S.O.P EVALUASI KINERJA DOSEN PRODI DOKUMEN LEVEL

S.O.P EVALUASI KINERJA DOSEN PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Evaluasi Kinerja Dosen Prodi AREA Prodi, Bagian Akademik, dan Bagian Kemahasiswaan

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN NO. REVISI:

A. Definisi Istilah Evaluasi Kinerja Dosen Prodi adalah penilaian terhadap kinerja Dosen Prodi yang dilakukan dengan standar sebagai berikut: 1. Prodi mengumpulkan data: a. Kehadiran dosen dalam memberikan kuliah dari bagian administrasi akademik b. Hasil angket kinerja mengajar yangdisebarkan ke mahasiswa c. Hasil monitoring perkuliahan 2. Prodi menginventarisir data kehadiran dosen, angket kinerja dosen dan data hasil monitoring 3. Prodi melaporkan hasil evaluasi kinerja dosen kepada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan B. Tujuan Prosedur Tujuan Evaluasi Kinerja Dosen Prodi dimaksudkan agar: 1. Memberikan suatu gambaran mengenai kinerja dosen di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung. 2. Dosen bisa mengetahui kinerjanya, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kegiatan pengembangan mutu akademik C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Evaluasi Kinerja Dosen Prodi dilakukan oleh Prodi di setiap semester untuk menilai kinerja semua Dosen Prodi, baik Dosen Tetap maupun Dosen Luar Biasa, agar kegiatan selama proses perkuliahan di STKIP Siliwangi lebih efektif. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Ketua Prodi mengumpulkan data: a. Kehadiran dosen dalam memberikan kuliah dari bagian administrasi akademik. b. Hasil angket kinerja mengajar yang disebarkan ke mahasiswa Standar Operasional Prosedur

c. Hasil monitoring perkuliahan. 2. Ketua Prodi menginventarisir hasil evaluasi kinerja dosen kepada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Apabila Dosen memiliki kinerja baik maka Prodi melaporkan hasil evaluasi kinerja dosen kepada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 4. Apabila dosen memiliki kinerja buruk maka harus dilakukan evaluasi ulang melalui monitoring hasil perkuliahan Alur Evaluasi Kinerja Dosen Prodi Mulai

Ketua Prodi mengumpulkan data kehadiran dosen dalam memberikan kuliah dari bagian administrasi akademik

Ketua Prodi menginventarisir data kehadiran dosen, angket kinerja dosen dan data hasil monitoring

Ketua Prodi mengumpulkan hasil angket kinerja mengajar yangdisebarkan ke mahasiswa

Ketua Prodi mengumpulkan hasil monitoring perkuliahan

Ketua Prodi melaporkan hasil evaluasi kinerja dosen kepada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Selesai

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ketua Prodi, bagian Akademik dan bagian Kemahasiswaan dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Perangkat komputer dan perangkat IT G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi. Standar Operasional Prosedur

H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung I. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur

Verifikasi Lolos Tidak

DefinisiIstilah TujuanProsedur LuasLingkupProsedurdanPenggunaannya Prosedur KualifikasiPejabat/Peugas yang MenjalankanProsedur Peralatan, Perlengkapan, danBahan Catatan Referensi

Ketua BPH YKJS

Cimahi, Desember 2014 Ketua STKIP Siliwangi

Drs. KH. Olih Komarudin

Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd

Standar Operasional Prosedur

S.O.P HUBUNGAN KERJA DENGAN STAF ADMINISTRASI PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Hubungan Kerja dengan Staf Administrasi Prodi AREA Bagian Umum

KODE


A. Definisi Istilah Kelancaran kegiatan pengembangan mutu akademik tidak terlepas dari hubungan kerja dengan staf administrasi. Kegiatan program studi perlu dikomunikasikan, dikompilasikan dan disampaikan kepada para dosen/staf pengajar di lingkungan Prodi. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan dalam kegiatan administrasi perlu dipecahkan bersama dengan ketua prodi, sekretaris prodi dan staf yang semuanya berfokus kepada peningkatan mutu akademik. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Membantu kelancaran Prodi dalam meningkatkan mutu akademik 2. Bekerja sama dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan akademik dan administrasi 3. Mengkomunikasikan kegiatan prodi dengan Ketua Prodi, PK1 dan Ketua STKIP Siliwangi C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Hubungan Kerja dengan Staf Administrasi Prodi dilakukan untuk mengeefektifkan kegiatan Prodi sesuai dengan tata tertib yang berlaku di STKIP Siliwangi. D. Prosedur 1. Program Studi menginventarisir kegiatan yang perlu dibantu oleh staf administrasi 2. Program Studi mensosialisasikan program kerja rutin dan tahunan pada staf administrasi 3. Program Studi mensosialisasikan program kerja pada semua dosen dan staf administrasi 4. Program Studi menginventarisir kebutuhan dan fasilitas yang bisa dibantu oleh staf administrasi Standar Operasional Prosedur

5. Program Studi mengajukan jadwal perkuliahan pada staf administrasi untuk ditindaklanjuti dengan pengadaan tempat dan fasilitas 6. Program Studi mengintruksikan mahasiswa agar berkonsultasi atau menghubungi staf administrasi untuk menyelesaikan segala administrasi perkuliahan 7. Staf administrasi mengupayakan untuk menyediakan fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan akademik dosen dan mahasiswa Alur Hubungan Kerja dengan Staf Administrasi Prodi Mulai

Program Studi menginventarisir kegiatan yang perlu dibantu oleh staf administrasi

Program Studi menginventarisir kebutuhan dan fasilitas yang bisa dibantu oleh staf administrasi

Program Studi mensosialisasikan program kerja rutin dan tahunan pada staf administrasi

Program Studi mensosialisasikan program kerja pada semua dosen dan staf administrasi

Program Studi mengajukan jadwal perkuliahan pada staf administrasi untuk ditindaklanjuti dengan pengadaan tempat dan fasilitas

Program Studi mengintruksikan mahasiswa agar berkonsultasi atau menghubungi staf administrasi untuk menyelesaikan segala administrasi perkuliahan

Staf administrasi mengupayakan untuk menyediakan fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan akademik dosen dan mahasiswa

Selesai

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi, Sekretaris Prodi, dan Staf Prodi dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung


G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PERTANGGUNGJAWABAN KAS KECIL PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Pertanggungjawaban Kas Kecil Prodi AREA Program Studi (Prodi)

KODE


A. Definisi Istilah Prosedur operasi standar pertanggungjawaban kas kecil ini berlaku untuk seluruh prodi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung yang akan menyusun laporan pertanggungjawaban kas kecil. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Terciptanya transparansi dalam penggunaan dana dari kas kecil oleh prodi. 2. Terciptanya standar dalam menyusun pertanggung jawaban atas penggunaan dana yang didapat dari kas kecil. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Pertanggungjawaban Kas Kecil Prodi dilakukan untuk mencatat semua pemasuk dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP Siliwangi. D. Prosedur 1. Ka Prodi mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan didanai kas kecil. 2. Ka Prodi mengusulkan anggaran kas kecil sesuai dengan kegiatan kepada Pembantu Ketua II. 3. Pembantu Ketua II meninjau ulang kecocokan kas kecil yang diusulkan. 4. Pembantu Ketua II menevaluasi dan mendisposisikan pencairan kas kecil kepada Administrasi Keuangan. 5. Administrasi Keuangan menginformasikan pencairan kas kecil sesuai keputusan kepada Ka Prodi. 6. Ka Prodi menerima pencairan kas kecil yang diusulkan. 7. Ka Prodi merencanakan pendistribusian alokasi dana kas kecil sesuai dengan alokasi dana kegiatan yang telah disetujui. 8. Ka Prodi menyusun laporan kegiatan penggunaan kas kecil. 9. Ka Prodi menyampaikan tanda bukti penggunaan kas kecil sesuai waktu. 10. Prodi menyusun pertanggungjawaban keuangan kas kecil dan disampaikan kepada Ketua Prodi melalui Pembantu Ketua II. Standar Operasional Prosedur

11. Prodi menyampaikan tanda bukti penggunaan kas kecil sesuai waktu Alur Pertanggungjawaban Kas Kecil Prodi Mulai

Ka Prodi mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan didanai kas kecil

Ka Prodi menerima pencairan kas kecil yang diusulkan

Ka Prodi mengusulkan anggaran kas kecil sesuai dengan kegiatan kepada Pembantu Ketua II

Pembantu Ketua II meninjau ulang kecocokan kas kecil yang diusulkan

Ka Prodi merencanakan pendistribusian alokasi dana kas kecil sesuai dengan alokasi dana kegiatan yang telah disetujui

Ka Prodi menyusun laporan kegiatan penggunaan kas kecil

Ka Prodi menyampaikan tanda bukti penggunaan kas kecil sesuai waktu

Prodi menyusun pertanggungjawaban keuangan kas kecil dan disampaikan kepada Ketua Prodi melalui Pembantu Ketua II

Prodi menyampaikan tanda bukti penggunaan kas kecil sesuai waktu

Pembantu Ketua II menevaluasi dan mendisposisikan pencairan kas kecil kepada Administrasi Keuangan Selesai

Administrasi Keuangan menginformasikan pencairan kas kecil sesuai keputusan kepada Ka Prodi

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi dan PK II dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung G. Verifikasi: No. 1.

Unsur DefinisiIstilah



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TujuanProsedur LuasLingkupProsedurdanPenggunaannya Prosedur KualifikasiPejabat/Peugas yang MenjalankanProsedur Peralatan, Perlengkapan, danBahan Catatan Referensi

Ketua BPH YKJS





S.O.P RAPAT PROGRAM STUDI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Rapat Program Studi AREA Prodi dan Bagian Akademik

KODE


A. Definisi Istilah Upaya meningkatkan kualitas akademik tidak terlepas dari komunikasi dengan para dosen di lingkungan program studi. Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan tersebut antara lain sosialisasi kurikulum, proses belajar mengajar, pembiayaan, prasarana dan sarana dsb perlu dikomunikasikan oleh program studi kepada para dosen dilingkungannya. Program studi juga berfungsi sebagai pemegang kendali mutu secara periodik diperlukan pertemuan-pertemuan/rapat dengan para dosen untuk membahas dan memecahkan masalah yang berfokus pada mutu pendidikan dan pengajaran. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar 1. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan prodi 2. Mencari solusi pemecahan masalah/kasus baik akademik maupun administrataif yang terjadi di lingkungan prodi 3. Mengkomunikasikan hasil kegiatan kepada Pimpinan STKIP Siliwangi Bandung C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Rapat Program Studi dilakukan oleh Prodi untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan Prodi dan mensosialisasikan kegiatan Prodi di semester berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP Siliwangi. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: Ketua Prodi mengadakan persiapan rapat: acara rapat, tanggal dan tempat 1. Ketua Prodi mengadakan komunikasi dengan para dosen dalam penetapan tanggal, tempat dan acara rapat 2. Ketua Prodi menghitung biaya rapat dan dikonsultasikan dengan pimpinan 3. Ketua Prodi membuat konsep undangan dan menyebarluaskan kepada para dosen serta memonitoring sampai tidaknya undangan tersebut. Standar Operasional Prosedur

4. Ketua Prodi mengkompilasi hasil rapat, membuat laporan dan mengarsipkan di program studi Alur Rapat Program Studi Mulai

Ketua Prodi mengadakan komunikasi dengan para dosen dalam penetapan tanggal, tempat dan acara rapat

Ketua Prodi menghitung biaya rapat dan dikonsultasikan dengan pimpinan

Ketua Prodi mengkompilasi hasil rapat, membuat laporan dan mengarsipkan di program studi

Selesai

Ketua Prodi membuat konsep undangan dan menyebarluaskan kepada para dosen serta memonitoring sampai tidaknya undangan tersebut

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi dan Bagian Akademik dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung


G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM DAN ANGGARAN PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Pertanggungjawaban Program dan Anggaran Prodi AREA Prodi, Bagian Keuangan, dan Bagian Akademik

KODE


A. Definisi Istilah Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban prodi mengenai program dan keuangan yang akan dijalankan. Kaprodi perlu mengusulkan anggaran program dan keuangan, agar mendapat dana program dan keuangan. Dana yang telah didapat untuk mendanai program dan keuangan perlu dipertanggungjawabkan oleh Kaprodi, hal ini perlu dibuat standarnya agar memudahkan Ka-prodi dalam menyusun pertanggungjawabannya B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: Terciptanya standar dalam menyusun laporan pertanggungjawaban program dan keuangan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Pertanggungjawaban Program dan Anggaran Prodi dilakukan dan digunakan dalam kegiatan akademik Prodi, baik yang dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP Siliwangi. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Ka Prodi mengidentifikasi program dan keuangan prodi yang akan segera dilaksanakan. 2. Ka Prodi mengusulkan anggaran program dan keuangan kepada Ketua melalui PK II. 3. PK II meninjau ulang kecocokan yang diusulkan program dan keuangan. 4. PK II mengevaluasi dan memberikan disposisi pencairan program dan keuangan kepada Administrasi Keuangan. 5. Administrasi Keuangan menginformasikan pencairan dana program dan keuangan kepada Prodi. 6. Ka.Prodi menerima dana program dan keuangan. 7. Ka Prodi merencanakan pendistribusian kas kecil sesuai dengan alokasi dana kegiatan yang telah disetujui. Standar Operasional Prosedur

8. Ka Prodi menyusun laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada Ketua STKIP Siliwangi Bandung. Alur Pertanggungjawaban Program dan Anggaran Prodi

Mulai

Ka Prodi mengidentifikasi program dan keuangan prodi yang akan segera dilaksanakan

Ka Prodi mengusulkan anggaran program dan keuangan kepada Ketua melalui PK II

PK II meninjau ulang kecocokan yang diusulkan program dan keuangan

Administrasi Keuangan menginformasikan pencairan dana program dan keuangan kepada Prodi

