1
PROSES PERENCANAAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN WAJIB (BASIC SIX) PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KEEROM PROPINSI PAPUA
PLANNING PROCESS OF BASIC SIX PROGRAM ON PUBLIC HEALTH IN KEEROM REGENCY IN PAPUA PROVINCE
Nick Albertho Yoku1, Syahrir A. Pasinringi1 , A. Zulkifli Abdullah 2 1
Bagian Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat,Universitas Hasanuddin, 2Bagian Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat,Universitas Hasanuddin, Makassar
Alamat Korespondensi : Nick Albertho Yoku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, HP : 082239091800 e-mail :
[email protected]
2
Abstrak Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam fungsi pokok manajemen, yang mendahului fungsi pengorganisasian, ketenagaan, kepemimpinan, dan pengendalian yang dimaksudkan untuk membantu tercapainya tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan yang dilaksanakan pada program upaya kesehatan wajib (basic six) di Puskesmas Kabupaten Keerom. Penelitian ini dilaksanakan di empat puskesmas yang mewakili dua daerah DTPK dan dua daerah non DTPK di Kabupaten Keerom menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan program Basic six di Puskesmas yang ada di Kabupaten Keerom telah sesuai dengan tahapan dan petunjuk teknis proses perencanaan yang diberikan. Tahapan proses perencanaan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis situasi dilakukan dengan mempertimbangkan masalah kesehatan, kinerja program, dan faktor resiko lingkungan. Penentuan prioritas masalah dijalankan pada setiap puskesmas, penentuan tujuan mengikuti Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Identifikasi masalah tidak dilakukan di semua puskesmas, dan rencana operasional dirumuskan melibatkan seluruh komponen puskesmas dan dirumuskan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Perbandingan yang dilakukan terhadap proses perencanaan masing-masing puskesmas memperlihatkan perbedaan hanya terletak pada keterlibatan komponen puskesmas dalam proses perencanaan. Kata kunci : proses perencanaan, basic six, puskesmas, Kabupaten Keerom
Abstract Planning is the first function in the basic functions of management, which precedes the function of organizing, serenity, leadersip, and controls that are intended to help achieve organizational goals. This study aimed to the situation analysis of six basic program planning process, the process of determining the priority issue of six basic programs, the determination of the six basic program goals , identification of six basic activities of the program and the plan six basic program operations and comparing the six basic program planning process in the Health Office Keerom Regency of Papua Province. The design study is a qualitative research. The data collection was done through documents, direct observation (observation) and in-depth interviews to the informant. Analysis of the data in this study is done interactively and continues over time until complete. The results showed that the Basic program planning process in six health centers in Keerom accordance with the stages of the planning process and the technical instructions given. Stages of the planning process based on the results of the study showed that the situation analysis carried out by considering of health problems, program performance, and environmental risk factors. Prioritization problem is run on each health center, goal setting followed Health Office of Keerom Regency, problem identification is not done at all health centers, and operational plans formulated involving the entire health centers and formulated in accordance with rules set by the Health Office of Keerom Regency. Comparisons were made to the planning process of each health center shows only difference lies in the involvement of health center component in the planning process. Keywords : Planning process, basic six, Health Care, Keerom Regency
3
PENDAHULUAN Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat maka diselenggarakan upaya kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang di selenggarakan secara berkesinambungan. (Depkes RI, 2004) Desentralisasi perencanaan kesehatan sebagai salah satu faktor esensial dalam proses desentralisasi merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan kerjasama yang harmonis di antara penentu kebijakan, perencana, tenaga administrasi dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan tekad yang kuat dan kesiapan yang cukup matang untuk menata dan memperkuat sistem perencanaan kesehatan pada masing-masing kabupaten/kota. (Munif, 2012) Sebagai konsekuensi dari implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada sektor kesehatan, maka kesiapan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam penguatan sistem perencanaan mutlak diperlukan. Suatu hal yang dapat dikemukakan sebagai masalah pokok dalam implementasi perencanaan kesehatan pada kabupaten/kota adalah sistem perencanaan kesehatan kurang efektif dalam mengakomodir kebutuhan dan permasalahan kesehatan masyarakat setempat. (Bakri, 2001) Kesehatan merupakan salah satu aspek yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah, yang pada awalnya bersifat top-down (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) sekarang menjadi bottom-up (dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat). Otonomi daerah bidang kesehatan memberikan kesempatan yang banyak kepada pemerintah darerah untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari berbagai aspek, mulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan daerah, dana, sarana, dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik dan tinggi. (Hamdi, 2010) Proses penyusunan perencanaan mempunyai langkah-langkah yang saling berkaitan. Adapun perhitungan anggaran dalam teori dikenal dengan “line item budgeting” dan “performance budgeting”. Line item badgeting pada saat ini sudah banyak ditinggalkan karena mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya kejelasan hubungan antara belanja barang dan jasa yang digunakan dengan output atau kinerja program. (Gani, 2004) Anggaran berbasis kinerja pada akhir-akhir ini menjadi pilihan dalam penyusunan perencanaan penganggaran sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
4
Pada Performance budgeting didasarkan pada adanya kesinambungan antara kinerja kegiatan/output dan anggaran / input yang dibutuhkan. (Gani, 2004) Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses perencanaan yang terdiri dari analisis situasi, penentuan prioritas masalah, penentuan tujuan, identifikasi kegiatan dan rencana operasional yang dilakukan oleh puskesmas yang ada di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom.
