WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten kabu paten Gowa , Ma r os , Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 421); 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621); 15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang -2-
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 9). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kota Makassar. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar. 3. Walikota adalah Walikota Makassar. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar. 5. Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat DLH adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 6. Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Pos P3SLH adalah pusat layanan bagi Pengadu yang menyampaikan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang merupakan bagian dari DLH Kota Makassar. 7. Media Pengaduan adalah sarana yang dapat digunakan Pengadu untuk menyampaikan pengaduan. 8. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada SKPD yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. 9. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 10. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 11. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan. 12. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan. 13. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan dan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 14. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang lebih berat. 15. Pelanggaran serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat. -3-
16. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil pada DLH yang memenuhi persyaratan tertentu. 17. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. BAB II TUJUAN Pasal 2 Peraturan Walikota ini bertujuan untuk : a. memberikan pedoman dalam melakukan pengaduan; dan b. memberikan pedoman bagi SKPD yang bertanggung jawab dalam melakukan penanganan pengaduan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: a. pembentukan dan kewenangan Pos P3SLH; b. objek pengaduan; c. tata cara penyampaian pengaduan; d. pengelolaan pengaduan; e. keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat. BAB IV PEMBENTUKAN DAN KEWENANGAN Pasal 4 (1)
Pos P3SLH dibentuk oleh Walikota melalui Keputusan Walikota.
(2)
Susunan Organisasi Pos P3SLH, terdiri dari: a. Ketua; b. Koordinator; dan c. Anggota. Pasal 5
(1)
Pos P3SLH melakukan penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di daerah.
(2)
Pos P3SLH merupakan lembaga non struktural dan berada di DLH.
(3)
Pos P3SLH bertugas untuk membantu Walikota dalam mengkoordinasikan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
(4)
Pos P3SLH bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala DLH.
-4-
Pasal 6 Dalam melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pos P3SLH memiliki fungsi: a. menerima pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan/atau sengketa lingkungan; b. mempelajari data dan informasi pengaduan dan/atau sengketa lingkungan; c. melakukan verifikasi pengaduan dan/atau sengketa lingkungan; d. membuat laporan verifikasi pengaduan dan/atau sengketa dan rekomendasi penanganannya; e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan; f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui kepala DLH. BAB V OBJEK PENGADUAN Pasal 7 (1)
Objek pengaduan meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pasca pelaksanaan; dan/atau d. usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
(2)
Objek pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup; b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; c. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. BAB VI TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN Bagian Kesatu Media Pengaduan Pasal 8
(1)
Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(2)
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
(3)
Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan ke Pos P3SLH.
(4)
Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Media Pengaduan. -5-
(5)
Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. telepon; b. faksimili; c. surat; d. surat elektronik; e. website; f. media sosial; g. pesan singkat; h. aplikasi pengaduan; atau i. media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
(6)
Pengaduan paling sedikit memuat informasi: a. identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email; b. lokasi kejadian; c. dugaan sumber atau penyebab; d. waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan. e. penyelesaian yang diinginkan; dan f. informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke SKPD Penanggung Jawab.
(7)
Pengaduan dapat disampaikan sesuai dengan format formulir pengaduan atau berisi informasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)
Format formulir pengaduan sebagaimana pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bagian Kedua Etika Pelayanan Pasal 9
Pos P3SLH dalam memberikan pelayanan pengaduan, harus memenuhi etika sebagai berikut: a. memberikan layanan dengan santun; b. bersikap netral; c. mematuhi mekanisme dan tata cara layanan; d. menjaga harkat dan martabat Pemerintah Kota; e. tidak mengubah isi pengaduan yang disampaikan oleh pengadu. BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN Bagian Kesatu Tahapan Pengelolaan Pengaduan Pasal 10 Tahapan penanganan pengaduan terdiri atas: a. penerimaan; b. penelaahan; c. verifikasi; d. perumusan laporan hasil; dan e. tindak lanjut hasil pengaduan.