Ka.Prodi menerima dana program dan keuangan

Ka Prodi merencanakan pendistribusian kas kecil sesuai dengan alokasi dana kegiatan yang telah disetujui

Ka Prodi menyusun laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada Ketua STKIP Siliwangi Bandung

PK II mengevaluasi dan memberikan disposisi pencairan program dan keuangan kepada Administrasi Keuangan

Selesai

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi, bagian Keuangan, dan PK II dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung


G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS



Dr. H. Heris Hendriana, S.Pd.,M.Pd


S.O.P PUBLIKASI HASIL KEGIATAN PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Publikasi Hasil Kegiatan Prodi AREA Program Studi dan Bgian Akademik

KODE


A. Definisi Istilah Publikasi hasil kegiatan program studi merupakan kegiatan mendiseminasikan hasil kegiatan program studi yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara program studi dengan pengguna terutama masyarakat. Secara fisik publikasi kegiatan program studi dapat berbentuk buku referensi, majalah , dipublikasikan melalui seminar maupun publikasi lewat internet. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Mempublikasikan keunggulan-keunggulan program studi 2. Menerbitkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh jurusan/prgram studi. 3. Meningkatkan keberhasilan program studi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). 4. Lebih mendiseminasikan hasil kegiatan program studi untuk kepentingan masyarakat C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Publikasi Hasil Kegiatan Prodi mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun Dosen Prodi di dalam maupun di luar kampus STKIP Siliwangi. D. Prosedur 1. Ketua Prodi Menyusun naskah publikasi hasil kegiatan 2. Ketua Prodi Menyampaikan laporan untuk diperiksa Ketua STKIP Siliwangi Bandung 3. Ketua Prodi Membaca Laporan 4. Ketua Prodi/sekretaris memasukkan ke web. STKIP Siliwangi Bandung 5. Ketua Prodi/sekretaris Menerbitkan publikasi di internet


Alur Publikasi Hasil Kegiatan Prodi Mulai

Ketua Prodi Menyusun naskah publikasi hasil kegiatan

Ketua Prodi Menyampaikan laporan untuk diperiksa Ketua STKIP Siliwangi Bandung Ketua Prodi/sekretaris Menerbitkan publikasi di internet

Selesai

Ketua Prodi Membaca Laporan

Ketua Prodi/sekretaris memasukkan ke web. STKIP Siliwangi Bandung

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi/Sekretaris Prodi dan Ketua STKIP Siliwangi dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung


G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PENYUSUNAN BAHAN AJAR PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Penyusunan Bahan Ajar Prodi AREA Program Studi

KODE


A. Definisi Istilah Bahan ajar merupakan sekumpulan kajian dan atau materi pelajaran pada suatu kurikulum. Penyusunan bahan ajar ini dapat diperbaharui secara periodik sesuai/sejalan dengan perubahan kurikulum. Oleh karena itu penulisan bahan ajar diperlukan standar, dengan maksud menerangkan pelaksanaan penulisan bahan ajar untuk memastikan kesesuain, kecukupan, dan efektivitas. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Menjadi pedoman bagi Dosen dalam pemberian/penulisan bahan ajar sesuai dengan kurikulum baru 2. Menjadi rujukan bagi Dosen dalam menetapkan tata cara dan persyaratan untuk penulisan bahan ajar. 3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan suatu masalah dan untuk meningkatkan wawasan yang dimiliki mahasiswa C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Penyusunan Bahan Ajar Prodi mencakup textbook atau media yang mendukung proses belajar-mengajar suatu mata kuliah. Bahan ajar ini dipergunakan oleh mahasiswa maupun Dosen Prodi di dalam maupun di luar proses belajar-mengajar di STKIP Siliwangi. D. Prosedur Prosedur penyusunan bahan ajar Prodi adalah sebagai berikut: 1. Ketua program studi membuat surat pemberitahuan kepada dosen-dosen penanggung jawab mata kuliah. 2. Ketua program studi dan dosen mengkaji kurikulum baru dan deskripsi/disertasi mata kuliah yang dilaksanakan. 3. Dosen dan ketua prodi mengumpulkan bahan-bahan dan sumber-sumber bahan ajar untuk dilakukan penyusunan sesuai kurikulum yang akan digunakan. Standar Operasional Prosedur

4. Dosen melaksanakan penulisan bahan ajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Ketua program studi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penulisan bahan ajar sesuai waktu yang telah ditentukan 6. Dosen menyampaikan penulisan bahan ajar kepada reviwer untuk dilakukan review. 7. Bahan ajar yang telah direviu dilakukan pengkajian draft oleh reviever 8. Penulis melakukan revisi terhadap draft bahan ajar sesuai yang disarankan oleh reviever. 9. Penulis melaporan kegiatan penulisan bahan ajar kepada Ketua Prodi dan Pembantu Ketua 1 Alur Penyusunan Bahan Ajar Prodi Mulai

Ketua program studi

membuat surat pemberitahuan kepada dosen-dosen penanggung jawab mata kuliah

Ketua program studi dan dosen mengkaji kurikulum baru dan deskripsi mata kuliah yang dilaksanakan

Dosen melaksanakan penulisan bahan ajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dosen dan ketua prodi mengumpulkan bahan-bahan dan sumber-sumber bahan ajar untuk dilakukan penyusunan sesuai kurikulum baru

Ketua program studi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penulisan bahan ajar sesuai waktu yang telah ditentukan

Bahan ajar yang telah direviu dilakukan pengkajian draft oleh reviever Dosen menyampaikan penulisan bahan ajar kepada reviever untuk dilakukan review Penulis melakukan revisi terhadap draft bahan ajar sesuai yang disarankan oleh reviever.

Penulis melaporan kegiatan penulisan bahan ajar kepada Ketua Prodi dan Pembantu Ketua 1

Selesai

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi dan para Dosen Prodi dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Standar Operasional Prosedur

5. 6. 7. 8. 9.

Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung Statuta STKIP Siliwangi Bandung Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung Renstra STKIP Siliwangi Bandung Renop STKIP Siliwangi Bandung

G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Prodi AREA Prodi dan Bagian Aset dan Fasilitas

KODE


A. Definisi Istilah Fasilitas adalah sarana dan prasarana untuk kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai kegiatan tersebut sukar diwujudkan. Tata cara pemeliharaan fasilitas yang sudah ada perlu dibuat prosedurnya agar terpelihara dengan baik. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: Perawatan dan pemeliharaan fasilitas agar dapat dipakai secara ekonomis dalam jangka waktu lama C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Prodi dilakukan untuk menunjang kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP Siliwangi. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Ketua Prodi menginventarisasi fasilitas prodi mencakup jenis dan jumlahnya. 2. Ketua Prodi meminta seorang petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. 3. Ketua Prodi menentukan tempat penyimpanan fasilitas tersebut setelah konfirmasi dengan bagian administrasi. 4. Ketua Prodi membuat aturan tentang siapa yang bisa menggunakan fasilitas yang ada. 5. Sekretaris Prodi membuat pengkodean semua fasilitas yang ada di bawah Prodi. Standar Operasional Prosedur

6. Sekretaris Prodi membuat prosedur cara menggunakan fasilitas. 7. Ketua Prodi menyusun anggaran pemeliharaan fasilitas dan mengajukkannya pada PK II. 8. Ketua Prodi bersama petugas menentukan jadwal periode pengecekan fasilitas. 9. Sekretaris Prodi melaporkan kondisi fisik fasilitas yang ada. 10. Ketua Prodi menentukan kebutuhan fasilitas yang belum lengkap. 11. Ketua Prodi mengusulkan kebutuhan fasilitas yang belum dimiliki kepada PK II dan PK III. Alur Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Prodi Mulai

Ketua Prodi menginventarisasi fasilitas prodi mencakup jenis dan jumlahnya

Ketua Prodi meminta seorang petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaannya

Ketua Prodi menentukan tempat penyimpanan fasilitas tersebut setelah konfirmasi dengan bagian administrasi

Ketua Prodi membuat

aturan tentang siapa yang bisa menggunakan fasilitas yang ada

Sekretaris Prodi

membuat pengkodean semua fasilitas yang ada di bawah Prodi

Sekretaris Prodi

melaporkan kondisi fisik fasilitas yang ada

Sekretaris Prodi

membuat prosedur cara menggunakan fasilitas

Ketua Prodi menentukan kebutuhan fasilitas yang belum lengkap

Ketua Prodi menyusun anggaran pemeliharaan fasilitas dan mengajukkannya pada PK II

Ketua Prodi bersama petugas menentukan jadwal periode pengecekan fasilitas

Ketua Prodi mengusulkan kebutuhan fasilitas yang belum dimiliki kepada PK II dan PK III

Selesai

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah K Prodi dan Sekretaris Prodi, Bagian Aset dan Fasilitas, PK II, dan PK III dengaan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. Standar Operasional Prosedur

4. 5. 6. 7. 8. 9.

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung Statuta STKIP Siliwangi Bandung Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung Renstra STKIP Siliwangi Bandung Renop STKIP Siliwangi Bandung

G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P KERJASAMA KELEMBAGAAN PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Kerjasama Kelembagaan Prodi AREA Bagian Kerjasama

KODE


A. Definisi Istilah Kerjasama Kelembagaan Prodi merupakan kerjasama yang dilakukan Prodi dengan Prodi lain di luar STKIP atau dengan Asosiasi Prodi Sejenis dalam rangka meningkatkan kualitas perkuliahan mahasiswa Prodi. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Sebagai acuan bagi unit kerja dalam membuat MoU/MoA/SPK dengan pihak lain 2. Sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan kerjasama 3. Sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kerjasama di masa yang akan datang C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Ruang lingkup kerjasama kelembagaan meliputi persiapan, penyeleksian bidangbidang kerjasama, pembuatan MoU/SPK yang terdiri dari pembahasan maksud dan tujuan kerjasama yang melibatkan kedua belah pihak, persetujuan dari pimpinan kedua belah pihak dan melaksanakan penandatanganan kerjasama C. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Ka Prodi melakukan seleksi pada bidang-bidang Kerjasama Kelembagaan 2. Ka Prodi menyusun konsep Kerjasama Kelembagaan 3. Ka Prodi menyusun butir-butir Kerjasama Kelembagaan 4. Ka Prodi mengusulkan konsep dan butir kerjasama kepada PK 1 5. Kerjasama Kelembagaan dapat diteruskan dan membuat surat MOU Kerjasama Kelembagaan 6. PK 1 mendisposisikan MOU Kerjasama Kelembagaan untuk ditandatangani Ketua STKIP Siliwangi 7. Tersusunnya dokumen MOU Kerjasama Kelembagaan Standar Operasional Prosedur

Alur Kerjasama dan Kelembagaan Prodi Mulai

Ka Prodi melakukan seleksi pada bidangbidang Kerjasama Kelembagaan

Ka Prodi menyusun konsep Kerjasama Kelembagaan

Ka Prodi menyusun butir-butir Kerjasama Kelembagaan

Diteruskan

Ka Prodi mengusulkan konsep dan butir kerjasama kepada PK 1

Konsep dan Butir Kerjasama

Kerjasama Kelembagaan dapat diteruskan dan membuat surat MOU Kerjasama Kelembagaan

PK 1 mendisposisikan MOU Kerjasama Kelembagaan untuk ditandatangani Ketua STKIP Siliwangi

Tersusunnya dokumen MOU Kerjasama Kelembagaan

Selesai

Tidak Diteruskan

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ketua Prodi, Bagian Kerjasama, dan PK I dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung G. Verifikasi: No.


Unsur


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Ketua BPH YKJS





S.O.P BIAYA INSENTIF SEMINAR PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Biaya Insentif Seminar Prodi AREA Prodi dan bagian Keuangan

KODE


A. Definisi Istilah Biaya Insentif Seminar Prodi adalah dana yang diberikan pada Dosen untuk mengikuti seminar atau menghasilkan karya tulis, Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong produktivitas dosen dalam menghasilkan karya tulis atau mengikuti seminar. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Menjadi pedoman bagi jurusan atau program studi dalam mendorong tumbuhnya karya tulis yang bermutu dan dikelola secara baik. 2. Menjadi acuan bagi setiap dosen dalam menyusun dan mengusulkan proposal mengikuti seminar atau menulis artikel. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Biaya Insentif Seminar Prodi diberikan oleh bagian Keuangan pada Dosen terkait dengan kegiatan akademiknya sebagai pemateri/peneliti. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Dosen mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar / dosen menulis artikel yang akan dimuat di jurnal. 2. Dosen mengusulkan biaya insentif kepada PK II melalui ketua Prodi. 3. Kaprodi menandatangani usulan yang akan diajukan. 4. Dosen menyerahkan usulan kepada PK II. 5. PK II menyetujui atau menolak usulan. Apabila disetujui PK II mendisposisi surat usulan kepada PK I. 6. PK II mendisposisi surat usulan kepada Bagian Keuangan untuk mencairkan usulan biaya insentif. 7. Dosen menerima biaya insentif dari bagian keuangan.


