SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN DEMOKRASI EKONOMI http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
P5
Sistem ekonomi berkaitan dengan sistem politik yang
dikembangkan pada suatu negara
Sistem EKONOMI
Sistem POLITIK
Kaitan Pengembagan Sistem Ekonomi dan Sistem Politik
Etatisme
Diagram I Sistem Ekonomi Sistem Campuran
Liberal
*>>>>>>>>>>>>>>>###>>>>>>>>>>>>>>>* WAKTU Etatisme adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara
sebagai pusat segala kekuasaan semakin maju ekonomi suatu negara maka akan semakin liberal sistem ekonominya
Sistem Politik
Jalan Autokrasi
Tengah Demokrasi *>>>>>>>>>>>>>>>###>>>>>>>>>>>>>* WAKTU AUTOKRASI adalah satu bentuk pemerintahan secara 'kuku
besi' iaitu segala keputusan adalah hak mutlak seseorang kepala negara
Dalam UUD 1945 Pasal 33 sistem ekonomi dirumuskan sebagai berikut: “Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1); “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara “(ayat 2); “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat” (ayat 3). Ketiga ayat ini dimuat baik di UUD45 sebelum di amandemen maupun di UUD45 setelah diamandemen. Dari ketiga ayat ini sebenarnya telah tersirat jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Namun pada UUD 1945, setelah diamandemen, ditambah ayat (4) yang secara eksplisit merumuskan sistem ekonomi Indonesia, yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
“ Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus
dihindarkan hal-hal sebagai berikut: a. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.” (GBHN 1993).
sistem ekonomi Indonesia “….pada dasarnya merupakan
ekonomi yang dijalankan oleh dunua usaha swasta walaupun perlu diatur oleh negara...” (Widjojo Nitisastro. “ The SocioEconomic Basis of the Indonesian State”, 1959). Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa “…lima ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasia adalah pengembangan koperasi..penggunaan insentif sosial dan moral…komitmen pada upaya pemerataan…kebijakan ekonomi nasionalis…dan keseimbangan antara perencanaan terpusat dan pelaksanaan secara terdesentralisasi…” (Mubyarto, 1981)
agak sulit menelaah sistem ekonomi Indonesia yang secara de
jure mempunyai fondasi pada Pasal 33. Untuk itu di masa lalu telah diberikan nama seperti Sistem Ekonomi Pancasila dan Sistem Ekonomi Demokrasi. Kesulitan ini kemungkinan terletak pada masih belum dapat dikonkritkannya berapa istilah seperti “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” dalam pembentukan kebijakan negara.
Pada periode segera setelah proklamasi kemerdekaan
- dominasi asing sehingga pendulum sistem ekonomi bergerak kearah upaya untuk menasionalisasi setiap usaha yang dimiliki asing, seperti dialihkan pemilikan KPM menjadi Pelni, Javase Bank menjadi Bank Indonesia. tahun 1970an, isu yang dipersepsikan penting saat itu adalah perlunya ditingkatkan pemerataan pembangunan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, dengan pemerataan, dan stabilitas nasional. PMA yang memberi fasilitas yang cukup luas pada PMA, namun saat itu pemilikan pemegang saham asing masih dibatasi sampai paling banyak 49 persen (agar majoritas – paling sedikit 51 persen - pemilikan masih ditangan nasional)
1980an sampai sekarang, arah gerakan panah sistem ekonomi
(lihat Diagram I ) Indonesia menjadi lebih liberal lagi sesuai dengan adanya pengaruh globalisasi (khususnya dengan adanya WTO). Suatu kasus lain menyangkut upaya judicial review atas UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Beberapa pasal pada UU 25/2007 ini yaitu Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22, yang kesemuanya dianggap melanggar Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) dari UUD 1945.
India, Vietnam, dan China sudah jauh maju lebih dahulu
dalam mengkombinasikan sistem ekonomi dan politik mereka secara serasi. Dalam hal China diberlakukan prinsip “one country two systems” . Di India, sistem politiknya telah lebih maju duluan sehingga sistem ekonominya tinggal mengejar ketertingalannya. Di Vietnam, kemajuan ekonominya tidak dapat menghindarkan sistem politiknya untuk menjadi semakin demokratis
Sistem Demokrasi Ekonomi Sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
LANDASAN Idiil
Pancasila
Konstitusional
UUD 1945
Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. 1.
Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi 5.
6.
7.
8.