-6-
Bagian Kedua Penerimaan Pasal 11 (1)
Dalam hal pengaduan disampaikan langsung secara lisan kepada petugas, pengadu mengisi formulir pengaduan.
(2)
Dalam hal pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan bantuan khusus karena keterbatasannya, petugas membantu mengisikan formulir pengaduan.
(3)
Dalam hal pengaduan disampaikan langsung secara tertulis kepada petugas, pengadu melengkapi informasi sesuai dengan formulir pengaduan.
(4)
Dalam hal pengaduan disampaikan secara tidak langsung melalui media pengaduan berupa telepon atau pesan singkat, petugas menuangkan ke dalam formulir pengaduan.
(5)
Dalam hal pengaduan secara tidak langsung melalui media pengaduan berupa surat, surat elektronik, media sosial, faksimili, atau aplikasi pengaduan tidak perlu dituangkan di dalam formulir pengaduan. Pasal 12
(1)
Pengaduan dinyatakan lengkap dalam hal seluruh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) terpenuhi.
(2)
Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap, petugas mencatat pengaduan ke dalam buku Register Pengaduan.
(3)
Petugas memberikan Tanda Terima Pengaduan atau nomor register pengaduan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak informasi pengaduan dinyatakan lengkap.
(4)
Buku Register Pengaduan dan Tanda Terima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 13
(1)
Dalam hal pengaduan belum lengkap, petugas melakukan klarifikasi kepada pengadu untuk melengkapi informasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.
(2)
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati namun pengadu belum melengkapi informasi pengaduan, pengaduan tidak diregistrasi.
(3)
Petugas menyampaikan pemberitahuan melalui surat, telepon atau website pengaduan tidak diregistrasi dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengadu.
(4)
Format pemberitahuan pengaduan tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
-7-
(5)
Dalam hal pengaduan tidak diregristrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengadu dapat menyampaikan kembali pengaduan yang sama dengan informasi lengkap. Pasal 14
Dalam hal Pos P3SLH tidak mengelola pengaduan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada Instansi Penanggung Jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Bagian Ketiga Penelaahan Materi Pengaduan Pasal 15 (1)
Dalam hal pengaduan telah diregistrasi, dilakukan telaahan terhadap informasi pengaduan.
(2)
Hasil telaahan berupa kategori dan usulan rekomendasi kepada Kepala DLH.
(3)
Hasil telaahan berupa kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pengaduan di bidang lingkungan hidup; dan b. bukan pengaduan lingkungan hidup.
(4) Hasil telaahan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. pelaksanaan verifikasi pengaduan; b. pelimpahan pengaduan kepada bagian/bidang, unit kerja atau antar instansi penanggung jawab; atau c. pelimpahan pengaduan kepada SKPD terkait. Bagian Keempat Verifikasi Pengaduan Pasal 16 (1) Verifikasi pengaduan dilaksanakan oleh PPLHD dan/atau pejabat yang ditugaskan dan memiliki tugas pokok dan fungsi terkait pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan. (2) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara verifikasi pengaduan yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 17 Dalam melaksanakan verifikasi pengaduan, PPLHD dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dapat meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya. Pasal 18 (1)
Untuk membuktikan kebenaran atas pengaduan, pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan sesuai dengan data pengaduan atau dokumen lainnya yang terkait; b. meminta keterangan; -8-
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki lokasi yang berkaitan dengan hal yang diverifikasi; e. memotret atau membuat rekaman audio visual; f. mengambil sampel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; g. memeriksa peralatan; dan h. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi. (2)
Pelaksana verifikasi selaku PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berwenang untuk menghentikan pelanggaran tertentu. Pasal 19
(1)
Dalam hal pelaku usaha dan/atau kegiatan mencegah, menghalang-halangi, menolak, atau menggagalkan pelaksanaan tugas verifikasi lapangan, pelaksana verifikasi membuat Berita Acara Penolakan Verifikasi.