Alur Biaya Insentif Seminar Prodi MULAI

Dosen mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar / dosen menulis artikel yang akan dimuat di jurnal Dosen mengusulkan biaya insentif kepada PK II melalui ketua Prodi

Kaprodi menandatangani usulan yang akan diajukan

Dosen menyerahkan usulan kepada PK II

Dosen menyerahkan usulan kepada PK II

PK II mendisposisi surat usulan kepada Bagian Keuangan untuk mencairkan usulan biaya insentif

Dosen menerima biaya insentif dari bagian keuangan

SELESAI

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi, PK 2, dam Bagian Keuangan dengan kualifikasi Akademik S2 dan bagian Keuangan dengan kualifikasi akademik minimal S1. H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung Standar Operasional Prosedur

7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung . G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P KONSULTASI DOSEN DAN MAHASISWA DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Konsultasi Dosen dan Mahasiswa AREA Bagian Akademik dan Prodi

KODE


A. Definisi Istilah Yang dimaksud Konsultasi Dosen dan Mahasiswa dalam prosedur ini adalah komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan untuk keberhasilan proses belajar mengajar sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Program Studi memiliki rujukan dalam mengembangkan standar konsultasi dosen dan mahasiswa 2. Mempermudah dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan konsultasi dalam proses pembelajaran 3. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran. 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran yang dilakukan dosen dan mahasiswa C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Konsultasi Dosen dan Mahasiswa dilakukan untuk memecahan masalah-masalah baru yang dihadapi mahasiswa, dengan demikian kunci sukses konsultasi terletak pada penataan dan perancangan yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan layanan konsultatif akademik dan dapat berinteraktif. Berinteraktif yang dimaksud adalah terjadinya hubungan timbal balik personal mahasiswa dengan dosennya. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Mahasiswa meluangkan dan meminta waktu untuk melakukan konsultasi dengan dosen selaku pembimbing akademik. 2. Dosen menyepakati dan meluangkan waktu untuk melakukan konsultasi masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran Standar Operasional Prosedur

3. Dosen dan mahasiswa menyepakai melakukan konsultasi, baik waktu maupun tempat diadakan konsultasi 4. Dosen melakukan diskusi dengan mahasiswa untuk membahas masalah yang terjadi 5. Konsultasi dianggap selesai apabila masalah dapat diatasi dengan mengambil beberapa alternatif masalah 6. Apabila tidak selesai, maka kembali lagi kepada kesepakatan waktu konsultasi 7. Mahasiswa menindaklanjuti hasil konsultasi dengan menjalankan beberapa alternatif pemecahan masalah yang disarankan oleh dosen Alur Konsultasi Dosen dan Mahasiswa MULAI

Mahasiswa meluangkan dan meminta waktu untuk melakukan konsultasi dengan dosen selaku pembimbing akademik

Dosen menyepakati dan meluangkan waktu untuk melakukan konsultasi masalahmasalah yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran

Dosen dan mahasiswa menyepakai melakukan konsultasi, baik waktu maupun tempat diadakan konsultasi

Dosen melakukan diskusi dengan mahasiswa untuk membahas masalah yang terjadi

Mahasiswa menindaklanjuti hasil konsultasi dengan menjalankan beberapa alternatif pemecahan masalah yang disarankan oleh dosen

Konsultasi dianggap selesai apabila masalah dapat diatasi dengan mengambil beberapa alternatif masalah SELESAI

Apabila tidak selesai, maka kembali lagi kepada kesepakatan waktu konsultasi

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Dosen Prodi dan Bagian Akademik dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung Standar Operasional Prosedur

G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P MENGUNDANG DOSEN TAMU PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Mengundang Dosen Tamu Prodi AREA Prodi dan bagian Akademik

KODE


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan mengundang Dosen Tamu Prodi adalah mengundang Dosen dari luar STKIP Siliwangi atas dasar urgensi kebutuhan Prodi yang belum terpenuhi. Adapun tujuannya adalah memberikan pengayaan (enriching) terhadap pembelajaran, dengan demikian kepakaran bidang studi menjadi hal yang paling diutamakan demi kemajuan atau progress perkembangan prodi. Jumlah dosen tamu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan prodi. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Benar-benar mendapatkan dosen tamu yang berkualitas. 2. Terciptanya standar dalam mengundang dosen tamu C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Mengundang Dosen Tamu Prodi diusulkan oleh Prodi pada bagian Akademik dalam rangka peningkatan kualitas materi perkuliahan di STKIP Siliwangi. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Rapat kerja mata kuliah /pembelajaran di Prodi 2. Mencari tenaga pengajar yang kompeten pada bidang studi yang dibutuhkan prodi 3. Menentukan dosen tamu yang akan mengajar di prodi. 4. Menentukan jadwal, hari, jam, semester yang disepakati. Akomodasi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Lembaga


Alur Mengundang Dosen Tamu Prodi Mulai

Rapat kerja mata kuliah / pembelajaran di Prodi

Mencari tenaga pengajar yang kompeten pada bidang studi yang dibutuhkan prodi

Menentukan jadwal, hari, jam, semester yang disepakati. Akomodasi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Lembaga

Selesai

Menentukan dosen tamu yang akan mengajar di prodi

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi dan Kepala Bagian Akademik dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung


G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P MONITORING KEMAJUAN MAHASISWA DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Monitoring Kemajuan Mahasiswa AREA Prodi dan Akademik

KODE


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Monitoring Kemajuan Mahasiswa dalam prosedur ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya sehingga dapat lulus tepat waktu. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Menjadi pedoman bagi jurusan atau program studi dalam mendorong memonitoring kemajuan mahasiswa dan dikelola secara baik. 2. Menjadi acuan bagi setiap dosen dalam memonitoring mahasiswanya C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Monitoring Kemajuan Mahasiswa dilakukan oleh Prodi dan Akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP Siliwangi. Kegiatan juga dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa bermasalah atau tidak, sehingga dapat ditangani dengan cepat. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Ketua/Sekretaris Prodi Memeriksa hasil belajar mahasiswa di awal semester 2. Ketua/Sekretaris Prodi menghubungi dosen. 3. Dosen menghubungi mahasiswa 4. Mahasiswa yang bermasalah hubungi dosen Pembimbing Akademik. 5. Dosen / Pembimbing Akademik melapor ke Prodi. 6. Kaprodi hubungi PK II. 7. PK II hubungi Ka Prodi (untuk bertindak). 8. Kaprodi hubungi dosen 9. Dosen memberi pengarahan pada mahasiswa sepengetahuan Ka Prodi


Alur Monitoring Kemajuan Mahasiswa Prodi Mulai

Ketua/Sekretaris Prodi Memeriksa hasil belajar mahasiswa di awal semester

Ketua/Sekretaris Prodi menghubungi dosen

Dosen menghubungi mahasiswa

Mahasiswa yang bermasalah hubungi dosen Pembimbing Akademik

Dosen / Pembimbing Akademik melapor ke Prodi

Kaprodi hubungi PK II

PK II hubungi Kajur (untuk bertindak)

Kaprodi hubungi dosen

Dosen memberi pengarahan pada mahasiswa sepengetahuan kaprodi

Selesai

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi, bagian Akademik dan Dosen terkait dengan kualifikasi akademik minimal S2. E. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung Standar Operasional Prosedur

8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung

F. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PENETAPAN DOSEN KAJIAN MANDIRI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi /Disertasi AREA Prodi dan Akademik

KODE


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi/disertasi/Disertasi adalah penetapan dosen dengan kualifikasi tertentu untuk membimbing penelitian mahasiswa pada saat menyusun Skripsi/ Disertasi. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Memberikan suatu standar bagi Prodi dalam menetapkan dosen Pembimbing Skripsi/disertasi. 2. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masa studinya. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi/disertasi dilakukan oleh Prodi dan bagian Akademik dengan kualifikasi minimal S2. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Mahasiswa secara individual menyampaikan rencana (proposal) penelitian dan mendiskusikannya dengan Prodi untuk menentukan dosen pembimbing kajian mandiri yang sesuai bidang kajiannya. 2. Prodi meminta kesediaan dosen yang dipilih untuk menjadi pembimbing kajian mandiri mahasiswa tersebut. Bila dosen tersebut bersedia, prodi dengan diketahui ketua prodi mengirim surat permohonan kesediaan menjadi pembimbing kajian mandiri dan format kesediaan yang harus ditandatangani dosen yang bersangkutan. 3. Mahasiswa menyampaikan surat tersebut kepada dosen yang bersangkutan. 4. Mahasiswa menyerahkan format yang sudah ditandatangani dosen kajian mandiri kepada prodi dan bagian keuangan. 5. Mahasiswa melaksanakan proses bimbingan kajian mandiri dengan dosen yang bersangkutan. Standar Operasional Prosedur

6. Mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas kajian mandiri dari dosen yang bersangkutan dan mengkonsultasikan draft disertasinya hingga mendapat persetujuan seminar proposal. Alur Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi/disertasi Mulai

Mahasiswa secara individual menyampaikan rencana (proposal) penelitian dan mendiskusikannya dengan Prodi untuk menentukan dosen pembimbing kajian mandiri yang sesuai bidang kajiannya

Prodi dengan diketahui ketua prodi mengirim surat permohonan kesediaan menjadi pembimbing kajian mandiri dan format kesediaan yang harus ditandatangani dosen yang bersangkuta

Ya

Prodi meminta kesediaan dosen yang dipilih untuk menjadi pembimbing kajian mandiri mahasiswa tersebut

Mahasiswa menyampaikan surat tersebut kepada dosen yang bersangkutan

Mahasiswa menyerahkan format yang sudah ditandatangani dosen kajian mandiri kepada prodi dan bagian keuangan

Kesediaan

Tidak

Proposal dikembalikan ke mahasiswa untuk direvisi dan dibimbing oleh dosen pembimbing

Mahasiswa melaksanakan proses bimbingan kajian mandiri dengan dosen yang bersangkutan

Mahasiswa menyelesaikan tugastugas kajian mandiri dari dosen yang bersangkutan dan mengkonsultasikan draft disertasinya hingga mendapat persetujuan seminar proposal

Selesai

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi, Dosen Prodi, dan bagian Keuangan dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung Standar Operasional Prosedur

7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung

G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PENGIRIMAN BROSUR PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Pengiriman Brosur Prodi AREA Bagian Kemahasiswaan

KODE


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Pengiriman Brosur Prodi adalah pengiriman brosur yang merupakan salah satu aktivitas dari sistem penerimaan mahasiswa baru. STKIP Siliwangi menyiapkan prosedur promosi melalui pengiriman brosur agar calon mahasisiwa/penerimanya dapat mengetahui informasi dan sistem perkuliahan. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar terwujud: 1. Tertib mekanisme sistem promosi melalui pengiriman brosur serta exposi pada setiap institusi yang dituju, sehingga informasi tidak salah sasaran. 2. Koordinasi satuan kerja dan personil yang terlibat promosi melalui pengiriman brosur untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat bersinergi dengan pengendalian pengelolaan akademik di STKIP Siliwangi Bandung 3. Terkendalinya promosi melalui penyebaran brosur dan expose kepada setiap institusi seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan oleh Lembaga. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Pengiriman Brosur Prodi disebarkan oleh bagian Kemahasiswaan ke berbagai pihak terkait dan digunakan sebagai sarana sosialisasi Prodi yang ada di STKIP Siliwangi. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Proses Sebelum promosi 1) Sebelum promosi ketua prodi menyelenggarakan rapat koordinasi dan menyelesaikan administrasi (tata usaha) serta menyelenggarakan rapat 2) Ketua Prodi menyelenggarakan agenda utama rapat merupakan proses promosi, adapun kegiatan pendukung mencakup: a. Ketua prodi melakukan inventarisasi institusi baik itu instiusi negeri ataupun swasta yang akan dijadikan sasaran promosi Standar Operasional Prosedur

b. Sekretaris prodi membuat leaflet atau brosur setiap prodi dengan dua bahasa c. Ketua prodi melakukan pemetaan pemberian tugas kepada Ka Prodi/Sek Prodi, dosen atau tenaga adm yang ditunjuk untuk melakukan ekspose ke instansi d. Ketua prodi memilih instansi yang akan dikunjungi untuk melakukan ekspose e. Sekretaris prodi mengumpulkan bahan-bahan pembuatan leaflet atau brosur f. Ketua Prodi merencanakan monitoring dan evaluasi kinerja promosi melalui pengiriman brosur g. Staf Prodi memberikan surat pemberitahuan untuk instansi yang akan dijajagi 3) Hasil keputusan rapat setelah persiapan terlaksanan dengan baik, yaitu melakukan kegitan a. Sekretaris prodi melakukan kegiatan inventarisasi b. Staf Prodi mengirimkan brosur / leaflet melalui pos, faximile atau email c. Pengiriman ket prodi/sek prodi, dosen atau tenaga adm yang ditunjuk untuk melakukan ekspose d. Penggunaan data base alumni untuk dijadikan target sasaran pengiriman brosur e. Mencek hasil ekspose melalui pengiriman ket prodi/sek prodi, dosen atau tenaga administrasi f. Melakukan monitoring hasil pengiriman 4) Hasil pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru antara lain a. Kinerja promosi melalui penyebaran leaflet baik baru baik b. Hasilnya sesuai dengan standar yang digunakan prodi mengenai promosi c. Apabila tidak sesuai dicoba kembali melakukan kegiatan yang disesuaikan dengan target sasaran baru 5) Hasil akhir adalah tepat sasaran dan berkualitas


Alur Pengiriman Brosur Prodi Sekretaris prodi mengumpulkan bahan-bahan pembuatan leaflet atau brosur

Mulai

Sebelum promosi Ketua prodi menyelenggarakan rapat koordinasi dan menyelesaikan administrasi (tata usaha) serta menyelenggarakan rapat

Ketua Prodi melakukan inventarisasi institusi baik itu instiusi negeri ataupun swasta yang akan dijadikan sasaran promosi

Sekretariss prodi membuat leaflet atau brosur setiap prodi dengan dua bahasa

Ketua prodi Merencanakan monitoring dan evaluasi kinerja promosi melalui pengiriman brosur

Pengiriman ket prodi/sek prodi, dosen atau tenaga adm yang ditunjuk untuk melakukan ekspose

Penggunaan data base alumni untuk dijadikan target sasaran pengiriman brosur

Staf prodi memberikan surat pemberitahuan untuk instansi yang akan dijajagi

Sekretaris prodi melakukan kegiatan inventarisasi Ketua Prodi melakukan pemetaan pemberian tugas kepada ket prod/sekprod, dosen atau tenaga adm yang ditunjuk untuk melakukan ekspose ke instansi

Ketua pprodi memilih instansi yang akan dikunjungi untuk melakukan ekspose

Staf Prodi mengirimkan brosur / leaflet melalui pos, faximile atau email

Hasilnya sesuai dengan standar yang digunakan prodi mengenai promosi

Apabila tidak sesuai dicoba kembali melakukan kegiatan yang disesuaikan dengan target sasaran baru

Hasil akhir adalah tepat sasaran dan berkualitas Mencek hasil ekspose melalui pengiriman ket prodi/sek prodi, dosen atau tenaga administrasi

Selesai

Melakukan monitoring hasil pengiriman

Kinerja promosi melalui penyebaran leaflet baik baru baik

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi, Sekretaris Prodi, Staff Prodi, Bagian Kemahasiswaan dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Standar Operasional Prosedur

5. 6. 7. 8. 9.


