REFORMASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
OLEH ASRENA KAPOLRI IRJEN POL DRS. BAMBANG SUNARWIBOWO, SH, M.HUM
1
PENDAHULUAN
Korupsi merupakan wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat. Perbuatan tercela ini merongrong demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran HAM, mendistorsi pasar, menurunkan kualitas hidup, memberikan ruang berkembangnya kejahatan terorganisir, dan terorisme tidak saja terhadap perekonomian negara tetapi juga pada menurunnya Kamtibmas.
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini, telah dinyatakan secara tegas oleh Presiden RI bahwa hukum harus ditegakkan, tidak boleh tebang pilih, hukum harus berjalan tanpa pandang bulu dan harus dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Penegakan hukum juga harus dapat memberikan rasa keadilan dan terwujudnya kepastian hukum, hal tersebut dengan ditetapkannya kebijakan pemerintah : Peraturan Presiden RI Nomor 55 tahun 2012, Tanggal 23 Mei 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
Instruksi Presiden Ri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
Instruksi Presiden Ri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017
2
Reformasi Birokrasi Polri
Polri telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi guna mewujudkan harapan masyarakat menjadi “Polri yang dipercaya, yang memberikan pelayanan prima, minimal zero complain, menjadikan Polri unggul dan profesional berlandaskan revolusi mental, melalui: Bidang Sumber Daya Manusia Bidang administrasi dan operasional
Pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses 1. Kelembagaan 2. Budaya Organisasi 3. Ketatalaksanaan 4. Regulasi 5. SDM Dgn Nilai Rata2 BAIK (3,63)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mental aparatur Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan Tata laksana SDM aparatur Peraturan Per-UU-an Pelayanan Publik
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Organisasi Tata Laksana Peraturan Per-UU-an SDM Aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan Publik Mindset/ Culturset
RBP Gel II Mendapat nilai 67,23 dr Kemenpan-RB 7 Satker Zona Integritas WBK Ditlantas Sumsel, Resta Palembang, Res Aceh Besar, Res Cimahi, Res Dumai, Resta Pontianak 3
Keberhasilan wujudkan aparatur Polri bersih & bebas KKN 1. mendapat WTP dari BPK-RI sejak tahun 2013; mendapat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Polri sebesar 2,65 skala 4 dari KPK. Penilaian secara keseluruhan pada komponen hasil dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN mendapat nilai 7,60 dari skala 10.
2. nilai hasil inovasi pelayanan publik bidang bantuan SAR, masuk dalam Top 99 Inovasi dari 515 Inovasi Kementerian/Lembaga. Evaluasi Quick Wins Layanan Dasar Publik bidang pelayanan SSB, SKCK, Transparansi Penanganan Perkara terhadap kelengkapan data dukung mencapai nilai 99%.
3. Tahun 2014 penilaian AKIP Polri mendapat nilai 65,10 kategori “B” peringkat 42 dari 82 K/L lebih tinggi jika dibanding dengan penilaian tahun 2013 dengan nilai 60,02 (CC). Tahun 2015 penilaian AKIP Polri naik menjadi 68,04 kategori “Baik” peringkat 36 dari 77 K/L
4
INOVASI DLM BIDANG GAKKUM & YAN PUBLIK 1. Bidang Penguatan Kapasitas dan Integritas SDM Polri a.
rekrutment personel Polri dan PNS dengan mempertimbangkan kebijakan minimal zero growth;
b.
percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri;
c.
meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan pelatihan; No
Jenis Dik
1.
Pendidikan pembentukan
2.
2015
2016
29.340
16.646
-
Dikbang Umum
3.508
1.621
1.445
3.
Dikbang Spesialis
6.705
6.347
4.370
4.
Sekolah Alih Golongan
5.000
3.148
-
5.
Pelatihan
62.795
33.500
39.904
107.348
61.262
44.715
Jumlah
a.
