SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PRESIDENSIIL PASCA

SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PRESIDENSIIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945

SKRIPSI

Oleh: Yanuar Rifki Zamzami No. Mahasiswa

: 06 410 294

Program Studi

: Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2010

ABSTRAKSI Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem multi partai dalam sistem presidensiil pasca amandemen UUD 1945. Rumusan masalah yang diajukan, yaitu: Mengapa sistem multi partai diadopsi dalam sistem pemerintahan presidensiil Indonesia pasca amandemen UUD 1945?; dan Apakah tepat sistem multi partai diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensiil Indonesia pasca amandemen UUD 1945?. Penelitian ini termasuk tipologi normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka/dokumen. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan yuridis terutama hukum tata negara. Hasil studi ini menunjukkan bahwa alasan diadopsinya sistem multi partai dalam sistem presidensiil Indonesia pasca amandemen UUD 1945 karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan memiliki struktur masyarakat yang heterogen yang memiliki beragam suku, bangsa, agama, aliran maupun ideologi dan karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak politik rakyatnya; dan penerapan sistem multi partai dalam sistem presidensiil Indonesia pasca amandemen UUD 1945 sangatlah tidak tepat baik dilihat secara teori maupun dalam praktiknya. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya penyederhanaan sistem kepartaian tetapi tetap dalam kerangka pluralisme dan dilakukan secara alami tanpa adanya unsur pemaksaan dalam penyederhanan sistem kepartaian di Indonesia;perlu dilakukan langkah untuk memperkuat koalisi politik guna mendukung kebijakan pemerintah, khususnya di DPR sehingga akan menjamin kelancaran berbagai upaya penetapan dan implementasi kebijakankebijakan yang harus diharmonisasi. Koalisi yang berbasiskan isu atau kebijakan akan mendorong pemerintah tidak ragu-ragu dalam merencanakan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang ditempuhnya.