G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PENGUSULAN KEMITRAAN PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Pengusulan Kemitraan Prodi AREA Bagian Kerjasama

KODE


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Pengusulan Kemitraan Prodi adalah program kemitraan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan akan kompetensi tertentu, akar keilmuan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang tersedia serta kebutuhan masyarakat dan program pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh STKIP Siliwangi Bandung. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Meningkatkan dan mengembangkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 2. Meningkatkan program kemitraan dengan banyak pihak yang dapat memberikan kontribusi kemajuan institusi C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Kegiatan kemitraan tersebut dapat berupa pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan sejenis lainnya yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara institusi, atas dasar kesepakatan untuk bersamasama memberdayakan sumber daya manusia, sarana, prasaran dan dana yang ada sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang melakukan kemitraan B. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Lembaga atau instansi lain mengusulkan program kemitraan yang ditujukan kepada ketua STKIP. 2. Ketua Prodi melakukan penyeleksian terhadap lembaga/instansi yang mengusulkan program kemitraan 3. Ketua Prodi melakukan pemilihan bidang yang akad dijadikan program kemitran yang dapat menguntungkan kedua belah pihak Standar Operasional Prosedur

4. Kepala tata usaha membuat konsep kemitraan sesuai dengan program kemitraan, kemudian diajukan ke PK II. 5. PK II memeriksa konsep program kemitraan, apabila baik maka diteruskan dan apabila kurang baik maka akan distop/tidak dilanjutkan. 6. Melakukan penandatangan surat MOU kemitraan yang dilakukan oleh Ketua STKIP. 7. Ketua Prodi melakukan desain program kemitraan untuk dijadikan tempat praktek mahasiswa dan dosen magang 8. Mahasiswa melakukan praktek sesuai bidang kemitraan 9. Dosen melaksanakan magang untuk menambah pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. 10. Mengarsipkan semua dokumen kemitraan 11. Tersedianya dokumen program kemitraan, jadwal mahasiswa praktek dan jadwal dosen magang Alur Pengusulan Kemitraan Prodi Mulai

Lembaga atau instansi lain mengusulkan program kemitraan yang ditujukan kepada ketua STKIP

Baik

PK II memeriksa konsep program kemitraan, apabila baik maka diteruskan dan apabila kurang baik maka akan distop/tidak dilanjutkan

Keputusan

Diteruskan

Melakukan penandatangan surat MOU kemitraan yang dilakukan oleh Ketua STKIP

Tidak Baik

Ketua Prodi melakukan penyeleksian terhadap lembaga/instansi yang mengusulkan program kemitraan

Ketua Prodi melakukan pemilihan bidang yang akad dijadikan program kemitran yang dapat menguntungkan kedua belah pihak

Kepala tata usaha membuat konsep kemitraan sesuai dengan program kemitraan, kemudian diajukan ke PK II


Ketua Prodi melakukan desain program kemitraan untuk dijadikan tempat praktek mahasiswa dan dosen magang

Mahasiswa melakukan praktek sesuai bidang kemitraan

Dosen melaksanakan magang untuk menambah pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing Mengarsipkan semua dokumen kemitraan

Tersedianya dokumen program kemitraan, jadwal mahasiswa praktek dan jadwal dosen magang

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi, Ketua STKIP Siliwangi, PK II, dan Bagian Kerjasama dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Program Pengenalan Lapangan AREA Prodi dan Unit Pengembangan Profesi

KODE


A. Definisi Istilah Program Pengenalan Lapangan (Magang) adalah praktik mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa S1 agar memiliki kompetensi seorang calon guru profesional. Program ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. mahasiswa memiliki standar pelaksanaan Program Pengenalan Lapangan. 2. Mahasiswa dapat memahami & menyikapi kondisi-kondisi pembelajaran di sekolah. 3. Mahasiswa mengenal lingkungan yang ada di lapangan C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Program Pengenalan Lapangan (Magang) dilakukan oleh mahasiswa semester 3, 5, 7 di sekolah negeri maupun swasta. Mahasiswa mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan Prodinya. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Penentuan keperluan kuliah / Praktek Latihan Profesi (PLP) 2. Dosen menginformasikan pada mahasiswa. 3. Mahasiswa dan dosen membuat surat permohonan kuliah / praktek latihan profesi ke Kaprodi. 4. Pengajuan kuliah / praktek latihan profesi ke Ketua Prodi 5. Penyetujuan Ketua Prodi. a. Membuat surat pengantar kepada lembaga atau instansi yang ditandatangani Kepala UPT PLP. b. Menyiapkan keperluan akomodasi di lapangan yang diketahui Kepala UPT PLP. Standar Operasional Prosedur

6. Menyerahkan surat pengantar kepada dosen yang bersangkutan dengan tembusan ke prodi. 7. Menyerahkan keperluan akomodasi kuliah/praktek latihan profesi kepada dosen yang bersangkutan. 8. Pelaksanaan kuliah/praktek latihan profesi dan pembuatan laporan kegiatan. 9. Dokumen kegiatan. Alur Praktek Lapangan Prodi Mulai

Penentuan keperluan kuliah / Praktek Latihan Profesi (PLP)

Membuat surat pengantar kepada lembaga atau instansi yang ditandatangani Kepala UPT PLP

Dosen menginformasikan pada mahasiswa

Menyiapkan keperluan akomodasi di lapangan yang diketahui Kepala UPT PLP

Mahasiswa dan dosen membuat surat permohonan kuliah / praktek latihan profesi ke Kaprodi

Menyerahkan surat pengantar kepada dosen yang bersangkutan dengan tembusan ke prodi

Pengajuan kuliah / praktek latihan profesi ke Ketua Prodi

Menyerahkan keperluan akomodasi kuliah/praktek latihan profesi kepada dosen yang bersangkutan

Penyetujuan Ketua Prodi

Pelaksanaan kuliah/praktek latihan profesi dan pembuatan laporan kegiatan

Pelaksanaan kuliah/praktek latihan profesi dan pembuatan laporan kegiatan

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka UPT Pengembangan Karir dan Ka Prodi dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung


G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P STUDI BANDING PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Studi Banding Prodi AREA Bagian Akademik & Bagian Kerjasama

KODE


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Studi Banding Prodi adalah studi banding yang dilakukan oleh Prodi pada Perguruan Tinggi sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka mengembangkan bidang keilmuan. B. Tujuan Prosedur Tujuan dari prosedur ini adalah untuk: menciptakan prosedur pengajuan Studi Banding Prodi dalam melaksanakan studi banding. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Studi banding dilaksanakan sebagai upaya komparatif sekaligus evaluatif terhadap kegiatan pembelajaran di Prodi. Pelaksanaan direncanakan sesuai kebutuhan/ masukan yang bermanfaat bagi perbaikan mutu penyelenggaraan pendidikan di tiap prodi. Peserta adalah dosen, mahasiswa dan staf administrasi prodi. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Mencari data perguruan tinggi sejenis untuk kunjungan studi banding. 2. Observasi ke beberapa Perguruan Tinggi. 3. Pendataan peserta studi banding. 4. Kunjungan ke Perguruan Tinggi dengan sasaran berbagai hal yang berkaitan dengan masukan yang diperlukan guna peningkatan/ perbaikan di prodi. 5. Pelaporan pelaksanaan kegiatan studi banding


Alur Studi Banding Prodi Mulai

Mencari data perguruan tinggi sejenis untuk kunjungan studi banding

Observasi ke beberapa Perguruan Tinggi

Pendataan peserta studi banding

Kunjungan ke Perguruan Tinggi dengan sasaran berbagai hal yang berkaitan dengan masukan yang diperlukan guna peningkatan/ perbaikan di prodi

Pelaporan pelaksanaan kegiatan studi banding

Selesai

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi dan Bagian Kerjasama dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. P Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung Standar Operasional Prosedur

7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PENYUSUNAN PAYUNG PENELITIAN PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Penyusunan Payung Penelitian Prodi AREA Prodi & UPT P3M

KODE


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Penyusunan Payung Penelitian Prodi adalah prosedur Prodi dalam melakukan penelitian yang akan ditindaklanjuti oleh dosen dan mahasiswa, dapat menghasilkan penelitian yang bermutu dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini adalah: 1. Meningkatkan mutu pelaksanaan penelitian. 2. Meningkatkan mutu hasil penelitian 3. Meningkatkan relevansi hasil penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Penelitian di Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.Penelitian merupakan dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan, maka sangat penting bagi setiap perguruan tinggi untuk mengajarkan dan mempelajarinya karena perguruan tinggi bertugas untuk membangun pengetahuan atau reproduksi pengetahuan melalui penelitian. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan rapat seluruh dosen di tingkat program studi, dosen mengajukan payung penelitian kepada Ketua Prodi 2. Ketua Prodi selanjutnya mengajukan payung penelitian kepada PK I, dilengkapi surat pengantar dari Kaprodi 3. PK I beserta tim evaluator yang telah ditunjuk mengevaluasi kelayakan payung penelitian 4. Payung penelitian yang dianggap layak dan baik berdasarkan hasil evaluasi tim evaluator dan PK I selanjutnya diajukan kepada Ketua, sementara payung Standar Operasional Prosedur

penelitian yang dianggap masih ada kekurangan dikembalikan lagi kepada dosen yang mengajukan untuk diperbaiki 5. PK I berdasarkan pesetujuan Ketua mendisposisi biaya penelitian kepada Bagian Keuangan Lembaga 6. Bagian Keuangan menyerahkan dana penelitian kepada dosen 7. Dosen menerima dana penelitian Alur Penyusunan Payung Penelitian Prodi Mulai

Berdasarkan rapat seluruh dosen di tingkat program studi, dosen mengajukan payung penelitian kepada Ketua Prodi

Layak

Payung penelitian yang dianggap layak dan baik berdasarkan hasil evaluasi tim evaluator dan PK I selanjutnya diajukan kepada Ketua

PK I berdasarkan pesetujuan Ketua mendisposisi biaya penelitian kepada Bagian Keuangan Lembaga

Keputusan

Tidak Layak

Ketua Prodi selanjutnya mengajukan payung penelitian kepada PK I, dilengkapi surat pengantar dari Kaprodi

Payung penelitian yang dianggap masih ada kekurangan dikembalikan lagi kepada dosen yang mengajukan untuk diperbaiki

Bagian Keuangan menyerahkan dana penelitian kepada dosen

Selesai

Dosen menerima dana penelitian

Selesai

PK I beserta tim evaluator yang telah ditunjuk mengevaluasi kelayakan payung penelitian

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ka Prodi, Ka UPT P3M, Wakil Ketua I, dan bagian Keuangan dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung Standar Operasional Prosedur

6. 7. 8. 9.

Statuta STKIP Siliwangi Bandung Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung Renstra STKIP Siliwangi Bandung Renop STKIP Siliwangi Bandung

G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PENGUSULAN BEASISWA PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Pengusulan Beasiswa Prodi AREA Prodi & Bagian Kemahasiswaan

KODE


A. Definisi Istilah Pengusulan Beasiswa Prodi diberikan pada mahasiswa yang mempunyai nilai akademik yang tinggi, atau nilai akademik tinggi/berprestasi namun tidak mempunyai biaya untuk meneruskan kuliah, STKIP memberi bantuan berupa beasiswa agar mahasiswa tersebut dapat meneruskan kuliahnya. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Menjadi pedoman bagi jurusan atau program studi dalam pengusulan beasiswa. 2. Menjadi acuan bagi mahasiswa dalama mengajukan permohonan bantuan beasiswa C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Pengusulan Beasiswa Prodi dilakukan oleh bagian Kemahasiswaan dan Prodi. Adapun beasiswa yang ditawarkan mencakup PPA, BBM (dari Kopertis & Dikti), Bidik Misi (dariDikti), Beasiswa PAGM dari Gubernur Jawa Barat, Beasiswa, bantuan pendidikan dari Yayasan Ibu & Anak propinsi Jawa Barat, Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana Dalam Negeri (dari Dikti) D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan beasiswa. 2. Pimpinan instansi calon mahasiswa menyetujui pengusulan beasiswa. 3. Mahasiswa menyerahkan formulir dan persyaratan yang sudah diisi kepada pembimbing kemahasiswaan di prodi 4. Pembimbing kemahasiwaan prodi memeriksa formulir pengajuan beasiswa. 5. Prodi mengajukan daftar calon penerima beasiswa kepada Bagian Kamahasiswaan. Bagian Kemahasiswaan mengajukan daftar nama calon penerima beasiswa kepada PK I dan Ketua Standar Operasional Prosedur

6. Ketua mengajukan daftar nama calon beasiswa ke Dirjen Dikti/Lembaga lainnya 7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/Lembaga lainnya menetapkan penerima beasiswa. 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/Lembaga lainnya mengirim surat keputusan penerima beasiswa kepada Ketua. 9. PK 1 Melalui bagian kemahasiswaan mengumumkan penerima beasiswa kepada mahasiswa. 10. Mahasiswa menerima bantuan beasiswa. Alur Pengusulan Beasiswa Prodi Mulai

Mahasiswa mengisi formulir pengajuan beasiswa

Pimpinan instansi calon mahasiswa menyetujui pengusulan beasiswa

Mahasiswa menyerahkan formulir dan persyaratan yang sudah diisi kepada pembimbing kemahasiswaan di prodi

