SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Kelas D- Fakultas Hukum UGM
All Images: Internet’s Archive
FOKUS BAHASAN
• • • •
PRINSIP TERITORIAL PRINSIP PERSONAL TEORI STATUTA TEORI UNIVERSAL
LAHIRNYA HPI Pendekatan tradisional HPI khususnya berkembang di Eropa daratan. } Perkembangan itu meliputi ; a) Pola penyelesaian perkara-perkara HPI di berbagai periode b) Asas-asas dan doktrin-doktrin utama c) Munculnya modifikasi-modifikasi yang tumbuh dalam teori-teori modern }
• Di bawah kekaisaran Romawi pada abad 2-6 Sesudah Masehi, pola hubungan yang sifatnya internasional timbul antara cives Rome (warga Romawi) dan warga negara jajahannya (Municipia dan Province). • Di wilayah Romawi, hukum yang berlaku adalah “ius civile”. • Antara warga Romawi dan warga Municipia/Province, hukum yang ebrlaku adalah “ius gentium”. • Ius gentium merupakan adaptasi dari ius civile dan jika ada persoalan commercium diselesaikan melalui hakim khusus yang disebut “praetor prereginis”. PROVINCE
MUNICIPIA MUNICIPIA
ROME
PROVINCE MUNICIPIA
MUNICIPIA PROVINCE
PROVINCE
• Pendekatan HPI yang berkembang pada masa ini adalah Ü PRINSIP TERITORIAL • Warga Province tunduk pada Ius Gentium (sebagai bagian dari hukum kekaisaran) dan tidak berkaitan dengan kaedahkaedah hukum Province (tempat mereka berasal)
Beberapa prinsip yang berkembang meliputi
1. Lex Rei Sitae (lex Situs) Perkara yang menyangkut benda tidak bergerak (immovables/onroerend goederen) tunduk pada hukum tempat dimana benda itu terletak 2. Lex Domicilii Hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. 3. Lex Loci Contractus Terhadap perjanjian yang melibatkan warga dari provinsi yang berbeda berlaku hukum tempat dibuatnya perjanjian.
• Runtuhnya kekuasaan Romawi pada abad 6-10 Sesudah M a s e h i Ü m e l a h i r k a n p e n d e k a t a n P R I N S I P PERSONAL. • Kedudukan Ius Civile menjadi berkurang, hukum adat, hukum personal, hukum keluarga, hukum agama berlaku (tribal systems). • P r i n s i p y a n g b e r k e m b a n g l a h i r a t a s d a s a r “genealogis” (pertalian darah) dan tidak lagi berbasis teritori.
Beberapa prinsip yang berkembang meliputi
1. Penetapan kemampuan untuk membuat perjanjian dilakukan b e rd a s a r k a n h u k u m p e r s o n a l msing-masing pihak. 2. Proses pewarisan dilangsungkan berdasatkan hukum pewaris. 3. Penyelesaian perkara tentang PMH h a r u s d i l a k u k a n b e rd a s a r k a n hukum personal dari pihak yang melakukan PMH
Transformasi tersebut berbeda
• K embali berlakunya pendektan teritorial dalam perkembangan HPI di Eropa Kontinental pada abad 11-12 Sesudah Masehi • Terjadi transformasi dari asas personal genealogis menjadi masyarakat teriitorialistik (keterikatan atas dasar wilayah yang sama). 1. Pertumbuhan di Eropa Utara Tumbuhnya kelompok masyarakat feodalistik (bourgeois) menuntut penerapan hukum teritorial mereka secara ekslusif terhadap siapa saja yang ada di dalam wilayah mereka. 2. Sothern Europe Tumbuhnya kota-kota perdagangan di Italia seakan-akan menjadi kota yang otonom dan memiliki sistem hukum lokalnya sendiri. Keragaman sistem hukum lokal (municipal laws) ini yang nantinya melahirkan normanorma hukum perselisihan (conflict of laws) dan pemicu tumbuhnya teori HPI yang
• Teori Statuta tumbuh pada abad ke 13-15 Sesudah Masehi di Italia. • Mobilitas warga Municipal menyebabkan pendekatan teritorialistik perlu ditinjau kembali
Seorang warga kota Milan berada di Venetia dan mengadakan perjanjian jual beli di Venetia. Berdasarkan asas teritorialistik, maka perjanjian yang dibuat harus tunduk pada aturan hukum municipal Venetia.
Pertanyaan yang timbul Sejauh mana perjanjian jual beli itu dapat dilaksanakan di wilayah Milan?
• HAL TERSEBUT MENIMBULKAN PEMIKIRAN PADA ACCURSIUS • ACCURSIUS ADALAH SEORANG POST GLOSSATORSÜ kelompok ahli hukum yang membangun asas-asas hukum/dasar hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum perselisihan (antar kota).
