan berorientasi tridaya b. Minimal terdapat 5 KSM PPMK terhadap KSM-KSM di setiap kelurahan peserta berkelanjutan yang melaksanakan pengembangan kapasitas mengenai PPMK c. Minimal terdapat 5 proposal kegiatan KSM untuk pengajuan kegiatan PPMK d. Maksimal 5 proposal kegiatan KSM disetujui untuk melaksanakan kegiatan PPMK e. Minimal 90% KSM penerima keuangan mikro PPMK dapat melaksanakan kegiatan sesuai proposal PEDOMAN TEKNIS | PPMK

31


Keluaran

Indikator Hasil

Kegunaan Pemantauan Hasil

2. M e n i n g k a t n y a a. Minimal terdapat 50% KSM di setiap • Menilai akses dan jumlah KSM yang kelurahan peserta yang melaksanakan keberlanjutan KSM dapat meng akses kerjasama pengembangan kapasitas peserta kegiatan serta bekerjasama dalam kegiatan usaha PPMK dalam dengan berbagai pengembangan usaha pihak dalam b. Minimal terdapat 50% KSM di setiap berbagai program kelurahan mampu mengakses program tridaya untuk pengembangan usaha dengan pihak lain. peningkatan penghidupan masyarakat 3. M e n i n g k a t n y a a. Minimal 50% warga miskin yang • Menilai akses dan jumlah warga manfaat masyarakat terdaftar di PS-2 menjadi anggota KSMmiskin peserta miskin dalam KSM KSM yang melaksanakan kegiatan PPMK kegiatan PPMK peserta kegiatan b. Minimal 50% tingkat kehadiran warga PPMK miskin yang menjadi anggota KSM dalam • Menilai dampak pertemuan-pertemuan perencanaan kesejahteraan dan pengambilan keputusan di KSM masyarakat miskin dalam KSM peserta c. Minimal 30% pengurus KSM peserta kegiatan PPMK kegiatan PPMK adalah warga miskin yang terdaftar di PS-2

d. Minimal 30% pengurus KSM peserta kegiatan PPMK adalah kaum perempuan e. Minimal 50% warga miskin yang menjadi anggota KSM peserta kegiatan memperoleh kredit mikro kegiatan PPMK f. Minimal 30% anggota KSM penerima manfaat program PPMK adalah kaum perempuan g. Minimal 30% warga miskin meningkat pendapatanya di minimal 70% KSM peserta kegiatan PPMK. h. Minimal 10% warga miskin yang menjadi anggota KSM di 70% kelurahan sasaran kegiatan PPMK telah keluar dari data PS-2 setelah 2 tahun mengikuti kegiatan PPMK i. Minimal 70% anggota KSM memiliki tabungan

32



LAMPIRAN II Tabel Output Dari Setiap Komponen Program

Komponen

Pelaku • Konsultan • Fasilitator • BKM • Relawan

• Sosialisasi • Pendampingan tinjauan partisipatif. • Penguatan kapasitas kelembagaan • Penguatan keterampilan usaha

• KSM

Usaha ekonomi produktif dan kreatif

Pemberdayaan Masyarakat

Bantuan Langsung Masyarakat

Bantuan Teknis

Jenis Kegiatan

• • • •

Team Faskel Pendampingan dan Korkot Pelatihan Konsultan Kelompok peduli

Output • Teridentifikasi KSM Calon Peserta • Teridentifikasi Jenis Usaha KSM • Teridentifikasi lembaga diklat, pasar dan asosiasi usaha • Meningkatnya jumlah anggota BKM yang dilatih • Meningkatnya jumlah pengelola UPK yang dilatih dan didampingi • Meningkatnya jumlah anggota KSM yang didampingi dan dilatih • Tersusunnya Proposal KSM yang layak didanai • Cairnya dana BLM PPMK dalam 2 tahap (60% dan 40%) • Tersalurkannya BLM ke KSM • Meningkatnya jumlah tim pendamping yang dilatih. • Teridentifkasinya kelompok peduli dan perannya dalam mendukung pengembangan usaha KSM


33


LAMPIRAN III Tabel Sasaran, Tujuan dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas

No

34

Sasaran Peningkatan kapasitas

1

KSM

2

Pengelola dan Pengawas UPK


Tujuan

Kegiatan

• M e n i n g k a t n y a 1.Pelatihan orientasi PPMK pengetahuan pengelolaan a.Konsep dan implementasi pelayanan UPK yang PPMK. berhubungan dengan b.Pemetaan kelembagaan dan peningkatan usaha ekonomi usaha KSM (self assessment) produktif dan kreatif 2.Pelatihan perencanaan usaha • Meningkatnya keterampilan PPMK dan kecakapan dalam a.Manajemen usaha (pempengelolaan pelayanan UPK bukuan usaha, kelayakan yang berhubungan dengan usaha, perencanaan usaha, usaha ekonomi produktif produksi, pemasaran, dll) dan kreatif b.Teknis penyusunan proposal usaha. c.Organisasi kelompok (AD/ ART, struktur kepengurusan, administrasi kelompok dll) 3. Pelatihan Keterampilan Khusus (vocational and on the job training). 4.Pelatihan Penguatan dan Pengembangan KSM a.Jaringan usaha b.Kemitraan c.Pengembangan KSM berkelanjutan 5. Pendampingan oleh fasilitator, relawan, UPK/ Pengawas/ BKM, aparat pemerintah. 6. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) • Terwujudnya perubahan 1.Pelatihan orientasi PPMK perilaku dalam pengelolaan a.Konsep dan implementasi pelayanan untuk meningPPMK. katkan penghidupan mab.Pemetaan kelembagaan dan syarakat miskin. usaha UPK (self assessment)


No

Sasaran Peningkatan kapasitas

Tujuan

Kegiatan

• Meningkatnya pengetahu- 2. Pelatihan perencanaan usaha an pengelolaan pelayanan PPMK UPK yang berhubungan a.Manajemen keuangan mikro dengan peningkatan usaha (pembukuan layanan simpan ekonomi produktif dan pinjam, perencanaan usaha kreatif UPK, menilai kelayakan • Meningkatnya keterampilan usaha KSM, mekanisme dan dan kecakapan dalam prosedur layanan keuangan pengelolaan pelayanan UPK mikro dll) yang berhubungan dengan usaha ekonomi produktif b.Organisasi UPK (struktur dan kreatif dan tupoksi pengelola UPK, administrasi UPK) c.Sistem pengendalian UPK (monitoring, pelaporan dan system penanganan kelalaian pinjaman) 3. Pelatihan Penguatan dan Pengembangan UPK a.Jaringan usaha b.Kemitraan c.Pengembangan UPK berkelanjutan 4. Pendampingan oleh fasilitator, relawan, BKM, aparat pemerintah.

3

BKM, Aparat Kelurahan dan Relawan

5. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) • Terwujudnya perubahan 1. Pelatihan orientasi PPMK perilaku dalam men- a.Konsep dan implementasi dampingi kegiatan pePPMK. ningkatan penghidupan b.Pemetaan potensi usaha dan masyarakat miskin. pengembangan ekonomi • Meningkatnya pengetahulokal. an tentang kegiatan PPMK, khususnya orientasi produk 2.Pelatihan Perencanaan usaha ekonomi produktif a.Manajemen BKM dan kreatif, penguatan UPK b.Review PJM/Renta sebagai lembaga keuangan berorientasi PPMK PEDOMAN TEKNIS | PPMK

35


Sasaran Peningkatan No kapasitas

Tujuan

Kegiatan

mikro dan penguatan KSM c. Sistem pengendalian program sebagai wadah peningkatan (monitoring, evaluasi, pengadupenghidupan an, penanganan tatakelola aset) • Meningkatnya keterampilan 3. Pelatihan Penguatan dan Pedan kecakapan dalam ngembangan BKM memotivasi dan mema. Jaringan BKM fasilitasi kegiatan masyarakat b. Kemitraan yang berhubungan dengan c. Pengembangan KSM dan UPK pelaksanaan kegiatan PPMK berkelanjutan 4.Pendampingan oleh fasilitator, relawan dan aparat pemerintah 5. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) 6. Forum BKM

4

Fasilitator

• Terwujudnya perubahan 1. Pelatihan PPMK perilaku dalam memfasilitasi 2. Coaching Tematik dan mendampingi BKM/ Belajar UPK/ KSM/ Aparat Kelurahan 3.Komunitas Konsultan (KBIK) dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat miskin.

Internal

• Meningkatnya penge-tahuan tentang usaha ekonomi produktif dan kreatif

5

36

Korkot/Askot


• Meningkatnya ketrampilan dan kecakapan dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan usaha ekonomi produktif dan kreatif • Terwujudnya perubahan perilaku dalam memfasilitasi dan mendampingi Pemda, Fasilitator, BKM/ UPK/ KSM/ Aparat Kelurahan dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat miskin.