Pembimbing kemahasiwaan prodi memeriksa formulir pengajuan beasiswa

Prodi mengajukan daftar calon penerima beasiswa kepada Bagian Kamahasiswaan. Bagian Kemahasiswaan mengajukan daftar nama calon penerima beasiswa kepada PK I dan Ketua

Ketua mengajukan daftar nama calon beasiswa ke Dirjen Dikti/ Lembaga lainnya

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/ Lembaga lainnya menetapkan penerima beasiswa

PK 1 Melalui bagian kemahasiswaan mengumumkan penerima beasiswa kepada mahasiswa

Mahasiswa menerima bantuan beasiswa

Selesai

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/ Lembaga lainnya mengirim surat keputusan penerima beasiswa kepada Ketua

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Bagian Kemahasiswaan dan Ka Prodi dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. Standar Operasional Prosedur

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung Statuta STKIP Siliwangi Bandung Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung Renstra STKIP Siliwangi Bandung Renop STKIP Siliwangi Bandung

G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P MATRIKULASI PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Matrikulasi Prodi AREA Akademik

KODE


A. Definisi Istilah Matrikulasi Prodi adalah kegiatan akademik yang diikuti oleh mahasiswa baru semua Prodi dengan materi mengenai sistem perkuliahan, kurikulum yang berlaku, kegiatan akademik, struktur organisasi di STKIP Siliwangi. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan untuk: 1. Menjadi pedoman bagi program studi dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Matrikulasi Prodi. 2. Menjadi acuan agar mahasiswa memahami sistem perkuliahan di STKIP Siliwangi sehingga dapat lulus tepat waktu. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Matrikulasi Prodi mencakup semua pengenalan informasi terkait kegiatan akademik, proses perkuliahan, beasiswa, dan hal-hal yang perlu diketahui mahasiswa baru agar dapat lulus tepat waktu. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Prodi mengidentifikasi beberapa topik dan dosennya yang relevan, serta menyusun draft jadwal untuk penyajian materi matrikulasi. 2. Jadwal matrikulasi diajukan ke PK I untuk mendapat persetujuan 3. PK I menugaskan bag.administrasi /akademik untuk menetukan ruangan, memperbanyak, serta menyebarkan jadwal matrikulasi yang sudah final kepada dosen dan mahasiswa baru. 4. Prodi melaksanakan matrikulasi setelah diadakan pembukaan kuliah secara resmi oleh Ketua sesuai dengan jadwal. 5. Prodi memonitoring pelaksanaan matrikulasi, dan harus selalu siap mengisi kekosongan jika ada dosen matrikulasi yang tidak hadir


6. Mahasiswa diminta memberikan jawaban baik yang berupa tes tertulis akademik tentang materi matrikulasi, maupun masukan-balika (input) tentang matrikulasi Alur Matrikulasi Prodi Mulai

Prodi mengidentifikasi beberapa topik dan dosennya yang relevan, serta menyusun draft jadwal untuk penyajian materi matrikulasi

Prodi memonitoring pelaksanaan matrikulasi, dan harus selalu siap mengisi kekosongan jika ada dosen matrikulasi yang tidak hadir

Jadwal matrikulasi diajukan ke PK I untuk mendapat persetujuan

Mahasiswa diminta memberikan jawaban baik yang berupa tes tertulis akademik tentang materi matrikulasi, maupun masukan-balika (input) tentang matrikulasi

PK I menugaskan bag.administrasi /akademik untuk menetukan ruangan, memperbanyak, serta menyebarkan jadwal matrikulasi yang sudah final kepada dosen dan mahasiswa baru

Selesai

Prodi melaksanakan matrikulasi setelah diadakan pembukaan kuliah secara resmi oleh Ketua sesuai dengan jadwal

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Prodi dan bagian Akademik dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung Standar Operasional Prosedur

8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung

G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PENGELOLAAN NILAI UJIAN PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Pengelolaan Nilai Ujian Prodi AREA Akademik

KODE


A. Definisi Istilah Pengelolaan Nilai Ujian Prodi adalah pencatatan, pembukuan, penghimpunan nilai yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan di STKIP Siliwangi, sehingga menghasilkan database untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Menata dan memelihara nilai hasil ujian mahasiswa untuk dijadikan dokumen Lembaga dan Program Studi. 2. Meningkatkan kualitas layanan atas kebutuhan mahasiswa tentang nilai yang dibutuhkan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Nilai ujian merupakan hasil yang diperoleh mahasiswa selama mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan, pengukuran keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran dilakukan melalui penyelenggaraan ujian, agar hasil ujian tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan maka diperlukan pencatatan, pembukuan, penghimpunan, sehingga menghasilkan database untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Bagian akademik, menyerahkan FNU A kepada dosen untuk diisi sesuai nilai yang diperoleh mahasiswa. 2. Dosen menerima FNU A (4 rangkap yaitu: Putih, Merah, Hijau dan kuning), kemudian diisi dan diserahkan kembali ke bagian akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Bagian akademik menghimpun FNU A dari dosen seluruh program studi untuk diserahkan ke bagian Akademik


4. Bagain akademik mencatat nama dosen penangungjawan mata kuliah dan diserahkan ke pusat komputer untuk di masukkan ke komputer sebagai data mahasiswa. 5. Pusat komputer mencetak nilai mahasiswa untuk di bagikan kepada mahasiswa melalui bagian akademik Alur Pengelolaan Nilai Ujian Prodi Mulai

Bagian akademik, menyerahkan FNU A kepada dosen untuk diisi sesuai nilai yang diperoleh mahasiswa

Dosen menerima FNU A (4 rangkap yaitu: Putih, Merah, Hijau dan kuning), kemudian diisi dan diserahkan kembali ke bagian akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pusat komputer mencetak nilai mahasiswa untuk di bagikan kepada mahasiswa melalui bagian akademik

Selesai

Bagian akademik menghimpun FNU A dari dosen seluruh program studi untuk diserahkan ke bagian Akademik

Bagain akademik mencatat nama dosen penangungjawan mata kuliah dan diserahkan ke pusat komputer untuk di masukkan ke komputer sebagai data mahasiswa

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Petugas yang menjalankan prosedur adalah Bagian Akademik dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung Standar Operasional Prosedur

G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P P2M PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL P2M Prodi AREA LPPM & Prodi

KODE


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan P2M Prodi adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat di lingkungan STKIP Siliwangi Bandung yang dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM). B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Menjadi pedoman bagi lembaga dalam mengembangkan pengabdian pada masyarakat 2. Menjadi rujukan bagi lembaga dalam menetapkan komponen standar proses pengabdian pada masyarakat C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Sasaran kegiatan P2M adalah masyarakat di luar lingkungan STKIP, yaitu masyarakat luas, khususnya masyarakat pedesaan, lembaga/Instansi pemerintah dan swasta, baik secara kelompok maupun individu. D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Rapat Tim pelaksana diadakan setelah adanya keputusan diterimanya proposal baik oleh penyandang dana maupun penandatangan kerjasama (Pemda, STKIP, atau mitra). Tujuannya adalah untuk membuat/mengevaluasi strategi yang sudah ditetapkan dalam proposal agar dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Perijinan dibuat kalau kegiatan melibatkan masyarakat di suatu daerah. Izin tersebut dibuat mulai dari pemerintah daerah (Kab/Kota), Kecamatan, sampai RT. 3. Rapat diselenggarakan untuk penyusunan acara, konsolidasi dosen yang terlibat, persiapan teknis, membuat buku pedoman, dan pelaporan kemajuan persiapan serta usaha-usaha mengatasi kendala. 4. Koordinasi tentang pelaksanaan dilakukan dengan pihak mitra atau Pemda. 5. Sosialisasi informasi pengabdian masyarakat secara menyeluruh terhadap masyarakat yang terlibat. Standar Operasional Prosedur

6. Koordinasi dengan mahasiswa termasuk tujuan dan target, serta pelaksanaan teknis. 7. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan. 8. Monitoring kegiatan dapat dilakukan oleh tim atau petugas-petugas khusus yang diberi kewenangan. Monitoring dilakukan paling tidak pada tahap persiapan, awal pelaksanaan, dan akhir pelaksanaan kegiatan masyarakat. 9. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan kegiatan. Dari evaluasi ini disusun tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan atau kendala dalam pencapaian tujuan secara optimal. 10. Laporan kegiatan dibuat berdasarkan sistematika yang telah disepakati. Alur P2M Mulai

Rapat Tim pelaksana diadakan setelah adanya keputusan diterimanya proposal baik oleh penyandang dana maupun penandatangan kerjasama (Pemda, STKIP, atau mitra).

Perijinan dibuat kalau kegiatan melibatkan masyarakat di suatu daerah. Izin tersebut dibuat mulai dari pemerintah daerah (Kab/Kota), Kecamatan, sampai RT

Rapat diselenggarakan untuk penyusunan acara, konsolidasi dosen yang terlibat, persiapan teknis, membuat buku pedoman, dan pelaporan kemajuan persiapan serta usaha-usaha mengatasi kendala

Koordinasi tentang pelaksanaan dilakukan dengan pihak mitra atau Pemda

Sosialisasi informasi pengabdian masyarakat secara menyeluruh terhadap masyarakat yang terlibat

Koordinasi dengan mahasiswa termasuk tujuan dan target, serta pelaksanaan teknis

Pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan

Laporan kegiatan dibuat berdasarkan sistematika yang telah disepakati

Selesai

Monitoring kegiatan dapat dilakukan oleh tim atau petugaspetugas khusus yang diberi kewenangan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan kegiatan

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Bagian LPPM dan Ka Prodi dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Standar Operasional Prosedur

5. 6. 7. 8. 9.


G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P KKNM PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL KKN PRODI AREA LPPM

KODE


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan KKN Prodi adalah kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh mahasiswa S1 semester 6 di lingkungan STKIP Siliwangi Bandung di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM). B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Menjadi pedoman bagi STKIP dalam mengembangkan pengabdian pada masyarakat 2. Menjadi rujukan bagi STKIP dalam menetapkan komponen standar proses pengabdian pada masyarakat C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Sasaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata di lingkungan STKIP Siliwangi Bandung adalah masyarakat di luar lingkungan STKIP, yaitu masyarakat luas, khususnya masyarakat pedesaan, lembaga/Instansi pemerintah dan swasta baik secara kelompok maupun individu D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Rapat Tim pelaksanaan diadakan setelah adanya keputusan diterimanya proposal baik oleh penyandang dana maupun penandatangan kerjasama (Pemda, STKIP, atau mitra). Tujuannya adalah untuk membuat/mengevaluasi strategi yang sudah ditetapkan dalam proposal agar dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Perijinan dibuat kalau kegiatan melibatkan masyarakat di suatu daerah. Izin tersebut dibuat mulai dari pemerintah daerah (Kab/Kota), Kecamatan, sampai RT. 3. Rapat diselenggarakan untuk penyusunan acara, konsolidasi dosen yang terlibat, persiapan teknis, membuat buku pedoman, dan pelaporan kemajuan persiapan serta usaha-usaha mengatasi kendala. Standar Operasional Prosedur

4. Koordinasi tentang pelaksanaan dilakukan dengan pihak mitra atau Pemda. 5. Sosialisasi informasi pengabdian masyarakat secara menyeluruh terhadap masyarakat yang terlibat. 6. Koordinasi dengan mahasiswa termasuk tujuan dan target, serta pelaksanaan teknis. 7. Pelaksanaan KKN sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan. 8. Monitoring kegiatan dapat dilakukan oleh tim atau petugas-petugas khusus yang diberi kewenangan. Monitoring dilakukan paling tidak pada tahap persiapan, awal pelaksanaan, dan akhir pelaksanaan kegiatan masyarakat. 9. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan kegiatan. Dari evaluasi ini disusun tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan atau kendala dalam pencapaian tujuan secara optimal. 10. Laporan kegiatan dibuat berdasarkan sistematika yang telah disepakati. Alur KKN Prodi Mulai

Rapat Tim pelaksanaan diadakan setelah adanya keputusan diterimanya proposal baik oleh penyandang dana maupun penandatangan kerjasama (Pemda, STKIP, atau mitra).

Perijinan dibuat kalau kegiatan melibatkan masyarakat di suatu daerah. Izin tersebut dibuat mulai dari pemerintah daerah (Kab/Kota), Kecamatan, sampai RT.