(2)
Format Berita Acara Penolakan Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bagian Kelima Perumusan Laporan Hasil Verifikasi Pasal 20
(1)
PPLHD dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) wajib melaporkan hasil verifikasi pengaduan kepada Kepala DLH sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(2)
Laporan hasil verifikasi paling sedikit memuat: i. latar belakang dan tujuan verifikasi; j. analisis data hasil verifikasi; k. analisis yuridis; l. kesimpulan dan saran; dan m. lampiran.
(3)
Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa keterangan: a. pengaduan terbukti; atau b. pengaduan tidak terbukti.
(4)
Dalam hal pengaduan terbukti, usulan rekomendasi dapat berupa: a. penerapan sanksi administrasi; b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan; c. penegakan hukum pidana; d. pelimpahan pengaduan kepada SKPD terkait.
(5)
Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
(6)
Dalam hal pengaduan tidak terbukti dan tidak ditemukan pelanggaran lain, penanganan pengaduan dinyatakan selesai.
-9-
(7)
Format laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(8)
Lampiran laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas: a. Berita Acara Verifikasi Pengaduan; b. Berita Acara Penolakan Verifikasi dalam hal terjadi penolakan verifikasi; c. Berita Acara Penyerahan Sampel dalam hal dilakukan pengambilan sampel; d. Berita Acara Pengambilan Foto atau Video; dan/atau e. Bukti lain yang mendukung, antara lain: dokumen perizinan, Amdal, peta, hasil laboratorium, laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sebagainya.
(9)
Format Berita Acara Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(10) Format Berita Acara Pengambilan Foto atau Video sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bagian Keenam Tindak Lanjut Hasil Pengaduan Pasal 21 (1)
Kepala DLH menindaklanjuti laporan hasil pengaduan.
(2)
Kepala DLH menyampaikan surat penyampaian hasil pengaduan kepada pengadu.
(3)
Jangka Waktu penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan tindak lanjut laporan hasil pengaduan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap.
(4)
Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan uji laboratorium. BAB VIII KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 22
(1)
Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai: a. perkembangan atau status penanganan pengaduan; b. laporan hasil pengaduan; dan c. tindak lanjut hasil pengaduan.
(2)
Pos P3SLH wajib mempublikasikan data dan informasi penanganan pengaduan.
(3)
Dalam rangka perlindungan pengadu, Pos P3SLH wajib merahasiakan informasi terkait dengan pengadu.
- 10 -
Pasal 23 (1)
Pencabutan pengaduan tidak menghentikan proses pengelolaan pengaduan.
(2)
Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengelolaan pengaduan, DLH dapat mengembangkan pembinaan atau kerjasama pemantauan ketaatan usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup bersama masyarakat.
(3)
Pembinaan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 24
Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Pos P3SLH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 26 September 2017 WALIKOTA MAKASSAR,
MOH. RAMDHAN POMANTO Diundangkan di Makassar pada tanggal 26 September 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
BASO AMIRUDDIN BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 26
- 11 -
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 26 TAHUN TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAANPENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAFTAR LAMPIRAN I.
Format Bentuk Formulir Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup.
II.
Format bentuk Buku Register Pengaduan.
III.
Format bentuk Pemberitahuan Pengaduan Diregistrasi
IV.
Format bentuk Pemberitahuan Pengaduan Tidak Diregistrasi
V.
Format bentuk Berita Acara Verifikasi Pengaduan
VI.
Format bentuk Berita Acara Penolakan Verifikasi
VII.
Format bentuk Laporan Verifikasi Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup
VIII. IX.
Format bentuk Format Berita Acara Pengambilan Sampel Format bentuk Berita Acara Pengambilan Foto/Video
- 12 -
I. FORMULIR PENGADUAN FORMULIR PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pada hari ini ………………..tanggal ……………….bulan …………..tahun…………. pukul ………………...WITA, bertempat di ........…………………yang bertanda tangan di bawah ini: A. Identitas Pengadu 1. Nama 2. Alamat
3. No. Telp/fax/email B. Lokasi Kejadian Alamat
: ……………………………………………………………. : ……………………………………………………………. ...…………………………………………………………. ……………………………………………………………. : …………………………………………………………….
: ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
C. Dugaan sumber atau penyebab 1. Jenis Kegiatan : ……………………………………………………………. (jika diketahui) 2. Nama kegiatan : ……………………………………………………………. dan/atau ……………………………………………………………. Usaha (jika diketahui) D. Waktu dan Uraian Kejadian 1. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan: ……………………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………………… 2. Uraian kejadian: …………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………………. 3. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. E. Penyelesaian yang Diinginkan: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
- 13 -
F. Pernah mengadukan kasus ini ke instansi : Nama Instansi 1. ……………………………….
Tanggal/Bulan/Tahun …………………………………………..
2. ……………………………….
…………………………………………..
3. ……………………………….
…………………………………………..
Penerima pengaduan,
Makassar, ………………………. Pengadu,
( ………………………. )
( ……………………. )
- 14 -
II. FORMAT BUKU REGISTER PENGADUAN BUKU REGISTER PENGADUAN No. Reg
Tanggal Penerimaan
Nama Pengadu
Alamat
Lokasi Kejadian
1
2
3
4
5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. dst
15
Nama Usaha dan/atau Kegiatan 6
Jenis Kegiatan
Uraian Kejadian
7
8
Penyelesaian yang Diinginkan 9
III. FORMAT PEMBERITAHUAN PENGADUAN DIREGISTRASI
PEMBERITAHUAN PENGADUAN DIREGISTRASI No. Registrasi: --------------
Pada hari ini ………………..tanggal ……………….bulan …………..tahun…………. pukul ………………WITA, di …………………yang bertanda tangan di bawah ini: A. Identitas Penerima Pengaduan 1. Nama : ……………………………………………………………. 2. Alamat Kantor : ……………………………………………………………. ...…………………………………………………………. ……………………………………………………………. 3. Jabatan : ……………………………………………………………. B. Identitas Pengadu 1. Nama 2. Alamat 3. No. Telp 4. email/Fax
: ……………………………………………………………. : ……………………………………………………………. ...…………………………………………………………. ……………………………………………………………. : ……………………………………………………………. : …………………………………………………………….
Bahwa pengaduan disertai dengan melampirkan dokumen: 1. …………………………………….. 2. …………………………………….. 3. …………………………………….. Makassar, ……………………… Penerima pengaduan,
Pengadu,
( ………………………. )
( ……………………. )
16
IV. FORMAT PEMBERITAHUAN PENGADUAN TIDAK DIREGISTRASI PEMBERITAHUAN PENGADUAN TIDAK DIREGISTRASI 1. Pada tanggal …………………………………………, Petugas menerima pengaduan lingkungan hidup yang diajukan oleh Sdr/Sdri Pengadu: Nama Alamat
: ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. Usaha dan/atau Kegiatan : ……………………………………………………….. 2. Pada tanggal ………………… Petugas telah meminta Pengadu untuk melengkapi substansi pengaduan sesuai dengan informasi pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini. 3. Dalam jangka waktu yang ditentukan, pengadu belum melengkapi substansi pengaduan sebagaimana diminta. Berdasarkan pertimbangan di atas, memberitahukan bahwa: Pengaduan Tidak Diregistrasi Catatan: 1. Pemberitahuan ini tidak menutup kemungkinan Pengadu untuk kembali mengadukan hal yang sama, namun dengan substansi yang lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota. 2. Dalam hal Pengadu kembali mengajukan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, pengelolaan pengaduan dilakukan mulai dari tahap awal. Makassar,……………….