1. Pelatihan PPMK 2. Komunitas Belajar Konsultan (KBIK)

Internal

3. Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) dan Koordinasi TKPKD 4. Monitoring dan Supervisi PPMK


Sasaran Peningkatan No kapasitas

Tujuan

Kegiatan

• Meningkatnya pengetahuan tentang kaji tindak program daerah, usaha ekonomi produktif dan kreatif • Meningkatnya ketrampilan dan kecakapan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan siklus kota yang mendukung kegiatan PPMK dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif. 6

7

KMW

KMP

• Terwujudnya perubahan perilaku dalam memfasilitasi dan mendampingi Pemda, tim korkot dan kelompok peduli, dalam kegitan peningkatan penghidupan masyarakat miskin.

1. TOT PPMK 2. Expert Group Meeting (EGM) 3. Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) 4. Lokakarya PPMK • Meningkatnya pengetahuan 5. Monitoring dan Supervisi tentang usaha ekonomi produktif PPMK dan kreatif di tingkat Kota/ Kabupaten serta Provinsi • Meningkatnya ketrampilan dan kecakapan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan siklus kota yang mendukung kegiatan PPMK dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif. • Terwujudnya perubahan peri- 1. Pelatihan PPMK laku dalam memfasilitasi 2. Komunitas Belajar Internal dan mendampingi KMW Konsultan (KBIK) dalam kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat miskin 3. Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) dan Koordinasi TKPKD • Meningkatnya pengetahuan tentang perencanaan, pelaksanaan 4. Monitoring dan Supervisi PPMK dan pengendalian dalam kegiatan PPMK serta usaha ekonomi produktif dan kreatif • Meningkatnya ketrampilan dan kecakapan dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan PPMK serta usaha ekonomi produktif dan kreatif. PEDOMAN TEKNIS | PPMK

37


Sasaran Peningkatan No kapasitas 8

38

Aparat Pemda


Tujuan • Terwujudnya perubahan perilaku dalam memfasilitasi dan mengkoordinasi dalam kegitan peningkatan penghidupan masyarakat miskin. • Meningkatnya pengetahuan tentang pengembangan regulasi dan perencanaan pembangunan daerah dalam kegiatan PPMK dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif • Meningkatnya ketrampilan & kecakapan dalam memfasilitasi KBP, TKPK-D/SKPD dalam menyusun SPKD yang mendukung kegiatan PPMK dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif.

Kegiatan 1. Lokakarya PPMK 2. Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) dan siklus kota dalam pengembangan PPMK 3. Reorientasi TKPK-D dan penyusunan SPKD – PJM pronangkis Kota/ Kab, penguatan Musrenbang yang mendukung PPMK 4. Studi Banding/ Studi Tematik


LAMPIRAN IV Tahapan kegiatan di tingkat masyarakat secara rinci sebagai berikut: a. Tahapan Persiapan Program Siklus kegiatan pada tahapan persiapan program dilaksanakan dengan rincian kegiatan sbb:

No

Rincian Kegiatan

1 01

02

Waktu

Output

Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK Penyusunan Pedoman Seleksi Lokasi PPMK dan Penetapan Kuota Lokasi PPMK Sosialisasi Pedoman Seleksi Lokasi PPMK kepada KMW, Tim Korkot, Tim Seleksi Tingkat Kelurahan dan KSM

03

Proses Penilaian KSM di Tingkat Kelurahan

04

Proses verifikasi dan rekapitulasi Kelurahan beserta KSM calon peserta PPMK di Tingkat Kab/Kota Proses verifikasi dan penetapan Kelurahan beserta KSM peserta PPMK di Tingkat Provinsi

05

PJ & Peserta PMU, KMP dan Advisory

Bulan ke 1 Tersusunnya Pedoman Seleksi Lokasi PPMK dan Ditetapkannya Kuota Lokasi Minggu PPMK untuk masing-masing Provinsi. ke 1-4

Tim Seleksi Tingkat Provinsi

Bulan ke 2 Tersosialisasikannya Pedoman Seleksi Lokasi PPMK ke Tingkat Provinsi, Kab/ Minggu Kota dan Kelurahan ke 1

Tim Korkot Tim Seleksi Tingkat Kelurahan Tim Seleksi Tingkat Kelurahan

Bulan ke 2 Diperolehnya daftar KSM calon peserta PPMK dari tiap kelurahan/BKM sesuai Minggu format yang berlaku ke 1-2