BAHAN DAN METODE Lokasi dan Desain Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2013 - Februari 2014 di empat puskesmas yang terdiri dari dua puskesmas dari daerah DTPK dan dua puskesmas dari daerah non DTPK. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan yang merupakan Kepala puskesmas, Bendahara puskesmas, Ketua - Ketua program basic six, dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom terkait. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas kesehatan yang ada di puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Keerom dan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Adapun sampel penelitian ini adalah Kepala puskesmas, Bendahara puskesmas, ketua Program basic six dari empat puskesmas dan dua pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Metode pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan melalui telah dokumen, pengamatan langsung (observasi) dan wawancara mendalam kepada informan.
HASIL Karakteristik Responden Tabel 1 menunjukkan distribusi responden berdasarkan usia, pendidikan terakhir dan masa kerja. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada puskesmas Arso Timur, berdasarkan umur informan, maka informan paling muda berusia 22 tahun dan informan berusia paling tua adalah 40 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir, 2 orang merupakan sarjana S1 dan 2 orang merupakan lulusan DIII. Berdasarkan masa kerja informan, masa kerja terendah adalah 2 tahun dan masa kerja tertinggi adalah 12 tahun. Pada Puskesmas Waris, berdasarkan umur, petugas kesehatan termuda berusia 25 tahun sebanyak 2 orang dan tertua berumur 41 tahun
5
sebanyak 1 orang. Berdasarkan pendidikan terakhir, informan berasal dari latar belakang pendidikan sarjana S1 sebanyak 2 orang, DIII sebanyak 4 orang, DII sebanyak 1 orang, dan SMAK sebanyak 1 orang. Masa kerja terendah adalah 3 tahun dan tertinggi sebesar 21 tahun. Pada Puskesmas Arso Kota, berdasarkan umur, informan termuda berusia 27 tahun dan informan tertua berusia 40 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir, informan semuanya merupakan lulusan DIII. Berdasarkan masa kerja, masa kerja terendah adalah 5 tahun dan masa kerja tertinggi adalah 20 tahun. Sedangkan pada puskesmas Arso III, berdasarkan usia, usia termuda berumur 27 tahun, usia tertua 46 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir, informan dengan latar belakang pendidikan S1 sebanyak dua orang, DIII sebanyak 4 orang, SPK/SMEA sebanyak 2 orang. Proses perencanaan puskesmas Arso Timur Analisis situasi menghasilkan masalah kesehatan mempengruhi perencanaan namun ada program yang tidak mengaitkannya dengan anggaran. Kondisi ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam proses perencanaan. Kinerja program sebagian besar menyatakan ada pengaruh terhadap perencanaan dan anggaran, sedangkan yang tidak mengaitkan kinerja dengan perencanaan dan anggaran adalah program gizi, promkes, kesling, dan P2M. Alasan yang dikemukakan umumnya tentang tidak adanya pengaruh adalah karena anggaran telah ditentukan sebelumnya. Faktor perilaku dan lingkungan sangat mempengaruhi perencanaan dan penganggaran program. Pada Penentuan prioritas masalah di puskesmas Arso Timur dilihat dari beberapa hal, yaitu jumlah kasus yang terjadi sebelumnya, besarnya masalah yang ada, evaluasi SPM sebelumnya, dan melihat dampak penyakit menular yang meluas. Pada proses Penentuan Tujuan, tujuan dan target puskesmas/program basic six perlu mengacu/memperhatikan tujuan dan target dari dinas kesehatan. Pada proses Penentuan Identifikasi kegiatan, puskesmas Arso Timur tidak melaksanakan proses identifikasi kegiatan dalam perencanaan melainkan langsung menyusun kegiatan tanpa membedakan jenis kegiatan. Pada proses