2014
membangun SDM Polri yang profesional melalui metode sekolah sambil bekerja (off campus) di STIKPTIK;
5
Lanjutan….... e.
melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian, melaluli Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) : Penguji SIM; penerbit STNK dan BPKB; Pendidik Polri; penyidik Laka lantas; petugas Patroli dan pengawalan Lantas; penyidik dan penyidik pembantu.
f.
mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
g.
melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);
h.
membangun hukum kepolisian di pusat dan daerah sebagai elemen Prolegnas bidang Kepolisian serta memfungsikan sebagai pusat informasi hukum Kepolisian bagi pelaksana tugas Polri di lapangan serta pusat penelitian hukum Indonesia dan negara-negara lain di dunia;
i.
peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme ;
j.
Tunjangan Kinerja dengan rata-2 : 45,51 % dari yang diusulkan Polri
Tunjangan Perumahan Polri sejumlah 576 unit pada tahun 2016 (baru terpenuhi15,93 % dari +/434.000 unit).
Program BPJS- Kesehatan dangan target 1,6 juta Personel Polri beserta Keluarganya.
menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
6
2. Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi a.
Penyederhanaan mekanisme penerbitan SIM, STNK, BPKB dan SKCK dengan menerapkan sistem on line diseluruh sentra pelayanan kepolisian
b.
Terlibat aktif dalam memback up kementerian keuangan khususnya direktorat jenderal pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak;
c.
Mengoptimalkan peran inspektorat dalam mengimplementasikan Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2013 tentang whistleblowing system dilingkungan Polri;
d.
Mengoptimalkan peran Divisi Humas selaku pejabat pengelola informasi dan data dilingkungan Polri;
e.
Melakukan review prosedur pengadaan barang dan jasa dilingkungan Polri untuk lebih transparan dan akuntabel dengan menerapkan e-procurement maupun e-catalog dan bekerjasama dengan LKPP;
f.
Dalam upaya pengendalian gratifikasi, membentuk unit pengendalian gratifikasi pada Itwasum Polri pada tingkat Mabes Polri dan Itwasda ditingkat Polda serta menerbitkan surat edaran Kapolri tentang mekanisme pelaporan gratfikasi;
g.
Menugaskan pelaksana fungsi Reskrim untuk aktif memberikan sosialisasi anti korupsi serta memberikan asistensi kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah guna pencegahan korupsi;
h.
Membuat system pengendalian perkara secara elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan hasil penyelidikan/penyidikan;
i.
Menandatangani beberapa nota kesepahaman sebagai upaya peningkatan pemberantasan Tipidkor yang dilakukan secara sinergis dalam kerangka integrated criminal justice system;
7
3. Bidang Penegakan Hukum THN
TARGET
SIDIK
SELRA
%
%
1
2
3
4
5 (4:2)
6 (4:3)
2012
908
1176
657
72,4
55,9
2013
916
1399
975
106,4
69,7
2014
543
1654
1085
199,8
65,6
2015
898
1816
1021
113,6
56,2
2016
908
1290
706
77,8
54,7
Pada tahun 2014 jumlah kasus sebanyak 1.654 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 1.085 kasus atau 65,6% (melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 543 kasus atau 199,8 %). Sedangkan, pada tahun 2015 jumlah kasus sebanyak 1.816 kasus dan penyelesaian perkara sebanyak 1.021 atau 56,2 %, (melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 898 kasus atau 113,6%). Keuangan Negara yang diselamatkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 437.066.578.685,00,-
Pada tahun 2016, (sampai dengan Triwulan III), Bareskrim Polri dan jajaran berhasil menangani jumlah tindak pidana Korupsi sebanyak 1290 kasus dan penyelesaian tindak pidana sebanyak 706 atau 54,7 % (target sebanyak 908 kasus atau 77,8 %), dan uang Negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar Rp. 218.299.616.336.-
8
4. Bidang Pelayanan Publik Upaya peningkatan pelayanan publik kepolisian agar transparan dan akuntabel dilakukan tidak saja pada pelayanan administrasi seperti pelayanan SIM, STNK dan BPKB namun juga meliputi pelayanan pada bidang penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana. Beberapa strategi yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam program PROMOTER Kapolri, antara lain : 1.