Gagasan Accursius
“Jika seseorang yang berasal dari suatu kota tertentu di Italia digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu karena ia bukan subyek hukum dari kota tersebut”
• Tumbuhnya Teori Statuta juga dipicu oleh pertanyaan yang dikenal dengan istilah “Quaestio Anglica” yang bersifat transnasional yang kemudian diteliti lebih lanjut oleh BARTOLUS de SASSOFERATO (dikenal sebagai Bapak HPI)
QUAESTIO ANGLICA
Pertanyaan ini terkait persoalan “apakah hak mewaris dari seorang Inggris atas sebidang tanah yang terletak di Italia harus tunduk pada hukum Inggris tentang hak waris atas tanah?”
PERTANYAAN YANG DIAJUKAN BARTOLUS
CIKAL BAKAL TEORI STATUTA
1. Apakah statuta dari sebuah kota di Italia dapat diberlakukan bagi orang asing yang berada di wilayah tersebut? 2. Apakah statuta dari sebuah kota di Italia berlaku juga di luar wilayah kota yang bersangkutan? (bersifat ekstrateritorial)
• B erdasarkan pertanyaan tersebut, Bartolus menyimpulkan bahwa Statuta dapat dibedakan berdasarkan: 1.Obyek Pengaturannya 2.Lingkup atau Wilayah Berlakunya 1. Berdasarkan OBJEK PENGATURANNYA a. STATUTA PERSONALIA ° Berkenaan dengan kedudukan hukum atau status personal orang (subjek hukum) dalam persoalan-persoalan hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga. b. STATUTA REALIA ° Berkenaan dengan benda dan status hukum dari benda c. STATUTA MIXTA ° Berkenaan dengan perbuatanperbuatan oleh subyek hukum atau terhadap benda-benda.
• B erdasarkan pertanyaan tersebut, Bartolus menyimpulkan bahwa Statuta dapat dibedakan berdasarkan: 1.Obyek Pengaturannya 2.Lingkup atau Wilayah Berlakunya 2. Berdasarkan LINGKUP/WILAYAH BERLAKU a. STATUTA PERSONALIA ° Berlaku ekstrateritorial (dapat berlaku di luar wilayah kota yang memberlakukannya) b. STATUTA REALIA ° Berlaku asas teritorial (hanya berlaku di wilayah kota yang memberlakukannya). c. STATUTA MIXTA ° Berlaku asas teritorial (berlaku atas semua perbuatan hukum yang terjadi di dalam wilayah kota yang memberlakukannya)
• Teori Statuta juga berkembang di Perancis pada abad ke-16 Sesudah Masehi. • Tokoh yang dikenal sebagai tokoh Teori Statuta Perancis adalah Dumoulin and D’Argentre.
PENDAPAT
1. Dumoulin Dumoulin memperluas ruang lingkup Statuta Personalia dan memasukkan perjanjian ke dalam obyek pengaturannya karena ia berpikir “choice of law” atau pilihan hukum yang merupakan asas dalam perjanjian merupakan persoalan status personal seseorang. 2. D’Argentre Dia tidak setuju dengan Dumoulin. Dia memperluas ruang lingkup Statuta Realia dan memasukkan perjanjian dan perbuatan hukum lain ke dalam ruang lingkup Statuta Realia.
• Perkembangan teori Statuta di Belanda terjadi pada abad ke-17-18 Sesudah Masehi. Tokoh-tokohnya adalah Ulrik Huber and Johannes Voet.
PANDANGAN
1. Ulrik Huber Pandangannya bersandar pada prinsip Kedaulatan Eksklusif Negara, sehingga Statuta berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah tersebut. Namun, demi prinsip sopan santun antar negara (COMITAS GENTIUM), hukum yang harus berlaku dari negara asalnya tetap memiliki kekuatan berlaku asal tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara pemberi pengakuan. 2. Johannes Voet Ia menegaskan ajaran COMITAS GENTIUM adalah bagian dari sistem hukum nasional dan harus ditaati.
• Berkembangnya teori UNIVERSAL pada abad ke19 sebagai reaksi atas kelemahan dari teori Statuta. • Tokoh teori universal adalah tokoh Jerman bernama von Savigny and C.G. von Wachter.
1. Von Wachter Ia berpandangan bahwa Statuta Personalia dapat menimbulkan ketidkapastian hukum Ia menggunakan pendekatan”legal seat” (tempat kedudukan) dari suatu perkara yang timbul. PANDANGAN Menurut dia, legal seat dari perkara HPI adalah saat perkara tersebut diajukan ke Forum, sehingga Lex Fori lah yang shearusnya berlwenang menentukan Lex Causae. (hukum yang seharusnya berlaku). Teori Savigny dikenal sebagai 2. Von Savigny “TRADITIONAL Ia menggunakan pandangan legal seat untuk menentukan CONTINENTALtempat kedudukan hukum dari suatu hubungan hukum. Untuk EUROPEAN APPROACH” itu, Legal seat perlu dilokalisir dengan bantuan Titik-Titik Taut antara hubungan hukum dengan sistem hukum tertentu, sehingga dapat menentukan sistem hukum yang akan digunakan (Lex Causae)