Rencana Operasional, penyusunan rencana operasional telah mengikuti format yang telah ditentukan dinas. Format tersebut terdiri atas nama kegiatan, tujuan, sasaran, lokasi, biaya yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab kegiatan. Namun, dalam telaah dokumen yang dilakukan, diperoleh ada program yang tidak melengkapi data rencana operasional sesuai dengan format yang diberikan. Proses Perencanaan Puskesmas Waris Pada proses analisis situasi, masalah kesehatan terkadang berpengaruh pada proses perencanaan dan anggaran. Kinerja Program berpengaruh pada perencanaan dan anggaran sebagian besar program, sementara faktor resiko lingkungan sangat mempengaruhi
6
perencanaan dan penganggaran program Basic six di puskesmas Waris. Penentuan Prioritas Masalah didasarkan pada cakupan SPM tahun sebelumnya dan program yang paling bermasalah. Penentuan Tujuan program kesehatan mengikuti tujuan dan target dari Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, dimana yang menjadi landasan pertimbangan adalah SDM, dana, dan sarana yang
hanya melibatkan kepala puskesmas. Identifikasi kegiatan, tidak
dilakukan dalam penyusunan kegiatan dengan kata lain tidak ada pembedaan jenis kegiatan dalam penyusunan kegiatan. Rencana Operasional mengikuti format yang telah ditentukan dinas.
Format tersebut terdiri atas nama kegiatan, tujuan, sasaran, lokasi, biaya yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab kegiatan. Dalam perumusan rencana operasional pada puskesmas Waris melibatkan kepala puskesmas, bendahara dan sebagian PJ program. Proses Perencanaan Puskesmas Arso Kota Pada Analisis Situasi, masalah kesehatan dan kinerja program berpengaruh terhadap perencanaan dan anggaran di semua program basic six. Faktor resiko lingkungan dan perilaku sangat mempengaruhi perencanaan dan penganggaran semua program basic six di puskesmas Arso Kota. Penentuan Prioritas Masalah dilihat melalui cakupan program tahun sebelumnya dan masalah yang terjadi disertai diskusi antar pihak-pihak berkompeten yang ada di puskesmas. Penentuan Tujuan, didasarkan pada tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Identifikasi kegiatan tidak dilakukan dalam penyusunan kegiatan. Sementara rencana operasional penyusunan rencana operasional, mengikuti format yang telah ditentukan dinas. Format tersebut terdiri atas nama kegiatan, tujuan, sasaran, lokasi, biaya yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab kegiatan, melibatkan kepala puskesmas, bendahara dan PJ program. Proses Perencanaan Puskesmas Arso III Pada analisis situasi, Setiap program menyusun perencanaan dan anggaran didasarkan pada permasalahan kesehatan yang ada di wilayahnya, sehingga perencanaan tepat sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kinerja Program mempengaruhi perencanaan dan anggaran setiap program. Faktor resiko lingkungan dan perilaku berpengaruh pada setiap perencanaan dan anggaran seluruh program basic six. Penentuan prioritas Masalah dilakukan berdasarkan cakupan dan target capaian tahun sebelumnya, besarnya suatu masalah dan dampak yang ditumbulkan. Penentuan Tujuan didasarkan pada tujuan dan target Dinkes Kab. Keerom. Sementara Identifikasi kegiatan tidak dilakukan dalam penyusunan kegiatan. Rencana Operasional penyusunan rencana operasional, mengikuti format yang telah ditentukan dinas. melibatkan kepala puskesmas, bendahara dan PJ program.