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ciri-Ciri Negatif hal-hal yang harus dihindarkan. 1) Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang
saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain
2) Sistem etatisme; Negara beserta aparatur ekonomi negara
bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3) Monopoli; Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok
yang merugikan masyarakat
SISTEM EKONOMI KERAKYATAN masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah enciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan
prinsip persaingan yang sehat. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
PELAKU EKONOMI
BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS)
KOPERASI
BUMN Badan Usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dari negara
TUJUAN PEMERINTAH MENDIRIKAN SEBUAH BUMN Memberikan pelayanan kepada masyarakat Menjadi salah satu sumber penerimaan negara Mencegah terjadinya monopoli oleh swasta Memperluas lapangan kerja
BENTUK BUMN Perusahaan Jawatan (PERJAN) Perusahaan Umum (Perum) Persero
PERJAN
Perusahaan negara yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara dan merupakan bagian dari suatu departemen. Usahanya bersifat pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ciri-ciri perjan Bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat Pemimpin dan karyawannta ditunjuk/diangkat oleh menteri
dan berstatus PNS Mendapat fasilitas dari negara Perusahaan ini di bawah suatu departemen dan bertanggung jawab pada menteri Seluruh modal dari APBN
PERUM Perusahaan Negara yang seluruh modalnya dari negara yang telah dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan utama pendirian Perum ialah memberikan pelayanan kepada kepentingan umum sekaligus untuk meraih keuntungan.
Ciriciri dari BUMN yang berbentuk Perum Bertujuan melayani kepentinan umum yang vital tetapi
diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Pemimpin dan karyawan berstatus sebagai perusahaan negara atau pegawai negeri. Perum berada di bawah pimpinan dewan direksi.
PT PERSERO Perusahaan negara yang bentuk kepemilikannya berupa saham dan sebagian kecil saham tersebut boleh dijual kepada pihak swasta (< 50 %) Tujuan dari Persero ini adalah untuk meraih keuntungan
Ciri-ciri BUMN yang berbentuk persero Bertujuan mencari keuntungan (non public utility)
Modal sebagian besar dimiliki oleh pemerintah Dipimpin oleh dewan direksi Tidak mendapat fasilitas negara
Pemimpin dan karyawan berstatus karyawan swasta.
PERUSAHAAN DAERAH Perusahaan yang modalnya seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah
BUMS Badan Usaha yang modalnya berasal dari perseorangan ataupun kelompok masyarakat
BENTUK BUMS Badan Usaha/perusahaan Perseorangan Firma (Fa) Persekutuan Komanditer (CV) Perseroan Terbatas (PT)
BADAN USAHA/PERUSAHAAN PERSEORANGAN Badan usaha yang didirikan dan dikelola secara perorangan/seorang diri
Firma (Fa) Badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh dua orang atau lebih
Persekutuan Komanditer (CV) Persekutuan antara dua orang atau lebih yang keanggotaannya ada yang bertanggung jawab tidak terbatas (persero) dan ada yang terbatas (komanditer)
Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan yang terdiri dua orang atau lebih dengan kepemilikan modalnya berupa saham-saham.
KOPERASI
Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN PELAKU KEGIATAN EKONOMI
PERAN PEMERINTAH
PENGATUR KEGIATAN EKONOMI
PELAKU KEGIATAN EKONOMI PRODUSEN
MENDIRIKAN BUMN
DISTRIBUTOR
-MENDIRIKAN BULOG -PELAYANAN PENDIDIKAN -PELAYANAN KESEHATAN
KONSUMEN MEMBELI BARANG DAN JASA UNTUK MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN
PENGATUR KEGIATAN EKONOMI SECARA LANGSUNG
SECARA TIDAK LANGSUNG
SECARA LANGSUNG KEBIJAKAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL
BIDANG KEUANGAN -POLITIK DISKONTO -OPERASI PASAR TERBUKA -KEBIJAKAN CADANGAN KAS -KEBIJAKAN KREDIT SELEKTIF
KEBIJAKAN DIBIDANG PERPAJAKAN
SECARA TIDAK LANGSUNG HIMBAUAN/ANJURAN
Pustaka http://www.bappenas.go.id/node/0/2518/buku-rpjmn
2010-2014/ http://bappenas.go.id/node/74/2623/macroeconomicdevelopment/ http://www.bappenas.go.id/node/144/ http://www.bappenas.go.id/node/118/2770/peta-jalanpercepatan-pencapaian-tujuan-pembangunan- milenium-diindonesia/ Mudrajad Kuncoro, Sistem Ekonomi Pancasila