Tim Korkot

Bulan ke 2 Diperolehnya hasil verifkasi dan rekapitulasi kelurahan beserta Minggu KSM calon peserta PPMK dari tiap ke3-4 kabupaten/kota

Tim Seleksi Tingkat Provinsi

Bulan ke 2 • Diperolehnya Hasil Verifikasi Kelurahan beserta KSM calon Minggu peserta PPMK di tiap provinsi ke 3-4

Satker PBL Provinsi

• Terbitnya Surat Keputusan Penetapan Kelurahan Peserta PPMK oleh Kepala Satker PBL Provinsi • Adanya laporan Surat Keputusan Penetapan Kelurahan Peserta PPMK kepada Direktur PBL dan Kepala PMU. PEDOMAN TEKNIS | PPMK

39


No 06

2

Rincian Kegiatan

PJ & Peserta

Proses sosialisasi Satker PBL Surat Keputusan Provinsi atas Penetapan Lokasi PPMK kepada Tim Korkot, Tim Seleksi Tingkat Kelurahan dan KSM. Sosialisasi PPMK

2.1 Sosialisasi tingkat Kelurahan

PJ : Tim Fasilitatator, BKM, Lurah

Waktu

Output

Bulan ke 2

Tersosialisasikannya Surat KepuMinggu ke 4 tusan atas Penetapan Kelurahan Peserta PPMK ke Tingkat Kab/ Kota, Tingkat Kelurahan dan KSM yang menjadi lokasi PPMK

Bulan ke 3 Minggu 1-2

Peserta : BKM, Pengawas, UP-UP, Aparat Kelurahan, KSM, PS-2, Relawan, Kelompok Peduli

• Kegiatan PPMK tersosialisasikan di Aparat, Kelurahan, BKM, Pengawas, UPK, KSM, Relawan dan PS-2. • Rencana aksi tindak lanjut pendalaman bagi KSM calon peserta PPMK

Ketentuan seleksi lokasi/kelurahan PPMK akan diatur lebih rinci dalam Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK. b. Tahapan Perencanaan Kegiatan pada tahapan perencanaan dilaksanakan dengan rincian kegiatan sbb:

No

Rincian Kegiatan

PJ & Peserta

Waktu

Output

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin Kelurahan 1

40

Pelatihan Orientasi PPMK bagi BKM, Aparat Kelurahan dan Relawan


PJ: Fasilitator

Bulan ke 3

Peserta: BKM, Aparat Kelurahan, Relawan

minggu ke 2-3

• Paham tentang konsep dasar dan implementasi kegiatan PPMK • Paham tentang pemetaan potensi usaha dan pengembangan ekonomi lokal.


No 2

Rincian Kegiatan Pelatihan Orientasi PPMK bagi KSM, Pengawas dan Pengelola UPK

PJ & Peserta PJ: BKM, Relawan, difasilitasi oleh Faskel

Waktu Bulan ke 3 Minggu ke 3-4

Peserta: KSM, Pengawas dan Pengelola UPK

3

Pelatihan Perencanaan PPMK bagi BKM, Aparat Kelurahan dan Relawan

Output • Paham tentang konsep dasar dan implementasi kegiatan PPMK • Paham tentang Pemetaan kelembagaan dan usaha UPK (self assessment). • Paham tentang Pemetaan kelembagaan dan usaha KSM (self assessment).

PJ: Fasilitator

Bulan ke 4

Peserta: BKM, Aparat Kelurahan, Relawan

minggu ke 1-2

• Paham tentang Manajemen BKM • Paham dan mampu melakukan review PJM/Renta berorientasi PPMK • Paham dan mampu menerapkan monitoring sistem pengendalian program (monitoring, evaluasi, pengaduan, penanganan tatakelola aset)

4

Pelatihan Perencanaan PPMK bagi Pengawas dan Pengelola UPK

PJ: BKM,Relawan, Bulan ke 4 difasilitasi oleh minggu ke Faskel 3-4 Peserta: Pengawas dan Pengelola UPK

• Paham manajemen keuangan mikro (pembukuan layanan simpan pinjam, perencanaan usaha UPK, menilai kelayakan usaha KSM, mekanisme dan prosedur layanan keuangan mikro dll) • Paham organisasi UPK (struktur dan tupoksi pengelola UPK, administrasi UPK) • Paham dan mampu menerapkan sistem pengendalian UPK (monitoring, pelaporan dan sistem penanganan kelalaian pinjaman)


41


No 5

Rincian Kegiatan

PJ & Peserta

Pelatihan PJ: BKM, UPK Perencanaan PPMK Relawan, bagi KSM difasilitasi oleh Faskel Peserta: KSM