Rapat diselenggarakan untuk penyusunan acara, konsolidasi dosen yang terlibat, persiapan teknis, membuat buku pedoman, dan pelaporan kemajuan persiapan serta usaha-usaha mengatasi kendala

Koordinasi tentang pelaksanaan dilakukan dengan pihak mitra atau Pemda

Sosialisasi informasi pengabdian masyarakat secara menyeluruh terhadap masyarakat yang terlibat

Koordinasi dengan mahasiswa termasuk tujuan dan target, serta pelaksanaan teknis

Pelaksanaan KKN sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan

Monitoring kegiatan dapat dilakukan oleh tim atau petugas-petugas khusus yang diberi kewenangan


Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan kegiatan

Laporan kegiatan dibuat berdasarkan sistematika yang telah disepakati

Selesai

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Petugas yang menjalankan prosedur adalah Bagian LPPM dan Prodi dengan kualifikasi akademik minimal S2. F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS






S.O.P JADWAL PERKULIAHAN PRODI DOKUMEN LEVEL Standar Operating Procedure

JUDUL Jadwal Perkuliahan Prodi AREA Bagian Akademik & Prodi

KODE


A. Definisi Istilah Jadwal Perkuliahan Prodi adalah jadwal kegiatan kuliah pada semester berjalan sehingga mahasiswa mengetahui kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan mahasiswa pada semester yang akan datang. B. Tujuan Prosedur Tujuan pengoperasian standar ini dimaksudkan agar: 1. Mempermudah dosen dan mahasiswa dalam menentukan jadwal perkuliahan yang dilaksanakan 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran yang dilakukan dosen dan mahasiswa. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Jadwal perkuliahan Prodi meliputi: mata kuliah, praktikum, praktek lapangan, Kuliah kerja nyata, tugas akhir, siding, dan skripsi/disertasi. Prosedur pengoperasian standar ini dimaksudkan agar setiap program studi mempunyai rujukan dalam mengembangkan standar penyusunan jadwal perkuliahan yang disesuaikan dengan kurikulum Program Studi masing-masing D. Prosedur Prosedur Pengoperasian Standar adalah sebagai berikut: 1. Ketua/Sekretaris Prodi memulai mengidentifikasi mata kuliah, sesuai dengan kurikulum pada semester saat jadwal kuliah akan disusun 2. Koordinator bidang akademik bekerja sama dengan Ketua Prodi dalam mengidentifikasi mata kuliah dengan menyediakan dokumen mata kuliah 3. Ketua Prodi mengidentifikasi dosen, pengampu mata kuliah, yang memiliki kualifikasi yang berselaras dengan kriteria mutu sesuai dengan tujuan 4. Ketua Prodi menyampaikan rancangan jadwal perkuliahan kepada pengampu, waktu pelaksanaan perkuliahan dan ruang, tempat perkuliahan berlangsung. Koordinator akademik meyelaraskan ruang dan waktu, sehingga tidak terjadi Standar Operasional Prosedur

5. 6. 7. 8. 9.

tumpang tindih. Apabila terjadi ketidakselarasan ruang dan waktu maka rancangan dikembalikan kepada Ketua Prodi untuk merevisinya Rancangan jadwal perkuliahan disampaikan kepada dosen yang telah ditunjuk agar terjadi keselarasan waktu dan tempat Ketua Prodi membuat rancangan jadwal perkuliahan untuk satu semester yang telah direvisi, yang berselaras dari hal waktu, tempat dan dosen Bagian akademik akan membuat jadwal perkuliahan untuk satu semester yang telah ditetapkan sesuai dengan format yang berlaku Pembantu Ketua I menandatangani jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan Dosen menerima jadwal perkuliahan untuk mata kuliah diampunya. Mahasiswa mendapatkan jadwal perkuliahan untuk satu semester

. Alur Jadwal Perkuliahan Prodi Mulai

Rancangan jadwal perkuliahan disampaikan kepada dosen yang telah ditunjuk agar terjadi keselarasan waktu dan tempat

Ketua/Sekretaris Prodi memulai mengidentifikasi mata kuliah, sesuai dengan kurikulum pada semester saat jadwal kuliah akan disusun

Koordinator bidang akademik bekerja sama dengan Ketua Prodi dalam mengidentifikasi mata kuliah dengan menyediakan dokumen mata kuliah

Ketua Prodi mengidentifikasi dosen, pengampu mata kuliah, yang memiliki kualifikasi yang berselaras dengan kriteria mutu sesuai dengan tujuan

Ketua Prodi membuat rancangan jadwal perkuliahan untuk satu semester yang telah direvisi, yang berselaras dari hal waktu, tempat dan dosen

Bagian akademik akan membuat jadwal perkuliahan untuk satu semester yang telah ditetapkan sesuai dengan format yang berlaku

Ketua Prodi menyampaikan rancangan jadwal perkuliahan kepada pengampu, waktu pelaksanaan perkuliahan dan ruang, tempat perkuliahan berlangsung

Pembantu Ketua I menandatangani jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan

Pembantu Ketua I menandatangani jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan

Selesai

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Petugas yang menjalankan prosedur adalah Bagian Akademik dan Prodi dengan kualifikasi akademik minimal S1. Standar Operasional Prosedur

F. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Ketetapan Senat Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 – 2017. 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Kalender Akademik STKIP Siliwangi Bandung 6. Statuta STKIP Siliwangi Bandung 7. Pedoman akademik STKIP Siliwangi Bandung 8. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 9. Renop STKIP Siliwangi Bandung G. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS





S.O.P PEMBUATAN SK DAN PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure

JUDUL Pembuatan SK dan Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi AREA Program Studi

KODE S.O.P

TANGGAL DIKELUARKAN Desember 2014 NO. REVISI:

A. Definisi Istilah Pembuatan SK dan Penugasan Dosen Pembimbing adalah Surat Keputusan yang berkaitan dengan penugasan Dosen tertentu untuk menjadi pembimbing Skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme pembuatan SK dan penugasan pembimbing skripsi. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang terlibat dalam layanan kegiatan Bimbingan Skripsi. 3. Meningkatkan kecepatan layanan kepada mahasiswa. 4. Terkendalinya proses kegiatan Bimbingan Skripsi sesuai dengan peraturan dan kurikulum yang berlaku di STKIP Siliwangi. 5. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaan Pembuatan SK dan dan Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi merupakan tugas dari masing-masing Program Studi di lingkungan STKIP Siliwangi Bandung. Penentuan penugasan Dosen Pembimbing ditetapkan oleh seluruh perangkat Prodi di antaranya Ketua Prodi, Sekretaris Prodi dan para Ketua Bidang Keilmuan. D. Prosedur 1. Mahasiswa membayar biaya bimbingan dan transport pembimbing skripsike Bagian Keuangan STKIP Siliwangi. 2. Mahasiswa menyerahkan proposal skripsi yang sudah direvisi ke Program Studi disertai fotocopy bukti pembayaran biaya bimbingan dan transport pembimbing skripsi. 3. Program Studi menyusun penyebaran mahasiswa dalam bimbingan skripsi beserta dosen pembimbingnya. 4. Program Studi mengajukan rekap penyebaran tersebut kepada Wakil Ketua (WK) II STKIP Siliwangi. 1

5.

Jika disetujui, maka Program Studi menugaskan Dosen untuk membimbing skripsi melalui SK Pembimbing yang telah disetujui dan ditandatangani oleh WK I atas nama Ketua STKIP Siliwangi. Kualifikasi dosen pembimbing skripsi adalah: a. Pembimbing I, dosen yang berpendidikan minimal S2 dan mempunyai jabatan akademik minimal lektor kepala, atau dosen berpendidikan S3 dan mempunyai jabatan akademik minimal lektor. b. Pembimbing II, dosen yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli. 6. Mahasiswa dan Dosen mendapatkan SK Pembimbing Skripsi dan menjalankan peran masing-masing dalam kegiatan bimbingan skripsi.

2

Alur

Pembuatan

SK

dan

Penugasan

Pembimbing

Skripsi

Cimahi, Desember 2014 E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Perangkat Program Studi seperti ketua Prodi, Sekretaris, dan Staf Program Studi. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Kertas berkop surat, dan map, serta daftar mahasiswa bimbingan.

3

G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi. H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012-2017. 3. Renop STKIP Siliwangi Bandung. I. Verifikasi No. Unsur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


4


Alur

Pembuatan

SK

dan

Penugasan

Pembimbing

Ketua BPH YKJS,

Cimahi, Desember 2014 Ketua STKIP Siliwangi,


Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd.

5

Skripsi

S.O.P PENUGASAN DOSEN UNTUK MENGAJAR DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Penugasan Dosen untuk Mengajar AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Yang dimaksud Penugasan Dosen mengajar adalah bagian Program Studi menugaskan dosen yang bersangkutan untuk mengajar di semester tersebut sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme kegiatan perkuliahan yang dilakukan oleh dosen. 2. Terkoordinasinya program studi dan dosen yang ditugaskan untuk mengajar. 3. Terkendalinya kegiatan akademik sesuai dengan peraturan, kurikulum, dan kalender akademik yang berlaku di STKIP Siliwangi. 4. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Deskripsi Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaan Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/perkuliahan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perkuliahan adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas dan luar kelas untuk mencapai tujuan perkuliahan yang telah ditetapkan. D. Prosedur 1. Program Studi menyusun jadwal perkuliahan beserta dosen pengampunya. 2. Program Studi mengajukan rekap penyebaran mengajar Dosen kepada WK II STKIP Siliwangi. 3. Jika disetujui, maka Program Studi menugaskan Dosen untuk mengajar melalui SK Mengajar yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua STKIP Siliwangi. 4. SK Mengajar diserahkan kepada Dosen.

6

Alur Penugasan Dosen untuk Mengajar

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ketua Program Studi dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 atau S3 dengan pengalaman di bidangnya. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Kertas berkop surat, jadwal mengajar bagi Dosen 7

G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 2012 –2017. 3. Renop STKIP Siliwangi. I. Verifikasi:

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,




8

S.O.P PEMANTAPAN UJIAN SIDANG SARJANA DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Pemantapan Ujian Sidang Sarjana AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Yang dimaksud Pemantapan Sidang Sarjana adalah proses yang perlu dilalui mahasiswa yang akan menempuh ujian Sidang Sarjana.Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan para mahasiswa agar siap mengahadi Ujian Sidang. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme pelaksanaan pemantapan ujian sidang sarjana. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang terlibat dalam layanan pelaksanaan kegiatan pemantapan ujian sidang sarjana. 3. Meningkatkan kecepatan layanan kepada mahasiswa. 4. Terkendalinya proses kegiatan pemantapan ujian sidang sarjana sesuai dengan peraturandan kurikulum yang berlaku di STKIP Siliwangi Bandung. 5. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan C. Deskirpsi Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Pemantapan ujian sidang sarjana merupakan kegiatan yang dilaksanakan bagi mahasiswa agar memiliki kesiapan menghadapi ujian sidang sarjana. Kegiatan pemantapan ujian sidang sarjana merupakan kegiatan yang wajib diikuti mahasiswa untuk dinyatakan berhak mengikuti ujian sidang sarjana. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti pemantapan ujian sidang sarjana setelah: 1. Menempuh dan lulus minimal C semua mata kuliah yang ditetapkan. Nilai yang diakui adalah nilai yang tercantum pada SIKA STKIP Siliwangi Bandung, baik nilai hasil perkuliahan, nilai semester pendek maupun nilai konversi. Selain itu juga diketahui aktif dalam dalam pembimbingan dan penulisan skripsi. 2. Mendapat persetujuan dari program studi untuk mengikuti pemantapan ujian sidang sarjana. 3. Memenuhi semua persyaratan administrasi akademik maupun keuangan yang telah ditetapkan. 9

D. Prosedur Prosedur untuk mengikutipemantapan ujian sidang sarjana adalah sebagai berikut: 1. Mahasiswa membayar biaya pemantapan ujian sidang sarjana ke Bagian Keuangan STKIP Siliwangi. 2. Program Studi mengidentifikasi peserta berdasarkan data dari Bagian Keuangan STKIP Siliwangi. 3. Program Studi membuat jadwal kegiatan pemantapan ujian sidang sarjana beserta dosen pematerinya. 4. Program Studi mengajukan jadwal pemantapan ujian sidang sarjana kepada WK I dan WK II STKIP Siliwangi. 5. Penyampaian jadwal pemantapan ujian sidang sarjana kepada Dosen dan Mahasiswa.

10

Alur Pemantapan Ujian Sidang Sarjana

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ketua Program Studi dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 atau S3 dengan pengalaman di bidangnya. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Materi Ujian Sidang, Prosedur Ujian Sidang, dan Jadwal Ujian Sidang Skripsi. 11

G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi. H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 2012-2017. 3. Renop STKIP Siliwangi Bandung I. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,



Dr.

12

H.

Heris

Hendriana,

M.Pd.

S.O.P MONITORING KEHADIRAN DOSEN DAN MAHASISWA DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Monitoring Kehadiran Dosen dan Mahasiswa AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Ilmiah Yang dimaksud Monitoring Kehadiran Dosen dan Mahasiswa adalah bagian Program Studi yang bersangkutan melalui Stafnya masing-masing dapat memonitoring kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam proses belajar mengajar. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa yang dilakukan oleh program studi. 2. Terkoordinasinya program studidengan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. 3. Terkendalinya kegiatan perkuliahan sesuai dengan peraturan dan kalender akademik yang berlaku di STKIP Siliwangi. 4. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya Perkuliahan adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas dan luar kelas untuk mencapai tujuan perkuliahan yang telah ditetapkan. D. Prosedur 1. Staf Program Studi dan Akademik membuat Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD). 2. Dosen dan mahasiswa wajib mengisi daftar hadir perkuliahan, sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan. 3. Pimpinan dan Staf Program Studi memonitor langsung ke ruangan perkuliahan. 4. Penyerahan DHMD oleh Dosen ke Program Studi. 5. Pengecekan DHMD dilakukan secara rutin oleh staf program studi, dan kemudian membuat rekapitulasi kehadiran dosen secara bertahap (harian, mingguan dan bulanan). 6. Jika rekapitulasi kehadiran Dosen telah lengkap, maka selanjutnya diserahkan ke Bagian Akademik pada setiap akhir bulan. 13

Alur Monitoring Kehadiran Dosen dan Mahasiswa

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Staf bagian Program Studi dengan kualifikasi manajemen yang baik dengan pendidikan yang sesuai. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Daftar hadir Dosen dan Mahasiswa harian, Rekap Kehadiran Dosen dan Mahasiswa. G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi.

14

H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 2012 –2017. 3. Renop STKIP Siliwangi Bandung. I.

Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,




15

S.O.P PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PROGRAM STUDI DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Pelaksanaan Bimtek Program Studi AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Yang dimaksud Pelaksaan Bimbingan Teknis (BimTek) Program Sudi adalah program studi memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan teknis sesuai dengan Program Studi masing-masing. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan oleh program studi. 2. Terkoordinasinya program dan personil dalam kegiatan bimbingan teknis. 3. Terkendalinya kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan peraturan dan kalender akademik yang berlaku di STKIP Siliwangi. 4. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Bimbingan teknis adalah kegiatan bimbingan yang rutin dilakukan oleh program studi baik di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPTK) maupun di STKIP Siliwangi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa yang berkaitan dengan disiplin keilmuan. Bimtek ini diwajibkan kepada seluruh mahasiswa dan menjadi salah satu persyaratan mengikuti ujian sidang sarjana, kegiatan bimtek dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Bimtek di PPPTK bagi mahasiswa kelas reguler. 2. Bimtek di STKIP Siliwangi bagi mahasiswa kelas non-reguler. D. Prosedur 1. Mahasiswa melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya Bimtek ke Bagian Keuangan STKIP Siliwangi. 2. Mahasiswa membuat draft peserta Bimtek berdasarkan rekap dari Bagian Keuangan STKIP Siliwangi. 3. Untuk mahasiswa non-reguler, Program Studi membuat jadwal Bimtek yang pelaksanaannya di STKIP Siliwangi. 16

4. Program studi melaksanakan bimtek di STKIP Siliwangi. 5. Setelah pelaksanaan Bimtek selesai, bagi mahasiswa yang hadir untuk selanjutnya diberikan sertifikat Bimtek, tetapi jika mahasiswa tidak hadir, maka mahasiswa melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya Bimtek kembali ke Bagian Keuangan STKIP Siliwangi. 6. Untuk mahasiswa reguler, Bimtek dilaksanakan di PPPPTK. 7. Setelah pelaksanaan Bimtek selesai, bagi mahasiswa yang hadir untuk selanjutnya diberikan sertifikat Bimtek, tetapi jika mahasiswa tidak hadir, maka seperti mahasiswa non-reguler harus melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya Bimtek kembali ke Bagian Keuangan STKIP Siliwangi. Alur Bimbingan Teknis Program Studi

17

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Dosen yang ditugaskan oleh Program Studi. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Materi Bimbingan Teknis dan prosedur pelaksanaan. G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung 2. Rencana kerja Program Studi. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 -2017 4. Renop STKIP Siliwangi Bandung I. Verifikasi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,




18

S.O.P PENGAJUAN PROGRAM STUDI

KELENGKAPAN SK IMPASSING DOSEN DARI

DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Pengajuan Kelengkapan SK ImpassingDosen dari Program Studi AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Kelengkapan SK Impassing Dosen dari Prosdi adalah proses Kenaikan Pangkat Dosen dalam rangka meraih Sertifikasi Dosen. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme pengajuan kelengkapan SK Impassingdosen dari Program Studi. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang terlibat dalam pengajuan kelengkapan SK Impassing Dosen dari Program Studi. 3. Meningkatkan kecepatan layanan kepada dosen. 4. Terkendalinya proses pengajuan kelengkapan SK ImpassingDosen dari Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku di STKIP Siliwangi, dan kebijakan Dikti. 5. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Dosen yang telah memenuhi syarat,berhak difasilitasi oleh Program Studi dalam pengajuan kelengkapan SK Impassing. D. Prosedur 1. Program studi memberikan sosialisasi kepada Dosen tentang Impassing Dosen. Syarat-syaratnya yaitu dosen telah memiliki NIDN, fotocopi ijazah S1 dan S2 yang dilegalisir, SK Yayasan perihal pengangkatan sebagai dosen tetap, memiliki jabatan minimal Asisten Ahli ditunjukkan dengan SK Jabatan Fungsional Dosen (JFA), Penetapan Angka Kredit (PAK), Surat Perjanjian dan Pernyataan Dosen Tetap, dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Program studi melakukan pendataan dosen yang telah memenuhi syarat untuk pengajuan SK Impassing. 3. Dosen mengumpulkan kelengkapan persyaratan pengajuan SK Impassing tersebut di atas, pada waktu yang telah ditetapkan. 19

4.

5.

Program studi melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan SK ImpassingDosen.Jika semua persyaratan telah lengkap,maka berkas diserahkan ke Bagian Kepegawaian STKIP Siliwangi. Penyerahan berkas persyaratan pengajuan kelengkapan SK ImpassingDosen oleh Program Studi ke Bagian Kepegawaian STKIP Siliwangi untuk diproses lebih lanjut.

Alur Kelengkapan Pengajuan SK Impassing Dosen dari Program Studi

F. Kualifikasi Pejabat?Petugas yang Menjalanakan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah bagian Kepegawaian dan Bagian Program Studi. 20

G. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Berkas-berkas kelengkapan Impassing seperti Ijazah, SK Mengajar, Dll.

D. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012-2017 3. Renp STKIP Siliwangi Bandung I. Verifikasi No. Unsur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Ketua BPH YKJS,



Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd. 21

S.O.P PENGAJUAN PROGRAM STUDI

KELENGKAPAN

SERTIFIKASI

DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Pengajuan Kelengkapan Sertifikasi Dosen dari Program Studi AREA Program Studi

DOSEN

DARI

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Pengajuan Kelengkapan Sertifikasi Dosen dari Program Studi adalah pengajuan Sertifikasi bagi Dosen yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Serifikasi Dosen. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme pengajuan kelengkapan sertifikasi dosendari Program Studi. 2. Terkoordinasinya Program Studi dan personil yang terlibat dalam proses pengajuan kelengkapan sertifikasi dosen dari Program Studi. 3. Meningkatkan kecepatan layanan kepada dosen. 4. Terkendalinya proses pengajuan kelengkapan sertifikasi dosen dari Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku di STKIP Siliwangi, dan kebijakan Dikti. 5. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Dosen yang telah memenuhi syarat,berhak difasilitasi oleh Program Studi dalam pengajuan kelengkapan sertifikasi dosen. Bagian Kepegawaian bertindak sebagai fasilitator untuk proses Sertifikasi Dosen. D. Prosedur 1. Program studi memberikan sosialisasi kepada Dosen yang namanya tercantum dalam data eligible Dikti untuk menyiapkan kelengkapan sertifikasi dosen. Syarat-syaratnya yaitu dosen telah memiliki NIDN, jabatan minimal Asisten Ahli, dan tercantum dalam data eligibleDikti dari DIKTI. 2. Dosen mengikuti Tes Kompetensi Dasar Akademik (TKDA) dan TOEP melalui Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) mulai dari pendaftaran di website PLTI, pembayaran biaya tes di PLTI melalui bank yang ditetapkan, mengikuti tes baik TKDA maupun TOEP pada perguruan tinggi penyelenggara tes yang ditetapkan Dikti. 22

3. Dosen melakukan registrasi di laman Sertifikasi Dosen Dikti menggunakan akun sertifikasi dosen masing-masing yang diperoleh dari Dikti. 4. Dosen mengisi data yang berupa identitas, rekam jejak, dan deskripsi diri dosen. 5. Program studi memantau pengisian data tersebut. 6. Jika semua data telah lengkap, maka Dosen harus menyelesaikan proses uploaddata. Sebaliknya jika tidak lengkap, maka Dosen harus melakukan pengisian data kembali. Alur Pengajuan Kelengkapan Sertifikasi Dosen dari Program Studi

23

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah bagian Kepegawaian dan Bagian Program Studi masing-masing. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Syarat-syarat Sertifikasi Dosen seperti Ijazah, Transkrip nilai, Tes TKDA, TOEP. G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi. H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012-2017. 3. Renop STKIP Siliwangi Bandung. I. Verifikasi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,




S.O.P PENUGASAN DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Penugasan Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Yang dimaksud Penugasan Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian adalah Dosen yang bersangkutan diberi tugas untuk menguji hasil penelitian Mahasiswa dalam forum seminar. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme penugasan Dosen penguji seminar hasil penelitian. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang terlibat dalam layanan kegiatan seminar hasil penelitian. 3. Meningkatkan kecepatan layanan kepada mahasiswa 4. Terkendalinya proses kegiatan seminar hasil penelitian sesuai dengan peraturan dan kurikulum yang berlaku di STKIP Siliwangi. 5. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti kegiatan seminar hasil penelitian.Mahasiswa dalam proses kegiatan tersebut berhak mendapat masukan dari dosen penguji seminar hasil penelitian, sehingga artikel hasil penelitiannya menjadi lebih baik. D. Prosedur 1. Program studi melakukan persiapan kegiatan seminar hasil penelitian, khususnya menyusun pembagian majelis seminar hasil penelitian untuk memetakan sebaran jumlah mahasiswa dan dosen pengujinya. 2. Program studi menentukan dosen penguji seminar hasil penelitian, yang sebelumnya diajukanterlebih dahulu kepada Ketua STKIP Siliwangi melalui Wakil Ketua I untuk mendapatkan persetujuan.Kualifikasi dosen penguji seminar hasil penelitian adalah: c. Dosen yang berpendidikan minimal S2 dan mempunyai jabatan akademik minimal asisten ahli, dan d. Dosen yang berpendidikan minimal S2. 25

3.

Jika Dosen bersedia, maka Program studi memberikan pengarahan kepada Dosen Penguji seminar, agar terdapat kesamaan pandangan mengenai mekanisme seminar, dan masukan apa saja kepada mahasiswa dalam memperbaiki artikel hasil penelitian yang dipresentasikan. Sebaliknya, jika Dosen tidak bersedia, maka Program Studi menentukan dosen lainnya sebagai pengganti.

Alur Penugasan Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah bagian Ketua Program Studi maingmasing jurusan. 26

F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan SK Penugasan, Jadwal Seminar Hasil Penelitian, Format Penilaian. G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi. H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 2012-2017. 3. Renop STKIP Siliwangi Bandung. I. Verifikasi No. Unsur Verifikasi Lolos Tidak 1. DefinisiIstilah 2. TujuanProsedur 3. LuasLingkupProsedurdanPenggunaannya 4. Prosedur 5. KualifikasiPejabat/Peugas yang MenjalankanProsedur 6. Peralatan, Perlengkapan, danBahan 7. Catatan 8. Referensi

Ketua BPH YKJS,




S.O.PPENGAJUAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK (JFA) DOSEN DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Pengajuan Kenaikan JFA Dosen AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Pengajuan Kenaikan JFA Dosen adalah Dosen yang sudah memenuhi syarat bisa mengajukan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme pengajuan dosen program studi untuk memperoleh kenaikan JFA. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang terlibat dalam pengajuan kenaikan JFA Dosen. 3. Meningkatkan kecepatan layanan kepada dosen. 4. Terkendalinya proses pengajuan kenaikan JFA Dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku di STKIP Siliwangi, dan kebijakan Dikti. 5. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Dosen yang telah memenuhi syarat,berhak difasilitasi oleh Program Studi dalam mengajukan kenaikan JFA. D. Prosedur 1. Program studi melakukan pendataan dosen yang layak mengajukan kenaikan JFA.Syarat-syaratnya yaitu dosen telah memiliki NIDN, fotocopi ijazah S1, S2 dan atau S3 yang dilegalisir, SK Yayasan perihal pengangkatan sebagai dosen tetap, Surat Perjanjian dan Pernyataan Dosen Tetap, SK Mengajar, jurnal dan atau prosiding, karya buku, surat keterangan telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan dapat dilengkapi dengan sertifikat workshop. Bagi Dosen yang telah memiliki JFA Asisten Ahli dapat mengajukan kenaikan JFA Lektor, selanjutnya dari Lektor ke Lektor Kepala, demikian pula dari Lektor Kepala ke Guru Besar. Untuk pengajuan ke Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar harus melengkapi dengan SK JFA sebelumnya disertai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK). 28

2.

3.

Jika dinyatakan layak, maka Program studi mengumpulkan kelengkapan persyaratan kenaikan JFA Dosen tersebut di atas, dan sebaliknya jika dinyatakan tidak layak, maka tidak diproses lebih lanjut. Program studi melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan kenaikan JFA Dosen. Jika lengkap, maka berkas kenaikan JFA Dosen diserahkan ke Bagian Kepegawaian STKIP Siliwangi. Berkas tidak diserahkan ke Bagian Kepegawaian sebelum dinyatakan lengkap oleh Program Studi. Alur Pengajuan Kenaiakan JFA Dosen

29

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah bagian Kepegawaian STKIP Siliwangi dengan kualifikasi akademik yang sesuai. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Form Ceklis persyaratan kenaikan JFA. Syarat-Syarat yang diperlukan. G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi. H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012-2017. 3. Renop STKIP Siliwangi Bandung. I. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,




J.

S.O.P PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN KETERTIBAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM STUDI DOKUMEN LEVEL KODE Standard Operational S.O.P Procedure

JUDUL Pemeliharaan, Pengembangan dan Ketertiban Sarana dan Prasarana Program Studi AREA Program Studi


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Pemeliharaan Pengembangan dan Ketertibann Sarana dan Prasarana Program Studi adalah ketentuan pemeliharaan aset Program Studi yang harus dipatuhi oleh Dosen dan Mahasiswa. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme pemeliharaan, pengembangan dan ketertiban sarana dan prasaranaprogram studi. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang terlibat dalam layanan pemeliharaan, pengembangan, dan ketertibansarana dan prasarana program studi. 3. Terpelihara dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan akademik di tingkat program studi. 4. Terkendalinya kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan ketertiban sarana dan prasaranaProgram Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku di STKIP Siliwangi. 5. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya Pemeliharaan, pengembangan, dan ketertiban program studi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan akademik yang dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab program studi dan berkoordinasi dengan UPT kerjasama, pemeliharaan dan pengembangan kampus. D. Prosedur 1. Program Studi mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana. 2. Program Studi mengajukan kebutuhan dan anggaran kepada Ketua STKIP Siliwangi melalui WK II. 3. Setelah mendapat persetujuan, Program Studi bersama Bagian Aset dan Fasilitas melakukan pembelian sarana dan prasarana Program Studi. 31

4. Program Studibersama Bagian Aset dan Fasilitas membuat laporan penggunaan anggaran kepada WK II. Alur Pemeliharaan, Pengembangan dan Ketertiban Sarana dan Prasarana Program Studi

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang Mmenjalankan prosedur adalah Staf Program Studi bekerja sama dengan Bagian Umum Sarana dan Prasarana. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Surat edaran pemeliharaan, kelengkapan pemeliharaan. 32

G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi H. Referensi 1. Renop STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 –2017. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 –2017. 3. Renop STKIP Siliwangi Bandung.