7
PEMBAHASAN Penelitian ini menghasilkan adanya kesamaan proses perencanaan pada empat puskesmas. Perbedaan proses perencanaan hanya terlihat dari keterlibatan informan dalam proses perencanaan. Proses perencanaan terdiri dari analisis situasi, penentuan prioritas masalah, penentuan tujuan, identifikasi kegiatan dan rencana operasional. (Dasmar dkk., 2013) Perencanaan merupakan salah satu tahapan proses dalam sebuah organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. (Priyatno dkk., 2013) Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai jenis dan bentuk kegiatan, keterlibatan, strategi serta anggaran yang diperlukan. Proses analisis situasi pada puskesmas di Kabupaten Keerom menunjukkan adanya pengaruh masalah kesehatan, kinerja dan faktor resiko lingkungan terhadap perencanaan dan anggaran. Namun demikian ada pula informan yang merupakan ketua program yang tidak mengaitkan anggaran dengan masalah kesehatan, kinerja program maupun faktor resiko lingkungan. Hal ini dikarenakan menurut mereka alokasi anggaran yang diberikan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom telah tidak mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan penelitian Kurniasih (2007) yang menemukan adanya pengaruh kegiatan dengan anggaran dimana beberapa kegiatan kesehatan dihilangkan karena keterbatasan dana. Proses penentuan prioritas masalah kesehatan merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Proses ini diperlukan agar dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan kesehatan yang ada di suatu daerah. Hasil wawancara mendalam terhadap informan di puskesmas Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa seluruh informan memahami pentingnya penentuan prioritas masalah kesehatan dalam proses perencanaan. Seluruh program basic six di empat puskesmas melakukan penentuan prioritas masalah berdasarkan cakupan SPM tahun sebelumnya, masalah yang sedang terjadi atau kegagalan suatu program. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Khozin (2010) yang menemukan bahwa kebijakan SPM dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Proses penentuan tujuan merupakan hal yang penting dalam perencanaan kesehatan. Rencana kerja yang baik dan ingin mendapatkan hasil yang baik memerlukan tujuan yang ingin dicapai, dimana tujuan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Penentuan tujuan pada puskesmas di Kabupaten Keerom mengikuti tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Penentuan ini sebagian besar melibatkan kepala puskesmas. Dari tujuan yang telah ditentukan, pada kenyataannya diperoleh masih ada yang kurang realistis dengan kondisi yang ada di lapangan. Hal ini mungkin disebabkan tujuan yang dibuat belum secara secara detail menjelaskan masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Keerom.
8
Proses identifikasi kegiatan secara garis besar dapat dibagi menjadi kegiatan pelayanan individu, kegiatan pelayanan masyarakat, kegiatan manajemen dan kegiatan pengembangan. (Gani dkk., 2004) Identifikasi kegiatan sangat penting untuk dilakukan karena berhubungan erat dengan perhitungan kebutuhan anggaran. (Saifuddin, 2006). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, seluruh puskesmas tidak melakukan identifikasi kegiatan dalam penyusunan kegiatan setiap program. Kegiatan disusun tanpa memisahkan jenis kegiatan, meskipun proses ini melibatkan kepala puskesmas, bendahara dan para penanggung jawab program. Hal ini disebabkan belum adanya pelatihan khusus mengenai proses perencanaan puskesmas khususnya mengenai identifikasi kegiatan. Rencana operasional berkaitan dengan detail kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing program. Rencana operasional ini nantinya dapat menjadi bahan evaluasi kepala puskesmas terhadap pelaksanaan kegiatan oleh penanggung jawab program, perbandingan tujuan/target dengan hasil yang telah dicapai, sehingga dapat menganalisis lebih lanjut faktor penyebab atau kendala di lapangan terutama yang bersumber pada kelemahan staf dan manajemen pelaksanaan program. Hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan rencana operasional telah disusun sesuai format dinas kesehatan Kabupaten Keerom oleh sebagian besar program basic six di empat puskesmas dengan melibatkan kepala puskesmas, bendahara dan penanggung jawab program. Namun dalam telaah dokumen masih ditemukan adanya data yang tidak diisi lengkap oleh puskesmas.
KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh proses perencanaan pada empat puskesmas tidak memiliki perbedaan mencolok antara puskesmas DTPK dan non DTPK. Pada analisis situasi, sebagian besar dari program yang terdapat pada keempat puskesmas tersebut menjadikan masalah kesehatan, kinerja program dan faktor resiko lingkungan dan perilaku sebagai dasar dalam melakukan perencanaan dan anggaran. Pada proses penentuan prioritas masalah, seluruh program upaya kesehatan wajib (basic six) di empat puskesmas juga memahami perlunya melakukan penentuan prioritas masalah dalam perencanaan agar alokasi anggaran yang diberikan tepat sasaran. Pada proses penentuan tujuan, seluruh puskesmas menyatakan kesamaan, yakni mengikuti tujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, sebagian besar melibatkan kepala puskesmas, bendahara, dan ketua - ketua program. Sementara pada proses identifikasi kegiatan menjadi empat jenis kegiatan, tidak dilaksanakan pada semua program basic six di empat puskesmas tersebut. Pada perumusan rencana operasional, seluruh puskesmas juga telah mengikuti format yang
9
diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom dengan melibatkan kepala puskesmas, bendahara dan ketua-ketua program, meskipun dalam telaah dokumen masih ditemukan ketidaklengkapan pengisian format yang diberikan.
DAFTAR PUSTAKA Bakri, H. (2001). Penguatan Sistem Perencanaan di Kabupaten/Kota Hamdi Dasmar,dkk., (2013). Studi Evaluasi Program Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Luwu : Jurnal AKK Vol.2 No.1 Januari 2013 Hal. 1-7. Makassar Departemen Kesehatan RI. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Gani Ascobat, Nadjib Madiati dan Chusnun Prastuti. (2004). Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT). DHS.1, Depkes RI. Hamdi, Rizwan. (2010). Otonomi Daerah dan Pembangunan Kesehatan di Indonesia. Jakarta. Khozin, M. (2010). Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul : Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 1 No.1 Agustus 2010. Yogyakarta. Kurniasih, W. (2007). Analisis Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Dinas Kesehatan yang Bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya : e-journal pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang Munif A, (2012) Penguatan Sistem Perencanaan Kesehatan Kabupaten/Kota. Enfironmental Sanitation’s Journal. Priyatno, PA dkk., (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar : Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Surabaya. Saifuddin. (2006). Analisis Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak pada Puskesmas di Kabupaten Banjar Tahun 2007 : e-journal Universitas Diponegoro. Semarang
10
Tabel 1 Karakteristik Informan No
Informan
Umur ( Thn )
Jabatan
Pendidikan Terakhir
Masa Kerja ( Thn )
S1 Ners
7
D III Keperawatan D III Gizi
2
D III Kebidanan D III Keperawatan D III Sanitasi
12
D III Keperawatan S1 Kedokteran
5
S1 Kesmas
21
SMAK
6
D III Gizi
6
D III Kebidanan
6
Puskesmas Arso Timur 1
K1
2
K2
3
K3
4
K4
5
K5
34 22 26 40 28 28
6
K6
7
K7
8
K8
28 27
Kepala Puskesmas Bendahara PJ Program Gizi PJ Program KIA & KB PJ Program Promkes PJ Progaram Penyehatan Lingkungan PJ Program P2M PJ Program P2K
3
4 5
2
Puskesmas Waris 9
K9
41
10 11
K10 K11
25
12
K12
13
K13
14
K14
28 28 29 27
15
K15
16
K16
25 30
Kepala Puskesmas Bendahara PJ Program Gizi PJ Program KIA & KB PJ Program Promkes PJ Program Penyehatan Lingkungan PJ Program P2M PJ Program P2K
S 1 Kesmas D III Sanitasi D III Keperawatan D II Keperawatan
5
6 3 7
Puskesmas Arso Kota 17
K17
40
Kepala Puskesmas
18
K18
40
Bendahara
19
K19
37
20
K20
29
21
K21
30
PJ Program Gizi PJ Program KIA & KB PJ Program
D III Keperawatan D III Kebidanan D III Gizi D III Kebidanan D III
20 15 8 7 5
11
22
K22
36
23
K23
37
24
K24
27
Puskesmas Arso III 25 K25 26 27
K26 K27
28
K28
29
K29
30
K30
38 46 27 38 37 38
31
K31
32
K32
40 36
Promkes PJ Progaram Penyehatan Lingkungan PJ Program P2M PJ Program P2K Kepala Puskesmas Bendahara PJ Program Gizi PJ Program KIA & KB PJ Program Prokes PJ Program Penyehatan Lingkungan PJ Program P2M PJ Program P2K
Keperawatan D III Sanitasi
9
D III Perawat
8
D IIIPerawat
6
S1 Kedokteran SMEA
22
D III Gizi
4
D III Kebidanan S1 Kedokteran Gigi
9
12 1
D III Sanitasi
10
SPK
22
D III Keperawatan
11