6

Pelatihan keterampilan khusus (vocational and on the job training)

Waktu Bulan ke 5 minggu ke 1-2

Output • Paham manajemen usaha (pembukuan usaha, kelayakan usaha, perencanaan usaha, produksi, pemasaran, dll) • Paham teknis penyusunan proposal usaha

• Paham organisasi kelompok (AD/ART, struktur kepengurusan, administrasi kelompok dll) PJ : BKM-UPK, Mulai Bulan • KSM dan anggota memiliki Relawan, dll ke 5 keterampilan usaha baru difasilitasi oleh atau pengembangan kualitas Minggu ke 4 Faskel dan kuantitas usaha s/d Peserta: anggota • Tersusunnya rencana usaha bulan ke 6 KSM peserta sebagai dasar pengembangan minggu ke 4 kegiatan PPMK usahanya Narasumber : Pengusaha/ Perguruan Tinggi, pengrajin, LSM dsb

7

Menyusun proposal usaha

PJ : BKM/ UPK, Relawan Peserta : KSM

8

42

UPK menilai kePJ : UPK-BKM layakan proposal Peserta : KSM yang diajukan KSM dan disetujui oleh Rapat BKM/LKM.


Dimulai • Tersusun minimal 5 proposal bulan ke 5 KSM Minggu ke 2 sd 3 Dimulai • Terseleksi maksimal 5 probulan ke 5 posal yang akan mendapat Minggu ke 3 dana BLM PPMK sd 4


c. Tahapan Pencairan dan Pemanfaatan BLM Kegiatan pada tahapan pencairan dan pemanfaatan BLM dilakukan dengan rincian kegiatan sbb:

No

Rincian Kegiatan

PJ & Peserta

Waktu

Output

Dimulai bulan ke 8 Minggu ke 1 sd 2

Dana BLM PPMK Tahap 1 (60%) masuk ke rekening BKM Dana BLM PPMK Tahap II (40%) masuk ke rekening BKM

1

Pencairan Dana PJ : Satker BLM PPMK Tahap I Peserta : BKM ke Rekening BKM

2

Akad Kredit UPKBKM dengan KSM Tahap I

PJ : UPK dan BKM


Peserta : KSM

Dan berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan usaha KSM

PJ : KSM

Dimulai bulan ke 8 Minggu ke 3 dan seterusnya

3

Peserta : Anggota KSM

KSM dan Anggota KSM dapat melaksanakan usaha KSM sesuai dengan •Dan berkelanjutan proposal yang disetujui UPK dan BKM

4

Pencairan Dana PJ : Satker BLM PPMK Tahap II Peserta : BKM ke Rekening BKM

Dimulai bulan Dana BLM PPMK Tahap II ke 9 atau sesuai (40%) masuk ke rekening kesiapan BKM-UPK BKM dan KSM

5

Akad Kredit UPKBKM dengan KSM Tahap II


6

PJ : UPK dan BKM Peserta : KSM

Pengembalian PJ : KSM dan angsuran pinjaman UPK-BKM KSM ke UPK-BKM Peserta : KSM dan Anggota KSM

Dana BLM masuk ke rekening KSM sesuai de•Dan berkelanjutan ngan proposal KSM yang layak Dimulai bulan ke 9 • Angsuran pinjaman atau sesuai dengan KSM tepat waktu sesuai akad kredit antara dengan akad kredit KSM dengan UPK • Usaha KSM dan anggota •Dan berkelanjutan

KSM berkembang

• Pendapatan penghidupan meningkat


43


d. Tahapan Penguatan dan Pengembangan Kegiatan pada tahapan pencairan dan pemanfaatan BLM dilakukan dengan rincian kegiatan sbb:

No 1

2

3

4

Rincian Kegiatan

PJ & Peserta

Pelatihan Penguatan dan Pengembangan BKM

PJ: Fasilitator

Pelatihan Penguatan dan Pengembangan UPK

Pelatihan keterampilan khusus (vocational and on the job training)

Peserta: BKM, Aparat Kelurahan, Relawan PJ: BKM, Relawan, difasilitasi oleh Faskel Peserta: Pengawas dan Pengelola UPK PJ : BKM-UPK, Relawan, dll difasilitasi oleh Faskel Peserta: anggota KSM peserta kegiatan PPMK