Ketua BPH YKJS,




K. S.O.P PEMINJAMAN PERALATAN YANG ADA DI PROGRAM STUDI DOKUMEN LEVEL KODE Standard Operational S.O.P Procedure JUDUL TANGGAL Peminjaman Peralatan yang ada di DIKELUARKAN Program Studi Desember 2014 AREA NO. REVISI: Program Studi A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Peminjaman Peralatan yang ada di Program Studi adalah perihal tata cara perijinan yang harus ditetapkan di lingkungan Program Studi. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme peminjaman peralatan yang ada di Program Studi. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil dalam peminjaman peralatan yang ada di Program Studi. 3. Terkendalinya peminjaman peralatan yang ada di Program Studisesuai dengan peraturan yang berlaku di STKIP Siliwangi. 4. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup dan Penggunaannya Peralatan yang ada di Program Studi yang sering digunakan untuk kelancaran proses pembelajaran/perkuliahan diantaranya infokus, laptop, dan wireless. Selain digunakan dalam perkuliahan, fasilitas tersebut juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan program studi dan lembaga. D. Prosedur 1. Program studimembuat buku peminjaman dan pengembalian peralatan. 2. Dosen atau mahasiswa yang meminjam peralatan yang ada di Program Studi mengisi buku peminjaman. 3. Dosen atau mahasiswa mengembalikan peralatan Program Studi. 4. Jika peralatan telah lengkap, maka Dosen atau Mahasiswa mengisi buku pengembalian peralatan. 5. Staf program studiselanjutnya mengecek buku peminjaman dan pengembalian peralatan.

34

Alur Peminjaman Peralatan yang ada di Program Studi

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah bagian Program Studi yang bersangkutan. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Buku pencatatan untuk peminjaman aset Prodi G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi H. Referensi 1. Rencana kerja Program Studi. 2. Renop STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012-2017. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung tahun 2012 –2017. 35

I. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Cimahi, Desember 2014

Ketua BPH YKJS,

Ketua STKIP Siliwangi,



S.O.P PERSIAPAN VISITASI AKREDITASI PROGRAM STUDI

DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Persiapan Visitasi Akreditasi Program Studi AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Persiapan Visitasi Program Studi adalah dalam rangka peninjauan kelayakan suatu Program Studi di suatu perguruan tinggi. Banyak hal yang harus dipersiapkan seperti notulen rapat, bukti jadwal pengajaran, penelitian, dll. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme persiapan visitasi akreditasi program studi. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang terlibat dalam persiapan visitasi akreditasi program studi. 3. Terkendalinya persiapan visitasi akreditasi program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku di STKIP Siliwangi, dan kebijakan Dikti. 4. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Dalam menghadapi visitasi akreditasi program studi, perlu dilakukan persiapan yang optimal terutama dalam menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Persiapan ini dilakukan untuk memperoleh hasil akreditasi program studi yang lebih baik karena didukung dengan dokumen yang tersedia dan lengkap. D. Prosedur 1. Program Studi bersama unit/bagian terkait melakukan rapat persiapan visitasi akreditasi program studi. 2. Program Studi bersama unit/bagian terkait menyusun dokumen dan sarana/prasarana yang diperlukan dalam visitasi akreditasi. 3. Jika dokumen dan sarana/prasarana telah lengkap, maka persiapan visitasi Program studi oleh BAN-PT telah selesai. Sebaliknya, jika belum lengkap, maka segera melengkapi dokumen dan sarana/prasaranayang diperlukan.

37

Alur Persiapan Visitasi Akreditasi Program Studi

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Program Studi yang bersangkutan dan juga WAKA I yang membawahi bidang Kurikulum dan Pendidikan. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Berkas-Berkar Borang Program Studi dan juga Institusi G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi 38

H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 2012-2017. 3. Renop STKIP Siliwangi. I. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,




S.O.P PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMATERI BIMBINGAN TEKNIS DAN WORKSHOP DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Penugasan Dosen sebagai Pemateri Bimbingan Teknis dan Workshop AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Yang dimaksud dengan Penugasan Dosen sebagai Pemateri Bimbingan Teknis dan Workshop adalah Dosen yang bersangkutan harus menjadi pemateri dalam BIMTEK dan Workshop di lingkungan STKIP Siliwangi. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme penugasan Dosen sebagai pemateri Bimbingan Teknis dan Workshop. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang terlibat dalam layanan kegiatan bimbingan teknis dan workshop. 3. Meningkatkan kecepatan layanan kepada mahasiswa. 4. Terkendalinya proses kegiatan bimbingan teknis dan workshopsesuai dengan peraturan dan kurikulum yang berlaku di STKIP Siliwangi. 5. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan dianjurkan mengikuti workshop.Mahasiswa dalam proses kegiatan tersebut berhak mendapat wawasan dari dosen, sehingga pengetahuan mahasiswa menjadi lebih baik. D. Prosedur 1. Program studi melakukan persiapan kegiatan bimbingan teknis dan workshop. 2. Program studi melakukan sosialisasi kegiatan bimbingan teknis dan workshop kepada dosen dan mahasiswa 3. Program studi menentukan dosen sebagai pemateri bimbingan teknis dan workshop, yang sudah mendapatkan persetujuan dari ketua program studi.Kualifikasi dosen penguji seminar hasil penelitian adalah: a. Dosen yang berpendidikan minimal S2 dan mempunyai jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli, dan 40

b. 4.

5.

Dosen yang telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis di PPPPTK atau lembaga serupa sesuai keilmuan masing-masing program studi. Jika Dosen bersedia, maka Program Studi memberikan pengarahan agar terdapat kesamaan pandangan mengenai mekanisme bimbingan teknis dan workshop. Setiap Dosen yang ditugaskan tersebut wajib memberikan laporan kepada Program Studi setelah kegiatan bimbingan teknis dan workshop.

Alur Penugasan Dosen sebagai Pemateri Bimbingan Teknis atau Workshop

41

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ketua Program Studi yang bersangkutan. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Surat Tugas, jadwal Bimbingan Teknis dan Workshop G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi. H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 2012-2017. 3. Renop STKIP Siliwangi. I. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,




S.O.P PENUGASAN DOSEN MENGIKUTI SEMINAR / WORKSHOP / LOKAKARYA DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Penugasan Dosen Mengikuti Seminar/Workshop/Lokakarya AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Penugasan Dosen mengikuti Seminar/Workshop/Lokakarya dimaksudkan untuk mengirim Dosen tersebut untuk mengikuti seminar guna mendapatkan ilmu dan juga sertifikat sebagai syarat untuk pengajuan dan kenaikan pangkat akademik. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme penugasan Dosen mengikuti seminar/workshop/lokakarya. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang terlibat dalam layanan kegiatan seminar/workshop/lokakarya. 3. Meningkatkan kecepatan layanan kepada mahasiswa. 4. Terkendalinya proses kegiatan seminar/workshop/lokakaryasesuai dengan peraturan dan kurikulum yang berlaku di STKIP Siliwangi. 5. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Dosen dapat meningkatkan wawasan dan kompetensinya dengan mengikuti seminar/workshop/lokakarya.Dosen dalam proses kegiatan tersebut diharapkan memperoleh wawasan, sehingga bermanfaat untuk pengembangan diri dan program studi. D. Prosedur 1. Program studi menentukan dosen untuk mengikuti kegiatan seminar/workshop/lokakarya. 2. Jika Dosen tersebut bersedia, maka Program Studi selanjutnya memberikan pengarahan.Sebaliknya, jika dosen tersebut tidak bersedia, maka Program Studi menentukan Dosen lainnya sebagai pengganti.

43

Alur Penugasan Dosen Mengikuti Seminar/Workshop/Lokakarya

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Ketua Program Studi tempat Dosen tersebut bernaung. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Surat Tugas bagi Dosen untuk diberikan kepada Panitia untuk memperoleh bukti mengikuti kegiatan. G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi. 44

H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 2012-2017. 3. Renop STKIP Siliwangi Bandung. I. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,




S.O.P PELAKSANAAN RAPAT PROGRAM STUDI DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Pelaksanaan Rapat Program Studi AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Pelaksanaan rapat Program Studi diperlukan guna memberi aturan mengenai rapat di lingkungan Program Studi di lingkungan STKIP Siliwangi Bandung. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme pelaksanaan rapat program studi. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang berkaitan dalam pelaksanaan rapat program studi. 3. Terkendalinya pelaksanaan rapat program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku di STKIP Siliwangi. 4. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya Rapat program studi merupakan rapat yang dilaksanakan oleh program studi untuk mengkoordinasikan seluruh program kerja atau kegiatan kepada seluruh dosen dan atau seluruh pihak terkait. Rapat program studi ada yang sudah terjadwal dan ada pula rapat lainnya yang bersifat insidental yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti program atau kegiatan penting dari lembaga yang harus ditindaklanjuti dan disosialisasikan. D. Prosedur 1. Pimpinan dan Staf Program Studi menyiapkan seluruh kelengkapan rapat yang diperlukan. 2. Program studi mengundang seluruh dosen untuk mengikuti rapat pada waktu yang sudah ditetapkan. 3. Staf Program Studi memberikan daftar hadir rapat dan membantu sekretaris dalam membuat notulen rapat. 4. Rapat Program Studi dipimpin oleh ketua atau sekretaris. 5. Sekretaris Program Studi mengecek kembali notulen hasil rapat. Jika sudah lengkap, maka pimpinan rapat menegaskan kembali hasil rapat. 46

6. Notulen hasil rapat untuk selanjutnya diarsipkan oleh pimpinan dan staf Program Studi. Alur Pelaksanaan Rapat Program Studi

47

E. Kualifikasi Pejabar/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah seluruh bagian/Staf Program Studi yang bersangkutan. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Notulen rapat, tata tertib rapat, dan daftar kehadiran Dosen/Peserta rapat. G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi. H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Rencana Kerja Program Studi. 3. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 2012–2017. I. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,




S.O.P PENGAJUAN WAKIL PROGRAM STUDI SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK STKIP SILIWANGI DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Pengajuan Wakil Program Studi sebagai Anggota Senat Akademik STKIP Siliwangi AREA Program Studi

KODE S.O.P


A. Definisi Istilah Pengajuan Wakil Program Studi sebagai Anggota Senat Akademik STKIP Siliwangi adalah Program Studi yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Senat STKIP Siliwangi Bandung. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme pengajuan wakil program studi sebagai Anggota Senat Akademik STKIP Siliwangi. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang berkaitan dalam pengajuan wakil program studi sebagai Anggota Senat Akademik STKIP Siliwangi. 3. Terkendalinya pengajuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di STKIP Siliwangi Bandung. 4. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Program studi mengajukan wakil program studi sebagai Anggota Senat Akademik STKIP Siliwangi. Wakil program studi tersebut adalah dosen program studi yang kompeten, berdedikasi untuk mengembangkan lembaga dan memiliki integritas yang tinggi. D. Prosedur 1. Pimpinan Program Studi menyeleksi Wakil Program Studi yang akan diajukan sebagai Anggota Senat Akademik STKIP Siliwangi. 2. Pimpinan Program Studi menetapkan Wakil Program Studi yang terdiri dari dua orang dosen. 3. Program Studi memberikan surat pengajuan kepada Ketua STKIP Siliwangi. 4. Jika Pengajuan Program Studi tersebut mendapatkan persetujuan dari Ketua STKIP Siliwangi, maka selanjutnya surat pengajuan wakil program studi diarsipkan.

49

Alur Pengajuan Wakil Program Studi sebagai Anggota Senat Akademik STKIP Siliwangi

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Pimpinan Program Studi yang kemudian diajukan kepada Ketua STKIP Siliwangi. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Surat Tugas dari Pimpinan Prodi. G. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 50

2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 2012–2017. 3. Renop STKIP Siliwangi Bandung. I. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,




S.O.P IZIN CUTI DOSEN DOKUMEN LEVEL Standard Operational Procedure JUDUL Izin Cuti Dosen

KODE S.O.P


AREA Program Studi

A. Definisi Operasional Izin Cuti Dosen dimaksudkan bagi Dosen yang menghadapi situasi tertentu seperti cuti melahirkan, cuti menikah, dan cuti untuk keperluan lainnya. B. Tujuan 1. Tertibnya mekanisme izin cuti Dosen. 2. Terkoordinasinya program studi dan personil yang terlibat dalam layanan izin cuti Dosen. 3. Meningkatkan kecepatan layanan kepada Dosen. 4. Terkendalinya proses izin cuti Dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku di STKIP Siliwangi. 5. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan. C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya Dosen dapat mengajukan izin cuti sebagai salah satu bentuk layanan program studi kepada seluruh dosen. D. Prosedur 1. Dosen mengajukan permohonan izin cuti kepada program studi. 2. Pimpinan program studi mempertimbangkan permohonan izin cuti tersebut. 3. Jika permohonan tersebut disetujui, maka selanjutnya Pimpinan Program studi berkoordinasi dengan Wakil Ketua II STKIP Siliwangiuntuk memperoleh hasil keputusan.

52

Alur Izin Cuti Dosen

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur Pejabat yang menjalankan prosedur adalah Pimpinan Program Studi dan juga WAKA II STKIP Siliwangi. F. Peralatan, Perlengkapan, dan Bahan Surat izin permohonan cuti, pemberian izin cuti. G. Catatan Diperlukan formulir untuk evaluasi H. Referensi 1. Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung. 2. Renstra STKIP Siliwangi Bandung 2012–2017. 53

3. Renop STKIP Siliwangi Bandung. I. Verifikasi: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur



Ketua BPH YKJS,




54

S.O.P EVALUASI KINERJA DOSEN PRODI DOKUMEN LEVEL

Recommend Documents