-----------------------Petugas
17
V. BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN Pada hari ini …………….. tanggal …………… bulan …………tahun ………jam….., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : ………………………………….....………………… Pangkat/Gol. : ……………………………………..………………… Jabatan : ………..……………………………………………… No. PPLHD : ………………………………………..……………… Instansi : ………………………..……………………………… 2. Nama Pangkat/Gol. Jabatan No. PPLHD Instansi
: : : : :
…………………………………………..…………… …………………..…………………………………… …………………………………………………..…… ……………..………………………………………… ……………………………………………..…………
3. Nama : …..…………………………………………………… Pangkat/Gol. : …………………………………..…………………… Jabatan : …………..…………………………………………… No. PPLHD : …………………………………………..…………… Instansi : ……………………..………………………………… . Telah melakukan verifikasi pengaduan terhadap dugaan: 1. Pokok pengaduan*) 2. Media yang tercemar Lokasi/Tempat
: ……………………..………………………………… : ……………………..………………………………… : ……………………..…………………………………
3. Sumber Nama kegiatan/usaha : …………………………..………………………….. Jenis usaha : ……………………..……………………………….. Alamat : ……………………..……………………………….. Melalui kegiatan sebagai berikut: **) 1. 2. 3. Dari 1. 2. 3. 4.
………………………………………………………….……………………... ………………………………………………………….……………………… dst. verifikasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : ………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………….………………………… .................................................................................................. dst
Pelaksanaan verifikasi pengaduan dan temuan fakta-fakta tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh pihak perusahaan : Nama Jabatan
: …………...……………………..……………………………. : ………………………………….....………………………….
Demikian Berita Acara Verifikasi Pengaduan dibuat dengan sebenar-benarnya.
18
Pelaksana verifikasi 1. ………………..……...….…..
tandatangan ........….……………………………...
2.
…………………….……...….
……............…………………………
3.
…………………………....….
……........….…………………………
Pihak Perusahaan ……………………………..…...
tandatangan ……...…....………..…………………
Saksi-saksi : 1. Nama : ………………………………………………………. Pekerjaan : ………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………. Tanda tangan : ………………………………………………………. 2. Nama Pekerjaan Alamat Tanda tangan
: : : :
………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………………….
3. dst. *) Disesuaikan dengan objek pengaduan **) Yang dimaksud dengan kegiatan adalah semua kegiatan adalah semua kegiatan yang dilakukan selama melakukan verifikasi lapangan.
19
VI. BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI PENGADUAN
BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI Pada hari ini, …………….. tanggal ………….bulan ……………………tahun …………….jam, ………………, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: ………………………………………………………….
Jabatan
: ………………………………………………………….
Alamat (perusahaan)
: ………………………………………………………….
Bertindak untuk dan atas nama ……………………………………………………, menolak pelaksanaan verifikasi pengaduan oleh: 1. Nama Pangkat/Gol. Jabatan No. PPLHD Instansi
: : : : :
…………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
2. Nama : Pangkat/Gol. Jabatan No. PPLHD Instansi
: : : :
…………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
3. dst Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut: 1. ………………………………………………………………………………………….... 2. …………………………………………………………………..……………………….. 3. ……………………………………………………………………..…………………….. Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pihak Perusahaan *)
tanda tangan
…………………………………….
……………………………………..
Pelaksana Verifikasi
tanda tangan
1. ………………………………….
………………………………………
2. ………………………………….
…….…………………………………
3. ………………………………….
….……………………………………
20
Saksi-Saksi : 1. Nama
: …………………………………………………………….
Pekerjaan
: …………………………………………………………….
Alamat
: ………………………………………………….............. …………………………………………………………….
Tanda tangan 2. Nama
: ……………………………………………………………. : …………………………………………………………….
Pekerjaan
: …………………………………………………………….
Alamat
: ………………………………………………….............. …………………………………………………………….
Tanda tangan
: …………………………………………………………….
3. dst *) Dikosongkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak tanda tangan.