Membangun budaya perilaku anti korupsi pada aparatur yang bertugas pada pelayanan publik: Sosialisasi Budaya Anti Korupsi melalui pendidikan pada Diktuk, serta pelatihan revolusi mental Menerapkan pakta integritas untuk seluruh petugas pada fungsi yang berpotensi terjadinya perilaku koruptif. Membangun wilayah bebas dari korupsi melalui pembentukan Zona Integritas di 4 Polres (Banyumas, Cimahi, Palembang, dan Pontianak). Pembinaan disiplin dan penegakan hukum bagi anggota yang melakukan KKN
2.
Membangun system pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas calo dan berbasis TI: Melaksanakan Anev Menyeluruh terhadap data entry Pusiknas dari Tk. Mabes sampai dengan Tk. Polres Mengembangkan E-Policing Merampungkan layanan pendaftaran SIM baru secara online di seluruh polda Merampungkan layanan perpanjangan SIM online pada 72 kota Menyusun blue print layanan hukum online Mengembangkan pelayanan SKCK online ke seluruh satwil Inventarisasi dan evaluasi Perkap dan SOP Pelayanan Publik agar berorientasi kepada layanan yang cepat
9
3. Menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan : Sosialisasi melalui banner, pamflet, spanduk, selebaran tentang larangan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan Membuka akses kepada masyarakat melalui “website/public complain online” tentang keluhan masyarakat terkait proses penyidikan (www.itwasum.polri.go.id) Meningkatkan pengawasan melekat dan pengawasan struktural dalam proses penyidikan Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam penanganan kasus
4. Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal dengan EMI dan IME : Melakukan pendataan permasalahan / komplain yang dilaporkan oleh pengawas eksternal Menindaklanjuti komplain yang diterima dari pengawas eksternal secara tepat, proporsional, profesional, dan tuntas Melakukan koordinasi secara berkala dengan pengawas eksternal 10
Rencana Tindak Lanjut institusi Polri harus tetap bergerak menjadi lebih baik melalui road map reformasi birokrasi Polri 2015-2019, yaitu :
1. Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental; 2. Penetapan Struktur Organisasi Polri yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Penguatan Sistem Manajemen SDM Polri yang transparan, kompetitif, berintegritas dan berbasis merit system
4. Rekrutmen Anggota Polri Open Bidding dan Prinsip Betah 5. Penguatan Pelayanan Publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Instansi Pemerintah melalui evaluasi tingkat akuntabilitas kinerja, evaluasi terhadap unit kerja pelayanan yg telah mencanangkan Zona Integritas, serta penerbitan kebijakan tentang perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja
11
Indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Indikator Opini WTP dari BPK
Baseline 2015 Opini WTP
Target 2019 Opini WTP
Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-5)
1
2
1
2
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (skor 1-5) Nilai AKIP
Skor 68,04
Skor 70
Penggunaan e-procurement
30%
80%
Birokrasi yang Efektif dan Efisian
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB)
Indeks Profesionalitas Aparatur Polri (Skor 1-100) Indeks e-Government Polri (Skor 0-4)
Baseline 2015 Skor 67,23 (B)
Target 2019 Skor 70 (B)
Skor 86
Skor 86
Skor 2,66
Skor 2,66
12
Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Indikator
Indeks Integritas Pelayanan Publik (Skor 0-10) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)
Baseline 2015
Target 2019
Skor 7,22
Skor 8,5
80%
90%
-
10 Satpas, 453 Yan SKCK
13
Sekian dan Terima Kasih
14
Catatan Target capaian pada tahun 2019 tidak terlalu tinggi mengingat : Syarat penentuan skor sangat ketat, terutama kuota auditor yang harus terpenuhi dan tetap ( stationer), sementara auditor di itwasum senantiasa berpindah tempat. Sampai dengan saat ini Polri belum membuat analisa Resiko Beban Kerja.
15