Narasumber : Pengusaha/ Perguruan Tinggi, pengrajin, LSM dsb Pelatihan PJ: BKM, UPK Penguatan dan Relawan, Pengembangan difasilitasi KSM oleh Faskel Peserta: KSM

Waktu

Output

Dimulai bulan ke • Paham pengembangan jaringan 8 Minggu ke 3 BKM dan seterusnya • Paham pengembangan kemitra•Dan an BKM berkelanjutan • Paham pengembangan KSM dan UPK berkelanjutan Dimulai bulan ke • Paham pengembangan jaringan 8 Minggu ke 3 UPK dan seterusnya • Paham pengembangan kemitra•Dan berkelanjutan

an UPK

• Paham pengembangan berkelanjutan

• Dimulai bulan ke 8 Minggu ke 3 dan seterusnya

• KSM dan anggota memiliki keterampilan usaha baru atau pengembangan kualitas dan kuantitas usaha

Dan berkelanjutan

• Tersusunnya rencana usaha sebagai dasar pengembangan usahanya

Dimulai bulan ke • Paham pengembangan jaring-an 8 Minggu ke 3 usaha KSM dan seterusnya • Paham pengembangan kemi•Dan traan bagi KSM berkelanjutan • Paham pengembangan KSM berkelanjutan

44


UPK


5

Penyiapan KSM PJ: UPK-BKM peserta PPMK dan relawan selanjutnya didampingi fasilitator Peserta: KSM baru

6

Pendampingan Penguatan dan Pengembangan KSM dan UPK

PJ: BKM, Pengawas UPK,Relawan, difasilitasi oleh Faskel Peserta: KSM, UPK

Dimulai bulan ke KSM baru siap menerima BLM PPMK 8 Minggu ke 3 tahap selanjutnya dan seterusnya Dan berkelanjutan Dimulai bulan ke • Meningkatnya kemampuan 8 Minggu ke 3 dalam pengembangan produk, dan seterusnya pasar, jaringan usaha, kemitraan usaha & pengembangan KSM •Dan berkelanjutan berkelanjutan • Meningkatnya kemampuan dalam pengembangan pelayanan keuangan mikro, jaringan, kemitraan & pengembangan UPK berkelanjutan.

e. Tahapan Kegiatan Tingkat Pemda kota/Kab Tahapan kegiatan pada Tingkat Pemda Kota/ Kab dilaksanakan dengan rincian kegiatan sbb:

No 1

Rincian Kegiatan Lokakarya PPMK

PJ & Peserta

Waktu

PJ: Satker PIP, Bulan ke 3 TKPK-D, Korkot minggu 1 sd 4 Peserta: TKPK-D, Camat, PJOK, Lurah lokasi PPMK, Kelompok Peduli, FKA BKM, BKM lokasi PPMK

Output • Kegiatan PPMK sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan • Paham bahwa keberhasilan dapat tercapai dengan dukungan kebijakan dan pendampingan sarana dan prasarana daerah sampai pada jajaran tingkat kelurahan • Mampu melakukan review SPKD berprespektif PPMK • Kegiatan PPMK sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan • Paham bahwa keberhasilan dapat tercapai dengan dukungan kebijakan dan pendampingan sarana dan prasarana daerah sampai pada jajaran tingkat kelurahan • Mampu melakukan review SPKD berprespektif PPMK


45


2

3

4

Fasilitasi kemitraan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif

Memfasilitasi kegiatan promosi produkproduk usaha KSM melalui berbagai kegiatan, antara lain; bazar, web site, pasar malam, pameran, dsb. Fasilitasi monitoring kegiatan PPMK di tingkat masyarakat

PJ: Korkot, TKPK-D Peserta: KBP, TKPK-D, FKA BKM, Pelaku Usaha, kelompok peduli PJ: Korkot, TKPK-D

Bulan ke 9

Terwujudnya kemitraan antara BKM dan KSM dengan kelompok Peduli (permodalan, produksi, pemasaran, dsb)

Bulan ke 10

• Terselenggaranya kegiatan promosi produk-produk usaha KSM (antara lain melalui; bazar, web site, pasar malam, pameran, dsb)

Setiap bulan

• Menjamin pelaksanaan kegiatan PPMK di tingkat masyarakat berjalan sesuai dengan pedoman

Peserta: KBP, TKPK-D, FKA BKM, Pelaku Usaha, kelompok peduli

PJ: Korkot, TKPK-D Peserta: BKM, UPK

• Menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan PPMK • Memformulasikan/ merumuskan/ tindaklanjut untuk merespon aspirasi masyarakat

46




47


48


Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Recommend Documents