21
VII. FORMAT LAPORAN VERIFIKASI LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya verifikasi terhadap kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya verifikasi terhadap pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. B. KEGIATAN LAPANGAN Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi di lapangan. C. FAKTA DAN TEMUAN DI LAPANGAN Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang fakta dan temuan selama dilaksanakannya verifikasi lapangan dengan melampirkan data pendukungnya. D. ANALISIS YURIDIS/KETAATAN Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. E. RIWAYAT KETAATAN Informasi yang dituangkan meliputi rekam jejak kegiatan usaha apakah pernah dikenakan sanksi administrasi, penegakan hukum perdata dan/atau penegakan hukum pidana. F. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil verifikasi pengaduan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut penanganan kasus. G. LAMPIRAN Susunan lampiran: 1. Salinan data Data dalam pelaksanaan verifikasi seperti hasil analisa laboratorium, peta lokasi, peta kerusakan, proses pengolahan limbah, dan lain-lain. 2. Berita Acara Informasi tambahan/penunjang a. Dokumen penunjang, seperti: foto, film, rekaman suara, perizinan, AMDAL. b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil pemantauan mandiri (self monitoring), laporan RKL-RPL atau UKL-UPL.
22
VIII. FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL Pada hari ini, …………….. tanggal ………….bulan ……………………tahun …………….jam, ………………, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama
: ………………………………………………………….
Jabatan
: ………………………………………………………….
Tanda Tangan
: ………………………………………………………….
2. Nama
: ………………………………………………………….
Jabatan
: ………………………………………………………….
Tanda Tangan
: ………………………………………………………….
3. Nama
: ………………………………………………………….
Jabatan
: ………………………………………………………….
Tanda Tangan
: ………………………………………………………….
Masing-masing
dari
kantor
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kota
Makassar
dan
…………………………………… telah melakukan pengambilan sampel lingkungan di lokasi …………………… Uraian singkat pengambilan sampel sebagai berikut: 1. Sampel yang diambil: …………………………………………………………………………………… 2. Deskripsi sampel: No.
Kode sampel
Jenis sampel
Metode sampling/ pengukuran
Lokasi
Parameter uji
Ket.
3. Keterangan lain …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………… Pengambilan sampel disaksikan dan diketahui oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: 1. Nama : …………………………………………………………. Jabatan : …………………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………. Tanda Tangan : …………………………………………………………. 2. Nama : …………………………………………………………………. Jabatan : …………………………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………. Tanda Tangan : …………………………………………………………. Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel pada lokasi …………………………..dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya. 23
Yang mengambil sampel,
tanda tangan,
1. ……………………….
……………………
2. ……………………….
……………………
3. ……………………….
……………………
Saksi-Saksi : 1. Nama
: …………………………………………………………….
Pekerjaan
: …………………………………………………………….
Alamat
: ………………………………………………….............. …………………………………………………………….
Tanda tangan 2. Nama
: ……………………………………………………………. : …………………………………………………………….
Pekerjaan
: …………………………………………………………….
Alamat
: ………………………………………………….............. …………………………………………………………….
Tanda tangan
: …………………………………………………………….
24
IX. FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO
Pada hari ini,…………….. tanggal………….bulan……………………tahun …………….jam, ………………, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan No. PPLHD Instansi
: : : : :
…………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
2. Nama NIP Jabatan No. PPLHD Instansi
: : : : :
…………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
Masing-masing dari ………………………………….. telah melakukan pengambilan foto/video di lokasi ………………………………………….. dengan alamat Jl. ………………………………….. Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan: Surat Perintah Tugas No: ……………………….., tanggal …………..bulan ………tahun ………… Disaksikan oleh: 1. ……………………. 2. ……………………. Alat yang digunakan
:
Kamera/alat perekam jenis
:
Merk
:
Demikian Berita Acara Pengambilan foto/video yang dibuat dengan sebenarbenarnya. Mengetahui Pelaksana Verifikasi,
Pihak Perusahaan,
……………………….. NIP
……………………….. Jabatan: 25
Saksi-saksi: No.
Nama
Jabatan/pekerjaan
Tanda Tangan
WALIKOTA MAKASSAR,
MOH. RAMDHAN POMANTO
26
